Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2011 tentang PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

5. Akta Jaminan Fidusia adalah akta yang dibuat oleh notaris atas pengalihan hak kepemilikian suatu benda dalam perjanjian hutang piutang antara kreditor dengan debitor.

6. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah bukti otentik atas jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.

7. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

8. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

9. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang INDONESIA atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

10. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

11. Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka ember pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

12. Pemohon Eksekusi adalah penerima jaminan fidusia yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi jaminan fidusia cidera janji.

13. Termohon Eksekusi adalah pemberi jaminan fidusia yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia.

Tujuan peraturan ini meliputi: a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi; c. proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan d. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas: a. benda bergerak yang berwujud; b. benda bergerak yang tidak berwujud; dan c. benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

(1) Objek pengamanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. (2) Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan: a. ada permintaan dari pemohon; b. memiliki akta jaminan fidusia; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan e. jaminan fidusia berada di wilayah negara INDONESIA.

(1) Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. (2) Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

(1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan: a. salinan akta jaminan fidusia; b. salinan sertifikat jaminan fidusia; c. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya; d. identitas pelaksana eksekusi; dan e. surat tugas pelaksanaan eksekusi. (2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

(1) Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. (2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kapolda setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Kabidkum Polda setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolda atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.

(1) Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolda memerintahkan Kepala Biro Operasional (Karoops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. (2) Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (3) Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

(1) Kapolres setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Polres untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Kasubbagkum Polres setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.

(1) Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. (2) Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi: a. tahap persiapan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap pengawasan dan pengendalian.

(1) Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi: a. penyusunan perencanaan; dan b. rapat koordinasi. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. membuat perkiraan intelijen; b. menyusun rencana pengamanan eksekusi, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. waktu pelaksanaan eksekusi;
2. jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan;
3. pola pengamanan; dan
4. cara bertindak. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi. (4) Materi rapat koordinasi meliputi: a. penjelasan status hukum jaminan fidusia; b. kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya; c. jumlah personel Polri yang dilibatkan; d. peralatan yang diperlukan; dan e. penjelasan cara bertindak. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi: a. tahap persiapan pelaksanaan; dan b. tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi: a. pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan; b. memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi; c. menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi; d. pembagian tugas personel pengamanan; dan e. pergeseran pasukan.

(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dengan cara bertindak: a. melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi; b. melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi; c. melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada dilokasi; d. mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi; dan e. mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi. (2) Pelaksanaan eksekusi yang berjalan aman, tertib, dan lancar, personel pengamanan bersikap pasif. (3) Dalam hal pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif, dengan cara bertindak: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum; b. melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya; c. menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan d. melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

(1) Dalam hal eskalasi keamanan eksekusi meningkat yang dapat membahayakan anggota dan tidak terkendali, pengendali lapangan segera melaporkan dan meminta bantuan pasukan pengendali masa (Dalmas) atau Brimob Polri kepada: a. Kapolres, apabila pengamanan dilaksanakan oleh Polres; dan b. Kapolda, apabila pengamanan dilaksanakan oleh Polda. (2) Kapolres atau Kapolda setelah menerima laporan segera mengirimkan bantuan pasukan ke lokasi eksekusi.

Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah; b. menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan; c. mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan; dan d. apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri:

1. menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;

2. membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

3. membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Tahap Pengawasan dan pengendalian pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan pada tahap persiapan dan pelaksanaan.

(1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap persiapan dilaksanakan pada saat: a. proses penyusunan perencanaan pengamanan; b. penyiapan personel dan peralatan; c. pelaksanaan pengamanan eksekusi; dan d. konsolidasi. (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap pelaksanaan, dilakukan secara: a. langsung, yaitu dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang melekat pada pelaksanaan pengamanan eksekusi; dan b. tidak langsung, yaitu memonitor/memantau seluruh rangkaian kegiatan pengamanan eksekusi melalui sarana komunikasi atau laporan. (3) Pengawasan dan pengendalian pengamanan eksekusi dilakukan oleh unsur pimpinan secara berjenjang sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan struktur organisasi pengamanan. (4) Tujuan pengawasan dan pengendalian untuk: a. memastikan bahwa rencana pengamanan telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ancaman yang akan dihadapi; b. memastikan bahwa personel dan peralatan yang diperlukan telah siap dan sesuai kebutuhan pengamanan; c. mencegah dan menghindari perilaku anggota yang menyimpang, di luar prosedur dan/atau melebihi batas kewenangannya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. memastikan bahwa pengamanan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Setelah pengamanan eksekusi selesai dilaksanakan, personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggungjawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Karoops dengan tembusan Kapolda, untuk tingkat Polda; dan b. Kabagops dengan tembusan Kapolres, untuk tingkat Polres. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: a. uraian singkat mengenai kronologis atau hal-hal yang mendasari perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi; b. salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon; c. identitas dan keterangan lengkap pemohon, termohon, objek, dan lokasi pelaksanaan eksekusi; d. personel dan peralatan yang digunakan, penanggungjawab pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Karoops untuk tingkat Polda atau Kabagops untuk tingkat Polres; e. situasi dan kondisi sebelum, pada saat, dan setelah eksekusi dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi; f. hasil akhir eksekusi antara pemohon dan termohon; dan g. kesimpulan.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id