Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2014 tentang PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN / KEDOKTERAN GIGI

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disebut Persetujuan KKI adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA (KKI) kepada Dokter Warga Negara Asing dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang telah disetujui untuk memberikan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi.

2. Dokter Warga Negara Asing dan Dokter Gigi Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA adalah hanya dokter spesialis yang memiliki kewenangan tambahan, dokter subspesialis (konsultan), dokter gigi spesialis yang memiliki kewenangan tambahan, dan dokter gigi subspesialis (konsultan). www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disebut Alih Iptekdok adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran yang dilakukan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis dokter dan dokter gigi INDONESIA yang berhubungan dengan pasien baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, atau institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis- subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih Iptekdok hanya dapat diberikan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dengan kompetensi atau keterampilan yang didasari keilmuan berbasis bukti (evidence based) yang: a. belum ada di INDONESIA; b. belum dikuasai oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara INDONESIA; atau c. dibutuhkan oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara INDONESIA untuk memperoleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Alih Iptekdok harus terdiri dari aspek: a. kegiatan; b. penyelenggara; dan c. tempat pelaksanaan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pasien melalui: a. kontak fisik secara langsung dan/atau tidak langsung; b. penggunaan alat diagnostik, terapi, dan/atau rehabilitasi; dan/atau c. penggunaan implan, alat kosmetik/estetik, alat kesehatan lain, dan/atau bahan pada pasien. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari: a. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi; b. rumah sakit pendidikan; atau c. organisasi profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. (2) Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis. (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari: a. rumah sakit pendidikan utama; b. rumah sakit yang merupakan jejaring rumah sakit pendidikan utama; c. wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atau rumah sakit lain yang memiliki:

1. sarana dan prasarana tertentu yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan Alih Iptekdok;
2. hubungan kerja sama dengan salah satu penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
3. persetujuan kolegium dan Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi sejauh fasilitas/teknologi tersebut tidak tersedia di rumah sakit pendidikan utama.

(1) Untuk memperoleh Persetujuan KKI, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan: a. proposal Alih Iptekdok, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. latar belakang;

2. tujuan;

3. materi; www.djpp.kemenkumham.go.id

4. metode;

5. kajian aspek etik;

6. identitas lengkap penyelenggara;

7. tempat pelaksanaan;

8. peserta;

9. pembiayaan; dan

10. organisasi penyelenggara; b. fotokopi sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat kualifikasi tambahan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA terkait bidang yang akan diberikan pendidikan dan pelatihannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran; c. fotokopi salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah teregistrasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA di negara asal yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran; d. letter of goodstanding Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diterbitkan oleh badan regulator kedokteran/kedokteran gigi negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran; e. daftar riwayat hidup Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan, dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI; f. fotokopi paspor dan surat izin keimigrasian Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. rekomendasi dari:

11. organisasi profesi atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi negara asal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan; atau

12. organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis- subspesialis terkait; h. rekomendasi kolegium; i. daftar riwayat hidup dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara INDONESIA yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok; www.djpp.kemenkumham.go.id

j. surat pernyataan yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok ini tidak untuk melakukan pelayanan kesehatan; k. bukti pembayaran biaya penerbitan Persetujuan KKI; (2) Ketentuan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang memiliki rekomendasi dari organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada KKI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal rencana penyelenggaraan Alih Iptekdok.

(1) Kolegium yang menerbitkan rekomendasi harus: a. memberikan penilaian tentang perlu tidaknya dilakukan Alih Iptekdok; b. melakukan verifikasi terhadap kredibilitas, profesionalisme, kompetensi, dan etika Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan rekomendasi kolegium terkait.

(1) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tidak terpenuhi, KKI tidak akan melakukan pemrosesan terhadap permohonan yang diajukan untuk memperoleh Persetujuan KKI. (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 telah terpenuhi, KKI melakukan pemrosesan terhadap permohonan yang diajukan untuk menerbitkan Persetujuan KKI dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya kelengkapan berkas permohonan oleh KKI.

(1) Persetujuan KKI diberikan melalui penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Persetujuan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berlaku juga sebagai izin penyelenggaraan kegiatan yang memenuhi www.djpp.kemenkumham.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Persetujuan KKI berlaku paling lama 3 (tiga) bulan untuk 1 (satu) jenis kegiatan.

(1) Ketentuan masa berlaku Persetujuan KKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang, jika penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah membuat surat permohonan perpanjangan kepada KKI dengan melampirkan: a. laporan pelaksanaan kegiatan; b. surat pernyataan yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok tersebut belum selesai dengan disertai alasannya; dan c. rekomendasi kolegium. (2) Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku Persetujuan KKI.

(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang telah menyelesaikan pelaksanaan Alih Iptekdok harus melaporkan hasilnya kepada KKI. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan Alih Iptekdok. (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan diberikan lagi Persetujuan KKI untuk penyelenggaraan Alih Iptekdok berikutnya.

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang memberikan, dan dokter, dokter spesialis- www.djpp.kemenkumham.go.id

subspesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara INDONESIA yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok bertanggung jawab secara hukum baik sendiri-sendiri atau bersama-sama terhadap semua kerugian pasien yang ditimbulkan atas kelalaian masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan KKI tidak berlaku karena: a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang memberikan Alih Iptekdok melanggar ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan terkait; c. Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA telah menyelesaikan pelaksanaan Alih Iptekdok per jenis kegiatan yang ditentukan dalam Persetujuan KKI; d. atas permintaan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang memberikan Alih Iptekdok; atau e. dicabut oleh KKI.

(1) KKI melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menegakkan kepatuhan atau ketaatan ketentuan dalam Peraturan KKI ini bagi setiap orang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KKI ini dilakukan oleh KKI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan organisasi profesi terkait, termasuk kolegium terkait serta asosiasi rumah sakit pendidikan INDONESIA dan masyarakat lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan KKI ini.

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang memberikan, serta dokter, dokter spesialis- subspesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis-spesialis warga negara INDONESIA yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan Persetujuan KKI. (2) Pencabutan Persetujuan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KKI dan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (3) Jika pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara, batas waktu pemberlakuan pencabutan harus ditentukan dan dicantumkan dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh KKI.

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang sedang diurus permohonannya untuk memperoleh Persetujuan KKI pada saat Peraturan KKI ini mulai berlaku dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan KKI Nomor 37/KKI/KEP/IX/2007 tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran INDONESIA Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI ini.

Pada saat Peraturan KKI ini berlaku, penyelenggara yang sedang melaksanakan Alih Iptekdok harus menyesuaikannya dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan KKI ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan KKI ini diundangkan.

(1) Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Pasal 17 ayat (1) merupakan kolegium dokter spesialis-subspesialis dan kolegium dokter gigi spesialis-subspesialis yang mengampu cabang disiplin ilmu yang akan diajarkan pada Alih Iptekdok. (2) Dalam hal kolegium dokter spesialis-subspesialis dan kolegium dokter gigi spesialis-subspesialis yang mengampu cabang disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Pasal 17 ayat (1) harus kolegium yang mengampu kompetensi dasar yang berkaitan langsung dengan Alih Iptekdok yang akan dilaksanakan.

Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2014 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id