Peraturan Menteri Nomor 43-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN ASET EKS BANK DALAM LIKUIDASI OLEH MENTERI KEUANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Dalam Likuidasi yang selanjutnya disingkat BDL adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank.

2. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya.

3. Aset adalah harta atau kekayaan eks BDL yang diserahkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.

4. Kas adalah uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dicairkan.

5. Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/apartemen berikut benda-benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan atau kelengkapannya.

6. Aset Kredit adalah piutang negara yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya dan/atau pihak lain.

7. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

8. Aset Inventaris adalah Aset bergerak dan berwujud berupa kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan peralatan lainnya.

9. Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam lelang.

10. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

11. Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan guna memperoleh kembali Aset Properti.

12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pengelolaan Aset. www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset.

14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset.

16. Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset.

17. Direktur adalah direktur pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Aset.

18. Direktorat adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset.

19. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

20. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

(1) DirekturJenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggungjawab Menteri selaku pengelola Aset. (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk Direktur atau pejabat pada instansi vertical Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengelola Aset.

Aset yang dikelola terdiri dari: a. Kas; b. Aset Kredit; c. Aset Inventaris; d. Surat Berharga; dan e. Aset Properti.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengelolaan atas Aset meliputi: a. Penatausahaan; b. penyerahan pengurusan Aset Kredit kepadaPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN); c. penilaian; d. Lelang; e. penjualan tanpa melalui Lelang; f. pendaftaran saham atau obligasi; g. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO); h. permintaan pembayaran atas dividen saham dan bunga obligasi; i. pemeliharaan dan pengamanan; j. Penebusan; dan/atau k. penetapan Aset Properti menjadi Barang Milik Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. (2) Pengelolaan atas Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai karakteristik masing-masing Aset.

(1) Aset berupa Kas disetor secepatnya oleh Tim Likuidasi ke Rekening Kas Umum Negara. (2) Bukti penyetoran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat untuk dilakukan konfirmasi dan pencatatan.

Pengelolaan atas Aset Kredit meliputi: a. Penatausahaan; dan b. penyerahan pengurusan kepada PUPN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penatausahaan Aset Kredit dilakukan dengan cara: a. Inventarisasi; b. verifikasi; dan c. pelaporan pengelolaan Aset. (2) Penata usahaan Aset Kredit dilakukan oleh Direktorat terhadap dokumen Aset Kredit dan jaminannya. (3) Hasil Penata usahaan Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu basis data (database).

(1) Penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie). (2) Dalam hal tidak terdapat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie), penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada surat pernyataan/kesanggupan melunasi hutang dari debitur. (3) Dalam hal tidak terdapat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan/kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN dapat didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap.

(1) Nilai penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie). (2) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, nilai penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPNdidasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(1) Dalam hal penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada surat pernyataan/kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), nilai penyerahan yang digunakan merupakan jumlah/nilai utang yang tercantum dalam laporan keuangan tanggal pisah batas pembukuan (cut off date) yang dituangkan dalam surat pernyataan/kesanggupan melunasi utangdari debitur. (2) Dalam hal tidak terdapat laporan keuangan tanggal pisah batas pembukuan (cut off date), jumlah yang dituangkan dalam surat pernyataan/kesanggupan melunasi utang dari debitur merupakan www.djpp.kemenkumham.go.id

jumlah/nilai utang yang tercantum dalam Neraca Akhir Likuidasi. (3) Dalam hal tidak terdapat laporan keuangan tanggal pisah batas pembukuan (cut off date) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terdapat Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah yang dituangkan dalam surat pernyataan/kesanggupan melunasi utang dari debitur merupakan jumlah/nilai utang yang tercantum pada Perjanjian Kredit.

Dalam hal tidak terdapat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie), tidak terdapatsurat pernyataan/kesanggupan melunasi hutang dari debitur, dan tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelesaian Aset Kredit dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pada pengadilan.

Direktur Jenderal menyerahkan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

(1) DirekturJenderal selaku penyerah piutang memiliki wewenang atas Aset Kredit yang telahdiserahkan pengurusannya kepada PUPN, untuk: a. Memberi persetujuan atau penolakan atas permintaan pertimbangan yang diajukan oleh PUPN terhadap permohonan penebusan barang jaminan dengan nilai di bawah nilai pembebanan hak atas barang jaminan hutang Aset Kredit; b. Memberi persetujuan atau penolakan atas permintaan pertimbangan yang diajukan oleh PUPN terhadap permohonan penjualan tanpa melalui lelang dengan nilai di bawah nilai pembebanan atau tidak ada pembebanan hak atas barang jaminan hutang Aset Kredit; c. Melakukan koreksiatas jumlahutang yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dalam hal terdapat:

1. kekeliruan dalam pencantuman nilai penyerahan; atau 2) sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; d. mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran, dan/atau pengangkatan sita atas pemblokiran dan penyitaan yang sebelumnya dimohon kanoleh BDL;dan/atau e. mengajukan permohonan roya. (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit dilengkapi dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. resume berkas kasus piutang negara; b. laporan penilaian yang masih berlaku; c. fotokopi dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pengikatan; dan d. fotokopi surat permohonan dari pemilik/debitur. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam hal nilai permohonan paling sedikit sebesar nilai pasar berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku.

Direktur Jenderal dapat mendelegasikan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada Direktur.

Pengelolaan atas Aset Inventaris meliputi: a. Penatausahaan; b. pengamanan; c. penilaian; dan d. Lelang.

Penata usahaan Aset Inventaris dilakukan oleh Direktorat dengan cara: a. Inventarisasi; dan b. pelaporan pengelolaan Aset.

(1) Terhadap Aset Inventaris dilakukan inventarisasi untuk mengetahui jumlah dan kondisi aset. (2) Hasil Inventarisasi dituangkan dalam daftar Aset Inventaris.

Pengamanan Aset Inventaris dilakukan dengan menyimpan di dalam Aset Propertieks BDL atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur.

Dalam rangka Lelang atas Aset Inventaris dilakukan penilaian.

(1) Direktur Jenderal melakukan Lelang atas Aset Inventaris melalui www.djpp.kemenkumham.go.id

Kantor Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang Lelang. (2) Lelang Aset Inventaris dilakukan dalam kondisi sebagaimana adanya (as is). (3) Nilai Limit Lelang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan nilai pasar sesuai hasil penilaian oleh penilai. (4) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penilaian, kecuali terdapat perubahan kondisi yang signifikan atas Aset Inventaris.

Aset Inventaris dapat dilelang dalam satu paket dengan Aset Properti tempat Aset Inventaris tersimpan dengan pertim bangan efektivitas dan optimalisasi hasil Lelang bagi Negara.

Pengelolaan atas Surat Berharga meliputi: a. Penatausahaan; b. pendaftaran saham pada daftar pemegang saham perseroan atau pendaftaran obligasi pada daftar pemegang obligasi perseroan; c. menghadiri RUPS atau RUPO; d. permintaan pembayaran atas dividen saham dan bunga obligasi; e. penilaian; f. Lelang; dan g. penjualan tanpa melalui Lelang.

(1) Penatausahaan Surat Berharga dilakukan oleh Direktorat dengan cara: a. Inventarisasi; b. verifikasi; dan c. pelaporanpengelolaanSuratBerharga. (2) Penatausahaan Surat Berharga dilakukan oleh Direktorat terhadap dokumen Surat Berharga. (3) Hasil Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Surat Berharga. www.djpp.kemenkumham.go.id

Surat Berharga berupa saham atau obligasi yang telah ditatausahakan, didaftarkan oleh Direktur pada daftar pemegang saham perseroan atau daftar pemegang obligasi perseroan.

(1) Direktur Jenderal atau pihak yang dikuasakan dapat menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan atau RUPO sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan. (2) Pengambilan keputusan oleh Direktur Jenderal atau pihak yang dikuasakan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk melakukan penambahan modal oleh Menteri.

Direktur meminta pembayaran atas: a. dividen saham apabila terdapat pengumuman pembagian dividen; dan b. bunga obligasi setiap jatuh tempo.

(1) Direktur Jenderal berwenang melakukan Penjualan Surat Berharga dengan cara: a. Lelang; atau b. penjualan tanpa melalui Lelang. (2) Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perusahaan, perjanjian antar pemegang saham, peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas, peraturan perundang- undangan di bidangSurat Berharga dan peraturan perundang- undangan di bidang Lelang.

(1) Lelang dilakukan atas Surat Berharga berupa: a. saham pada perusahaan terbuka (Tbk) yang tidak tercatat di bursa efek; dan/atau b. saham pada perusahaan tertutup yang pemegang saham dan/atau karyawan tidak menggunakan haknya untuk membeli. (2) Nilai Limit Lelang atas Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan nilai pasar sesuai hasil penilaian oleh penilai. (3) Nilai Limit Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penilaian, kecuali terdapat perubahan kondisi yang signifikan atas Surat Berharga.

(1) Penjualan tanpa melalui Lelang dilakukan terhadap Surat Berharga berupa: a. saham yang tercatat di bursa efek; b. saham pada perusahaan tertutup yang pemegang saham dan/atau karyawan menggunakan haknya untuk membeli (preemptive rights); c. obligasi; atau d. reksadana. (2) Nilai penjualan tanpa melalui Lelang atas Surat Berharga ditetapkan oleh Direktur Jenderal paling sedikit sama dengan nilai pasar sesuai hasil penilaian.

Aset Properti terdiri dari: a. Aset tetap, yaitu Aset Properti milik eks BDL; dan b. Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), yaitu Aset Properti yang berasal dari barang jaminan kredit yang telah diambil alih dan/atau dikuasai oleh eks BDL.

Pengelolaan atas Aset Properti meliputi: a. Penatausahaan; b. pemeliharaan dan pengamanan; c. penilaian; d. Lelang; e. Penebusan; dan f. penetapan Aset Properti menjadi Barang Milik Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.

(1) Penatausahaan Aset Properti dilakukan oleh Direktorat dengan cara: a. Inventarisasi; b. verifikasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pelaporan pengelolaan Aset Properti. (2) Penatausahaan Aset Properti dilakukan oleh Direktorat terhadap dokumen Aset Properti. (3) Penatausahaan dokumen Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. verifikasi masa berlaku hak atas Aset Properti; b. konfirmasi atas status hukum Aset Properti kepada instansi terkait; dan c. penyimpanan secara tertib dan rapi di tempat yang ditentukan oleh Direktur. (4) Hasil Penatausahaan Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu basis data (database).

(1) Pemeliharaan dan pengamanan fisik Aset Properti dilakukan oleh Kantor Wilayah. (2) Dalam hal lokasi Aset Properti berada di luar kota tempat kedudukan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah dapat menunjuk Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi letak Aset Properti untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan fisik. (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pembayaranatas biaya fasilitas sosial dan fasilitas umum, service/maintenance charge, daya dan jasa, serta biaya lain yang melekat pada Aset Properti. (4) Pembayaran biaya pemeliharaan dapat dilakukan dalam hal Aset Properti tidak dalam penguasaan pihak lain yang tidak berwenang. (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilaksanakan dengan menunjuk wakil kerja (waker), untuk melaksanakan pengamanan pada fisik Aset Properti. (6) Waker wajib menyampaikan laporan mengenai kondisi Aset Properti kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan paling lama setiap3 (tiga)bulan sekali. (7) Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Aset Properti kepada Direktorat tiap semester. (8) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan kepada instansi berwenang guna pengamanan fisik Aset Properti.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal melakukan Lelang atas Aset Properti melalui Kantor Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangLelang. (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi fisik dan/atau dokumen sebagaimana adanya (as is). (3) Aset Properti dapat dilelang secara terpisah atau digabungkan dengan pertimbangan optimalisasi hasil Lelang bagi Negara.

(1) Nilai Limit Lelang atas Aset Properti ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan nilai tertinggi antara nilai pasar hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang masih berlaku. (2) Nilai Limit Lelangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penilaian, kecuali terdapat perubahan kondisi yang signifikan atas Aset Properti.

(1) Penebusan atas Aset Properti dapat dilakukan terhadap Aset Properti berupa BJDA namun tidak didukung Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Risalah Lelang, akta pelepasan hak dari pemilik asal kepada BDL, dan/atau akta kuasa menjual dari pemilik asal kepada Tim Likuidasi. (2) Pihak yang dapat melakukan Penebusan atas Aset Properti sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu: a. orang yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan atau orang lain yang dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau ahliwarisnya dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi; atau b. badan hukum yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan yang diwakili oleh pengurus yang masih aktif dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi. (3) Pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komisaris/pengawas eks BDL, direksi/penguruseks BDL, dan/atau pemegangsaham eks BDL serta keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesam ping satu derajat.

Pihak yang akan melakukan Penebusan atas Aset Properti harusmengajukan surat permohonan dengan sekurang-kurangnya www.djpp.kemenkumham.go.id

menyampaikan uraian Aset Properti yang akan ditebus, bukti diri, nilai penawaran, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a.

(1) Penebusan atas Aset Properti disetujui berdasarkan nilai tertinggi antara nilai pasar sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai atau NJOP yang masih berlaku. (2) Persetujuan Penebusan atas Aset Propertiditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Direktur dalam hal nilai Penebusan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);atau b. Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal dalam hal nilai Penebusan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah).

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Menteri dapat MENETAPKAN Aset Properti menjadi Barang Milik Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan. (2) Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Properti berupa Aset Tetap dan BJDA yang dilengkapi dengan akta kuasa notariil dari Tim Likuidasi yang mencantumkan klausula sekurang-kurangnya untuk menjual, mengoperkan, mengalihkan, memindahtangankan, dan melepaskan hak kepada siapapun. (3) Aset Properti yang telah menjadi Barang Milik Negara ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan permohonan Kementerian/Lembaga.

(1) Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar Aset Properti. (2) Nilai Aset Properti menjadi Barang Milik Negara ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penilaian Aset Inventaris, Surat Berharga, dan Aset Properti dilakukan oleh tim penilai internal Direktorat Jenderal atau penilai eksternal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal penilaian dilakukan oleh penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pengadaan penilai eksternal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah.

(1) Penanganan perkara di lembaga peradilan atas Aset dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal dengan mengikutsertakan Direktorat Jenderal. (2) Pengelolaan Aset berperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan memperhatikan perkara hukum yang sedang berlangsung.

(1) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal menyampaikan laporan perkembangan penanganan perkara tiap triwulan kepada Direktur Jenderal. (2) Dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal.

Hasil pengelolaan Aset berupa uang tunai atau nilai Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban yang berasal dari BDL kepada Pemerintah Republik INDONESIA.

Hasil pengelolaan Aset berupa uang tunai merupakan penerimaan negara dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pengelolaan Aset setiap semester kepada Menteri. (2) Laporan pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkembangan dan hasil pengelolaan Aset.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Aset, Direktur Jenderal menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Seluruh proses pengelolaan Aset oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteriini tetap dinyatakan sah dan selanjutnya pengelolaan Aset dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id