Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu PRESIDEN dan Wakil

atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir. 3. Komisi Pemilihan Umum Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. 7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. 9. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan. 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain. 14. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan. 15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 16. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 21. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon. 22. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. 23. Saksi Pasangan Calon, yang selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. 24. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon. 25. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

26. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
27. Dihapus.
28. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Dihapus.
30. Hari adalah hari kalender.
31. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
32. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf n dihapus dan huruf o ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir: a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS; c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah; d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

TPS; e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih; g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS; h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL; i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS; k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap; l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan; m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; n. dihapus; dan o. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini, kecuali

formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih. 3. Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); b. dihapus; c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK); atau d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK. 4. Pasal 8 dihapus. 5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau

puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam. (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT. (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS. (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri

kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan. (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS. (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada

DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut. (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di

RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS. 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6- KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang. (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan Pemilih; c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS. (3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama. (4) Dihapus. 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (2) Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS. (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. 10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6- KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (2) Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (3) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (4) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih. (5) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (6) Anggota KPPS Keempat atau Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (7) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya. 11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS. (2) PPS menerima pengembalian formulir Model C6- KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK. (3) Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.

(4) Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS. (5) PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK. (6) PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK. (8) Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model DC7-KWK. 12. Ketentuan huruf c ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain. (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan: a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara. (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup. (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana: a. ruangan atau tenda; b. alat pembatas; c. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT; d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya; e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS; f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; g. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan h. alat penerangan yang cukup.

13. Ketentuan huruf k ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPPS menyiapkan dan mengatur: a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga; c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS; d. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara; e. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS; f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS; g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih; h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda; i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter; j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih

berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa; k. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:

1. daftar Pasangan Calon, visi, misi, program dan biodata singkat Pasangan Calon; dan
2. salinan DPT; l. papan sebagaimana dimaksud pada huruf k, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano; m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS. (2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing- masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
3. Ketentuan huruf n ayat (3) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kotak suara; b. Surat Suara; c. tinta; d. bilik Pemungutan Suara; e. segel;

f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS. (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi; c. karet pengikat Surat Suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. ballpoint; g. gembok; h. spidol; i. formulir dan sertifikat; j. stiker nomor kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; l. alat bantu tuna netra; m. daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan biodata Pasangan Calon; dan n. salinan DPT. (4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l dimasukkan ke dalam kotak suara. (7) Formulir dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf i yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK. 15. Ketentuan angka 6 huruf b ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan; b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:

1. Surat Suara sah;
2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
3. Surat Suara yang tidak sah;
4. Surat Suara yang tidak digunakan;
5. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK,

Model C1-KWK dan lampiran Model C1- KWK; 6. daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb-KWK; dan 7. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara. (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS. (4) Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel. 16. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf m berupa daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS. (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf n berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:

1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
4. disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 7 huruf c ayat (3) Pasal 27 diubah, di antara angka 1 dan angka 2 huruf c ayat (3) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 1a, angka 1b, dan angka 1c, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan b. pembagian tugas Anggota KPPS. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin

dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS; c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, formulir Model A.5- KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb atau DPPh; 1a. meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih; 1b. dalam hal terdapat keraguan terhadap formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih, anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meminta Pemilih dimaksud menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; 1c. anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1a dalam Daftar Pemilih;
2. memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
3. menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat

nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK; 4. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih; 5. mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK; 6. memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak terdaftar dalam DPT; 7. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh; dan 8. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7, petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7- KWK; d. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan e. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. (4) Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS. (5) Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota

KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS. (6) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS. 18. Ketentuan huruf b dan huruf f Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a. memeriksa TPS dan perlengkapannya; b. memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman; c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; e. menerima surat mandat dari Saksi; dan f. memberikan

DPT kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS. 19. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan Pasal 30 ayat (7) huruf b dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye. (4) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon. (4a) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu. (5) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit. (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (7) Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan DPT; b. dihapus; dan c. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara. 20. Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi:

a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon; b. Pemilih memberikan suara di bilik suara; c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara; d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian; e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara; f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb; g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat; h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara. (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut: a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos; c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan

d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon. 21. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan b. Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara. (2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan b. Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara. 22. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Ketua KPPS: a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. (2) Dihapus. (3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut. (4) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPh yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya

diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia. (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat. 24. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b dihapus dan huruf d ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut: a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya; b. dihapus; c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya; d. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya; e. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya; f. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan; g. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; h. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan i. jumlah Surat Suara yang digunakan. (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS. (3) Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat. 25. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai. (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS; c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya; d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1-KWK. (3) Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS. (4) Ketua KPPS bertugas: a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas. (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano

berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. (6) Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram. (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video. 26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1- KWK dan lampirannya di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari. (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa atau sebutan lain/kelurahan pada hari Pemungutan Suara. (3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS. (4) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara. (5) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan dari yang bersangkutan.

(6) Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram. (7) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1- KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota memindai (scan) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 27. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS. (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi: a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi; b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4- KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK); c. formulir Model C2-KWK; d. formulir Model C3-KWK; e. formulir Model C5-KWK; f. formulir Model C6-KWK; g. formulir Model C7-KWK; dan

h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos. (3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS. 28. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. (2) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang. 29. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih. (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam. (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang. 30. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang. (2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang MENETAPKAN jadwal:

a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK; b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan; c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh; d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang; e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh; dan f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU. (3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; dan/atau d. Panwas Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi;

d. Bawaslu Provinsi; dan/atau e. Panwas Kabupaten/Kota. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS. 31. Ketentuan ayat (4) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

32. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, dan Pasal 86C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini.

(1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih; b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan; c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan e. kolom kosong yang tidak bergambar. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada: a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau b. kolom kosong yang tidak bergambar. (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan. (3) Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A dinyatakan sah, apabila: a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar. 33. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN 34. Di antara Pasal 86C dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86D sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan

menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018. (2) Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal II

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. JURI ARDIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA