Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BKPM Berlaku

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOODINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini yang dimaksud dengan:

  1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.

  2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam ModalDalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

  3. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam ModalDalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

  4. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam ModalDalam Negeri.

  5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

  6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Perusahaan Penanaman Modaladalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

  9. Memulai Usaha adalah pendirian perusahaan baru sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing,atau pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan saham pada perusahaan, atau pelaksanaan kegiatan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dilokasi usaha yang baru, khususnya bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang perizinan usahanya merupakan kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

  10. Memulai Produksi/Operasi adalah saat perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.

  11. Siap Produksi adalah kondisi minimal 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasangdi lokasi proyek.

  12. Siap Operasi adalah kondisi perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

  13. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modaldi bidang usaha industri adalah peningkatan kapasitas produksiuntuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan Penanaman Modalsebelumnya.

  14. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modalselain di bidang usaha industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksiyang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

  15. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.

  16. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

  17. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.

  18. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

  19. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

  20. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.

  21. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

  22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

  23. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

  24. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil www.djpp.kemenkumham.go.id

penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan. 25. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa. 26. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir. 27. Keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk Penanaman Modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan. 28. Penerbitan Usulan Atas Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan adalah usulanKepala BKPM dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan badan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 29. Pimpinan Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas. 30. Pemerintahadalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 31. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 32. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 33. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing- masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id

utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi. 34. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota. 35. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 36. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 37. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkatLKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala. 38. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal. 39. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean INDONESIA. 40. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. 41. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

  1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (8), ayat (10), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 24 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (ayat) yakni ayat (2a), di antara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (12a), ayat (12b) dan ayat (12c), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk pendirian usaha baru, diajukan oleh: a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA; b. Commanditaire Vennootschap (CV), atau firma (Fa), atau usaha perorangan; c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara INDONESIA; atau d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (2) Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan Penanaman Modal dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a) Penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri atau yang terdapat unsur modal asing, diperlakukan sebagai penyertaan modal nasional. (3) Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura bersifat sementara dan tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun. (3a) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing dapat diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum INDONESIA dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. (5) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebelum berstatus badan hukum INDONESIA diajukan oleh: a. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing bersama dengan warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA. (6) Izin Prinsip yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. (7) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum INDONESIA dalam bentuk perseroan terbatas, diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. (8) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak memenuhi: a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; b. ketentuan sektoral terkait bidang usaha; dan/atau c. kelengkapan persyaratan permohonan. (9) Perusahaan yang permohonan Izin Prinsipnya tidak dapat diterbitkan dapat mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip setelah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Permohonan Izin Prinsip baik dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun Penanaman ModalDalam Negeri, untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang- undangan. (11) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama. (12) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip /Surat Persetujuan sebelumnya. (12a) Perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud ayat (12) kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di www.djpp.kemenkumham.go.id

provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya. (12b) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12a) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Surat Persetujuan. (12c) Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12a)diajukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Surat Persetujuan, akan dilakukan peninjauan lapangan. (13) Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan. (14) Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12c) dan ayat (13), kepada perusahaan: a. dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya; b. dapat diberikan Izin Prinsip pengganti yang merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip /Surat Persetujuan sebelumnya; atau c. dilakukan pencabutan Izin Prinsip/Surat Persetujuan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. (15) Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip/Surat Persetujuan/Izin Prinsip pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan huruf g ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1a) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya tentang kegiatan usaha jasa konsultasi di luar sektor pekerjaan umum, dan bidang-bidang usaha tertentu lainnya yang memerlukan presentasi berdasarkan pertimbangan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK atas kelayakan kegiatan usaha. (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan: a. bagi pemohon yang belum berbadan hukum INDONESIA, dan pemohon adalah:

  1. pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di INDONESIA;
  2. perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas;
  3. badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA olehpenterjemah tersumpah yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir;
  4. untuk peserta INDONESIA: a) perorangan INDONESIA, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/atau b) badan hukum INDONESIA, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan. b. bagi pemohon yang telah berbadan hukum INDONESIA dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan:
  5. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahanAnggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, www.djpp.kemenkumham.go.id

apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan; 2. bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah: a) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di INDONESIA; b) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; c) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah yang mencantumkan data susunan direksi (Board of Director) terakhir; d) perorangan INDONESIA, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; e) badan hukum INDONESIA, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaanserta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan. c. keterangan rencana kegiatan:

  1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; d. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; e. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; g. apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada: a. Menteri Dalam Negeri; b. Menteri Keuangan; c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; d. Menteri Lingkungan Hidup; e. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan; f. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra); g. Gubernur Bank INDONESIA; h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan); i. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing; j. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi); k. Direktur Jenderal Pajak; l. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; m. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan; n. Gubernur yang bersangkutan; o. Bupati/Walikota yang bersangkutan; p. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK); q. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK); www.djpp.kemenkumham.go.id

r. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK); s. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing. (4) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. (5) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I-C. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. (7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I-F. 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) Pasal 28 diubah, dan ayat (3), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan susunan pemegang saham perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan susunan pemegang sahamnya dalam salah satu bentuk di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan: a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; b. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau c. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan. (2) Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harusterlebih dahulu www.djpp.kemenkumham.go.id

mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM. (3) Dihapus. (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C. (5) Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g. (6) Permohonan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya. (7) Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing. (8) Dihapus. (9) Dihapus. (10) Dihapus. (11) Dihapus. (12) Dihapus. 5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8)Pasal 29 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahamnya kepada perorangan Warga Negara INDONESIA (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan wajib menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam: a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; b. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan. (2) Atas perubahan susunan pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM. (3) Dihapus. (4) Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b. (5) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau ke PTSP KEK sesuai kewenangannya. (6) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B. (7) Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. (8) Permohonan perizinan Penanaman Modal dan perizinan pelaksanaan selanjutnya dalam rangka perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, diajukan kePTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, di PTSP KPBPB atau di PTSP KEK sesuai kewenangannya. 6. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7)Pasal 31dihapus, ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) diubah, dan di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang melakukan kegiatan berdasarkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi. (2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP diprovinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di www.djpp.kemenkumham.go.id

kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya. (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor atau bidang usaha. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kegiatanatau menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dan/atau berlokasi di lebihdari 1 (satu) provinsi/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsipnya, dan telah siap produksi/operasidapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bersamaan atau bertahap. (9) Dalam hal sebagian dari jenis kegiatan atau produkdan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah siap produksi/operasi, perusahaan dapat mengajukan permohonan Izin Usaha khusus untuk jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek dimaksud dengan melampirkan uraian/penjelasan tentang rencana waktu penyelesaian atau sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek. (10) Atas sisa jenis kegiatan atau produkdan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang belum siap produksi/operasi maka perusahaan tetap dapat menggunakan Izin Prinsip sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha. (10a) Apabila sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah siap produksi/ operasi, Perusahaan wajib melakukan perubahan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan ke PTSP bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya. (11) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (12) Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atauPTSP KEK, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

  1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 38 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 7 (tujuh) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), ayat (5f), dan ayat (5g), sehingga Pasal 38berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan. (2) Perusahaan penanaman modal di bidang usaha industri yang melakukan kegiatan yang tidak memenuhi kriteria Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 13, diklasifikasikan melakukan kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki Izin Prinsip. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Jangka waktu penyelesaian kegiatan perluasan usaha paling lama selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. (5a) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama. (5b) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya. (5c) Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan. (5d) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan. (5e) Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5d) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan, akan dilakukan peninjauan lapangan. (5f) Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5c) dan ayat (5e), kepada perusahaan: a. dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya; b. dapat diberikan Izin Prinsip Perluasan pengganti yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya; atau c. dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5g) Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/ Izin Prinsip Perluasan pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Atas Permohonan Izin Prinsip Perluasan untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka Izin Prinsip Perluasan diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi. (7) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya. 8. Pasal 39 dihapus. 9. Pasal 49dihapus. 10. Pasal 50 dihapus. 11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)Pasal 59 dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 59

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki izin Prinsip Perubahan. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya. (5) Dihapus. 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. (2) Dihapus. (3) KP3A dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya. (4) KP3A dapat dibuka di ibukota propinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik INDONESIA. (5) Setiap KP3A yang mempekerjakan 1 (satu) orang WNA yang berpendidikan Strata 1 (S1) atau setara dengan S1, dan berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi WNI yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian mempekerjakan Tenaga Kerja INDONESIA dengan melampirkan rekaman KTP dan kontrak kerja atau slip gaji yang masih berlaku. (6) Dalam penyelenggaraan kegiatan di KP3A, harus memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dari PTSP BKPM. www.djpp.kemenkumham.go.id

  1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 78 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor. (2) Perusahaan dengan bidang usaha tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menggunakan mesin impor dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesinnya. (2a) Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan baik untuk industri yang menghasilkan barang maupun jasa dalam rangka penanaman modal. (3) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan mengacu kepada Izin Prinsip yang telah dimiliki. 14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), huruf b, huruf d, huruf i, dan huruf k, huruf u, ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) untuk pembangunan dan pengembangan, permohonannya diajukan kepada PTSP BKPM. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang merupakan penambahan, diklasifikasikan sebagai Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-A, dandengan dilengkapi persyaratan: a. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; b. Izin Prinsip yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, www.djpp.kemenkumham.go.id

PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, sesuai kewenangannya; c. permohonan masterlist diajukan untuk pengadaan mesin yang akan di impor secara keseluruhan sesuai dengan Izin Prinsip yang telah diterbitkan dan disampaikan pada awal pengajuan; d. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang meliputi jenis barang, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; e. NPWP dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pembangunan industri; f. NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan (perluasan) industri; g. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK; h. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); i. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus untuk industri yang menghasilkan barang atau uraian ringkas untukbidang usaha bagi industri yang menghasilkan jasa; j. kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal; k. denah tata letak mesin pabrik untuk industri yang menghasilkan barang atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;

l. data teknis atau brosur mesin; m. bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; n. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; www.djpp.kemenkumham.go.id

o. bagi perusahaan industri karet menjadi sheet, lateks pekat, crumb rubber, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; p. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; q. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP; r. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf q harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian ESDM; s. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; t. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan; u. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan dan pengembangan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin, dengan tembusan kepada: a. Menteri Keuangan; b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; c. Direktur Jenderal Pajak; d. Direktur Jenderal terkait; e. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; f. Kepala PDPPM; g. Kepala PDKPM; h. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Bentuk Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/ Pengembangan (perluasan) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII-B. (7) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (perluasan) dengan menyebutkan alasan penolakan. (8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII-C. 15. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Prosedur pengimporan mesin bukan baru sebagai barang modal mengikuti prosedur pengimporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. 16. Ketentuan ayat (1), ayat (4),huruf b, huruf f dan huruf h, huruf l, ayat (5), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dan akan melakukan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dengan menambah kapasitas izin produksi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana telah ditetapkan di dalam Izin Usaha dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk impormesin. (2) Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang dan bahan. (3) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan meliputi restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh Tim Verfikasi BKPM. (4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Keputusannya dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Izin Prinsip. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Permohonan fasilitas atas impor mesin/peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-A, dandengan dilengkapi persyaratan: a. Izin Usaha (IU) dalam rangka Penanaman Modal yang masih berlaku; b. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; c. NPWP dan Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak; d. NIK atau tanda terima pengajuan NIK; e. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); f. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus untuk industri yang menghasilkan barang atau uraian ringkas untukbidang usaha bagi industri yang menghasilkan jasa; g. penjelasan tentang mesin yang akan diganti/ dimodernisasi/direhabilitasi termasuk alasannya; h. denah tata letak mesin pabrik untuk industri yang menghasilkan barangatau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;

i. data teknis atau brosur mesin yang akan diimpor; j. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan; l. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (6) Perusahaan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dapat mengajukan fasilitas impor mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi. (7) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan fasilitas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penelitian dengan melakukan kunjungan www.djpp.kemenkumham.go.id

langsung ke lokasi pabrik atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi BKPM. (8) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat KeputusanPemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi). (9) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran IX-B. (10) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat PenolakanPemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi) dengan menyebutkan alasan penolakan. (11) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IX-C. 17. Ketentuan huruf d ayat (2), ayat (4), huruf d, huruf e dan huruf g, huruf m, ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 82 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), dan (4c), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Atas Keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 81 dapat dilakukan perubahan penetapan. (2) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin; b. perpanjangan jangka waktu impor mesin; c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin; d. perubahan, penggantian, penambahan pelabuhan tempat pemasukan; e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat; f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin. (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); b. masih dalam jangka waktu pembebasan. (4) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat diajukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. (4a) Dalam hal permohonan perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali selama periode/masa pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin. (4b) Dengan mempertimbangkan alasan teknis terkait besaran nilai investasi dan tingkat realisasi pengimporan mesin, permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat dilakukan selain yang diatur pada ayat (4) dan ayat (4a). (4c) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan: a. Bill of Lading (B/L) atau AirwaysBill (AWB); b. Packing list; c. Invoice; d. Kontrak; dan e. Penjelasan teknis. (5) Permohonan fasilitas bea masuk atas perubahan penetapan impor mesin bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP BKPM. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan perubahan dan/atau penambahan atas fasilitas impor mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X-A dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel disertai dengan alasan perubahan, penggantian dan/atau penambahan Fasilitas Atas impor Mesin; b. Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang akan diajukan perubahan; c. Izin Prinsip Penanaman Modal yang masih berlaku diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; e. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus untuk industri yang menghasilkan barang atau uraian ringkas untuk bidang usaha bagi industri yang menghasilkan jasa apabila ada penambahan mesin/peralatan; f. kalkulasi kapasitas mesin produksi atau kalkulasi kapasitas jasa apabila ada penambahan mesin/peralatan; g. denah tata letak mesin pabrik untuk industri yang menghasilkan barang atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa, apabila ada penambahan mesin/peralatan; h. bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; i. data teknis atau brosur mesin (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan); j. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; k. rekapitulasi realisasi impor mesin dan tanda terima penyampaian laporan realisasi impor mesin; l. surat pernyataan bermeterai bahwa terhadap mesin/peralatan yang tertera dalam masterlist yang akan diubah/diganti sebelum dilakukan pengimporan; m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalamPeraturan ini. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Fasilitas Impor Mesin dan/atau Surat Keputusan Penambahan Fasilitas Impor Mesin. (8) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran X-B dan Lampiran X-C. (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat www.djpp.kemenkumham.go.id

Surat Penolakan Perubahan Fasilitas Impor Mesin dan/atau Surat Penolakan Penambahan Fasilitas Impor Mesin dengan menyebutkan alasan penolakan. (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran X-D dan X-E. 18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), huruf f ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan penetapan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap tahun paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip. (3) Keputusanperpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea masuk mesin. (3a) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka perpanjangan fasilitas diberikan sejak tanggal ditetapkan: a. selama 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan; atau b. sampai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip dikurangi masa keterlambatan pengajuan. (4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pengembangan dalamrangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Keputusannya dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Izin Prinsip. (5) Permohonan Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu www.djpp.kemenkumham.go.id

pengimporan mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI- A, dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. rekaman Izin Prinsip yang masih berlaku; b. rekaman Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin yang diajukan perpanjangan jangka waktunya; c. rekapitulasi realisasi atas jenis mesin/peralatan yang sudah di impor; d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; e. permohonan yang disertai penjelasan/alasan pengajuan perpanjangan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan; f. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalamPeraturan ini. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin. (7) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XI-B. (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin dengan menyebutkan alasan penolakan. (9) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI-D. (10) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (5) dapat diterbitkan dalam satu surat keputusan. 19. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2), ayat (3), huruf f ayat (5), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10)Pasal 86 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan, apabila belum www.djpp.kemenkumham.go.id

menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan. (1a) Perpanjangan waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat diperpanjang. (2) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi Dalam Negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan khusus untuk barang dan bahan yang diatur dalam ketentuan tata niaga impor berupa kuota impor berdasarkan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. (3) Perpanjangan waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan selama 1 (satu) tahunterhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Perpanjangan jangka waktu pengimporan dan tidak dapat diperpanjang. (4) Pengajuan permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan sebagaimana ayat (3) harus diajukan sebelum jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan berakhir. (5) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Penanaman Modal, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-A, dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Izin Usaha (IU) yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota; b. Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas impor barang dan bahan; c. rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dan penjelasan tentang sisa barang dan bahan yang belum diimpor; d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel; f. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan. (7) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XI-C. (8) Keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas barang dan bahan. (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perubahan Barang dan Bahan dengan menyebutkan alasan penolakan. (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XI-E. (11) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (5) dapat diterbitkan dalam satu surat keputusan. 20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)Pasal 103 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus badan hukum INDONESIA, ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa. (2) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang diajukan setelah berstatus badan hukum INDONESIA, harus ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan: a. surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan; b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan Perusahaan; c. rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan d. bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya. (4) Kuasa untuk menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubstitusikan lagi kepada pihak lain. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya. (5a) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan oleh seluruhcalon pemegang saham perusahaan atau salah satu dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan surat kuasa dari seluruh calon pemegang saham perusahaan, tanpa hak substitusi, yaitu oleh: a. salah satu calon pemegang saham perusahaan; b. Advokat perseorangan; c. Advokat yang membentuk persekutuan perdatasebagai konsultan hukum; d. Notaris; e. Perwakilan Kamar Dagang dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan; atau f. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usahajasa konsultasi. (5b) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan atau salah satu dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan surat kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan, tanpa hak substitusi, yaitu oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Karyawan perusahaan; b. Advokat perseorangan; c. Advokat yang membentuk persekutuan perdatasebagai konsultan hukum; d. Notaris; e. Perwakilan Kamar Dagang dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan; atau f. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi. (6) Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat ditugaskan kepada associate/karyawan kantor/perusahaan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggungjawab atas seluruh informasi yang disampaikan. (6a) Pejabat di PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya, berhak menolak permohonan yang disampaikan oleh associate/karyawan kantor/perusahaan yang tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat; (6b) Penetapan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b). (7) Surat kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) baik yang mencantumkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) maupun yang tidak mencantumkan penugasan, wajib dilengkapi dengan materai cukup, dan rekaman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa. 21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 108 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah ditetapkan kewajiban divestasinya pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya Peraturan ini, maka kewajiban divestasi www.djpp.kemenkumham.go.id

tersebut tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. (2) Perusahaan Penanaman Modal yang telah jatuh tempo kewajiban divestasinya dan belum mendapatkan calon pemegang saham warga negara INDONESIA dan/atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban divestasi tersebut kepada PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK sesuai kewenangannya, dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan yang tercantum dalam Lampiran II-A, dengan melampirkan bukti upaya yang telah dilakukan Perusahaan dalam rangka melaksanakan kewajiban divestasi tersebut. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK sesuai kewenangannyadapat menerbitkan perpanjangan waktu pelaksanaan divestasi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan divestasiditerbitkan. (4) Dengan mempertimbangkan penjelasan tentang upaya yang telah dilakukan Perusahaan untuk melaksanakan kewajiban divestasi, PTSP BKPM/ PTSP KPBPB/PTSP KEK sesuai kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan divestasi dan perusahaan harus melaksanakan kewajiban divestasi tersebut. (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id