Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

5. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

7. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

8. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di luar negeri.

9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Pengawas Pemilu Lapangan.

10. Ketua dan Anggota adalah Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/kota, serta Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan.

11. Pelapor adalah Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai yang menyampaikan laporan atas penolakan dan penerimaan Gratifikasi.

12. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.

13. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, atau Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

(1) Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai wajib menolak Gratifikasi dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan. (2) Penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan. (3) Dalam hal Gratifikasi tidak dapat dihindarkan, Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi. (4) Gratifikasi yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Gratifikasi yang tidak diketahui proses pemberiannya dan/atau tidak diketahui identitas pemberi.

Kewajiban menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang meliputi:

1. terkait dengan pemberian pelayanan pada masyarakat;

2. terkait dengan tugas penyusunan anggaran;

3. terkait dengan tugas proses pemeriksaan/klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;

4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;

5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

6. sebagai akibat perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan UNDANG-UNDANG;

7. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

8. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;

9. dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; dan

10. dari pihak ketiga atau dari bawahan ke atasan pada hari raya keagamaan.

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan terhadap: a. di dalam tugas kedinasan, yang meliputi:

1. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat, plakat, dan cinderamata;
2. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan
3. kompensasi biaya yang diterima berupa honorarium, transportasi, akomodasi dan biaya lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda atau melanggar ketentuan yang berlaku di lingkungan Bawaslu. b. di luar tugas kedinasan, yang meliputi:
4. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
5. yang diperoleh dari hadiah yang berbentuk uang, jasa, atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi serta upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
6. pemberian yang diperoleh yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pimpinan, Pegawai, atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak/cucu dari Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS dan Pegawai dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
7. pemberian sesama Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 5. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, cinderamata atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 6. hidangan/sajian atau jasa yang berlaku umum; 7. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; 8. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; dan 9. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari Pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai. (2) Penerimaan dalam tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh melebihi jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

(1) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian. (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk valuta asing penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal penerimaan atau hari kerja terdekat pada tanggal penerimaan.

Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai yang menolak penerimaan Gratifikasi, wajib melaporkan kepada unit pengendalian Gratifikasi untuk menghindari adanya risiko melekat dikemudian hari terhadap para pihak.

(1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bawaslu dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal berdasarkan persetujuan Ketua dan Anggota Bawaslu membentuk unit pengendalian Gratifikasi.

(3) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit non struktural.

(1) Keanggotaan unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; c. 5 (lima) orang anggota dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI; dan d. 34 (tiga puluh empat) orang anggota dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. (2) Keanggotaan unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pelaksanaan tugas unit pengendalian Gratifikasi dibantu oleh kesekretariatan yang berkedudukan pada satuan kerja yang menangani tugas dan fungsi pengawasan internal.

(1) Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS dan Pegawai melaporkan secara tertulis penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi; b. Jabatan Pelapor Gratifikasi; c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima dengan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto; e. Nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. Kronologis penerimaan Gratifikasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.

(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dicatat dan dilakukan reviu awal oleh unit pengendalian Gratifikasi. (2) Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. reviu atas kelengkapan laporan Gratifikasi; dan b. reviu atas laporan Gratifikasi (3) Dalam hal diperlukan, unit pengendalian Gratifikasi dapat meminta keterangan kepada pihak Pelapor terkait kelengkapan laporan.

(1) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat lengkap Pelapor dan/atau pemberi Gratifikasi; b. Pangkat, golongan, dan/atau jabatan Pelapor; c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. Uraian jenis, nilai, dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan e. Penjelasan umum.

Unit pengendalian Gratifikasi menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

(1) Pelapor menindaklanjuti penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan. (2) Dalam hal hasil penetapan disampaikan melalui unit pengendalian Gratifikasi kepada Pelapor unit pengendalian Gratifikasi menyampaikan hasil penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan. (3) Tindak lanjut terhadap hasil penetapan yang disampaikan melalui unit pengendalian Gratifikasi ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui unit pengendalian Gratifikasi atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS dan Pegawai melaporkan secara tertulis penolakan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi; b. Jabatan Pelapor Gratifikasi; c. Tempat dan waktu penolakan Gratifikasi; d. Uraian jenis Gratifikasi yang ditolak dan/atau nilai dan taksiran nilai Gratifikasi yang ditolak; dan e. Kronologis penolakan Gratifikasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penolakan Gratifikasi; dan (5) Ketentuan mengenai penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui unit pengendalian Gratifikasi wajib dilindungi hak dan kewajibannya. (2) Tata cara perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan terhadap pelaporan Gratifikasi yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan gratifikasi dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penguatan integritas;
2. Peningkatan profesionalitas; dan
3. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Segala pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2015 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY