Peraturan Menteri Nomor p-6-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.

4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

5. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

6. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

7. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

8. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

9. Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak.

10. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.

11. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

12. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.

13. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.

15. Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.

16. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.

17. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Maksud dan Tujuan (1) Maksud pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHL dan KPHP. (2) Tujuan pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari.

Organisasi KPHL dan KPHP mempunyai tugas dan fungsi: a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. pemanfaatan hutan;
3. penggunaan kawasan hutan;
4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
5. perlindungan hutan dan konservasi alam. b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

(1) Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dilakukan pada setiap KPHL dan KPHP. (2) Kegiatan Tata Hutan di KPHL dan KPHP terdiri dari: a. inventarisasi hutan; b. pembagian ke dalam blok; c. pembagian petak; d. tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP; dan e. pemetaan. (3) Kegiatan tata hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut: a. Kegiatan awal dalam kegiatan tata hutan dalam KPHL dan KPHP adalah inventarisasi hutan.

b. Atas dasar hasil inventarisasi hutan tersebut pengelola KPHL dan KPHP membuat rancangan pembagian blok dan petak. c. Atas dasar rancangan pembagian blok dan petak dilakukan penataan batas pada blok dan petak tersebut. d. Batas wilayah kelola KPHL dan KPHP, dan hasil penataan batas sebagaimana dimaksud pada butir a dan d di atas dituangkan peta tata hutan. (4) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata hutan pada KPHL dan KPHP lintas Kabupaten/Kota. (5) Bupati/Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata hutan pada KPHL dan KPHP dalam Kabupaten/Kota. (6) Unit eselon I yang bertanggung jawab di bidang tata hutan melakukan supervisi dan fasilitasi kegiatan tata hutan pada KPHL dan KPHP.

(1) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh informasi potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain pada wilayah kelola KPHL dan KPHP. (2) Aspek pelaksanaan inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi berkenaan dengan: a. Status, penggunaan, dan penutupan lahan; b. Jenis tanah, kelerengan lapangan/ topografi; c. Iklim; d. Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam; e. Kondisi sumber daya manusia dan demografi; f. Jenis, potensi dan sebaran flora; g. Jenis, populasi dan habitat fauna; dan h. Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat. (3) Pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan cara survei melalui penginderaan jauh dan/atau terestris. (4) Inventarisasi hutan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun. (5) Data dan informasi hasil inventarisasi hutan disajikan dalam bentuk deskriptif, numerik, peta dan lain-lain, yang meliputi:

a. Data Pokok berupa Potensi tegakan kayu, Potensi sumber daya tumbuhan non kayu yang meliputi jenis/sub jenis, penyebaran, populasi dan status, Keanekaragaman jenis pohon, riap tegakan untuk plot-plot permanen apabila telah dilakukan pengukuran berulang, habitat, penyebaran, populasi dan status, potensi objek wisata dan jasa lingkungan, pengelompokan jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH baik pusat maupun daerah, macam dan bentuk-bentuk pengelolaan hutan, peta hasil kegiatan skala minimal 1:50.000; dan b. Data Penunjang berupa infra struktur yang mendukung pengelolaan hutan, Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, Informasi kondisi DAS dan Sub DAS.

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pembagian blok. (2) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan: a. Karakteristik biofisik lapangan; b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; c. Potensi sumberdaya alam; dan d. Keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. (3) Dalam Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan untuk MENETAPKAN blok sebagai wilayah tertentu.

(1) Berdasarkan Pembagian Blok sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilakukan pembagian petak. (2) Pembagian petak sebagaimana ayat (1), memperhatikan: a. Produktivitas dan potensi areal/lahan; b. Keberadaan kawasan lindung, yang meliputi Kawasan bergambut, Kawasan resapan air, Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa, dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan

c. Rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemberdayaan masyarakat. (3) Dalam hal wilayah yang bersangkutan telah ada izin atau hak, pembagian petak menyesuaikan dengan petak yang telah dibuat oleh pemegang izin atau hak. (4) Pembagian petak diarahkan sesuai dengan peruntukan berdasarkan identifikasi lokasi dan potensi wilayah tertentu, antara lain: a. wilayah yang akan diberikan izin, dan b. wilayah untuk pemberdayaan masyarakat.

(1) Tata batas dalam wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk kepastian batas blok dan petak. (2) Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. Persiapan peta penataan batas, berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan serta dipetakan; b. Penyiapan trayek-trayek batas; c. Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas; d. Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP, berdasarkan hasil penataan batas sebagaimana huruf c.

(1) Berdasarkan kegiatan tata batas, inventarisasi, pembagian blok, pembagian petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, dilakukan pemetaan KPHL dan KPHP. (2) Pemetaan KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat unsur-unsur antara lain: a. batas wilayah KPHL dan KPHP yang telah ditetapkan Menteri; b. pembagian batas blok; c. pembagian batas petak; dan d. peta dengan skala minimal 1:50.000. (3) Kegiatan pemetaan pada KPHL dan KPHP, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hasil tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. (2) Materi rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Arahan-arahan pengelolaan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP; dan b. Rencana pembangunan KPHL dan KPHP memuat perencanaan organisasi yang didalamnya memuat pengembangan SDM, pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan, dan kegiatan lainnya. (3) Rencana pengelolaan hutan meliputi: a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun; dan b. Rencana Pengelolaan hutan jangka pendek 1 tahun (4) Unit eselon I yang bertanggung jawab di bidang rencana pengelolaan hutan melakukan supervisi dan fasilitasi kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP.

(1) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang untuk KPHL dan KPHP disusun oleh Kepala KPHL dan KPHP dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; dan b. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. (3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur-unsur: a. tujuan yang akan dicapai KPH; b. kondisi yang dihadapi; c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam; dan d. arahan kegiatan pembangunan jangka panjang KPH.

(1) Berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, disusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPHL dan KPHP, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPHL dan KPHP. (3) Dalam proses penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dilaksanakan melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan. (4) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPHL dan KPHP yang bersangkutan; b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya; c. target yang akan dicapai; d. basis data dan informasi; e. kegiatan yang akan dilaksanakan; f. status neraca sumber daya hutan; g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; h. partisipasi pemangku kepentingan; dan i. arahan rencana pembangunan tahunan KPHL dan KPHP.

(1) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan. (2) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan. (3) Format Rencana Pengelolaan Hutan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

(1) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui kegiatan: a. pemanfaatan kawasan. b. pemanfaatan jasa lingkungan. c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (3) Pemanfaatan hutan pada KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Lindung (HL), hanya dapat dilakukan kegiatan berupa: a. Pemanfaatan kawasan; b. Pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu. (4) Pemanfaatan hutan pada KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Produksi (HP) dapat dilakukan semua jenis kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai izin pemanfaatan hutan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHL dan KPHP telah hapus atau berakhir, Kepala KPHL dan KPHP bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang bersangkutan. (2) Hapus atau berakhirnya izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya.

(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Terhadap permohonan dan/atau perpanjangan izin pemanfaatan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP, maka pemberian rekomendasi oleh dinas yang menangani urusan kehutanan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan yang telah disusun oleh KPHL dan KPHP.

(1) Pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPHL dan KPHP dilakukan melalui penugasan oleh Menteri. (2) Bentuk pemanfaatan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pemanfaatan hutan yang didalamnya termasuk kegiatan penjualan tegakan. (3) KPHL dan KPHP yang dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu adalah Organisasi KPHL dan KPHP yang telah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum.

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH-nya. (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Terhadap permohonan dan/atau perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan dalam wilayah KPH, maka pemberian rekomendasi oleh dinas yang menangani urusan kehutanan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan yang telah disusun oleh KPHL dan KPHP.

(1) Dalam hal izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL dan KPHP telah hapus atau berakhir, maka Kepala KPHL dan KPHP bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang bersangkutan. (2) Hapus atau berakhirnya izin penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Rehabilitasi hutan di wilayah KPHL dan KPHP diselenggarakan oleh KPHL dan KPHP. (2) Rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. Reboisasi; b. pemeliharaan tanaman; c. pengayaan tanaman; d. penerapan teknik konservasi tanah. (3) Rehabilitasi hutan diselenggarakan sesuai peraturan perundangan- undangan.

(1) Rehabilitasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan. (2) Rehabilitasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh KPHL dan KPHP.

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya. (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah. (2) Reklamasi hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pemegang izin penggunaan kawasan hutan telah melaksanakan reklamasi hutan, maka Kepala KPHL dan KPHP bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan atas reklamasi hutan yang bersangkutan.

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reklamasi hutan di wilayah KPH-nya. (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi: a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit; dan b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

(1) Perlindungan hutan di wilayah KPHL dan KPHP diselenggarakan oleh KPHL dan KPHP. (2) Perlindungan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan. (3) Perlindungan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh KPHL dan KPHP. (4) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya; d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat; e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh KPHL dan KPHP. (2) Menteri dapat menugaskan kepada Gubernur untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR