Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai dan memastikan keakuratan, kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 5. Reviu adalah penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 7. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan khususnya pemantauan terkait rekomendasi hasil pengawasan. 8. Pemberian Saran adalah jenis kegiatan konsultansi dalam bentuk pemberian advis, yaitu dengan melakukan reviu dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses kegiatan tertentu atau keseluruhan kegiatan organisasi. 9. Fasilitasi adalah jenis kegiatan konsultansi dalam bentuk pemberian jasa yang mensyaratkan auditor, terutama dalam penugasan konsultansi, untuk lebih terlibat dalam aktivitas membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada individu-individu atau kelompok tertentu dalam suatu pola diskusi yang diadakan. 10. Edukasi adalah jenis kegiatan konsultansi dalam bentuk pemberian pelatihan atas topik-topik yang dibutuhkan individu-individu atau kelompok tertentu di dalam organisasi. 11. Program Kerja Pengawasan Tahunan, selanjutnya disebut PKPT, adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksaan untuk jangka

waktu satu tahun anggaran yang disusun. 12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. 13. Auditi adalah orang/unit kerja/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan berbentuk asurans oleh APIP. 14. Klien adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas yang memerlukan jasa konsultasi.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sasaran ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk memastikan pengelolaan anggaran dan kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah : a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. sesuai dengan tugas dan fungsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana; dan d. memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. perencanaan Pengawasan; b. pelaksanaan Pengawasan; c. tindak lanjut hasil Pengawasan; dan d. pembinaan dan pengembangan Pengawasan.

Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip : a. independen, yang berarti bahwa keadaan yang mensyaratkan seorang auditor dapat menempatkan diri secara tepat sehingga bebas dari intervensi tetapi dapat bekerja sama dan membina hubungan kerja dengan auditi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik; b. obyektif, yang berarti bahwa keadaan yang mensyaratkan seorang auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas sehingga dapat menghasilkan laporan yang menyajikan bukti yang tidak memihak dan dapat diyakinkan melalui fakta yang disajikan; c. akuntabel, yang berarti bahwa penggunaan anggaran program dan/atau dalam kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan; d. cermat, yang berarti bahwa kegiatan harus dilakukan secara hati-hati terhadap kesalahan, pelanggaran, inefisiensi, pemborosan, inefektivitas dan konflik kepentingan; e. efisien, yang berarti bahwa kegiatan harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan secara optimal atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; f. efektif, yang berarti bahwa kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Cakupan Pengawasan meliputi pengawasan atas : a. Pengelolaan Anggaran; dan b. Kinerja.

Cakupan Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. tata kelola administrasi dan anggaran unit kerja; dan b. tata kelola administrasi dan anggaran program dan kegiatan.

Cakupan Pengawasan atas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. tata kelola tugas dan fungsi unit kerja; dan b. tata kelola program dan kegiatan.

Bentuk Pengawasan dilakukan melalui kegiatan : a. Asurans; dan b. Konsultansi.

(1) Kegiatan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk memberikan keyakinan melalui penilaian yang independen mengenai proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian di organisasi. (2) Jenis kegiatan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan.

(1) Kegiatan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian di organisasi. (2) Jenis kegiatan konsultasi dilakukan dalam bentuk Pemberian Saran, Fasilitasi, dan Edukasi.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan Asurans dan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Inspektur Utama.

Perencanaan Pengawasan meliputi penyusunan kebijakan Pengawasan dan PKPT.

(1) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas. (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan PKPT.

(1) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan memerhatikan risiko, hasil pertimbangan Menteri Perencanaan, dan kapasitas sumber daya. (2) PKPT digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pengawasan. (3) Dalam hal tertentu yang dianggap penting dan/atau untuk tujuan tertentu yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pengawasan di luar PKPT.

Kegiatan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.

(1) Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Inspekur Utama membentuk tim pelaksana. (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Tugas. (3) Surat tugas ditujukan kepada Auditi dengan tembusan atasan langsung Auditi. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana wajib membawa Surat Tugas Asurans.

Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui tahap sebagai berikut : a. pembicaraan pendahuluan; b. survei pendahuluan; c. pengujian sistem pengendalian manajemen; d. pengujian substantif.

Pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara : a. menjelaskan secara umum tentang tujuan, bentuk, jenis dan ruang lingkup, oleh Tim Asurans; b. menjelaskan secara umum tentang latar belakang, perkembangan pelaksanaan, keluaran, dan hasil, dari kegiatan/program oleh Auditi dan atasan langsung Auditi.

(1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan langkah sebagai berikut : a. mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan; b. menelaah informasi yang telah dikumpulkan; c. mengidentifikasi potensi kelemahan dan kerentanan pelaksanaan operasional dan unsur-unsur pengendalian manajemen. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, catatan- catatan, pedoman kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja, struktur organisasi, pembagian tugas, surat Keputusan Pengangkatan Pejabat KPA/PPK, Loan Agreement dan dokumen pendukung lainnya.

Pengujian sistem pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui kegiatan : a. mengumpulkan informasi mengenai sistem pengendalian manajemen yang berlaku; b. menelaah dan menguji sistem pengendalian manajemen dengan kuisioner sistem pengendalian manajemen; c. menyusun kesimpulan terhadap keandalan sistem pengendalian manajemen.

Pengujian substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan melalui langkah sebagai berikut : a. mendapatkan bukti-bukti material yang cukup dan relevan untuk menguji kelemahan-kelemahan sistem pengendalian manajemen yang ditemukan; b. menganalisis penyebab dan akibat atas penyimpangan yang terjadi; c. merumuskan rekomendasi untuk perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, tim pelaksana harus mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Asurans dalam Kertas Kerja.

Dalam hal tim pelaksana telah menyelesaikan kegiatan Asurans, tim pelaksana menyusun konsep laporan hasil Asurans.

Kerangka laporan hasil Asurans paling sedikit mencakup: a. landasan pemeriksaan, yang memuat dasar hukum, ruang lingkup, sifat dan jangka waktu pemeriksaan serta pernyataan auditor tentang kesesuaian audit dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; b. informasi umum mengenai Auditi yang meliputi kegiatan, organisasi dan sistem pengendalian manajemen.

(1) Pada tahap pelaporan, tim pelaksana menyusun konsep laporan dengan didukung bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material. (2) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Auditi untuk ditanggapi secara tertulis. (3) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam forum klarifikasi. (4) Forum klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tim pelaksana, dan Auditi serta atasan langsung Auditi. (5) Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak terselesaikan dalam forum klarifikasi, perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada atasan langsung Auditi.

(1) Hasil pembahasan pada forum klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan. (2) Inspektur Utama menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan, Auditi dan atasan langsung Auditi. (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak dipublikasikan secara umum dan disampaikan hanya kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan kegiatan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Inspektur Utama.

Kegiatan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pembicaraan pendahuluan; b. pelaksanaan konsultansi; dan c. penyusunan laporan.

(1) Tim pelaksana kegiatan Konsultansi memfasilitasi pemberian alternatif solusi. (2) Pemilihan solusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Auditi/Klien.

Dalam hal tim pelaksana telah menyelesaikan tugasnya, tim pelaksana kegiatan Konsultasi menyusun laporan hasil kegiatan Konsultansi.

Tim pelaksana kegiatan Konsultansi dilarang melakukan kegiatan Asurans pada periode yang sama untuk Auditi/Klien yang sama.

Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan kegiatan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Inspektur Utama.

Tindak lanjut hasil Pengawasan dilakukan atas laporan hasil kegiatan Asurans yang berasal dari internal maupun eksternal.

(1) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil kegiatan Asurans dari internal dan melaporkannya kepada Inspektur Utama. (2) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi Laporan hasil kegiatan Asurans dari eksternal dan melaporkannya kepada auditor eksternal dengan tembusan kepada Inspektur Utama.

(3) Inspektur Utama wajib memantau dan mendorong proses penyelesaian tindak lanjut hasil kegiatan Asurans.

Apabila terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, Inspektur Utama wajib membantu aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut tentang tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Inspektur Utama.

(1) APIP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib menaati Kode Etik Aparat. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Aparat APIP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Inspektur Utama.

(1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan pendidikan profesi secara berkelanjutan. (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi APIP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(1) Inspektorat Utama harus mengembangkan dan memelihara program penjaminan kualitas. (2) Program penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. reviu berjenjang pengawasan sesuai dengan tingkatan struktur tim pengawasan; b. telaah sejawat yang dilaksanakan oleh unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Pengawasan yang dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, masih tetap diberlakukan Peraturan Menteri sebelumnya sampai dengan berakhirnya proses Pengawasan;
2. Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.
3. 09/M.PPN/12/2007 tentang Pedoman Audit Kinerja di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2012 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN