Peraturan Menteri Nomor pm-01-hk-201-mpek-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.

3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN.

4. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 5. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Peraturan Menteri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 7. Program Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Proreg Kementerian adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematisberdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya. 8. Koordinasi adalah upaya kerjasama antara Kementerian dengan instansi pemerintah/unit kerja dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. 9. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Proreg Kementerian, Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, dan Rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang- undangan yang telah diundangkan. 10. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. 11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekjen adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. 14. Pengusul adalah Menteri dan/ataupejabat setingkat eselon 1 yang mengajukan usul penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Tata Cara PembentukanPeraturan Perundang-undangan meliputi : a. perencanaan peraturan perundang-undangan; b. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan;dan c. penyebarluasanperaturan perundang-undangan.

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertujuan: a. agar produk peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mewujudkan keseragaman dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan; c. mewujudkan harmonisasi, pembulatan, pemantapan materi, dan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; d. mempercepat proses penetapan peraturan perundang-undangan; dan e. penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Menteri.

(1) Perencanaan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Proreg Kementerian yang dikoordinasikan oleh Sekjen. (2) Untuk menyusun Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas:

a. perintah UNDANG-UNDANG; b. rencana strategis Kementerian; dan c. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Pengusul.

(1) Proreg Kementerian ditetapkan oleh Sekjen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Apabila peraturan perundang-undangan yang telah masuk dalam Proreg Kementerian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, peraturan perundang-undangan tersebut menjadi prioritas Proreg Kementerian tahun berikutnya. (3) Dalam keadaan tertentu yang dianggap mendesak, Pengusul dapat mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam satu proreg Kementerian disertai alasannya kepada Sekjen. (4) Sekjen mempertimbangkan alasan mendesak dan merubah Proreg Kementerian dengan memasukkan rancangan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam Proreg Kementerian. (5) Dalam hal Sekjen menolak rancangan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MEMUTUSKAN melanjutkan rancangan peraturan perundang-undangan dalam Proreg Kementerian yang ditetapkan oleh Sekjen pada tahun berikutnya atau tahun lain setelah mendapatkan pertimbangan dari Biro Hukum dan Kepegawaian.

Dalam pengoordinasian materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Proreg Kementerian, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dapat membentuk Kelompok Kerja.

(1) Pengusul menyusunrancangan UNDANG-UNDANG sesuai dengan Proreg Kementerian.

(2) Berdasarkan Proreg Kementerian, pengusul harus menyusun: a. Naskah Akademis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. Rancangan UNDANG-UNDANG, berdasarkan Naskah Akademis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(1) Dalam menyusunRancangan UNDANG-UNDANG, Menteri menunjuk Sekjen sebagai koordinator. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG yang dikoordinasikan oleh Sekjen dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengusulmenyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancangan Peraturan PRESIDEN sesuai dengan Proreg Kementerian. (2) BerdasarkanProreg Kementerian, Pengusul harus menyusun: a. kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN; dan b. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan kerja Pengusul yang menangani bidang hukum.

(1) Berdasarkan Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusul mengajukan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN kepada Sekjen dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. (2) Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN yang diajukan oleh Pengusul dan menyusun perbaikan rancangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Dalam menyusun perbaikanRancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Kepegawaian berkoordinasi dengan Pengusul dan satuan kerja terkait.

(4) Rancangan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekjen kepada Menteri untuk persetujuan.

(1) Apabila rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan Presidenyang diajukan kepada Menteri telah disetujui untuk diproses lebih lanjut, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menyiapkan surat dari Menteri kepada PRESIDEN perihal permohonan persetujuan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Setelah mendapat persetujuan dari PRESIDEN, Menteri membentuk panitia antarkementerian untuk melakukan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Keanggotaan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekjen dengan anggota yang terdiri atas unsur kementerian koordinator, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan substansi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN. (4) Panitia antarkementerian melakukan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai sekretaris panitia antarkementerian.

Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN hasil kesepakatan pada pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN.

(1) Hasil proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dapat berupa: a. pengembalian kepada Menteri untuk diperbaiki; atau. b. persetujuan untuk diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan

telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rancangan tersebut kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut.

(3) Menteri menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN kepada PRESIDEN dengan tembusan: a. Wakil PRESIDEN; b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; c. Menteri Sekretaris Negara, untuk PERATURAN PEMERINTAH; d. Menteri Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan PRESIDEN; e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan f. Kepala Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). (4) Proses penyusunan RancanganPeraturan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Tata cara pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengusulmenyusun Rancangan Menteri sesuai dengan Proreg Kementerian. (2) Berdasarkan Proreg Kementerian, Pengusul harus menyusun: a. kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Menteri; dan b. rancangan Peraturan Menteri berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan kerja Pengusul yang menangani bidang hukum.

(1) BerdasarkanProreg Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusul mengajukan Rancangan Peraturan Menteri kepada Sekjen dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian disertai dengan lembar kontrol sesuai dengan format terlampir. (2) Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Menteri yang diajukan oleh Pengusul dan menyusun perbaikan rancangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Rancangan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas lebih lanjut oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dengan melibatkan: a. Pengusul; b. satuan kerja terkait;dan c. instansi lain sesuai kebutuhan.

(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk rancangan final. (2) Rancangan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan paraf persetujuan pada setiap lembar kepada Pengusul dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (3) Setelah mendapat paraf persetujuan dari Pengusul, rancangan final dimintakan paraf persetujuan dari Sekjen pada setiap lembar.

(1) Rancangan final Peraturan Menteri yang telah diparaf, disampaikan olehSekjen kepada Menteri sebanyak 3 (tiga) naskahasli dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. (2) Rancangan final Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak rancangan tersebut disampaikan kepada Menteri.

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.

(1) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dilakukan berdasarkan alur penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengundangandalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan berdasarkan proses pengundangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk menyempurnakan materi muatan peraturan perundang- undangan, Biro Hukum dan Kepegawaian dapat melibatkan masyarakat, asosiasi dan akademisi melalui workshop/lokakarya/uji publik, dan atau meminta masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Untuk memudahkan peran serta masyarakat dalam menyempurnakan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun/dibahas harus dapat diakses pada website Kementerian.

(1) Setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, wajib disebarluaskan. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi, surat edaran, dan/atau pencantuman di website Kementerian.

Penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri berpedoman pada prosedur sebagaimana tercantum dalam Bab IIIBagian Ketiga Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor PM.32/HK.201/MKP/07 tentang Tata Cara Tetap (TTP) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2013 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN