Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Belanja Barang dan Belanja Modal

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji;
6. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungiawaban dan pelaporan Keuangan Haji;
7. Pegawai BPKH adalah warga negara INDONESIA yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.

(1) Pengeluaran operasional BPKH meliputi: a. belanja pegawai; dan b. belanja operasional kantor. (2) Pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (3) Jenis pengeluaran operasional BPKH meliputi: a. belanja tupoksi atau belanja langsung yaitu biaya yang dapat ditelusuri sebagai biaya yang berkaitan langsung untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang; b. belanja cadangan yaitu belanja terkait dengan tupoksi yang dicadangkan untuk mengantisipasi adanya risiko, yakni risiko investasi atau penurunan nilai aset, risiko hukum atau bantuan hukum, risiko nilai tukar terkait dengan perjalanan dinas, risiko inflasi terkait dengan belanja pegawai, risiko regulasi pemerintah, atau risiko lainnya terkait dengan kejadian di luar dugaan; dan c. belanja pendukung atau belanja tidak langsung yaitu biaya yang dapat dipisahkan dari biaya langsung dan berasal dari aktivitas bidang dalam menyelesaikan pekerjaan pendukung tetapi bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari satu bidang.

(1) Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya yang dibayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengeluaran untuk belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas belanja barang dan belanja modal termasuk belanja cadangan dan belanja lain-lain.

(1) Pengeluaran untuk belanja operasional kantor BPKH umumnya meliputi belanja barang dan belanja modal. (2) Selain pengeluaran belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengeluaran operasional kantor BPKH dapat juga berbentuk belanja cadangan dan belanja lain-lain. (3) Pengeluaran untuk belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan klasifikasi atau jenis belanja dalam pengelolaan keuangan haji.

(1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal dan/atau untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ke tiga dan belanja perjalanan. (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

(3) Belanja cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu belanja BPKH yang dicadangkan untuk mengantisipasi risiko investasi, hukum, niai tukar, regulasi, inflasi, regulasi atau risiko lainya yang berada di luar dugaan. (4) Belanja lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pengeluaran BPKH untuk membiayai operasional BPKH yang tidak masuk daam kategori belanja pegawai, belanja barang dan/atau belanja modal.

(1) Klasifikasi pengeluaran untuk belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan tabel: a. kode 5221 merupakan ruang lingkup belanja barang dan jasa; b. kode 5222 merupakan ruang lingkup belanja modal; c. kode 5223 merupakan ruang lingkup belanja cadangan; dan d. kode 5224 merupakan ruang lingkup belanja lain- lain. (2) BPKH dapat MENETAPKAN kode untuk klasifikasi penerimaan, pengeluaran dan/atau kekayaan untuk tujuan operasional BPKH yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini dengan MENETAPKAN Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. belanja barang;

b. belanja jasa; c. belanja pemeliharaan aset; dan d. belanja perjalanan dinas.

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. belanja barang untuk kegiatan operasional, meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja pengiriman, belanja honor operasional bidang, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; b. belanja barang untuk kegiatan non-operasional, meliputi belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor output kegiatan, denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga, dan belanja barang non- operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan; dan c. belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional.

Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, dan belanja jasa lainnya.

Belanja pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapitalisasi kinerja aset tetap atau aset lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; dan d. belanja modal lainnya.

Suatu pengeluaran diklasifikasikan sebagai belanja modal dengan ketentuan aset tetap dan/atau aset lainnya yang didapatkan berdasarkan pengeluaran tersebut dipergunakan dan/atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan BPKH dan/atau dipergunakan oleh pihak ketiga, tercatat sebagai aset BPKH dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi seluruh pengeluaran untuk pengadaan, pembelian, pembebasan dan/atau penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan dan/atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). (2) Segala pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi dihitung dalam klasifikasi belanja modal gedung dan bangunan.

(1) Belanja modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang antik dan buku- buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk

dijual dan diserahkan kepada pihak ketiga. (2) Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset: a. Pengeluaran/belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran atau belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset; b. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada pihak ketiga.

Periode akuntansi dan batas minimal kapitalisasi aset tetap dan/atau aset lainnya untuk tujuan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. alokasi belanja cadangan/risiko investasi untuk mengantisipasi penurunan nilai dari Investasi atau kegagalan berinvestasi; b. alokasi belanja cadangan/risiko hukum untuk menyewa jasa profesi hukum/pengacara untuk membela kasus- kasus hukum BPKH; c. alokasi belanja cadangan/risiko nilai tukar untuk mengantisipasi perubahan basis perhitungan belanja operasional BPKH, Standar Biaya Umum (SBU); d. alokasi belanja cadangan/risiko regulasi untuk mengatisipasi perubahan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan terkait lainnya khususnya perhajian; dan e. alokasi belanja cadangan/risiko inflasi untuk mengantisipasi penambahan gaji pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lainnya yang disebabkan oleh kenaikan inflasi yang tajam.

Alokasi dan penggunaan termasuk pengembalian belanja cadangan yang tidak digunakan pada suatu tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab VIII PENUTUP

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA