Peraturan Menteri Nomor pm-1 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUINGAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pusat/UPT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

3. Pejabat yang berkepentingan adalah pembina, pimpinan unit kerja, tim penilai, pejabat pembina dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.

4. Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli.

5. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah- rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/inpassing), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

6. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahya Sarjana Strata I (S-1) atau Diploma IV dan telah mengikuti diklat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

7. Pejabat Pembina Pusat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.

8. Pejabat Pembina Instansi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Perhubungan.

9. Tim Penilai Pusat adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Madya.

10. Tim Penilai Instansi adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Muda.

11. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Mahpel dan Ketua KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.

12. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

13. Pejabat Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

(1) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan selanjutnya disebut PEDAL, termasuk dalam rumpun kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. (2) Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal secara umum dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. (3) Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Menteri Perhubungan. (4) Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

(1) Pedal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan pedal pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. (2) Pedal adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(1) Tugas pokok Pedal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 meliputi kegiatan:

a. Pendidikan; b. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan; c. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup; d. Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan; e. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Penunjang Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 47/KEP/M.PAN/8/2002 yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan Profesi; b. Penunjang tugas pengendalian dampak lingkungan. (3) Tanggung Jawab Pengendali Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut : a. Menyelesaikan tugas pokok dan penunjang sesuai dengan aturan atau standar pada Petunjuk Teknis ini; b. Menyelesaikan tugas lain yang mendukung kegiatan teknis dan kegiatan fungsional pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Petunjuk Teknis ini. (4) Wewenang Pengendali Dampak Lingkungan Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan unit kerja pengendali dampak lingkungan mempunyai wewenang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi/pengkajian yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

(1) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli masing-masing terdiri dari sebagai berikut : a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil 1) Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana 2) Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan 3) Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia

b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli 1) Pengendali Dampak Lingkungan Pertama 2) Pengendali Dampak Lingkungan Muda 3) Pengendali Dampak Lingkungan Madya (2) Syarat Pengangkatan Pertama Pengendali Dampak Lingkungan Untuk dapat diangkat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil:

1. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma III sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli:
6. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
8. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
9. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
10. Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan.

(3) Jenjang Pangkat Pengendali Dampak Lingkungan Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan/ruang Pengendali Dampak Lingkungan serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi adalah seperti contoh 1 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit adalah : a. Menteri Negara Lingkungan Hidup, untuk jabatan Pedal Madya (IV/a, IV/b dan IV/c); dan b. Menteri Perhubungan, untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d), (2) Menteri Perhubungan dalam MENETAPKAN angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d). (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal terdiri atas: a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. (2) Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

(3) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(1) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pangkat/jabatan serendah rendahnya sama dengan pangkat/jabatan Pedal yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pedal; c. bilamana terdapat Pedal yang dinilai lebih tinggi pangkatnya dari pejabat penilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat menunjuk pejabat penilai lainnya; dan d. dapat aktif melakukan penilaian. (2) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pedal, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pedal. (3) Masa jabatan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal adalah 3 (tiga) tahun.

(1) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal mempunyai tugas sebagai berikut : a. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d) dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda Pangkat Penata Tingkat I (III/d) ke Pedal Madya Pangkat Pembina Tingkat I (IV/a); b. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Madya Pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pedal Madya Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) diserahkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (2) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Instansi dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang susunan

keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Instansi.

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang keanggotaanya terdiri atas Para Ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS, yang mempunyai kemampuan teknis yang dibutuhkan. (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Instansi, dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus, atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Instansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan pada setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan; b. meneliti dan memberi penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal; c. melaksanakan penilaian pendahuluan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Madya; d. melaksanakan rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal untuk menilai angka kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; e. menuangkan hasil rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal ke dalam Berita Acara Penilaian sebagaimana tercantum contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; f. menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli, yaitu Pedal Madya (IV/a), Pedal Madya (IV/b) dan Pedal Madya (IV/c) untuk dilakukan penilaian dan penetapan angka kreditnya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi dan menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Penyelia (III/d) dan Pedal Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d) kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;

g. menyiapkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pedal; dan h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan tentang hal- hal yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pedal.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dalam 2 (dua) masa berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal ikut dinilai, Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

(1). Pedal wajib menginventarisir/mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam buku catatan harian sebagaimana tercantum contoh 3 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Pedal menyerahkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat fungsional melalui atasan langsung dan diteruskan kepada pejabat pengelola kepegawaian unit kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam contoh 4A dan 4B DALAM LAMPIRAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dan disahkan oleh atasan langsung dalam surat pernyataan: a. Melakukan Kegiatan Pencegahan dan Penggulangan Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; b. Melakukan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; c. Melakukan Kegiatan Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 7yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan

d. Melakukan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; e. Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana tercantum dalam contoh 9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; f. Melakukan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam contoh 10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4). Surat–surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bukti bukti kegiatan dituangkan dalam bentuk DUPAK sebagaimana contoh 11A, 11B, 11C, 12A, 12B dan 12C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. (5) Bukti-bukti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas salinan sah yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup meliputi : a. Pendidikan formal/sertifikat/ijazah yang diperoleh pada saat pengangkatan pertama; b. Surat Keputusan sebagai anggota kelompok kerja/organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup; c. Surat Perintah Penugasan/Pelaksana Kegiatan Lingkungan Hidup di unit kerja atau instansi lain; d. Surat keterangan / fotokopi tanda penghargaan/ tanda jasa melakukan tugas bidang Lingkungan Hidup; e. Buku terjemahan, majalah, bentuk-bentuk tulisan yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup; dan f. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kerja pengendalian dampak lingkungan hidup. (6) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuat masing- masing rangkap 3 (tiga), melalui pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit masing-masing disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Unsur dan sub unsur rincian kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit meliputi kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup Kementerian Perhubungan baik Tingkat Ahli maupun Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Angka Kredit yang diberikan penilaian meliputi : a. Unsur Utama; dan b. Unsur Penunjang. (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen), terdiri atas: a. Pendidikan formal yang mencapai gelar/ijazah dan atau pendidikan dan latihan kedinasan dengan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang berhubungan langsung dengan bidang pengendali dampak lingkungan; b. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan; c. Kegiatan pemulihan kualitas lingkungan; d. Kegiatan pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan; e. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan f. Kegiatan pengembangan profesi. (3). Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen), terdiri atas : a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai; b. Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah; c. Menjadi anggota organisasi profesi; d. Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan; e. Memperoleh piagam kehormatan; dan f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya/gelar yang tidak berhubungan dengan tugas pokoknya.

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur dibedakan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu maka Pedal satu tingkat di atas atau di bawah dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan surat tugas tertulis dari pemberi tugas.

(1). Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat lebih tinggi dari tugas pokok yang dipangkunya dilengkapi dengan Surat Pelaksanaan Tugas dan diberikan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan. (2) Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat di bawah jenjang jabatannya, diberikan penilaian sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dari Jabatan Pedal Tingkat Terampil dan Jabatan Pedal Tingkat Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam contoh 15A, 15B, 16A dan 16B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Penilaian Angka Kredit dilakukan setelah Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal melakukan penilaian awal, meliputi : a. Setiap DUPAK diperiksa kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal. b. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dapat meminta kekurangan berkas penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 kepada yang bersangkutan. c. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal mengadakan pembahasan DUPAK yang telah memenuhi syarat administrasi.

(2) Setiap DUPAK dinilai bersama dan diputuskan bersama dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.

(1) Dalam pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Ketua tim dapat menghadirkan Tim Penilai dari Pembina Instansi/Menteri Lingkungan Hidup. (2) Sidang Pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang- kurangnya oleh {(½ n) + 1} Anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, dimana ”n” adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal. (3) Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal yang hadir. (4) Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal menyiapkan Daftar Penetapan Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim untuk diajukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal dan atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan kewenangan dalam Penetapan Angka Kredit. (5) Terhadap Keputusan PAK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, Pedal yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana dalam contoh 17 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (6) Dalam hal pengajuan Angka Kredit bagi Pejabat Pedal Madya Golongan Ruang IV/a ke atas maka DUPAK hasil pembahasan sidang Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, disampaikan kepada Tim Penilai Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

(1) Dalam hal Penetapan Angka Kredit Pejabat Pedal telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Sub Sektor/Badan mengajukan kenaikan pangkat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan persyaratan dan kenaikan pangkat yang telah ditentukan. (2) Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tembusan kepada:

a. Pedal yang bersangkutan; b. Pimpinan Unit Kerja Pedal yang bersangkutan; c. Sekretaris Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan; dan d. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal mengadakan sidang penilaian usul Penetapan Angka Kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu: a. Untuk kenaikan pangkat periode April, persidangan dimulai Bulan Januari pada tahun yang bersangkutan; dan b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, persidangan dimulai Bulan Juli pada tahun yang bersangkutan. (4) Menteri Perhubungan atas Usul Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal apabila yang bersangkutan: a. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; c. Mengundurkan diri; dan d. Telah mengabdi 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagai anggota Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal.

(1) Penetapan Angka Kredit oleh tim Penilai Instansi berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Angka Kredit untuk suatu butir kegiatan pada unsur utama hanya dapat diberikan kepada Pedal yang sesuai dengan tugas pokok dan jabatan yang dipangku. (3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak disertai bukti-bukti tidak dapat diberikan Angka Kredit.

(1) Pedal Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi.

(2) Pedal yang memiliki Angka Kredit lebih tinggi yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. (3) Pedal yang telah memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/ jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Pasal 11 Ayat 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002. (4) Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama. (5) Pedal Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama. (6) Pedal yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang lingkungan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

(1) Hasil Penilaian Angka Kredit dituangkan dalam lembar Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh 17 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Pedal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pedal Kementerian Perhubungan adalah Menteri Perhubungan dengan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Terampil, adalah : a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang (II/b) ; c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan terampil yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah diakui oleh instansi yang berwenang kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang lingkungan hidup; dan d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir . (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli, adalah : a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a; c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang lingkungan hidup ahli/lanjutan yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah diakui oleh instansi yang berwenang kecuali Sarjana Strata (S- 1)/Diploma IV (D.IV) di bidang lingkungan hidup; dan d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan b. Memenuhi jumlah Angka Kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pedal dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. b. Memiliki pengalaman di bidang lingkungan hidup sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pendidikan Sarjana Strata I (S-1) Lingkungan Hidup; dan c. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan/atau 6 (enam) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pedal Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli dalam hal: a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli; b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pedal Tingkat Ahli kecuali telah memiliki ijasah pendidikan Sarjana Strata 1 bidang lingkungan hidup ; dan c. Memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.

Pengusulan pengangkatan dalam jabatan diajukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Ketua Mahpel dan KNKT sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada : a. Pejabat Eselon II unit pengusul; dan b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik; (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dinaikkan pangkatnya apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat; dan b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

(1) Pedal Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I , Golongan Ruang II/b sampai dengan Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d dan Pedal Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. (2) Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi; (3) Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi;. (4) Sebelum dilakukan pembebasan sementara, Pembina Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan memberikan surat peringatan, apabila belum dipenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, dilakukan pembebasan sementara selama 6 (enam) bulan sebelum pemberhentian, seperti contoh 18 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Selain pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan ayat (4), Pedal juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pedal; d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Pedal yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal. (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang pedal yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pedal. (3) Untuk dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal, harus melampirkan : a. Salinan sah surat keputusan terakhir pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal dan/atau pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal; dan b. Salinan sah DP-3 tahun terakhir (khusus pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal).

Pedal diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

(1) Satu tahun setelah pembebasan dalam Jabatan Pedal, kenaikan pangkat selanjutnya adalah secara reguler yang dapat diproses 1 (satu) tahun kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. (2) Pedal yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat kembali

Pengangkatan Dalam Jabatan, Kenaikan Dalam Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pedal ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam contoh 19A, 19B, 19C, 19D dan 19E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier Pedal dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN