Pasal 5

(1) Perencanaan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Proreg Kementerian yang dikoordinasikan oleh Sekjen. (2) Untuk menyusun Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas:

a. perintah UNDANG-UNDANG; b. rencana strategis Kementerian; dan c. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Pengusul.