Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama PRESIDEN.
3. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Anggota DPR selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
9. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan

rancangan UNDANG-UNDANG serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG. 10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 11. Sistem Pendukung Legislasi adalah tenaga fungsional yang membantu proses pembentukan UNDANG-UNDANG di Badan Legislasi yang terdiri dari tenaga perancang, tenaga peneliti, dan tenaga ahli. 12. Tenaga Perancang UNDANG-UNDANG adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional perancang UNDANG-UNDANG. 13. Tenaga Peneliti adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional peneliti. 14. Tenaga Ahli adalah pegawai tidak tetap yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya guna memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

(1) Setiap rancangan UNDANG-UNDANG harus disertai dengan Naskah Akademik. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rancangan UNDANG-UNDANG mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG menjadi UNDANG-UNDANG; atau c. pencabutan UNDANG-UNDANG atau pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG.

(1) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. studi kepustakaan; dan b. studi lapangan. (3) Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pencarian data dan informasi yang bersifat teoritis, perkembangan pemikiran, serta penelaahan peraturan perundang-undangan. (4) Studi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pencarian data dan informasi atas nilai-nilai dan praktik kegiatan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan, kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. (5) Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik. (6) Naskah Akademik yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan uji publik dengan pakar terkait, praktisi, dan para pemangku kepentingan. (7) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui kegiatan loka karya, seminar atau diskusi. (8) Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik.

(1) Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Anggota dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi. (2) Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi atau pihak lain yang berkompeten. (3) Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/atau pakar tertentu. (4) Permintaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.

(5) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal permintaan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam hal Naskah Akademik telah tersedia pada saat penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan, Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi membahas Naskah Akademik dalam rapat Komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi. (2) Naskah Akademik yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7). (3) Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik. (4) Pembahasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal dimulainya pembahasan Naskah Akademik.

(1) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan berdasarkan pada Naskah Akademik. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh; d. penutup; e. penjelasan; dan f. lampiran. (3) Penjelasan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dibuat apabila diperlukan.

(4) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan: a. perumusan konsep rancangan UNDANG-UNDANG; b. pembahasan konsep rancangan UNDANG-UNDANG; dan c. penyebarluasan. (2) Perumusan konsep rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembuatan norma atas materi pokok yang ingin diatur. (3) Pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat badan legislasi. (4) Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyebarluasan melalui kegiatan seminar, diskusi, atau kunjungan kerja. (5) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan UNDANG-UNDANG.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari DPR dapat disusun oleh: a. Anggota; b. Komisi; c. gabungan komisi, d. Badan Legislasi, atau e. DPD.

(1) Untuk menyusun rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Anggota dapat meminta bantuan Sistem Pendukung Legislasi. (2) Dalam menyusun rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat meminta masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG.

(3) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan rancangan UNDANG-UNDANG dengan menggunakan fasilitas media elektronik yang tersedia di DPR.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah disusun disampaikan oleh Anggota ke Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Untuk menyusun rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c dan huruf d, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi didukung oleh Sistem Pendukung Legislasi atau meminta pihak lain yang berkompeten. (2) Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/atau pakar tertentu. (3) Permintaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.

(1) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG oleh Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dilakukan melalui kegiatan: a. perumusan konsep rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan naskah akademik; b. pembahasan konsep rancangan UNDANG-UNDANG dan naskah akademik; dan c. penyebarluasan. (2) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) masa sidang terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan.

(1) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG telah tersedia pada saat penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi melakukan pembahasan konsep rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan penyebarluasan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(2) Pembahasan dan penyebarluasan konsep rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan.

Dalam menyusun rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi dapat meminta masukan dari masyarakat.

(1) Untuk mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dapat melakukan: a. peyebarluasan rancangan UNDANG-UNDANG melalui media cetak dan/atau elektronik; b. rapat dengar pendapat umum; c. kunjungan kerja ke daerah; atau d. kunjungan kerja ke luar negeri. (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengundang pakar atau para pemangku kepentingan yang dianggap perlu atau terkait dengan materi rancangan UNDANG-UNDANG baik perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta. (3) Kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi muatan yang ingin diatur dalam rancangan UNDANG-UNDANG dan pengaruhnya bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah. (4) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang aturan atau pelaksanaan suatu aturan di suatu negara yang terkait dengan materi yang ingin diatur dalam rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Hasil rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan untuk menyempurnakan konsep rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dengan persetujuan pimpinan DPR. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi mengajukan surat usulan kunjungan kerja ke luar negeri, setelah terlebih dahulu disepakati dalam rapat Komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi.

(3) Usulan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan: a. urgensi; b. kemanfaatan; dan c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan UNDANG-UNDANG. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Dalam penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja. (2) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membahas substansi rancangan UNDANG-UNDANG atau materi lain yang diputuskan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat badan legislasi. (3) Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi dengan didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap fraksi. (4) Panitia kerja yang ditetapkan oleh Komisi, gabungan Komisi atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota Komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi. (5) Rapat panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpinan Komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi.

(1) Panitia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat membentuk tim perumus. (2) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk merumuskan lebih lanjut rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja. (4) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

(1) Hasil kerja panitia kerja dilaporkan dalam rapat Komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi.

(2) Dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, atau rapat Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan: a. pembacaan rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. penyampaian pendapat fraksi. (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disetujui menjadi rancangan UNDANG-UNDANG Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan. (4) Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah disetujui dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah disetujui dalam rapat Badan Legislasi disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutkan diajukan dalam rapat paripurna.

DPD menyusun rancangan UNDANG-UNDANG yang terkait dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG oleh DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan penugasan dalam lampiran Prolegnas Prioritas Tahunan.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari Komisi, atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG dengan disertai Naskah Akademik.

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG meliputi: a. aspek teknis; b. aspek substansi; dan c. asas pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kajian rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. (3) Aspek substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kajian rancangan UNDANG-UNDANG terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG. (4) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kajian rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan asas yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang sejak rancangan UNDANG-UNDANG diterima Badan Legislasi. (2) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 20 (dua puluh) hari masa sidang, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. (3) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG disampaikan pada masa reses, 20 (dua puluh) hari masa sidang dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya.

(1) Dalam hal konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam panitia kerja gabungan, yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang. (2) Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi. (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang yang diwakili oleh unsur Pimpinan dan/atau Anggota.

(1) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG, Badan Legislasi melakukan kajian terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan dalam rapat Badan Legislasi.

(1) Setelah Badan Legislasi membicarakan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan Legislasi mengundang pengusul dalam rapat Badan Legislasi untuk menyampaikan hasil kajian pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG.

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan perumusan ulang atas rancangan UNDANG-UNDANG yang diharmonisasi.

(1) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG, Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja. (2) Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. (3) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota Badan Legislasi. (4) Rapat panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpinan Badan Legislasi.

(1) Hasil kerja panitia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan dalam rapat Badan Legislasi. (2) Dalam rapat Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi mengambil keputusan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG, setelah terlebih dahulu dilakukan: a. pembacaan rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. penyampaian pendapat fraksi. (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan. (4) Pada rancangan UNDANG-UNDANG yang telah diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhkan tanda tangan pimpinan Badan Legislasi serta paraf wakil fraksi dan pengusul yang diwakili oleh 1 (satu) orang.

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan oleh Badan Legislasi kepada pengusul. (2) Pengusul menyampaikan rancangan UNDANG-UNDANG yang telah diharmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPR, dengan surat pengusul dilengkapi dengan keterangan pengusul dan Naskah Akademik. (3) Pimpinan DPR mengumumkan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna terdekat.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan oleh Badan Legislasi dianggap telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Naskah Akademik. (3) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Legislasi melakukan kajian terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan dalam rapat Badan Legislasi.

(1) Setelah Badan Legislasi membicarakan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Legislasi mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan UNDANG-UNDANG untuk menyampaikan hasil kajian pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan perumusan ulang atas rancangan UNDANG-UNDANG yang diharmonisasi. (3) Untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG dari DPD berlaku ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29.

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaporkan secara tertulis oleh Badan Legislasi kepada Pimpinan DPR. (2) Pimpinan DPR mengumumkan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna terdekat.

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) diteruskan Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk penjadwalan rapat paripurna mengenai pendapat fraksi-fraksi atas rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Badan musyawarah menjadwalkan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengambilan keputusan menjadi rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR.

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diputuskan menjadi rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu fraksi memberikan pendapatnya. (2) Pendapat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tegas menyatakan persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan. (3) Berdasarkan pendapat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rapat paripurna dengan tegas mengambil keputusan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. (5) Dalam hal keputusan rapat paripurna menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, rancangan UNDANG-UNDANG langsung disampaikan kepada PRESIDEN.

(6) Dalam hal keputusan rapat paripurna menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan penyempurnaan rumusan rancangan UNDANG-UNDANG. (7) Dalam hal keputusan rapat paripurna menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, rancangan UNDANG-UNDANG tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. (8) Dalam hal keputusan rapat paripurna tidak tegas menyatakan persetujuan dengan perubahan, rancangan UNDANG-UNDANG dianggap disetujui tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada PRESIDEN.

(1) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan UNDANG-UNDANG dari DPD yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memberitahukan dalam rapat paripurna adanya usul rancangan UNDANG-UNDANG tersebut kepada Anggota dan membagikan naskah rancangan UNDANG-UNDANG kepada seluruh Anggota. (2) DPR MEMUTUSKAN usul rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna terdekat. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. (4) Dalam hal rapat paripurna MEMUTUSKAN memberi persetujuan terhadap usul rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, rancangan UNDANG-UNDANG tersebut menjadi rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR. (5) Dalam hal rapat paripurna MEMUTUSKAN memberi persetujuan dengan perubahan terhadap usul rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, DPR melakukan penyempurnaan rumusan rancangan UNDANG-UNDANG. (6) Dalam hal rapat paripurna MEMUTUSKAN menolak terhadap usul rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pimpinan DPR menyampaikan keputusan mengenai penolakan tersebut kepada pimpinan DPD dan

rancangan UNDANG-UNDANG tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

(1) Untuk penyempurnaan rumusan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 38 ayat (5) Badan Musyawarah menugaskan kepada Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus. (2) Penyempurnaan rumusan rancangan UNDANG-UNDANG yang ditugaskan kepada Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dilakukan dengan memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.

(1) Penugasan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) didasarkan atas pertimbangan usul rancangan UNDANG-UNDANG dan materi muatan rancangan UNDANG-UNDANG dengan ruang lingkup komisi. (2) Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Dalam hal materi muatan rancangan UNDANG-UNDANG termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisi tersebut. (4) Dalam hal materi muatan rancangan UNDANG-UNDANG termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan komisi. (5) Dalam hal materi muatan rancangan UNDANG-UNDANG termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus. Paszl 41 (1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus melakukan penyempurnaan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari masa sidang. (4) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyempurnaan rancangan UNDANG-UNDANG yang belum selesai, rancangan UNDANG-UNDANG hasil keputusan rapat paripurna dianggap telah selesai disempurnakan.

Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan rancangan UNDANG-UNDANG, Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta rancangan UNDANG-UNDANG yang dianggap telah selesai disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dikirim kepada PRESIDEN.

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (8) dan Pasal 43 disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada PRESIDEN dengan permintaan agar PRESIDEN menunjuk menteri yang akan mewakili PRESIDEN untuk melakukan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG tersebut bersama DPR. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kewenangan DPD disampaikan dengan surat Pimpinan DPR kepada Pimpinan DPD, untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan ikut membahas rancangan UNDANG-UNDANG tersebut. (3) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 43 disampaikan dengan surat Pimpinan DPR kepada PRESIDEN dan Pimpinan DPD, dengan permintaan kepada PRESIDEN untuk menunjuk menteri yang akan mewakili PRESIDEN dalam melakukan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG serta kepada DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan ikut membahas rancangan UNDANG-UNDANG tersebut.

(1) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), PRESIDEN menunjuk menteri yang ditugasi mewakili PRESIDEN untuk membahas rancangan UNDANG-UNDANG bersama DPR. (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PRESIDEN belum menunjuk menteri untuk membahas rancangan UNDANG-UNDANG bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna untuk menentukan tindak lanjut. (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG tetap dilaksanakan.

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan PRESIDEN menyampaikan rancangan UNDANG-UNDANG mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan UNDANG-UNDANG yang disampaikan oleh DPR dan rancangan UNDANG-UNDANG yang disampaikan PRESIDEN digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(1) Penyebarluasan rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan sejak penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi. (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, atau melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.

Ketentuan mengenai pembentukan UNDANG-UNDANG yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan UNDANG-UNDANG yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib dinyatakan tidak berlaku sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Ini.

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA,

MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA,

PRIYO BUDI SANTOSO WAKIL KETUA,

PRAMONO ANUNG WIBOWO WAKIL KETUA,

ANIS MATTA WAKIL KETUA,

TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN