Peraturan Badan Nomor 20-13-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari suku bunga rupiah.

2. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum INDONESIA yang beroperasi di luar negeri.

3. Nasabah adalah perorangan yang memiliki kewarganegaraan INDONESIA atau badan hukum selain Bank yang berdomisili di INDONESIA dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

4. Pihak Asing adalah: a. warga negara asing; b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;warga negara INDONESIA yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di INDONESIA; c. kantor bank umum berbadan hukum INDONESIA yang beroperasi di luar negeri; atau d. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum INDONESIA.

5. INDONESIA Overnight Index Average yang selanjutnya disebut IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di INDONESIA.

6. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di INDONESIA.

(1) Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah meliputi: a. transaksi interest rate swap; b. transaksi forward rate agreement; c. transaksi interest rate option; d. transaksi interest rate futures; dan e. Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah lainnya.

(2) Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi derivatif yang bersifat standar (plain vanilla). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank yang dapat melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah mengacu pada ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti. (2) Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan: a. Nasabah yang memenuhi klasifikasi tertentu; b. Pihak Asing; dan/atau c. Bank lainnya. (3) Klasifikasi tertentu bagi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk badan hukum selain Bank, memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan b. untuk Nasabah perorangan, memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nasabah yang memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan Nasabah, Pihak Asing, dan/atau Bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib didasarkan atas suatu kontrak. (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kontrak utama transaksi yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi, yang paling sedikit memuat:

1. nomor kontrak;
2. tanggal transaksi, periode setelmen, dan tanggal jatuh waktu transaksi;
3. nilai nominal transaksi;
4. nama counterparty;
5. mata uang; dan
6. reference rate. (3) Kewajiban penggunaan kontrak utama transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk transaksi: a. antara Bank dengan kantor cabangnya; b. antarkantor cabang Bank; dan c. antara kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dengan kantor pusatnya atau kantor cabang lainnya di luar negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengecualian penggunaan kontrak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Dalam melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah, Bank harus mengikuti konvensi pasar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konvensi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah berupa transaksi overnight index swap dapat mengacu pada IndONIA. (2) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah selain transaksi overnight index swap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada JIBOR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan JIBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan nilai nominal dan tenor tertentu. (2) Nilai nominal tertentu Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Tenor tertentu Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu

1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau tenor lainnya. (4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing, yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah dan/atau Pihak Asing, wajib melakukan analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah paling sedikit 1 (satu) kali sebelum melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah. (2) Analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); b. tujuan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; c. kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; d. jenis Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; e. nominal maksimum Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; dan f. jangka waktu maksimum Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah. (3) Kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:

a. investasi berupa deposito, sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit), surat berharga komersial, obligasi, dan investasi lainnya dalam rupiah di dalam negeri; b. pinjaman berupa kredit dalam rupiah dan/atau surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah; c. posisi aset dan/atau kewajiban; dan/atau d. kegiatan ekonomi lainnya. (4) Analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang relevan. (5) Bank wajib menatausahakan analisis Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah beserta dokumen pendukung lainnya.

Kewajiban melakukan analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikecualikan dalam hal: a. Bank melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah atas inisiatif Bank; atau b. Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dilakukan antar-Bank.

Bank wajib melakukan evaluasi (review) terhadap analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penyelesaian Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dapat dilakukan dengan memperhitungkan selisih kewajiban pembayaran (netting) oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi untuk setiap periode pembayaran. (2) Penyelesaian Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah oleh masing-masing pihak untuk setiap periode pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan rupiah. (3) Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dapat dilakukan secara close-out netting sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam kontrak dan dilakukan sebelum adanya pernyataan putusan pailit oleh pengadilan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah akibat wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah wajib menerapkan prinsip kehati- hatian. (2) Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:

a. etika bertransaksi (market code of conduct) atau pedoman lain yang sejenis; b. transparansi dan keterbukaan informasi; c. perlindungan konsumen; dan d. mekanisme penyelesaian sengketa (dispute resolution). (3) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Bank wajib memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah kepada Nasabah dan/atau Pihak Asing. (5) Pegawai atau staf Bank yang melakukan aktivitas tresuri wajib memiliki sertifikasi tresuri dari lembaga yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Dalam melakukan kegiatan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah, Bank harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank.

(1) Infrastruktur Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah terdiri atas: a. sarana pelaksanaan transaksi; b. sarana penyelesaian dana; dan c. sarana pengelolaan data dan informasi. (2) Sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan menggunakan

sistem Bank INDONESIA Electronic Trading Platform (BI- ETP) atau sarana pelaksanaan transaksi lainnya yang digunakan di pasar uang. (3) Sarana penyelesaian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui pemindahbukuan (overbooking), transfer antar-Bank, atau sarana penyelesaian dana menggunakan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank INDONESIA. (4) Sarana pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui sistem pelaporan transaksi Bank INDONESIA atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Bank yang memenuhi kriteria untuk melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah yang dilakukan oleh Bank.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (4) Untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank INDONESIA. (5) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank INDONESIA. (6) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (7) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

(3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank INDONESIA.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Bank yang telah mendapat 3 (tiga) kali teguran tertulis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkomendasikan kepada otoritas perbankan untuk dikenai sanksi berupa penghentian sementara dalam melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah yang baru selama 6 (enam) bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bank INDONESIA dapat memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau Pasal 19 ayat (2) secara tertulis kepada otoritas perbankan dan/atau lembaga terkait lainnya.

(1) Dalam hal Bank akan mengeluarkan produk baru berupa structured product terkait dengan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah, Bank wajib menyampaikan informasi kepada Bank INDONESIA setelah mendapat pernyataan efektif dari otoritas perbankan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama structured product; b. tenor; c. target nasabah; d. standar notional amount; e. reference rate; f. payout; g. komponen transaksi; dan h. mekanisme settlement. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank INDONESIA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pernyataan efektif dari otoritas perbankan.

(1) Bank yang telah melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, tetap dapat meneruskan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sampai dengan jatuh waktu. (2) Dalam hal Bank melakukan perpanjangan dan/atau Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah yang baru

maka Bank wajib tunduk pada Peraturan Bank INDONESIA ini.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY