Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Dalam memimpin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, meliputi: a. membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan b. membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D meliputi: a. membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; g. mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh PRESIDEN atau melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pelaksanaan tata usaha di lingkungan Kementerian dan tata usaha Biro Umum; b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; c. pelaksanaan pembinaan sikap mental pegawai; d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan e. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan dalam. 3. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Bina Sikap Mental; d. Bagian Rumah Tangga; e. Bagian Protokol dan Pengamanan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pembinaan tata usaha dan kearsipan di lingkungan kementerian serta tata usaha dan rumah tangga Biro Umum. 5. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan surat menyurat; b. pengelolaan arsip dinamis; c. pengelolaan penyimpanan dan layanan arsip inaktif; dan d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum. 6. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Pembimbingan dan Pengelolaan Arsip Dinamis; c. Subbagian Penyimpanan dan Layanan Arsip Inaktif; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. 7. Ketentuan Pasal 122 ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan pembimbingan surat menyurat. (2) Subbagian Pembimbingan dan Pengelolaan Arsip Dinamis mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengelolaan arsip dinamis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (3) Subbagian Penyimpanan dan Layanan Arsip Inaktif mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyimpanan dan layanan arsip inaktif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum. 8. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan www.djpp.kemenkumham.go.id

tata usaha pimpinan. 9. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Menteri; c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri. 10. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri; c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;dan d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri. 11. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Menteri. (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri. 12. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Bina Sikap Mental mempunyai tugas melaksanakan urusan bimbingan rohani, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan pegawai lainnya. 13. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Bina Sikap Mental terdiri atas: a. Subbagian Bimbingan Rohani Pegawai; b. Subbagian Pelayanan Kesehatan Pegawai; dan c. Subbagian Kesejahteraan. 15. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Bimbingan Rohani Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan mental dan rohani serta usaha sosial pegawai. (2) Subbagian Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan kesehatan pegawai. (3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai lainnya 16. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. 17. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pengurusan penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya di kantor Kementerian; b. pengurusan pengangkutan dan perjalanan dinas; dan c. pembuatan daftar gaji dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. 18. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya, telepon, listrik, air, penggunaan rumah dinas/jabatan di lingkungan kementerian dan penyiapan tempat rapat/pertemuan. (2) Subbagian Kendaraan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan penggunaan kendaraan dinas, pengangkutan pegawai serta administrasi perjalanan dinas. (3) Subbagian Gaji dan Tunjangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pembuatan daftar gaji, pengaturan dan pembayaran gaji serta tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. 20. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan keamanan dilingkungan Kementerian. 21. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Protokol dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan dan penyiapan acara keprotokolan dan tamu pimpinan kementerian; b. pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait dan pembinaan keprotokolan kementerian; c. pelaksanaan pengamanan pimpinan kementerian dan tamu pimpinan; d. pelaksanaan pengamanan ketertiban lingkungan, fisik bangunan dan perlengkapan, instalasi , pengamanan dokumen dan jalur informasi serta keterangan yang bersifat rahasia di lingkungan kementerian. www.djpp.kemenkumham.go.id

22. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Protokol dan Pengamanan terdiri atas: a. Subbagian Acara dan Tamu Pimpinan; b. Subbagian Keprotokolan; c. Subbagian Pengamanan Pimpinan; dan d. Subbagian Pengamanan Lingkungan, Instalasi, Dokumen dan Jalur Informasi. 23. Ketentuan Pasal 138 ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Acara dan Tamu Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengaturan acara pimpinan dan kunjungan tamu pimpinan kementerian. (2) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian acara pimpinan kementerian dengan instansi terkait dan bimbingan keprotokolan di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Pengamanan Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengamanan unsur pimpinan kementerian dan tamu pimpinan. (4) Subbagian Pengamanan Lingkungan, Instalasi , Dokumen dan Jalur Informasi mempunyai tugas melakukan pengamanan ketertiban lingkungan, instalasi, pengamanan dokumen dan jalur informasi serta keterangan yang bersifat rahasia di lingkungan kementerian. 24. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 mengenai Bagan Susunan Organisasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA dan Bagan Susunan Organisasi Biro Umum menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id