Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang MAJELIS TAKLIM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam.

2. Materi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengajian.

3. Ustadz dan/atau Ustadzah adalah tenaga pendidik pada Majelis Taklim.

4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota.

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

7. Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim yang selanjutnya disebut SKT Majelis Taklim adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Majelis Taklim.

Majelis Taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Majelis Taklim menyelenggarakan fungsi: a. pendidikan agama Islam bagi masyarakat; b. pengkaderan Ustadz dan/atau Ustadzah, pengurus, dan jemaah; c. penguatan silaturahmi; d. pemberian konsultasi agama dan keagamaan; e. pengembangan seni dan budaya Islam; f. pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat; g. pemberdayaan ekonomi umat; dan/atau h. pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis Taklim mempunyai tujuan: a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Qur’an; b. membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; c. membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif;

d. mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis; dan e. memperkokoh nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa.

Perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid, dan mushala dapat mendirikan Majelis Taklim.

(1) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada Kantor Kementerian Agama. (2) Pendaftaran Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala KUA Kecamatan. (3) Pendaftaran Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kepengurusan; b. memiliki domisili; dan c. memiliki paling sedikit 15 (lima belas) orang jemaah. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus; b. struktur pengurus; c. surat keterangan domisili Majelis Taklim dari desa/kelurahan; dan d. fotokopi kartu tanda penduduk jemaah.

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala KUA Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala KUA Kecamatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala KUA Kecamatan menyampaikan berkas dokumen permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan SKT Majelis Taklim. (2) SKT Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Permohonan perpanjangan SKT Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKT Majelis Taklim berakhir. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan asli SKT Majelis Taklim. (3) Apabila permohonan perpanjangan SKT Majelis Taklim diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak dan pemohon dapat

mengajukan permohonan baru.

Penyelenggaraan Majelis Taklim terdiri atas: a. pengurus; b. Ustadz dan/atau Ustadzah; c. jemaah; d. tempat; dan e. materi.

(1) Majelis Taklim memiliki struktur kepengurusan. (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. bendahara. (3) Masa bakti kepengurusan Majelis Taklim ditetapkan dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Majelis Taklim.

(1) Majelis Taklim dibina dan dibimbing oleh Ustadz dan/atau Ustadzah.

(2) Ustadz dan/atau Ustadzah dapat berasal dari ulama, kyai, tuan guru, buya, ajengan, tengku, anregurutta, atau sebutan lain, cendikiawan muslim, dan penyuluh agama Islam. (3) Ustadz dan/atau Ustadzah sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. mampu membaca dan memahami Al-Qur’an dan Al- Hadits dengan baik dan benar; dan b. memiliki pengetahuan agama yang baik.

(1) Jemaah Majelis Taklim berasal dari berbagai jenjang usia, pendidikan, ekonomi, dan tingkatan sosial lainnya. (2) Jemaah Majelis Taklim terdiri atas jemaah tetap dan jemaah tidak tetap. (3) Jemaah tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada Majelis Taklim.

Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushala, atau tempat lain yang memadai.

(1) Materi ajar Majelis Taklim bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi ajar dapat berasal dari kitab karya ulama.

(3) Materi Majelis Taklim meliputi aqidah, syariah, dan akhlaq. (4) Ustadz dan/atau Ustadzah dalam menyampaikan materi ajar diutamakan menggunakan kitab atau buku pegangan sebagai rujukan. (5) Selain menggunakan kitab atau buku pegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ustadz dan/atau Ustadzah dapat menggunakan diktat, modul, atau buku pedoman.

(1) Majelis Taklim dapat menggunakan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi jemaah. (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ceramah; b. tanya jawab; c. praktik; dan/atau d. diskusi.

(1) Pembinaan Majelis Taklim dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; b. kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi; dan c. Kepala Kantor Kementerian Agama. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. kelembagaan; b. manajemen; b. sumber daya manusia; dan c. materi.

(1) Majelis Taklim melaporkan kegiatan Majelis Taklim kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala KUA Kecamatan setiap akhir tahun paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. (2) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kegiatan Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. (3) Laporan Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. bentuk, tempat, dan waktu kegitan; c. sumber pendanaan; dan d. rencana tindak lanjut.

Pendanaan penyelenggaraan Majelis Taklim dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Majelis Taklim dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA