Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
4. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
5. Cacat Tingkat I adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas kepolisian.
6. Cacat Tingkat II adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu

lagi melaksanakan tugas dengan baik namun masih dapat melaksanakan tugas pada bidang atau fungsi tertentu di lingkungan Polri. 7. Cacat Tingkat III adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun. 8. Panitia Evaluasi Kecacatan adalah panitia yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan pengujian dan penilaian kecacatan Pegawai Negeri pada Polri. 9. Santunan Cacat adalah santunan berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami Cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas yang berasal dari Asabri dan nilai uang santunannya berdasarkan peraturan perundang- undangan. 10. Pemohon adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan permohonan penetapan tingkat dan golongan kecacatan kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang. 11. PT. Asabri (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Polri, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Polri, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

Penetapan status kecacatan Pegawai Negeri pada Polri ditentukan atas dasar: a. tingkat kecacatan; dan b. golongan kecacatan.

(1) Tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. Cacat Tingkat I; b. Cacat Tingkat II; dan c. Cacat Tingkat III. (2) Macam Cacat sesuai dengan tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Penetapan Pegawai Negeri pada Polri penyandang Cacat Tingkat III, dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

(1) Golongan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: a. golongan Cacat A; b. golongan Cacat B; dan c. golongan Cacat C. (2) Golongan Cacat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Cacat yang disebabkan bukan karena dinas.

(3) Golongan Cacat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Cacat yang disebabkan karena dinas yang terjadi dalam melaksanakan tugas Kepolisian yang diakibatkan karena kecelakaan, bencana alam, dan bukan tindakan langsung pelaku tindak pidana. (4) Golongan Cacat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Cacat yang disebabkan karena dinas yang terjadi dalam melaksanakan tugas Kepolisian yang diakibatkan oleh tindakan langsung pelaku tindak pidana.

Penentuan status tingkat dan golongan kecacatan Pegawai Negeri pada Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Panitia Evaluasi Kecacatan berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan Pegawai Negeri pada Polri.

(1) Santunan Cacat diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Besaran santunan Cacat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Persyaratan Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan meliputi: a. kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang; b. surat keterangan dokter Polri;

c. fotokopi surat keputusan/keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan/keputusan pangkat/jabatan terakhir; d. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri atau Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) Polri; e. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; f. foto kondisi Cacat yang berwarna; g. foto rontgen; dan h. surat pengantar dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker)/Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil). (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penetapan status tingkat dan golongan kecacatan karena dinas dilengkapi dengan surat perintah (Sprin) tugas dari pejabat yang berwenang.

(1) Persyaratan pengajuan pembayaran santunan Asabri oleh pemohon meliputi: a. mengisi formulir pengajuan pembayaran; b. salinan Keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan Cacat; c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri atau Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) Polri; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan f. fotokopi buku tabungan. (2) Persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker)/Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil).

(1) Panitia Evaluasi Kecacatan ditetapkan dengan Keputusan: a. Kapolri untuk Tingkat Markas Besar Polri; dan b. Kapolda untuk Tingkat Kepolisian Daerah. (2) Susunan Panitia Evaluasi Kecacatan terdiri atas: a. penasihat;

b. penanggung jawab; c. ketua; d. sekretaris; dan e. anggota. (3) Anggota Panitia Evaluasi Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi: a. pejabat pengemban fungsi pengawasan; b. pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia; c. pejabat pengemban fungsi profesi dan pengamanan; d. pejabat pengemban fungsi kesehatan; dan e. pejabat lain yang ditunjuk.

Tugas dan tanggung jawab Panitia Evaluasi Kecacatan: a. Tingkat Markas Besar Polri:

1. meneliti/mempelajari kelengkapan persyaratan administrasi usulan dari Satuan Kerja Markas Besar Polri;

2. melaksanakan sidang untuk menentukan penetapan tingkat dan golongan Cacat;

3. menandatangani hasil keputusan sidang dalam bentuk berita acara;

4. melaporkan hasil sidang kepada Kapolri; dan

5. membuat konsep Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan

6. menerima hasil sidang Panitia Evaluasi Kecacatan dari Polda untuk diterbitkan keputusan Kapolri dan diteruskan kepada PT. Asabri (Persero); b. Tingkat Kepolisian Daerah:

7. mempelajari dan meneliti berkas usulan dan persyaratan administrasi dari pemohon;

8. melaksanakan sidang untuk menentukan kelengkapan berkas usulan dan persyaratan administrasi;

9. membuat hasil keputusan sidang dalam bentuk berita acara;

10. melaporkan hasil sidang kepada Kapolda; dan

11. mengirim hasil sidang panitia evaluasi kecacatan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri u.p. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri).

Mekanisme pengusulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan di lingkungan Markas Besar Polri:

a. pemohon mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Markas Besar Polri dengan melampirkan persyaratan administrasi; b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) meneliti dan memeriksa berkas permohonan dari pemohon; dan c. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) mengirimkan berkas permohonan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri u.p. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian.

Mekanisme pengusulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan pada tingkat Kepolisian Daerah: a. pemohon mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan administrasi; b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) setelah menerima berkas permohonan, meneruskan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM); c. Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) bersama Panitia evaluasi kecacatan melaksanakan verifikasi berkas usulan dan melaksanakan sidang untuk mendapatkan status tingkat dan golongan kecacatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil sidang; dan d. Kepala Kepolisian Daerah mengirimkan berita acara hasil sidang kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri u.p. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) untuk diajukan permohonan penerbitan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan.

Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima usulan: a. Kasatker di lingkungan Mabes Polri, melakukan:

1. pemeriksaan dan penelitian administrasi usulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan, untuk disampaikan kepada panitia evaluasi kecacatan dalam rangka pelaksanaan sidang penetapan status tingkat dan golongan kecacatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil sidang;
2. pembuatan konsep Keputusan Kapolri dan mengajukan konsep kepada Kapolri untuk permohonan pengesahan;
3. pembuatan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri pada Polri;
4. mengirimkan salinan Keputusan Kapolri kepada PT. Asabri (Persero) untuk permohonan santunan Cacat; dan
5. mengirimkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri kepada satuan kerja untuk diserahkan kepada yang bersangkutan; b. Kepolisian Daerah, melakukan:
6. pembuatan konsep Keputusan Kapolri dan mengajukan konsep kepada Kapolri untuk permohonan pengesahan;
7. pembuatan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri pada Polri;
8. mengirimkan salinan Keputusan Kapolri kepada PT. Asabri (Persero) untuk permohonan santunan Cacat; dan
9. mengirimkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri kepada satuan kerja untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.

(1) Dalam hal pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang diusulkan Cacat Tingkat III, Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima usulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, terlebih dahulu melakukan koordinasi secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penetapan Cacat. (2) Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), melaksanakan sidang penetapan status tingkat dan golongan kecacatan.

Pengusulan Satunan Cacat dilakukan oleh pemohon kepada PT. Asabri (Persero), dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pengajuan pembayaran santunan Cacat kepada PT. Asabri (Persero) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, penyandang Cacat yang waktu kejadian Cacatnya:

a. sebelum tanggal 1 Juli 2015 besaran santunan Cacat berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Besaran manfaat santunan Asabri bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Besaran manfaat asuransi Asabri; dan b. setelah tanggal 1 Juli 2015 besaran santunan Cacat berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat Pegawai Negeri pada Polri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 672) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA