Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.

5. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.

11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

14. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

18. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang

proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya kepada penanam modal.

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat paling sedikit: a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan; b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah. b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:

1. lingkup usaha;
2. kinerja manajemen; dan
3. perkembangan usaha. c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

(1) Kepala Daerah MENETAPKAN Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal. (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Sekretaris Daerah; b. Sekretaris : Kepala Biro/Kepala Bagian Perekonomian; c. Anggota : 1. Kepala SKPD yang membidangi penanaman modal; 2. Kepala Lembaga yang menerbitkan perizinan dalam bidang usaha; 3. Ketua Kamar Dagang INDONESIA Daerah (KADINDA); dan 4. Akademisi.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur; c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; d. MENETAPKAN urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; e. MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; f. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Kepala Daerah MENETAPKAN penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian dana stimulan; dan/atau d. pemberian bantuan modal. (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; dan/atau e. percepatan pemberian perizinan.

(1) Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah serta diatur dengan peraturan daerah. (2) Jenis-jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

(1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset. (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, antara lain: a. peta potensi ekonomi daerah;

b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan c. rencana strategis dan skala prioritas daerah. (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, antara lain: a. jaringan listrik; b. jalan; c. transportasi; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan air bersih.

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diarahkan kepada: a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan b. sesuai dengan peruntukannya. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

(1) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP. (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan

kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada penanam modal di daerah.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. termasuk skala prioritas tinggi; h. termasuk pembangunan infrastruktur; i. melakukan alih teknologi; j. melakukan industri pionir; k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan perbandingan antara bahan

baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip- prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan: a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas; b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi; c. memperkenalkan teknologi baru; dan d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

(1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

(1) Pemerintah daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

(1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan. (3) Format Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain: a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Daftar jenis atau bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam peraturan daerah.

(1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; b. pengelolaan usaha; dan c. rencana kegiatan usaha. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(1) Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir; dan b. Permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN