Pasal 26

(1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHK-HTI selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan pemeriksaan lapangan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dan salinannya disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan c. Kepala UPT. (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dalam waktu 30 hari kerja, Kepala Dinas Provinsi mengesahkan BKUPHHK-HTI. (3) Ketentuan lebih lanjut Penyusunan dan Penilaian BKUPHHK-HTI, serta format Pengesahan BKUPHHK-HTI diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.