Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.

3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).

5. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih.

6. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.

7. Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses pengolahan dan pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.

8. Terak adalah material sisa dari proses peleburan atau pemurnian logam yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari campuran imbuh, pengotor bijih/logam, abu bahan bakar, dan bahan pelapis tanur.

9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.

10. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

11. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.

12. Peningkatan Nilai Tambah adalah upaya untuk meningkatkan nilai mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

(1) Golongan komoditas tambang Mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas: a. Mineral Logam; b. Mineral Bukan Logam; dan c. Batuan. (2) Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang Mineral Logam; b. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral Bukan Logam; atau

c. pengolahan untuk komoditas tambang Batuan. (3) Pengolahan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya untuk meningkatkan nilai Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal. (4) Pemurnian Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya untuk meningkatkan nilai Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.

(1) Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa: a. pengolahan dan pemurnian untuk jenis komoditas tambang Mineral Logam tertentu, termasuk Mineral ikutannya; b. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Mineral Bukan Logam tertentu; atau c. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Batuan tertentu. (2) Pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang Mineral tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. memiliki sumber daya dan cadangan Bijih dalam jumlah besar; b. mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri; c. teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap teruji; d. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri;

e. Produk Samping sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri; f. sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis Mineral; g. memberikan efek ganda bagi negara baik secara ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau h. untuk meningkatkan penerimaan negara. (3) Pertimbangan untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang Mineral tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk MENETAPKAN batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral tertentu. (4) Jenis komoditas tambang Mineral Logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Jenis komoditas tambang Mineral Bukan Logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Jenis komoditas tambang Batuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga berupa lumpur anoda wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di

dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang Mineral Logam timah berupa konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim wajib dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Produk samping atau sisa hasil pemurnian Konsentrat timah berupa Terak wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan

pemurnian Mineral Logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6). (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

(1) Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa: a. jual beli Bijih (raw material atau ore) atau Konsentrat; atau b. kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada: a. Menteri c.q. Direktur Jenderal apabila:

1. rencana kerja sama dilakukan antara Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri dengan: a) IUP Operasi Produksi lainnya atau IUPK Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh Menteri; b) IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh gubernur; dan/atau

c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri. 2. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh 2 (dua) gubernur yang berbeda; 3. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri. b. gubernur apabila:

1. rencana kerja sama dilakukan antar pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
2. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu) provinsi. (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bijih (raw material atau ore), konsentrat, atau produk antara Mineral yang berasal dari luar negeri, rencana kerja samanya dengan pemasok wajib disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal. (5) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang memasok bijih (raw material atau ore), konsentrat, atau produk antara Mineral kepada pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian

wajib menyampaikan rencana penjualannya kepada Menteri c.q Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi tembaga, IUPK Operasi Produksi tembaga, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tembaga serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang tembaga, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian Konsentrat tembaga berupa lumpur anoda ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam dan batasan minimum pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi timbal dan seng, IUPK Operasi Produksi timbal dan seng, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timbal dan seng serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timbal dan seng, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian berupa emas dan perak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timah serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timah, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pengolahan berupa konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim serta Terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan atau pemurnian komoditas tambang Mineral Logam dan batasan minimum pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Produk Samping sisa hasil pengolahan berupa konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim serta Terak yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan atau pemurnian komoditas tambang Mineral Logam dan batasan minimum pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian wajib memanfaatkan Mineral Logam dengan kriteria tertentu hasil penambangan di dalam negeri.

(2) Mineral Logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain: a. nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen); dan b. bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen).

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi nikel, IUPK Operasi Produksi nikel, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian nikel, dan pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian nikel wajib memanfaatkan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang dimiliki. (2) Dalam hal pemanfaatan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, pemegang IUP Operasi Produksi nikel dan IUPK Operasi Produksi nikel dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dengan ketentuan telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi bauksit, IUPK Operasi Produksi bauksit, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, dan pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bauksit dapat melakukan penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh

dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dengan ketentuan telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang menjual produk pengolahan dan/atau pemurnian ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan atau pemurnian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian untuk Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan yang hasil penambangannya digunakan langsung untuk kepentingan dalam negeri.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan mineral untuk menunjang rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri dengan:

a. lembaga penelitian dan pengembangan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral; b. lembaga penelitian dan pengembangan lainnya yang kompeten; c. perguruan tinggi; dan/atau d. pihak lain di luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan apabila: a. belum dapat dilakukan di dalam negeri; dan/atau b. dalam rangka uji kesesuaian teknologi yang akan digunakan di dalam negeri. (3) Dalam melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengirim conto mineral ke luar negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (4) Sebelum mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. (5) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan mencantumkan: a. maksud dan tujuan pengiriman conto mineral ke luar negeri; b. jenis dan jumlah conto mineral; dan c. negara tujuan.

(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (8) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengembangan Mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Kewajiban pemenuhan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk penelitian dan pengembangan mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Jenis komoditas tambang Mineral yang belum tercantum dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 3 ayat (6) hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batasan minimum pengolahan dan/atau pemurniannya ditetapkan oleh Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan penjualan lumpur anoda sebagai Produk

Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 6. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. 7. Rekomendasi persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai dasar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 8. Persyaratan dan tata cara pemberian rekomendasi persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat menjual hasil pemurnian ke luar negeri setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam dan batasan minimum pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

1. Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi sekaligus pengakhiran kontrak karya kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir.
2. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kontrak karya dinyatakan berakhir bersamaan dengan diterbitkannya IUPK Operasi Produksi dengan jangka waktu IUPK Operasi Produksi sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak karya.
3. IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.
4. IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Permohonan IUPK Operasi Produksi sebagaima dimaksud dalam Pasal 19 angka 1 diajukan kepada Menteri paling sedikit harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi; dan c. rencana kerja dan anggaran biaya;
2. Menteri memberikan persetujuan permohonan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam yang akan mengirim conto mineral ke luar negeri wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 349), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA