Pasal 22

(1) Untuk menyempurnakan materi muatan peraturan perundang- undangan, Biro Hukum dan Kepegawaian dapat melibatkan masyarakat, asosiasi dan akademisi melalui workshop/lokakarya/uji publik, dan atau meminta masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Untuk memudahkan peran serta masyarakat dalam menyempurnakan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun/dibahas harus dapat diakses pada website Kementerian.