Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB 1 — KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

PRESIDEN

Pasal 2

Perpustakaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi serta sumber daya perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

  • penetapan kebijakan teknis di bidang perpustakaan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional;
  • penyelenggaraan jasa informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional;
  • penyelenggaraan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional;
  • penyelenggaraan pengembangan sistem perpustakaan;
  • pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Perpustakaan Nasional secara berdaya guna dan berhasil guna;
  • penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hukum;
  • pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional.

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

BAB 2

Pasal 4

Perpustakaan Nasional terdiri dari:

  • Kepala;
  • Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
  • Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

PRESIDEN

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

  • memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah;
  • menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang perpustakaan;
  • menetapkan kebijakan teknis di bidang perpustakaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
  • membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perpustakaan.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Pasal 7

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit nasional, pengembangan bahan pustaka, kerjasama dan otomasi serta preservasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan teknis di bidang deposit, pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi serta preservasi;
  • pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
  • pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • penyelenggaraan jasa informasi;
  • penyelenggaraan kerja sama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam negeri maupun di luar negeri;
  • pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka.

Bagian Keempat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

PRESIDEN

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan berbagai jenis perpustakaan;
  • penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
  • penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan;
  • penyelenggaraan pengembangan berbagai jenis perpustakaan;
  • pemasyarakatan dan peningkatan minat baca.

TATA KERJA

BAB 3

Pasal 13

(1) Perpustakaan Nasional dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional

dalam hal pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

(2) Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan laporan, saran dan

pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden dan/atau Menteri Pendidikan Nasional.

(3) Setiap unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan

tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(4) Setiap pimpinan di lingkungan Perpustakaan Nasional wajib mengawasi

bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 4 — KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

PRESIDEN

(1) Kepala adalah jabatan eselon Ia.

(2) Deputi adalah jabatan eselon Ib.

Pasal 15

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

PEMBIAYAAN

BAB 5 — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB 6 — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB 7 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Perpustakaan Nasional Propinsi beserta seluruh sumber dayanya masih berada di bawah pengelolaan dan pembinaan Perpustakaan Nasional sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut.

BAB 8 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2000

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam upaya meningkatkan peran Perpustakaan Nasional untuk mengembangkan sumber daya perpustakaan dan kualitas sumber daya manusia yang secara aktif mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka dipandang perlu menyempurnakan kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820);
  6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Pemerintah Non Departemen;

Referensi Silang (6)
UU 2/1989 — SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UU 4/1990 — SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
PP 70/1991 — Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991...
PP 23/1999 — Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999...
KEPPRES 136/1998 — Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998...
KEPPRES 50/1997 — Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang...