Pasal 17

(1) BerdasarkanProreg Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusul mengajukan Rancangan Peraturan Menteri kepada Sekjen dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian disertai dengan lembar kontrol sesuai dengan format terlampir. (2) Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Menteri yang diajukan oleh Pengusul dan menyusun perbaikan rancangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Rancangan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas lebih lanjut oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dengan melibatkan: a. Pengusul; b. satuan kerja terkait;dan c. instansi lain sesuai kebutuhan.