Pasal 23

(1) Setelah pengamanan eksekusi selesai dilaksanakan, personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggungjawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Karoops dengan tembusan Kapolda, untuk tingkat Polda; dan b. Kabagops dengan tembusan Kapolres, untuk tingkat Polres. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: a. uraian singkat mengenai kronologis atau hal-hal yang mendasari perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi; b. salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon; c. identitas dan keterangan lengkap pemohon, termohon, objek, dan lokasi pelaksanaan eksekusi; d. personel dan peralatan yang digunakan, penanggungjawab pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Karoops untuk tingkat Polda atau Kabagops untuk tingkat Polres; e. situasi dan kondisi sebelum, pada saat, dan setelah eksekusi dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi; f. hasil akhir eksekusi antara pemohon dan termohon; dan g. kesimpulan.