Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2012 tentang KOMITE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN serta bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah auditor dan pegawai negeri sipil/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur Badan untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.
3. Kode Etik APIP Badan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah landasan, pedoman, dan tuntunan bagi APIP di lingkungan Badan dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab baik secara pribadi maupun organisasi.
4. Komite Etik APIP Badan yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Pejabat di lingkungan Badan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan dengan tugas memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, MENETAPKAN ada tidaknya Pelanggaran Kode Etik, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.
5. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan atau perilaku APIP yang bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana telah diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Kepala Badan.
6. Putusan Komite Etik yang selanjutnya disebut Putusan adalah putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas dugaan Pelanggaran Kode Etik yang diambil dalam Rapat Komite Etik.
7. Pihak yang dilaporkan adalah APIP yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

(1) Komite Etik menjalankan tugas secara independen. (2) Komite Etik berkedudukan di Kantor Pusat.

(1) Keanggotaan Komite Etik ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan. (2) Keanggotaan Komite Etik terdiri dari: a. Sekretaris Utama selaku ketua merangkap anggota; b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;

c. Kepala Biro Umum selaku sekretaris merangkap anggota; d. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku anggota; dan

e. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia selaku anggota.

Dalam hal dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Inspektur, maka Inspektur tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dimaksud.

(1) Komite Etik mempunyai tugas menegakkan Kode Etik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik mempunyai fungsi sebagai berikut: a. memantau pelaksanaan Kode Etik; b. melakukan pemeriksaan atas dugaaan pelanggaran Kode Etik; dan c. MENETAPKAN ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Komite Etik berwenang : a. memanggil dan meminta keterangan dan/atau meminta data kepada:

1. pelapor;
2. pihak yang dilaporkan; dan/atau
3. para saksi.

b. memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai penjatuhan dan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melanggar Kode Etik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pihak yang diminta keterangan dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Komite Etik. (2) Dalam hal pelapor tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan dianggap gugur dan tidak ditindaklanjuti. (3) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan dianggap benar dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan ini.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Komite Etik berkewajiban untuk: a. merahasiakan:

1. identitas pelapor, pihak yang dilaporkan, dan saksi kepada siapapun; dan 2) informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Komite Etik. b. mengundurkan diri dari pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik apabila terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan.

(1) Komite Etik menerima adanya laporan Pelanggaran Kode Etik dari : a. pimpinan APIP; dan b. pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. (2) Pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari : a. pejabat/pegawai dari auditan;

b. pegawai lain di lingkungan Badan; atau c. masyarakat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan: a. identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan; dan b. kronologis pelanggaran Kode Etik. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Komite Etik wajib melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

(1) Komite Etik MENETAPKAN waktu pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kepada pelapor serta pihak yang dilaporkan untuk mengikuti pemeriksaan Kode Etik. (3) Surat panggilan pertama harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan. (4) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir pada waktu pemeriksaan, Komite Etik menunda pemeriksaan dan MENETAPKAN waktu pemeriksaan berikutnya. (5) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri pemeriksaan berikutnya. (6) Surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu pemeriksaan. (7) Format surat panggilan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini. (8) Penerimaan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tanda penerimaan surat panggilan yang disusun sesuai Format Tanda Penerimaan Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Contoh A Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup.

(2) Pemeriksaan terhadap pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan dilakukan dalam waktu yang berbeda. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan Komite Etik.

(1) Pihak yang dilaporkan wajib hadir dalam pemeriksaan Kode Etik dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain. (2) Pihak yang dilaporkan berhak untuk melakukan pembelaan diri. (3) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang dilaporkan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Dalam hal surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) telah disampaikan kepada pihak yang dilaporkan dan tetap tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Komite Etik dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Komite Etik berkewajiban: a. memimpin pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik; b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan; dan c. mengoordinasikan Anggota Komite Etik untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi. (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota Komite Etik dapat: a. mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, dan/atau saksi untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; atau b. mengajukan saran kepada Ketua Komite Etik.

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi dan anggota Komite Etik yang melakukan pemeriksaan. (2) Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Komite Etik mengambil Putusan atas Pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan. (2) Pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Komite Etik. (3) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal pengambilan putusan tidak tercapai mufakat, maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(1) Putusan dapat berupa: a. menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik; atau b. menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan tidak terbukti melanggar Kode Etik. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan. (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibacakan dalam rapat Putusan Komite Etik yang dihadiri pihak yang dilaporkan. (2) Komite Etik MENETAPKAN waktu rapat Putusan Komite Etik. (3) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang dilaporkan untuk mengikuti rapat Putusan yang akan membacakan putusan. (4) Surat panggilan pertama harus sudah diterima oleh pihak yang dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat Putusan dilaksanakan. (5) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir pada rapat Putusan, Komite Etik menunda rapat Putusan dan MENETAPKAN waktu rapat Putusan berikutnya. (6) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang dilaporkan untuk menghadiri rapat Putusan Komite Etik berikutnya. (7) Surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum waktu rapat Putusan Komite Etik. (8) Apabila pihak yang dilaporkan tetap tidak menghadiri rapat Putusan berikutnya, maka Putusan dibacakan tanpa kehadiran pihak yang dilaporkan.

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Etik. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan. (3) Format putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Dalam hal Putusan menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik, maka Kepala Badan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat mencatat Putusan Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam buku pelanggaran disiplin pegawai dan meneruskan kepada unit kerja yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN