Pasal 43
BAB 9 — PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan. (2) Gubernur/Bupati/Walikota selaku penerima penugasan dari Pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Tugas Pembantuan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi. (4) Pembinaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam rangka bahan perumusan kebijakan pengalokasian dana Tugas Pembantuan. (6) Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Gubernur/Bupati/Walikota terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota.