Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

(1) Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN di disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan; b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan; c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan; d. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri; e. pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan baik perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta yang ada di pusat maupun di daerah; f. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka dari dalam dan luar negeri serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka; g. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi nasional, katalog induk nasional, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan penyusunan perangkat lunak lainnya; i. pelaksanaan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah, multimedia, dan jaringan

automasi perpustakaan; j. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem nasional perpustakaan; k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dan departemen dalam rangka pembinaan kepangkatan Jabatan Fungsional Pustakawan; l. pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian, dan pengawasan Perpustakaan Nasional; m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh PRESIDEN.

Susunan organisasi Perpustakaan Nasional terdiri dari: a. Kepala; b. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi; c. Deputi Pembinaan; d. Sekretariat; e. Perpustakaan Nasional Propinsi.

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala bertugas memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina sumber daya Perpustakaan Nasional agar berdaya guna dan berhasil guna. (3) Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Deputi pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pelayanan informasi, dan preservasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang deposit dan pengembangan bahan pustaka, layanan informasi, serta preservasi; b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka; c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan layanan informasi; e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar negeri; f. pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi terdiri dari: a. Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka; b. Pusat Layanan Informasi; c. Pusat Preservasi.

Deputi Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Deputi Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan umum dan penganggaran, pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, dan pembinaan semua jenis perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Pembinaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang perencanaan umum dan penganggaran serta pengendaliannya; b. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan; c. pelaksanaan pengembangan sistem nasional perpustakaan; d. pelaksanaan koordinasi peningkatan minat baca masyarakat; e. pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah dan swasta yang ada di pusat maupun di daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Pembinaan terdiri dari: a. Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran; b. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia; c. Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional, serta melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

(1) Perpustakaan Nasional Propinsi adalah instansi vertikal Perpustakaan Nasional yang berada di Ibukota Propinsi. (2) Perpustakaan Nasional Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Perpustakaan Nasional Propinsi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan petunjuk dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. (4) Pembentukan Perpustakaan Nasional Propinsi dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi lain untuk kesatuan gerak, sesuai dengan tugas pokoknya.

(1) Kepala Perpustakaan Nasional adalah jabatan eselon Ia. (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib. (3) Sekretaris dan Kepala Pusat adalah jabatan eselon IIa. (4) Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi adalah jabatan eselon II.

(1) Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Sekretaris, Kepala Pusat, dan Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan dan Menteri Negara Sekretaris Negara. (4) Pejabat eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretaris Negara.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands