Pasal 39

(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada daerah sebagai aset dari pusat ke provinsi, kabupaten atau kota.

(2) SKPD yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berkewajiban melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Serah terima dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.