Pasal 13
BAB 3 — DEKONSENTRASI
(1) Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian menerima RKA-K/L hasil penelitian Sekretariat Jenderal untuk dilakukan reviu. (2) Reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada: a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran; b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, antara lain:
- penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;
- penggunaan akun;
- hal-hal yang dibatasi;dan
- kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
(3) Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian menyerahkan kembali RKA-K/L hasil reviu ke Unit Kerja atau Satuan Kerja untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai Catatan Hasil Reviu. (4) APIP Kementerian dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah dalam pedoman reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Unit Kerja atau Satuan Kerja.