Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Migas Non Konvensional adalah Minyak dan Gas Bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya Minyak dan Gas Bumi dengan permeabilitas yang rendah (low permeability) antara lain Shale Oil, Shale Gas, Tight Sand Gas, Gas Metana Batubara, dan Methane- Hydrate, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti fracturing.
2. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas Non Konvensional adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
3. Wilayah Terbuka Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
4. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Available yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available adalah Wilayah Kerja yang pernah ditawarkan pada Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang tidak ada pemenangnya.
5. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia untuk pelaksanaaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
6. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Gas Metana Batubara.
7. Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kontraktor Migas adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang

ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. 8. Kontraktor Gas Metana Batubara adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi Gas Metana Batubara pada suatu Wilayah Kerja Gas Metana Batubara berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. 9. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. 10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik INDONESIA. 12. Lelang Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Lelang Reguler Wilayah Kerja adalah mekanisme lelang Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang wilayahnya disiapkan oleh Direktorat Jenderal. 13. Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah mekanisme lelang Penawaran Wilayah Kerja Migas non konvensional yang wilayahnya diusulkan oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas, atau Kontraktor Gas Metana Batubara. 14. Studi Bersama (Joint Study) Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Studi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Gas Metana Batubara dengan Direktorat Jenderal dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data. 15. Dokumen Lelang (Bid Document) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

16. Dokumen Partisipasi (Participating Document) adalah dokumen yang diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk mengikuti Lelang Wilayah Kerja Migas Non Konvensional atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang (Bid Document).

17. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Non Konvensional.

18. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

19. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksplorasi Migas Non Konvensional adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

20. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksploitasi Migas Non Konvensional adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dari Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas Non Konvensional di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.

21. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

22. Kementerian adalah Kementerian yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dari Gas Bumi.

25. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

26. Tim Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Tim Penawaran Wilayah Kerja adalah Tim yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

27. Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja adalah bagian dari Tim Penawaran Wilayah Kerja yang bertugas untuk melakukan penilaian, evaluasi dan lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional melalui mekanisme Lelang Reguler Wilayah Kerja.

28. Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah bagian dari Tim Penawaran Wilayah Kerja yang bertugas untuk melakukan penilaian, evaluasi dan lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional melalui Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

(1) Migas Non Konvensional sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan Migas Non Konvensional oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.

(1) Pengusahaan Migas Non Konvensional tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. (2) Pembinaan dan pengawasan serta penatausahaan pengusahaan Migas Non Konvensional dipusatkan pada Direktorat Jenderal.

(1) Pengusahaan Migas Non Konvensional meliputi kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas Non Konvensional. (2) Pengusahaan Migas Non Konvensional dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. (3) Pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama pengusahaan Migas non konvensional dilakukan oleh Badan Pelaksana.

(1) Menteri MENETAPKAN kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, tingkat risiko, efisiensi, dan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar. (2) Penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana. (3) Direktur Jenderal dalam penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, wajib memanfaatkan Data yang berada pada Kementerian.

(1) Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (terms and conditions) Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional berdasarkan pertimbangan teknis dan keekonomian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang bersangkutan. (2) Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : a. penerimaan negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi; e. jangka waktu kontrak dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pasca operasi pertambangan; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja INDONESIA.

(3) Dalam hal Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional berbentuk Kontrak Bagi Hasil, wajib mencantumkan ketentuan mengenai pengembalian biaya operasi.

(1) Pengusahaan Migas Non Konvensional dilakukan di Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional. (2) Pengusahaan Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas maksimum Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, untuk: a. wilayah yang berada di daratan (onshore) sebesar 3.000 km2 (tiga ribu kilo meter persegi); dan b. wilayah yang berada di lepas pantai (offshore) sebesar 4.500 km2 (empat ribu lima ratus kilo meter persegi).

(1) Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis dari hasil Studi Bersama, dalam satu usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama pada : a. Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara; atau b. Wilayah Kerja Terbuka Migas Non Konvensional, dapat ditetapkan menjadi beberapa Wilayah Kerja Migas Non Konvensional. (2) Beberapa Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang berasal dari satu Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan hak pengusahaannya kepada Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama dengan tetap mendapatkan hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) atas Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dimaksud. (3) Beberapa Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang berasal dari satu Wilayah Kerja Terbuka Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan hak pengusahaannya kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama dengan tetap mendapatkan hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) atas Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dimaksud.

Migas Non Konvensional yang terdapat di Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional, dapat diusulkan untuk diusahakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, dengan mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama kepada Direktur Jenderal dengan menyertakan koordinat longitude dan latitude WGS 1984 dan luas Wilayah yang diusulkan.

(1) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara dapat mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama kepada Direktur Jenderal di Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang bersangkutan untuk mengusahakan Migas Non Konvensional. (2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada Wilayah Kerja Migas melalui Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh Kontraktor Migas terhadap potensi Migas Non Konvensional yang terdapat di dalam Wilayah Kerja Migas yang tidak tumpang tindih dengan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara. (3) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada Wilayah Kerja Gas Metana Batubara melalui Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh Kontraktor Gas Metana Batubara terhadap potensi Migas Non Konvensional yang terdapat di dalam Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang tidak tumpang tindih dengan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. (4) Dalam hal usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja berasal dari Wilayah Kerja yang tumpang tindih antara Wilayah Kerja Migas dengan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Kontraktor Migas mendapatkan prioritas mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama. (5) Apabila Kontraktor Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berminat mengajukan Penawaran Langsung Wilayah Kerja, Kontraktor Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dapat mengajukan Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (6) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), dapat mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama secara berkonsorsium dengan kepemilikan hak dan kewajiban Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen). (7) Kontraktor Migas dan Kontraktor Gas Metana Batubara dapat mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi

Bersama pada wilayah tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara berkonsorsium dengan kepemilikan hak dan kewajiban Kontraktor Migas paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen).

(1) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat pelamparan potensi Migas Non Konvensional keluar Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara dapat mengajukan usulan perluasan wilayah Studi Bersama. (2) Usulan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sepanjang: a. wilayah yang diusulkan berada pada Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional; dan b. wilayah yang diusulkan adalah wilayah yang secara keekonomian dan/atau keteknikan tidak dapat dijadikan sebagai 1 (satu) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang terpisah. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan perluasan wilayah Studi Bersama pada wilayah yang sama, usulan dari Kontraktor yang mengusulkan pertama kali akan dicatat secara resmi sebagai usulan perluasan yang akan diproses terlebih dahulu dalam rangka persetujuan atau penolakannya.

(1) Terhadap Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara setelah adanya usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah memenuhi persyaratan dan tercatat secara resmi, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara tidak mendapatkan hak kesempatan pertama untuk mengajukan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama. (2) Dalam hal usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak mendapatkan persetujuan, tidak diselesaikan pelaksanaannya, atau tidak ditindaklanjuti dengan proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak kesempatan pertama untuk mengajukan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama.

(3) Dalam hal usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan proses Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dan tidak terdapat pemenang dalam proses Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tersebut, Wilayah Kerja yang bersangkutan menjadi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available.

(1) Dalam hal Pemerintah akan mengembangkan pengusahaan Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Direktur Jenderal memberitahukan rencana pengembangan pengusahaan Migas Non Konvensional kepada Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara. (2) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang berminat mengusahakan Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama dengan melampirkan persyaratan permohonan Penawaran Langsung Wilayah Kerja, paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal. (3) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang tidak mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesempatan pertama Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara dinyatakan tidak berlaku. (4) Kontraktor Migas yang tidak mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak kesempatan pertama Kontraktor Migas dinyatakan tidak berlaku selanjutnya Direktur Jenderal menawarkan melalui Lelang Reguler Wilayah Kerja.

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan usulan pengusahaan Migas Non Konvensional dengan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama kepada Direktur Jenderal di Wilayah Kerja Migas dan/atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kontraktor Migas dan/atau Kontraktor Gas Metana Batubara mengenai rencana pengusahaan Migas Non Konvensional untuk mendapatkan klarifikasi dari Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara mengenai minat mengusahakan Migas Non Konvensional.

(3) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang tidak mengajukan usulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak kesempatan pertama Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara dinyatakan tidak berlaku.

(1) Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional. (2) Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari antara lain: a. wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Migas Non Konvensional; b. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama; c. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang berakhir Kontrak Kerja Samanya; d. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang belum dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksikan yang disisihkan atas usul Kontraktor; e. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang belum dikembangkan dan/atau pernah diproduksikan yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri; f. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available; g. Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara.

(1) Penyiapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui evaluasi teknis, ekonomi dan pengolahan Data. (2) Untuk pelaksanaan evaluasi teknis, ekonomi, dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian. (3) Berdasarkan hasil evaluasi teknis, ekonomi dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun :

a. batas-batas Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan menggunakan sistem gridding; b. prosedur, tata cara, dan persyaratan pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional; c. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. (4) Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan penetapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sesuai hasil evaluasi teknis, ekonomi dan pengolahan Data.

(1) Penyiapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dilakukan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas, atau Kontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama hanya dapat diajukan terhadap Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang belum dicadangkan untuk Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Non Konvensional oleh Direktorat Jenderal atau wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. (3) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama terhadap Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e hanya dapat dilakukan setelah dikeluarkannya persetujuan secara tertulis mengenai penyisihan atau pengakhiran oleh Menteri. (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f kepada Direktur Jenderal, sepanjang belum dicadangkan kembali dalam rangka Lelang Reguler Wilayah Kerja. (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama pada Wilayah Kerja Migas dan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g kepada Direktur Jenderal.

Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama terhadap bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha.

(1) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 wajib disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan paling sedikit melampirkan persyaratan : a. batas-batas wilayah yang diusulkan sesuai dengan kode grid dan dengan luas maksimum untuk:

1. wilayah yang berada di daratan (onshore) sebesar 5.000 km2 (lima ribu kilo meter persegi; dan

2. wilayah yang berada di lepas pantai (offshore) sebesar 6.500 km2 (enam ribu lima ratus kilo meter persegi); b. laporan singkat geologi potensi Migas Non Konvensional yang meliputi antara lain sejarah ringkas kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional, ketersediaan dan akses data yang mewakili daerah yang diusulkan, geologi regional, sistem reservoir, dan konsep Eksplorasi Migas Non Konvensional; c. dalam hal Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama diusulkan terhadap bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e wajib dilengkapi dengan perkiraan cadangan, perkiraan produksi, rencana pemroduksian lapangan, dan kajian keekonomian lapangan; d. profil Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara meliputi antara lain :

3. kegiatan bidang usaha Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas, atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang bersangkutan;

4. mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang Migas Non Konvensional;

5. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/atau

6. laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan; atau

7. bagi Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara baru, wajib menyampaikan surat keterangan dari bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau bank utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai Studi Bersama. e. pernyataan kesanggupan penyerahan jaminan pelaksanaan Studi Bersama; f. rencana kerja pelaksanaan Studi Bersama dan tata waktunya. (2) Dalam hal persyaratan dinyatakan tidak lengkap, usulan tersebut dikembalikan kepada Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara dan tidak dicatat sebagai usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (3) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai pengusul Penawaran Langsung Wilayah Kerja sejak diterimanya surat usulan oleh Direktorat Jenderal.

(1) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (2) Dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama wajib melakukan presentasi dihadapan Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (3) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja, setelah melakukan presentasi wajib menyampaikan komitmen Studi Bersama, tata waktu Studi Bersama, dan hal-hal lainnya yang wajib dipenuhi sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dilakukannya presentasi.

(4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang tidak menyampaikan seluruh dokumen dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan mengundurkan diri dan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama yang telah disampaikan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja melakukan evaluasi terhadap pemenuhan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan laporan hasil evaluasi Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja, Direktur Jenderal menyetujui atau menolak usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama. (3) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara wajib melaksanakan Studi Bersama pada wilayah yang diusulkan. (4) Studi Bersama diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 4 (empat) bulan.

Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dan baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam pelaksanaan Studi Bersama, Direktorat Jenderal dapat menyertakan Lembaga/Institusi Pendidikan Tinggi INDONESIA yang memiliki kemampuan dan keahlian dan/atau Data.

Seluruh biaya dan risiko yang diperlukan dalam pelaksanaan Studi Bersama menjadi beban dan tanggung jawab Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi dalam Kontrak Kerja Sama.

(1) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama, wajib menjaga kerahasiaan Data yang digunakan dan dihasilkan dalam Studi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang melakukan Studi Bersama di Wilayah Kerja Migas dan/atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dapat menggunakan Data yang tersedia dengan izin Direktur Jenderal.

(1) Selama jangka waktu pelaksanaan Studi Bersama, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilarang melakukan konsorsium atau mengalihkan atau memindahtangankan persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja kepada Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara lain. (2) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar US$ 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu selama berlakunya Studi Bersama dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak persetujuan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama diterbitkan. (3) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), yang tidak dapat menyelesaikan Studi Bersama karena : a. mengundurkan diri; atau b. tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persetujuan Studi Bersama, surat persetujuan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama yang telah diterbitkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Direktur Jenderal berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Studi Bersama kepada Direktorat Jenderal secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan. (5) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang telah mendapatkan persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama tidak dapat mengusulkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja terhadap wilayah baru lain sampai dengan diselesaikannya Studi Bersama tersebut.

(1) Dalam hal Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama merupakan konsorsium, dan apabila pada saat pelaksanaan studi bersama salah satu dari anggota konsorsium mengundurkan diri, maka anggota konsorsium yang lain dapat melanjutkan pelaksanaan Studi Bersamanya. (2) Untuk Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang mengundurkan diri dari anggota konsorsium, wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dan pelepasan haknya kepada anggota konsorsium lainnya. (3) Untuk melanjutkan Studi Bersama, anggota konsorsium yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal antara lain : a. surat pernyataan dari anggota konsorsium yang mengundurkan diri; dan b. surat pernyataan kesanggupan untuk melanjutkan pelaksanaan Studi Bersama.

(1) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama yang telah mendapat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib melaksanakan perolehan Data dan/atau meningkatkan mutu Data melalui survei geologi, geofisika dan/atau geokimia di wilayah yang diusulkan sesuai dengan komitmen yang diajukan. (2) Perolehan Data dilaksanakan sendiri oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama atau diperoleh dari kegiatan Survei Umum yang dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha pelaksana Studi Bersama di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e, wajib melaksanakan kegiatan yang meliputi antara lain evaluasi cadangan, memperkirakan tingkat laju produksi dan rencana pengembangan lapangan.

(1) Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek teknis dan ekonomi atas hasil Studi Bersama yang

dilakukan oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengusulkan wilayah Studi Bersama kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Migas Non Konvensional. (3) Luas wilayah Studi Bersama yang dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, tidak melebihi luasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2). (4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match), apabila terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain Peserta Penawaran Langsung yang mengajukan penawaran lebih tinggi. (5) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama yang tidak memenangkan Penawaran Langsung, wajib menyerahkan seluruh Data yang diperolehnya kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tersebut diumumkan.

(1) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama dilakukan oleh konsorsium dan hasil Studi Bersamanya ditindaklanjuti dengan proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja, apabila salah satu dari anggota konsorsium mengundurkan diri, anggota konsorsium lain yang memasukkan Dokumen Partisipasi (Participating Document) tetap mempunyai hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match). (2) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama dilakukan oleh konsorsium dan hasil Studi Bersamanya ditindaklanjuti dengan proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dokumen Partisipasi (Participating Document) yang diajukan oleh anggota konsorsium sebagai peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja, hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) dinyatakan tidak berlaku.

(1) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama yang telah selesai melaksanakan Studi Bersama dapat membentuk konsorsium atau mengikutsertakan pihak lain dalam keanggotaan konsorsium untuk mengikuti proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja dan wajib

memiliki interest paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama. (2) Perjanjian konsorsium atau perjanjian keikutsertaan pihak lain sebagai anggota konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan paling lambat pada saat penyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document). (3) Perjanjian konsorsium atau perjanjian keikutsertaan pihak lain sebagai anggota konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dibatalkan sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama. (4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama yang membentuk konsorsium atau mengikutsertakan pihak lain dalam keanggotaan konsorsium, yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku.

Sejak diterbitkannya persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sampai dengan proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja, pemegang saham mayoritas Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang mengalihkan saham dan/atau melakukan tindakan lain, yang berakibat pada berubahnya pengendali utama pada Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama, hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku.

Menteri MENETAPKAN Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan usulan Direktur Jenderal terhadap : a. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); b. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

(1) Sebelum ditetapkannya Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Migas Non Konvensional menjadi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional. (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

(1) Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui : a. Lelang Reguler Wilayah Kerja; dan/atau b. Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (2) Dalam pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja yang terdiri dari Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja dan Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (3) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas meliputi memberikan pertimbangan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional kepada Menteri serta menyiapkan prosedur Lelang Reguler Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (4) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkungan Kementerian dan Badan Pelaksana, yang memiliki kompetensi di bidang teknis, ekonomi, dan hukum atau bidang lain sesuai kebutuhan, instansi terkait serta ahli dari perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional melalui Lelang Reguler Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dapat dilakukan promosi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

(2) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional melalui Lelang Reguler Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman secara langsung dan/atau melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya. (3) Dalam pelaksanaan promosi dan pengumuman Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lelang Reguler Wilayah Kerja dilakukan terhadap : a. wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a; dan/atau b. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available. (2) Terhadap Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.

(1) Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dilakukan terhadap : a. Wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b; dan/atau b. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4). (2) Terhadap Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi Studi Bersama.

(1) Untuk pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, Direktur Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (Bid Document) untuk setiap Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang akan ditawarkan.

(2) Dokumen Lelang (Bid Document) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tata cara lelang; b. informasi geologi dan potensi Migas Non Konvensional (geological synopsis); c. cadangan dan perkiraan produksi Migas Non Konvensional; dan d. konsep Kontrak Kerja Sama.

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional wajib membeli Dokumen Lelang (Bid Document) sesuai dengan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang diminati. (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah membeli Dokumen Lelang (Bid Document) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal sebagai calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (3) Dalam hal calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja membentuk konsorsium, masing- masing anggota konsorsium wajib membeli Dokumen Lelang (Bid Document).

Dalam hal calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) akan meneruskan keikutsertaannya sebagai Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja, wajib menyerahkan kepada Tim Penawaran Wilayah Kerja, Dokumen Partisipasi (Participating Document) yang terdiri dari: a. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan; b. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa Eksplorasi, yang meliputi komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment) dan komitmen 3 (tiga) tahun kedua masa Eksplorasi; c. komitmen survei seismik dan/atau rencana lokasi pemboran sumur eksplorasi Migas Non Konvensional berdasarkan hasil evaluasi geologi dan geofisika, dan justifikasi teknis (engineering) yang diaplikasikan dalam suatu laporan teknis dan montage yang meliputi sekurang- kurangnya sistem reservoir dan potensi sumberdaya dan/atau cadangan hidrokarbon yang dilakukan dengan kaidah keteknikan

yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung dengan menyebutkan sumber dan melampirkan bukti perolehannya; d. kemampuan keuangan untuk membiayai rencana kerja komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment) dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dengan:

1. Untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun: a) laporan keuangan tahunan (annual financial statements) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan b) Laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan; atau c) surat keterangan dari bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau bank utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai rencana kerja komitmen pasti (firm commitment) 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
2. Untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah berdiri kurang dari 3 tahun: a) laporan keuangan sejak pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan yang telah diaudit oleh akuntan publik; b) laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan; atau c) surat keterangan dari bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai rencana kerja komitmen pasti (firm commitment) 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;

e. surat pernyataan kesanggupan calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja membayar bonus-bonus secara langsung yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi Kontrak Kerja Sama di INDONESIA; f. surat pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjian pembentukan konsorsium dan penunjukan operator yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan Kontrak Kerja Sama ditandatangani apabila dinyatakan sebagai pemenang untuk calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang membentuk konsorsium; g. surat pernyataan yang menyatakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja menerima dan sanggup menandatangani dan melaksanakan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Lelang (Bid Document), apabila dinyatakan sebagai pemenang; h. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang (Bid Document); i. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja baik yang bertindak sendiri atau konsorsium yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang; j. surat dukungan finansial dari perusahaan induk yang menyatakan bahwa perusahaan induk mendukung atas pelaksanaan komitmen bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan; k. asli surat Jaminan Penawaran; l. surat pernyataan dari calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk tunduk pada hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang diumumkan Pemerintah; m. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang (Bid Document).

(1) Penyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam media tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja kepada Tim Penawaran Wilayah Kerja pada waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang (Bid Document).

(2) Jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. Lelang Reguler Wilayah Kerja paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman Lelang Reguler Wilayah Kerja; b. Penawaran Langsung Wilayah Kerja paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pengumuman Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (3) Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi dan dalam rangka keberhasilan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, Direktur Jenderal dapat mengusulkan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri. (4) Calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah menyerahkan Dokumen Partisipasi (Participating Document) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima dari Direktorat Jenderal sebagai bukti penerimaan yang sah dan dicatat sebagai Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (5) Calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang tidak menyerahkan Dokumen Partisipasi (Participating Document) atau menyerahkan Dokumen Partisipasi (Participating Document) tetapi tidak mengikuti ketentuan batas waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

Dokumen Partisipasi (Participating Document) yang telah diserahkan Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (Participating Document) pada pelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) orang anggota. (2) Dalam hal Dokumen Partisipasi (Participating Document) setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan tidak lengkap, Peserta Lelang

Reguler Wilayah Kerja dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut. (3) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (Participating Document) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja yang hadir.

(1) Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (Participating Document) pada pelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Lelang Reguler dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja. (2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kriteria penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment), penilaian keuangan dan penilaian kinerja Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja.

(1) Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (Participating Document) pada pelaksanaan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota. (2) Dalam hal Dokumen Partisipasi (Participating Document) setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan tidak lengkap, Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut. (3) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang hadir.

(1) Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (Participating Document) pada pelaksanaan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kriteria penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment), penilaian keuangan dan penilaian kinerja Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

(3) Penilaian akhir terhadap pelaksanaan Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang berasal dari bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan atas kriteria penilaian teknis, penilaian keuangan dan besaran biaya produksi dan/atau penilaian kinerja Badan Usaha.

(1) PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal terhadap: a. wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Migas Non Konvensional; b. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama; c. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang berakhir Kontrak Kerja Samanya; d. Wilayah Kerja Migas PT Pertamina (Persero). (2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus persen) dimiliki oleh Negara.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja, penetapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional melalui Studi Bersama, penyiapan Dokumen Lelang (Bid Document), dan Penyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document) untuk PT Pertamina (Persero), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, sampai dengan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 43.

Setelah diterimanya Dokumen Partisipasi (Participating Document) dari PT Pertamina (Persero), Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (Participating Document) sesuai dengan ketentuan Pasal 46 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(1) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur Jenderal menyetujui atau menolak Penawaran Langsung PT Pertamina (Persero). (2) Dalam hal penawaran PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment), penilaian keuangan dan penilaian kinerja, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk MENETAPKAN PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dimaksud.

PT Pertamina (Persero) yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilarang mengalihkan sahamnya selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

(1) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (4) wajib menyerahkan jaminan penawaran yang besarnya 100% (seratus persen) dari nilai penawaran bonus tanda tangan (signature bonus) pada saat penyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document). (2) Masa berlaku jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adalah 6 (enam) bulan sejak saat penyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document) dan dapat diperpanjang sesuai keperluan terkait dengan proses pelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa jaminan dari bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau bank utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta, yang menyatakan kesanggupan Bank tersebut untuk menjamin dan menyediakan pendanaan yang besarnya 100% (seratus persen) dari nilai penawaran bonus tanda tangan (signature bonus) dari Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

(4) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengundurkan diri, atau dinyatakan sebagai pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja tidak bersedia menandatangani Kontrak Kerja Sama, dianggap batal sebagai pemenang Lelang Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja dan Direktur Jenderal berhak mencairkan Jaminan Penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (5) Apabila Kontraktor Migas Non Konvensional tidak membayar bonus tanda tangan (signature bonus) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak Kerja Sama, maka Direktur Jenderal berhak mencairkan Jaminan Penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan yang besarnya: a. 10% (sepuluh persen) dari total komitmen pasti Eksplorasi Migas Non Konvensional pada 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi atau paling sedikit US$ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g; atau b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 (dua) tahun pertama masa eksploitasi atau paling sedikit US$ 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) mana yang lebih besar, untuk wjlayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e. (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal paling lambat pada saat penandatanganan Kontrak Kerja Sama. (3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 3 (tiga) tahun setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani dan untuk Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2 (dua) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ditandatangani. (4) Nilai jaminan pelaksanaan dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan program kerja tahunan berdasarkan pemberitahuan oleh Badan Pelaksana kepada Direktur Jenderal.

(5) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah menandatangani Kontrak Kerja Sama yang tidak dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment) atau komitmen 2 (dua) tahun pertama masa Eksploitasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama, maka berdasarkan pemberitahuan dari Badan Pelaksana, Direktur Jenderal mencairkan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketentuan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku juga untuk PT Pertamina (Persero) yang bermaksud mengusahakan Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja dari Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dilakukan berdasarkan : a. penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment); b. penilaian keuangan; dan c. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. komitmen survei seismik; dan b. pemboran sumur eksplorasi dan rencana lokasinya yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis yang dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung dimana seluruh data dan informasi tersebut disajikan dalam suatu montage yang meliputi sekurang-kurangnya sistem reservoir dan potensi sumberdaya dan/atau cadangan hidrokarbon termasuk kewajaran pembiayaannya.

(3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat dilaksanakan. (4) Penilaian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap: a. besaran bonus tanda tangan (signature bonus); dan b. kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana kerja komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment) dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (annual financial statements) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan dan laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai seluruh rencana kerja komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment) dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama; c. anggaran biaya komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment). (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat. (6) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap : a. pengalaman di bidang perminyakan; dan b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA untuk perusahaan yang pernah beroperasi di INDONESIA. (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.

(1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan:

a. penilaian teknis; b. penilaian keuangan; c. besaran biaya produksi; dan d. penilaian kinerja Badan Usaha. (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama komitmen (firm commitment) yang didukung oleh evaluasi sistem reservoir, justifikasi teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik dan benar. (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat dilaksanakan. (4) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap. a. besaran bonus tanda tangan (signature bonus); dan b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (annual financial statements) yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat. (6) Besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam satuan US$/barrel untuk Minyak Bumi Non Konvensional dan/atau US$/ribu standar kaki kubik (MSCF) untuk Gas Bumi Non Konvensional. (7) Penilaian besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat. (8) Penilaian kinerja Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. pengalaman di bidang perminyakan; dan b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA. (9) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah merupakan penilaian keempat dalam penentuan peringkat.

Dalam hal hanya terdapat satu peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja, maka terhadap Peserta Lelang

Reguler Wilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja tersebut tidak serta merta ditetapkan sebagai calon pemenang pada Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja apabila tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau Pasal 57.

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Partisipasi (Participating Document) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 56 atau Pasal 57, Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja menyampaikan urutan peringkat calon pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan urutan peringkat calon pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri untuk MENETAPKAN pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja.

(1) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional. (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang Lelang Reguler wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi (Participating Document) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja urutan peringkat berikutnya untuk ditetapkan sebagai pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja.

(4) Apabila tidak terdapat pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tersebut menjadi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available.

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b tidak terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang menyatakan minatnya terhadap Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tersebut, Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 56 atau Pasal 57 atas penawaran yang diajukan peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sesuai Dokumen Partisipasi (Participating Document) yang disampaikan. (2) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak usulan peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama. (3) Dalam hal hasil penilaian akhir Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau Pasal 57, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk MENETAPKAN peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

(1) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, apabila terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang menyatakan minatnya terhadap Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tersebut, Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 56 atau Pasal 57 atas penawaran yang diajukan masing-masing peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sesuai Dokumen Partisipasi (Participating Document) yang disampaikan.

(2) Dalam hal hasil penilaian akhir terhadap Dokumen Partisipasi (Participating Document) yang disampaikan peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama, lebih rendah dari peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja lain yang berminat terhadap Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tersebut, peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama dapat menggunakan hak perubahan penawaran (right to match) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan ketentuan sekurang- kurangnya menyamai penawaran tertinggi untuk komitmen teknis dan komitmen keuangan. (3) Apabila peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama bersedia untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk MENETAPKAN peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagai pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional. (4) Apabila peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran (right to match)sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk MENETAPKAN peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja lain yang memiliki nilai tertinggi sebagai pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional. (5) Dalam hal pelaksana Studi Bersama telah selesai melakukan Studi Bersama pada suatu Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tertentu tidak mengikuti Penawaran Langsung Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, hak untuk mendapatkan wilayah Migas Non Konvensional tersebut melalui hak melakukan perubahan penawaran (right to match) untuk penyamaan penawaran tertinggi menjadi batal demi hukum.

(1) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi (Participating Document) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja peringkat berikutnya sebagai pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja. (4) Apabila tidak terdapat pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tersebut menjadi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available.

Hak yang dimiliki peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila : a. dinyatakan gugur sebagai peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5); b. peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama ditetapkan sebagai pemenang namun tidak menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi (Participating Document) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2).

Kontraktor yang melakukan pengusahaan Migas Non Konvensional dalam melakukan kegiatannya dapat memanfaatkan data dan informasi yang dikuasai oleh Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kontraktor yang melakukan pengusahaan Migas Non Konvensional dapat menggunakan sarana dan fasilitas untuk kegiatan operasional yang dimiliki oleh Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. (2) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan pengusahaan Migas Non Konvensional dengan prinsip pembebanan biaya operasi secara proporsional dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

(3) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan Pelaksana.

Terhadap pengusahaan Migas Non Konvensional untuk jenis Gas Metana Batubara wajib mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN