Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang tertentudi provinsi, kabupaten, atau kota.

6. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

8. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per unit eselon I dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut APIP Kementerian adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

11. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif

Berbasis Media, Desain dan IPTEK, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan. 13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD dalam melaksanakan kewenangan urusan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. dekonsentrasi; b. tugas pembantuan; c. mekanisme pencairan dana; d. pelaporan dan pertanggungjawaban; e. serah terima barang; f. pemeriksaan; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. sanksi administratif.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi meliputi kegiatan bidang :

a. pengembangan destinasi pariwisata; b. pemasaran pariwisata; c. ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; d. ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; b. fasilitasi/dukungan; c. bimbingan teknis; d. pembekalan/pelatihan sumber daya manusia; e. pemberian penghargaan; f. penyuluhan; g. supervisi; h. penelitian; i. survey dan pendataan; j. pembinaan; dan k. pengawasan dan pengendalian. (3) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berupa penambahan aset tetap atau bersifat nonfisik. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dapat dialokasikan sebagian kecil dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. (5) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas: a. kepatutan; b. kewajaran; c. ekonomis; dan d. efisien.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pengembangan destinasi pariwisata, antara lain:

a. advokasi/pendampingan pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha pariwisata; b. profil investasi; c. perencanaan kawasan destinasi pariwisata; d. perencanaan desain teknis; e. bimbingan teknis; f. pemantauan dan evaluasi tugas pembantuan; g. peningkatan kapasitas masyarakat dan pendampingan pengembangan desa wisata; dan h. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat Sadar Wisata dan pelaksanaan Sapta Pesona. (2) Pelaksanaan kegiatanDekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pemasaran pariwisata meliputi : a. sosialisasi Branding Pariwisata INDONESIA; b. pemasangan Iklan Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media ruang: c. pengadaan atau penyediaan bahan promosi; d. pemasaran paket wisata yang siap jual di masing-masing daerah; e. partisipasi dalam event seni dan budaya, serta pasar wisata di tingkat nasional dan internasional, dengan tetap memprioritaskan fasilitasi bagi industri pariwisata daerah; dan f. pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerah-daerah. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya berupa: a. pengembangan ruang kreatif berbasis seni dan budaya yaitu

ruang tertutup atau terbuka yang memiliki daya tarik seperti sejarah, panorama alam, dan arsitektural bangunan, yang telah menjadi tujuan wisata atau memiliki potensi menjadi destinasi pariwisata seni dan budaya. b. pendukungan kegiatan terdiri dari:

1. penguatan institusi;
2. pengelolaan asset seni dan budaya;
3. fasilitasi jejaring dan kolaborasi;
4. pendokumentasian/digitalisasi karya seni atau arsip; dan
5. publikasi. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek meliputi: a. pengembangan pusat kreatif berbasis media, desain dan iptek; b. pemberian bantuan/fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan konten bidang media, desain dan Iptek;dan c. pemberian bantuan/fasilitasi pengembangan dan penciptaan wirausaha bidang media, desain, dan iptek. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi : a. pembekalan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; b. pembekalan pelayanan prima; c. penyelenggaraan TOT (Training Of Trainer);

d. pembekalan keterampilan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan e. penelitian dan survey. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan hasil perencanaan daerah. (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana kegiatan Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Pagu Anggaran. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Menteri diterima. (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi. (6) Berdasarkan jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri MENETAPKAN lingkup kegiatan Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur yang bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi setelah ditetapkannya Keputusan

tentang Rincian Anggaran.

(1) Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun setelah turunnya Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dari Kementerian Keuangan. (2) RKA-K/L hasil penyusunan dari Unit Kerja atau Satuan Kerja terkait diserahkan ke Sekretariat Jenderal c.q. Biro yang menangani bidang perencanaan untuk dilakukan penelitian. (3) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang

dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk meneliti: a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah; b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga; c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L; d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran; dan e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya. (5) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

(1) Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian menerima RKA-K/L hasil penelitian Sekretariat Jenderal untuk dilakukan reviu. (2) Reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada: a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran; b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, antara lain:

1. penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;
2. penggunaan akun;
3. hal-hal yang dibatasi;dan
4. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

(3) Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian menyerahkan kembali RKA-K/L hasil reviu ke Unit Kerja atau Satuan Kerja untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai Catatan Hasil Reviu. (4) APIP Kementerian dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah dalam pedoman reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Unit Kerja atau Satuan Kerja.

(1) Proses penelaahan RKA-K/L Dekonsentrasi dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran. (2) RKA-K/L hasil penelaahan menjadi DHP RKA-K/L yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III. (3) DHP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan pengesahan DIPA. (5) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari menteri keuangan.

DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas: a. DIPA Induk; dan b. DIPA Petikan.

(1) DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. (2) DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengguna Anggaran dengan menunjuk dan MENETAPKAN Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran pada Bagian Anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA Induk atas nama Menteri/Pimpinan lembaga. (3) Pejabat penanda tangan DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Keputusan PRESIDEN mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

(4) DIPA Induk yang telah ditandatangani disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

(1) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem. (2) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. (3) DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing- masing Satker. (4) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). (5) DIPA Petikan Dana Dekonsentrasi merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan dana Dekonsentrasi yang dikelola SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. (6) DIPA Petikan yang telah dicetak didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah DIPA Induk disahkan.

KPA SKPD wajib menyampaikan fotokopi DIPA Dekonsentrasi dan/atau revisi DIPA Dekonsentrasi yang diterbitkan didaerah kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA diterima.

(1) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan. (2) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. (3) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat mengubah isi dan rincian dalam DIPA Dekonsentrasi, wajib diajukan oleh masing-masing KPA SKPD kepada Unit Kerja Eselon I terkait dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

(4) Hasil penelaahan usulan revisi dari Unit Kerja Eselon I terkait disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (5) KPA SKPD menyampaikan setiap revisi anggaran Dekonsentrasi yang dilakukan terhadap perubahan Aplikasi Data Komputer Rencana Kerja dan Anggaran kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro yang menangani bidang perencanaan dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait. (6) Perubahan terhadap isi dan rincian dalam DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan untuk melakukan perubahan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Rencana program dan usulan kegiatan Dekonsentrasi beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi, Gubernur MENETAPKAN : a. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan b. Kuasa Pengguna Anggaran.

(1) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari APBD dan APBN Tugas Pembantuan. (2) Pengelolaan dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

(1) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dilakukan setelah adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada Gubernur. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan

pajak, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan APBN dan harus disetor ke rekening kas negara.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan Tugas Pembantuan yaitu bidang pengembangan destinasi pariwisata; (2) Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap atau bersifat fisik. (3) Kegiatan bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa bangunan, peralatan, dan jalan. (4) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. (5) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan Kementerian.

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi antara lain : a. pembuatan ruang ganti/toilet di lokasi daya tarik wisata; b. pembuatan gazebo/rumah panggung kecil di ruang terbuka; c. pembangunan menara pandang; d. pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak dan pedestrian di kawasan pariwisata; e. pembuatan rambu-rambu petunjuk arah; f. penataan taman (pembuatan pergola, pemasangan lampu taman, pembuatan pagar pembatas, panggung kesenian, panggung terbuka); g. pembangunan pusat informasi wisata/Tourism Information Center (TIC);

h. pembuatan tempat penonton (tribun), tempat pertunjukan dan amphitheater; i. pembangunan dan penataan kawasan pariwisata, pelataran, kios cinderamata, kios kaki lima, pendopo, rest area, plaza, pusat jajanan/kuliner, dan tempat ibadah; j. pembangunan dive center dan pengadaan peralatan selam; k. pembangunan jembatan dan broadwalk di kawasan pariwisata; l. pembangunan gapura/gerbang masuk/pintu masuk/entrance; dan m. pembangunan dan perbaikan dermaga/jetty di kawasan pariwisata. (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa rehabilitasi. (3) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

(1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan hasil perencanaan daerah. (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai rencana kegiatan Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Pagu Anggaran. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur/Bupati/Walikota memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Menteri diterima. (5) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur/Bupati/Walikota dianggap tidak bersedia melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan.

(6) Berdasarkan jawaban Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri MENETAPKAN lingkup kegiatan Tugas Pembantuan dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersedia melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan setelah ditetapkannya Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran.

(1) Penyusunan RKA-K/L Tugas Pembantuan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun setelah turunnya Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dari Kementerian Keuangan. (2) RKA-K/L hasil penyusunan dari Unit Kerja atau Satuan Kerja terkait diserahkan ke Sekretariat Jenderal c.q Biro yang menangani bidang perencanaan untuk dilakukan penelitian. (3) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk meneliti: a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah; b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L; d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran; dan e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya. (5) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

(1) Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian menerima RKA-K/L hasil penelitian Sekretariat Jenderal untuk dilakukan reviu.

(2) Reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada: a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran; b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, antara lain:

1. penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;
2. penggunaan akun;dan
3. hal-hal yang dibatasi. c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya. (3) Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian menyerahkan kembali RKA-K/L hasil reviu ke Unit Kerja atau Satuan Kerja untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai Catatan Hasil Reviu. (4) APIP Kementerian dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah dalam pedoman reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Unit Kerja atau Satuan Kerja.

(1) Proses penelaahan RKA-K/L Tugas Pembantuan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran. (2) RKA-K/L hasil penelaahan menjadi DHP RKA-K/L yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/ Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III. (3) DHP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan pengesahan DIPA. (5) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) terdiri atas: a. DIPA Induk; dan b. DIPA Petikan.

(1) DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. (2) DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengguna Anggaran dengan menunjuk dan MENETAPKAN Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran pada Bagian Anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA Induk atas nama Menteri/Pimpinan lembaga. (3) Pejabat penanda tangan DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Keputusan PRESIDEN mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) DIPA Induk yang telah ditandatangani disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

(1) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem. (2) DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. (3) DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing- masing Satker. (4) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). (5) DIPA Petikan Dana Tugas Pembantuan merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan dana Tugas Pembantuan yang dikelola SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri. (6) DIPA Petikan yang telah dicetak didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah DIPA Induk disahkan.

Rencana program dan usulan kegiatan Tugas Pembantuan beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan, Menteri MENETAPKAN: a. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan b. Kuasa Pengguna Anggaran atas usul dari Gubernur/Bupati/Walikota.

(1) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan APBN Dekonsentrasi. (2) Pengelolaan dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

(1) Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan setelah adanya penugasan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan APBN dan harus disetor ke rekening kas negara.

(1) DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekonsentrasi dan/atau dana Tugas Pembantuan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Membayar. (2) Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dan Surat Perintah Membayar untuk Dekonsentrasi dan DIPA untuk Tugas Pembantuan. (3) Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

(4) Setelah menerima Surat Perintah Membayar dari SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Unit Kerja Eselon I Pembina Teknis dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan; dan d. laporan barang. (5) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan contoh format I, II, III, IV, dan V. (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Instansi.

(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada daerah sebagai aset dari pusat ke provinsi, kabupaten atau kota.

(2) SKPD yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berkewajiban melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Serah terima dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pemeriksaan internal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (3) Inspektorat Jenderal menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan. (4) Inspektorat Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan kepada Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut: a. inspektorat jenderal terlebih dahulu menyampaikan surat permintaan/pendelegasian pelaksanaan pemeriksaan kepada inspektorat wilayah provinsi, kabupaten/kota yang terkait. b. terkait dengan dana yang ditimbulkan untuk melaksanakan huruf a, ditanggung oleh inspektorat jenderal sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan; c. menggunakan pedoman pemeriksaan yang berlaku di lingkungan kementerian; d. pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa adalah pejabat fungsional auditor sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang aparatur negara; e. laporan hasil pemeriksaan sesuai pedoman laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; f. laporan hasil pemeriksaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disampaikan kepada Inspektur Jenderal; g. inspektur jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD terkait dengan tembusan

Gubernur/Bupati/Walikota terkait dan Pejabat Eselon I terkait dengan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; h. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan bukti penyelesaiannya disampaikan kepada inspektur jenderal, dengan tembusan Pejabat Eselon I, Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota terkait Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan i. inspektorat jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (5) Inspektorat Jenderal melakukan sosialisasi/diseminasi pedoman pengawasan yang berlaku di lingkungan Kementerian dan memberikan bimbingan teknis pemeriksaan kepada Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota; (6) Apabila diperlukan, Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan bersama (joint audit).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala SKPD berkewajiban melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan dalam rangka bahan perumusan kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi. (4) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi, Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan. (2) Gubernur/Bupati/Walikota selaku penerima penugasan dari Pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Tugas Pembantuan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi. (4) Pembinaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam rangka bahan perumusan kebijakan pengalokasian dana Tugas Pembantuan. (6) Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Gubernur/Bupati/Walikota terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota.

(1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya; dan b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan bagi SKPD yang secara sengaja melakukan perubahan/revisi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tanpa persetujuan Unit Kerja Eselon I. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kegiatan dan alokasi pendanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.70/UM.001/MPEK/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY