Pasal 59

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki izin Prinsip Perubahan. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya. (5) Dihapus. 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: