Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

(1) Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Sekretariat, yaitu unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Komisi Kepolisian Nasional dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Komisi Kepolisian Nasional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (3) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kepolisian Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan saran dan keluhan masyarakat; b. penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

c. penyusunan rencana, program, dan anggaran Komisi Kepolisian Nasional; d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Komisi Kepolisian Nasional; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Kepolisian Nasional.

Sekretariat terdiri atas: a. Bagian Dukungan Teknis; b. Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi; c. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan d. Bagian Umum.

Bagian Pertama Bagian Dukungan Teknis

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam penerimaan dan analisis saran dan keluhan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi saran dan keluhan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi penerimaan dan analisis saran dan keluhan masyarakat; b. fasilitasi pengelolaan saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan klarifikasi/tindak lanjut mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

c. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas hasil pendataan dari saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan dari internal Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan d. penyiapan dan dukungan pelaksanaan tindak lanjut Komisi Kepolisian Nasional atas hasil evaluasi saran dan keluhan masyarakat.

Bagian Dukungan Teknis terdiri atas: a. Subbagian Penerimaan dan Analisis Saran dan Keluhan Masyarakat; b. Subbagian Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat; dan c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Saran dan Keluhan Masyarakat.

Subbagian Penerimaan dan Analisis Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan saran dan keluhan masyarakat, pengklasifikasian saran dan keluhan masyarakat, serta analisis saran dan keluhan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kepolisian Nasional tentang kinerja Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Subbagian Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan klarifikasi saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi hasil klarifikasi saran dan keluhan masyarakat dari internal Kepolisian Negara Republik

INDONESIA dan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Komisi Kepolisian Nasional.

Bagian Kedua Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi

Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, pemberian advokasi hukum, pendokumentasian kegiatan dan produk hukum, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan Komisi Kepolisian Nasional; b. pemberian dukungan advokasi hukum dan pendokumentasian produk hukum; c. pelaksanaan pemberian dukungan pengelolaan data terkait sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan operasional Kepolisian Negara Republik INDONESIA serta pengelolaan sistem informasi Sekretariat; dan d. pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, pengelolaan perpustakaan, dan pendokumentasian kegiatan di lingkungan Komisi Kepolisian Nasional.

Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi, terdiri atas: a. Subbagian Hukum dan Dokumentasi; b. Subbagian Data dan Sistem Informasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Subbagian Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan Komisi Kepolisian Nasional, pemberian dukungan advokasi hukum, dan pendokumentasian produk hukum.

Subbagian Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi terkait sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan operasional Kepolisian Negara Republik INDONESIA serta pengelolaan sistem informasi Sekretariat.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, pengelolaan perpustakaan, dan pendokumentasian kegiatan di lingkungan Komisi Kepolisian Nasional.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan Komisi Kepolisian Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Komisi Kepolisian Nasional; b. pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana Sekretariat; c. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan administrasi kerja sama antarlembaga, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Komisi Kepolisian Nasional.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Kelembagaan; b. Subbagian Administrasi Kerja Sama; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Perencanaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Komisi Kepolisian Nasional serta evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana Sekretariat.

Subbagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan administrasi kerja sama antarlembaga, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Komisi Kepolisian Nasional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kepegawaian; b. pengelolaan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 26 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, penggandaan, kearsipan, pengelolaan administrasi pegawai, perencanaan dan pengembangan karier pegawai, mutasi, serta pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi administrasi, akuntansi, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan keuangan.

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, dan pengamanan di lingkungan Komisi Kepolisian Nasional.

Di lingkungan Sekretariat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya dan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat atau Kepala Bagian. (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator. (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

(1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Pegawai di lingkungan Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Komisi Kepolisian Nasional maupun instansi lain. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Setiap pimpinan unit organisasi pada Sekretariat bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh pegawai serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(1) Pelaksanaan koordinasi oleh Sekretariat dilakukan melalui penerapan Peta Bisnis Proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan Kementerian/Lembaga terkait. (2) Selain melalui penerapan peta bisnis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui:

a. rapat koordinasi/rapat pleno dengan Komisi Kepolisian Nasional; b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Komisi Kepolisian Nasional; c. forum koordinasi dan konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. konsultasi langsung dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan e. rapat koordinasi internal. (3) Pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (4) Hasil pelaksanaan koordinasi Sekretariat dilaporkan kepada Komisi Kepolisian Nasional guna menjadi bahan laporan kepada PRESIDEN, bahan tindak lanjut kepada Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau bahan tindak lanjut lainnya yang diperlukan.

Setiap unsur di Sekretariat wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional dan tugas dan fungsi Sekretariat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara cq anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(1) Kepala Bagian yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Komisi Kepolisian Nasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komisi Kepolisian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Sekretariat dan satuan organisasi di bawah Sekretariat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh peraturan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER- 01/MENKO/POLHUKAM/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-01/MENKO/POLHUKAM/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIRANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA