DEWAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 1
(1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam
Keputusan Presiden ini disebut Dewan.
(2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang
Ketua.
PRESIDEN
Pasal 2
Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam:
- merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.
Bagian …
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
- Ketua : Presiden Republik Indonesia
- Ketua Harian : Menteri Pertanian;
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
- Anggota :
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pertahanan;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Menteri Kehutanan;
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menteri Perhubungan;
PRESIDEN
- Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- Menteri Kesehatan;
- Menteri Sosial;
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kepala Badan Urusan Logistik;
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan dapat mengundang
Menteri atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan nasional.
Bagian …
Bagian Ketiga Sekretariat
Pasal 4
(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
(2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Bimbingan
Massal Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
(3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.
PRESIDEN
Pasal 5
Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.
Bagian Keempat Kelompok Kerja
Pasal 6
(1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan,
Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan
tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.
BAB II …
Pasal 7
(1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Propinsi sebagai
bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Propinsi dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Propinsi, yang diketuai oleh
PRESIDEN
Gubernur.
(2) Dewan Ketahanan Pangan Propinsi mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam:
- merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan propinsi, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan propinsi.
Pasal 8
Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Propinsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi.
Pasal 9
(1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota
sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mem-bentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, yang diketuai oleh Bupati/Walikota.
(2) Dewan …
(2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu
Bupati/Walikota dalam:
PRESIDEN
- merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan Kabupaten/Kota, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten/Kota.
Pasal 10
Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
TATA KERJA
Pasal 11
(1) Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua
untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan
rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.
PRESIDEN
BAB V …
PEMBIAYAAN
Pasal 12
(1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada
anggaran Departemen Pertanian.
(2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan
Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
(3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Harian.
Pasal 14
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan dinyatakan tidak berlaku.
PRESIDEN
Pasal 15
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001
INDONESIA,
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tujuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan …
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);