Peraturan Menteri Nomor p-30-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HTI adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI.
4. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat BKUPHHK-HTI adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang baru diterbitkan izinnya dan belum memiliki RKUPHHK-HTI.
5. Deliniasi adalah penilaian atau seleksi visual dan pembedaan wujud gambaran pada berbagai data dan informasi keadaan faktual lapangan atau areal hutan dengan jalan menarik garis batas.
6. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang selanjutnya disingkat IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun dimana khusus unuk hutan tanaman dilakukan pada hutan alam bekas tebangan yang akan dilakukan penebangan dengan sistem silvikultur bukan THPB.
7. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi volume pohon yang akan ditebang di hutan tanaman dalam rangka pembukaan wilayah dan/atau penyiapan lahan.
8. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan

pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 9. Laporan Hasil cruising yang selanjutnya disingkat LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. 10. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi. 11. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman termasuk pemanfaatan hasil hutannya. 12. Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk membuka lahan dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon dan tunggak, yang dilakukan tanpa pembakaran. 13. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan/atau bukan kayu perkakas/pertukangan. 14. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 15. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHK-HTI. 16. Limbah pembalakan adalah semua jenis kayu sisa pembagian batang berupa tunggak, kayu cacat/busuk hati/gerowong dengan reduksi di atas 40% (empat puluh persen), cabang, dan ranting yang tertinggal di hutan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan. 18. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha hutan tanaman. 19. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi. 20. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.

21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
22. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya di sebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
23. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
24. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat WASGANISPHPL adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
25. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-TC adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP).
26. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi LestariPerencanaan Hutan yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-CANHUT adalah GANISPHPL yang memiliki kompentensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.
27. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi LestariPerencanaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat WASGANISPHPL-CANHUT adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT.
28. Kartu GANISPHPL adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan pengangkatan kepada perorangan yang mempunyai kompetensi sebagai GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

(1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib melaksanakan IHMB pada hutan alam di areal tanaman pokok yang akan dilakukan penebangan dengan sistim silvikultur bukan THPB. (2) Pelaksanaan IHMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT. (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan IHMB, menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(1) Pemegang IUPHHK-HT yang telah melaksanakan kegiatan IHMB wajib menyerahkan laporan hasil IHMB dengan lampiran berupa Buku Hasil IHMB dan pakta integritas dari GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL- CANHUT atas kebenaran laporan hasil IHMB kepadaWASGANISPHPL- CANHUT. (2) WASGANISPHPL-CANHUT dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil IHMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan pertimbangan teknis kepada Pemegang IUPHHK-HTI sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (3) Dalam hal WASGANISPHPL-CANHUT tidak memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil IHMB dan Pakta Integritas yang dibuat oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL- CANHUT dijadikan sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HTI. (4) Dalam hal Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tidak benar, GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT diberikan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL. (5) IUPHHK-HTI yang telah memasuki daur kedua dan seterusnya serta seluruh tanaman pokok merupakan hasil tanaman, penyusunan RKUPHHK-HTI didasarkan pada Tabel Tegakan yang dibuat GANISPHPL-CANHUT dan disetujui oleh Direktur Utama. (6) Biaya yang timbul akibat pemberian pertimbangan teknis oleh WASGANISPHPL-CANHUT sebagaimana dimaksud ayat (3), dibebankan kepada Pemerintah. (7) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan IHMB pada IUPHHK-HTI diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) Usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK-HTI diterima. (3) Usulan RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RKUPHHK-HTI berjalan. (4) Usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada : a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota; c. Kepala UPT; dan d. Kepala KPH. (5) Biaya yang timbul akibat penyusunan RKUPHHK-HT, menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(1)Usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan: a. Peta areal kerja ataubatas koordinat geografis sesuai Keputusan IUPHHK-HTI; b. Peta Kawasan Hutan atau Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. c. Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1 : 50.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir; d. Peta Hasil Deliniasi; e. Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5); dan/atau f. Peta sebaran keberadaan masyarakat sekitar areal izin.

(2) Usulan RKUPHHK-HTI disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/ disetujui oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi. (3) Kebenaran data/informasi usulan RKUPHHK-HTI dan Peta, merupakan tanggung jawab Direktur Utama atau Ketua Koperasi dan dinyatakan dalam Pakta Integritas.

(1) Berdasarkan Pasal 4 ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menilai dan/atau memberi arahan perbaikan usulan RKUPHHK-HTI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPHHK-HTI. (2) Dalam hal hasil penilaian tidak diperlukan arahan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui usulan RKUPHHK-HTI selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKUPHHK-HTI. (3) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin melakukan perbaikan RKUPHHK-HTI dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan RKUPHHK-HTI tersebut diterima. (4) Dalam hal perbaikan usulan RKUPHHK-HTI oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menyampaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja, dinyatakan tidak mengusulkan RKUPHHK- HTI, dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (5) Berdasarkan perbaikan usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyetujui usulan RKUPHHK-HTI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKUPHHK-HTI dan salinannya disampaikan kepada : a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota; c. Kepala UPT; dan d. Kepala KPH. (6) Penilaian dan persetujuan usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTI kepada Direktur atau Kepala UPT sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(1) Arahan perbaikan usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengacu pada dokumen hasil AMDAL/UKL dan UPL, deliniasi areal kerja, IHMB serta data dan informasi dari Citra satelit. (2) Terhadap kebenaran data dan informasi perbaikan usulan RKUPHHK- HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pemegang izin melakukan evaluasi RKUPHHK-HTI setiap 5 (lima) tahun sejak disetujuinya RKUPHHK-HTI dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan: a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas kab/Kota; c. Kepala UPT; dan d. Kepala KPH.

(1) Revisi RKUPHHK-HTI dilakukan berdasarkan: a. Perubahan luas areal kerja; b. Perubahan daur dan/atau jenis tanaman; c. Perubahan kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor alam, pengembangan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan/atau penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), perubahan deliniasi, dan/atau pengembangan sarana prasarana; dan/atau e. Perubahan sistem dan teknik silvikultur atau perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Usulan revisi RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menilai dan menyetujui usulan revisi RKUPHHK-HTI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari

kerja sejak diterimanya usulan revisi RKUPHHK-HTI, dan salinannya disampaikan kepada : a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota; c. Kepala UPT; dan d. Kepala KPH. (4) Revisi RKUPHHK-HTI tidak mengubah jangka waktu RKUPHHK- HTI sebelumnya, dan dituangkan dalam bentuk perubahan RKUPHHK-HTI.

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTI atau revisi RKUPHHK-HTI dibebankan kepada Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut penyusunan dan penilaian RKUPHHK-HTI serta format persetujuan RKUPHHK-HTI diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan RKUPHHK-HTI yang telah disetujui, setiap pemegang IUPHHK-HTI wajib mengajukan usulan RKTUPHHK-HTI. (2) Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi. (3) Usulan RKTUPHHK-HTI periode berikutnya diajukan selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHK-HTI tahun berjalan berakhir. (4) Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disusun berdasarkan: a. RKUPHHK-HTI yang telah disetujui; dan

b. RekapitulasiLaporan Hasil Inventarisasi Hutan atau Rencana Produksiyang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT.

(1) Dalam hal terdapat hutan alam yang akan dilakukan penebangan untuk penyiapan lahan daur pertama, usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan timber cruising. (2) Pelaksanaan timber cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT sekaligus menandatangani LHC. (3) Kebenaran data dan informasi LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL- CANHUT. (4) Hasil pelaksanaan timber cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak perlu dilakukan pengecekan lapangan oleh WASGANIS PHPL. (5) Penetapan rencana produksi pada daur kedua dan berikutnya untuk tanaman pokok, dilakukan dengan menggunakan Tabel Tegakan yang dibuat GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT dan disetujui oleh Direktur Utama. (6) Ketentuan lebih lanjut Pelaksanaan Inventarisasi Hutan atau Rencana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal terdapat: a.hasil hutan bukan kayu, antara lain: getah, kulit kayu, biji-bijian, daun, rotan atau bambu; dan/atau b.limbah pembalakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16, dalam areal kerja pemegang IUPHHK-HTI, pemanfaatannya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTI. (2) Terhadap hasil hutan bukan kayu dan limbah pembalakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayar PSDH/DR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat pohon tumbang karena bencana alam, pohon terkena serangan hama dan penyakit dan/atau kebakaran, pemanfaatannya dimasukkan dalam produksi RKTUPHHK-HTI sebagai suplisi (tambahan) tanpa mengubah RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan.

(1) Dalam hal pemegang IUPHHK-HTI memiliki sertifikat PHPL yang berlaku di bidang hutan tanaman secara mandatory dengan kategori kinerja Baik, pemegang IUPHHK-HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan RKTUPHHK-HTI tanpa pengesahan dari Kepala Dinas Provinsi (self approval) yaitu RKTUPHHK-HTI ditandatangani oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi. (2) Pemegang IUPHHK-HTI melaporkan dan menyampaikan dokumen RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala UPT dan/atau Kepala KPH.

(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan RKTUPHHK-HTI secara sendiri (self approval)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi dengan menugaskan WASGANISPHPL paling banyak sekali dalam setahun. (2) Kompetensi dan sertifikasi WASGANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), menyampaikan data dan informasi pelunasan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya kepada Kepala Dinas Provinsi (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI, setelah ada penyataan dari pemegang IUPHHK-HTI bahwa pemegang IUPHHK-HTI tidak memiliki tunggakan PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya. (3) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pernyataan dari pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak melakukan penilaian dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI. (5) Dalam hal IUPHHK-HTI belum melaksanakan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya, pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI disahkan dengan target tebangan 0 (nol).

(1) Dalam hal RKTUPHHK-HTI telah disahkan, perusahaan pemegang IUPHHK-HTI melaksanakan RKTUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat Pakta Integritas. (2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) RKTUPHHK-HTI berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan. (2) Revisi RKTUPHHK-HTI dilakukan berdasarkan : a. Perubahan/revisi RKUPHHK-HTI; b. Perubahan luas areal kerja; c. Perubahan daur dan/atau jenis tanaman; d. Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan/atau penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Perubahan sistem dan teknik silvikultur atau perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; f. Hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), perubahan deliniasi, dan/atau pengembangan sarana prasarana; (3) Untuk IUPHHK-HTI yang telah memasuki daur kedua dan seterusnya, pelaksanaan RKTUPHHK-HTI yang telah selesai sebelum berakhirnya RKTUPHHK-HTI periode berjalan, untuk penambahan produksi pemegang izin dapat mengajukan revisi RKTUPHHK-HTI periode berjalan. (4) Revisi RKTPHHK-HTI hanya dilakukan dengan mengubah bagian yang mengalami perubahan.

(5) Usulan revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi, dan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi. (6) Kepala Dinas Provinsi menilai dan menyetujui usulan Revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan revisi RKTUPHHK-HTI, dan salinannya disampaikan kepada : a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota; c. Kepala UPT; dan d. Kepala KPH.

(1) Revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak perlu dilakukan bila terjadi perubahan: a. lokasi dan/atau luas blok RKTUPHHK-HTI dan/atau penambahan target produksi karena pemanfaatan pohon tumbang akibat bencana alam dan/atau pohon terkena serangan hama dan penyakit, kebakaran pada pohon hasil tanaman; dan/atau b. jumlah dan jenis peralatan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT.

(1) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai RKTUPHHK-HTI atau Revisi RKTUPHHK-HTI tahun berjalan, maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasikan tersebut dapat diusulkan kembali dan ditambahkan pada RKTUPHHK-HTI periode berikutnya. (2) Sisa rencana kegiatan sebagai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi target RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya yang diajukan pemegang IUPHHK-HTI. (3) Sisa rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam satu RKTUPHHK-HTI periode berjalan.

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan RKTUPHHK-HTI atau revisi RKTUPHHK-HTI dibebankan kepada Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut Penyusunan dan Penilaian RKTUPHHK-HTI serta format Pengesahan RKTUPHHK-HTI diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Bagi Pemegang IUPHHK-HTI yang baru memperoleh izin, sebelum RKUPHHK HTI dinilai dan disetujui, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK-HTI. (2) Pengajuan usulan BKUPHHK-HTI berdasarkan usulan RKUPHHK-HTI yang telah disetujui Direktur Utama atau Ketua Koperasi. (3) Usulan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada: a.Direktur Jenderal; dan b.Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (4) BKUPHHK-HTI hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Usulan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disusun berdasarkan : a. Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI; dan b. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan atau Rencana Produksi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL- CANHUT.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima tembusan usulan BKUPHHK-HTI HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), menyampaikan laporan pemeriksaan lapangan kepada Kepala Dinas Provinsi. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT Dinas Kabupaten/Kota atau bila belum tersedia dapat dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT pada UPT atau Dinas Provinsi. (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan. (4) Biaya yang timbul akibat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada pemohon berdasarkan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHK-HTI selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan pemeriksaan lapangan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dan salinannya disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan c. Kepala UPT. (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dalam waktu 30 hari kerja, Kepala Dinas Provinsi mengesahkan BKUPHHK-HTI. (3) Ketentuan lebih lanjut Penyusunan dan Penilaian BKUPHHK-HTI, serta format Pengesahan BKUPHHK-HTI diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI dan/atau BKUPHHK-HTI setiap bulan paling lambat minggu kedua, kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Kepala KPH dan Kepala UPT. (2) Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan persetujuan RKTUPHHK-HTI dan laporan perkembangan pelaksanaan persetujuan BKUPHHK-HTI secara periodik setiap bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT. (3) Kepala UPT wajib melaporkan rekapitulasi realisasi pelaksanaan RKTUPHHK-HTI dan BKUPHHK-HTI setiap tanggal 21 bulan berikutnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat disampaikan melalui surat elektronik. (5) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan RKUPHHK-HTI, BKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI dengan menugaskan WASGANISPHPL. (6) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).

(7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) RKUPHHK-HTIsepuluh tahunan yang telah memperoleh persetujuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya dan disusun kembali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. (2) Usulan RKUPHHK-HTI yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2012, sebelum terbitnya peraturan ini dapat diproses persetujuannya dan masa berlakunya disesuaikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (3) RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan sebelum peraturan ini terbit tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir. (4) RKTUPHHK-HTI yang sedang berjalan pada saat ditetapkannya peraturan ini, dapat dilakukan revisi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. (5) RKTUPHHK-HTI yang sedang berjalan yang disahkan secara self approval berdasarkan hasil penilaian PHPL secara voluntory tetap berlaku sampai akhir masa berlaku RKTUPHHK-HTI.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat beserta perubahannya; dan b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2011 khusus mengatur hutan tanaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN