Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA BARAT DAYA

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Pemerin tah . . .

SK No 145108 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Barat Daya.

  2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kata sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

  3. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang selanjutnya disebut DPR Papua Barat Daya adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat Daya.

  5. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat MRP Provinsi Papua Barat Daya adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

  6. Provinsi Papua Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kata Sarong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kata Sarong.

  7. Orang ...

SK No 145109-A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Papua Barat Daya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

( 1) Provinsi Papua Barat Daya berasal dari se bagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

  • Kabupaten Sorong;
  • Kabupaten Sorong Selatan;
  • Kabupaten Raja Ampat;
  • Kabupaten Tambrauw;
  • Kabupaten Maybrat; dan
  • Kota Sarong.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Cakupan ...

SK No 145034 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPLJBLIK INDONESIA

(3) Cakupan pulau di Provinsi Papua Barat Daya tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga Batas Daerah

Pasal 4

(1) Provinsi Papua Barat Daya mempunyai batas daerah:

  • se belah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Laut Halmahera dan Laut Seram.

(2) Provinsi Papua Barat Daya memiliki kewenangan

pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi, dengan tata cara penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

(4) Penegasan batas daerah Provinsi Papua Barat Daya

secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

, (1) Dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan ...

SK No 145042 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua

Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya.

(3) Pemerintah kabupaten/kota dalam cakupan wilayah

Provinsi Papua Barat Daya wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang ~ilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Bagian Keempat Ibu Kota

Pasal6 Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sarong.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "cakupan urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sebagaimana diatur di dalam undang-undang mengenai Otonomi Khusus Papua dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Peresmian Provinsi Papua Barat Daya dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua ...

SK No 146992 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan

disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik, Presiden mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Jika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum

dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila Gubernur dan wakil Gubernur definitif belum

dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur sampai dilantiknya Gubemur dan Wakil Gubernur definitif.

(5) Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah dan peng1s1an perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPR Papua Barat Daya pertama kali serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan,

pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 10 ...

SK No 145110 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasili tasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

( 1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Barat Daya, sekretariat MRP Provinsi Papua Barat Daya, dinas daerah, badan daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dibentuk oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelan tikan.

Bagian Ketiga DPR Papua Barat Daya

Pasal 12

(1) DPR Papua Barat Daya terdiri atas anggota yang:

  • dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • diangkat dari unsur OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota DPR Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024.

(3) Penetapan ...

SK No 145064 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Penetapan hasil seleksi anggota DPR Papua Barat Daya

yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota DPR Papua Barat Daya yang terpilih melalui pemilihan umum.

BABV

MRP PROVINS! PAPUA BARAT DAYA

Pasal 13

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk pertama kalinya mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Gubernur Papua Barat bersama Penjabat Gubernur

Papua Barat Daya mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Bupati Sarong, Bupati Sarong Selatan, Bupati Raja

Ampat, Bupati Tambrauw, Bupati Maybrat, dan Wali Kata Sarong bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur.

(4) Aparatur ...

SK No 145065 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dan ayat (2) diprioritaskan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAP yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.

(5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur.

(6) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

(7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) meliputi:

  • barang milik daerah Provinsi Papua Barat yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya;

  • barang milik daerah Kabupaten Sarong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong yang bergerak dan tidak bergerak yang telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;

  • badan usaha milik daerah Provinsi Papua Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Papua Barat Daya;

  • utang ...

SK No 145067 A jdih.kemenkeu.go.id

PRES ID EN

REPUBLIK INOONESIA

  • utang piutang Provinsi Papua Barat yang kegunaannya untuk Provinsi Papua Barat Daya; dan
  • dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Papua Barat Daya.

(9) Dalam hal penyerahan aset dan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Sarong, Bupati Sarong Selatan, Bupati Raja Ampat, Bupati Tambrauw, Bupati Maybrat, dan Wali Kata Sarong berdasarkan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikan penyerahan aset dan dokumen.

Pasal 15

( 1) Provinsi Papua Barat Daya berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka

pelaksanaan Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Sarong, Pemerintah Kabupaten

Sarong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Pemerintah Kabupaten Maybrat, dan Pemerintah Kata Sarong sesuai dengan besaran kebutuhan dan kesanggupannya dapat memberikan hi bah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.

(2) Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memberikan

hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan Provinsi Papua Barat Daya.

(3) Pemberian ...

SK No 145036 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPLJBLIK INDONESIA

(3) Pemberian hibah oleh pemerintah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hibah oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.

(4) Penjabat Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan

laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemberi hibah dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 17

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Provinsi Papua Barat Daya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sarong, Pemerintah Kabupaten Sarong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Pemerintah Kabupaten Maybrat, dan Pemerintah Kota Sarong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan

evaluasi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait.

(4) Menteri ...

SK No 145088 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPLJBLIK INDONESIA

(4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan

pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perkembangan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya DPR Papua Barat Daya untuk

pertama kali, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah

anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

(3) Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(4) Penetapan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai peng1sian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR Papua Barat Daya dan penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Barat Daya diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan umum.

Pasal 21 ...

SK No 145084 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

( 1) Ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat Daya diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai ben tuk afirmasi.

(2) Pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat

Daya untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan:

  • calon pegawai negeri sipil OAP yang berusia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
  • pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  • pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang m1 harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) juga terdiri dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Otonomi Khusus.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6831

SK No 145115 A jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PROVINSJ PAPUA BARAT DAYA

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

PETA WILAYAH PROVINS! PAPUA BARAT DAYA

130°0'0"E 131 °0'0"E 132°0'0"E 133°0'0"E

u SPECIMEN z ~t~ f<J~

~ SKALA 1 :3,500,000

Laut Halmahera 20 40 80 120km

Grid Graticule(Geografis) ( SistemProyeksiDatum Horisontal Mercator WGS-84

KETERANGAN: \ Peralran lbukotaKabupaten GarisPantai Samudera Pasifik •@ lbukota Provinsi Oanau -----c9 Perhubungan ~ Sungai 0 c,,,, 0 JalanArteri 0 0 1S::::-----c:;;--,-k~~-:::::::-::-;~:ii,:~»=~;;t;~=---~::::------r-----------,---------r ~ JalanKolektor Relief ~~ Jalanlain rr=--- Kontur 1 BatasWilayah Batas Provinsi / .. Batas Kabupaten/Kola KewenanganPengelolaan ( <jl BatasSumber Daya Alam di Laut Provinsi

WllayahAdmlnlstrasl Kab. Sorong Kab. Tambrauw

Kab. Sorong Selalan Kab. Maybrat fU)' -t-1--,-'------t--~----t--,,, Kab. RajaAmpat KotaSorong -------. SUMBER DATA: Peta Rupabumi Indonesia skala 1:50.000 terbitan Sadan lnformasi Geospasia1, \ 4x::f;~-~ ~ ~ Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Bar at Daya ska ta 1:650.000 serta has ii kompilasi dari berbagai sumber data kewilayahan melalui proses generalisasi. .'-----... REFERENSI:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom PROVINS! ._ • • J:\ lrian Baral dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi lrian Baral PAPUA BARAT 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tenlang Pembentukan Propinsi lrian Jaya Tengah, Propinsi lrian Jaya Baral, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika. KabupatenPuncakJaya. dan Kola Sarong
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tenlang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keibupeiten Keerom, Kabupaten Sorong Se Iatan, Kabupaten Reija Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi. Kabupaten Asmat. Kabupaten Teluk Bintuni. dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
  3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw diProvinsiPapuaBarat
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tenlang Pembentukan Kabupaten Maybrat diProvinsiPapuaBarat
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tenlang Perubahan Kedua alas Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan 130°0'0"E 131 °0'0"E 132"0'0"E 133"0'0"E BatasDaerah

SK N::> 07~312 C

jdih.kemenkeu.go.id

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

PROVINS! PAPUA BARAT DAYA

A. KABUPATEN SORONG 25 DISTRIK KONHIR C. KABUPATEN AAJAAMPAT D AASUPATEN TAMBAAUW 2!! DIST RIK MANEl<AR 1& OISTRIK AYAMARU TIMUR SELATAN

  1. DISTRIK MAKOON 26. 01S1R 1K KlASAfE'T 1. OISTRIK MISOOL IMISOOL UTARA} 1. DIST RIK FEF 26. DISTRII< MPUR 19. OISTRIK AYmARU UTARA TIMUR 2 OISTRIK 8fRAUR 27. DISTR!K HOBARD 2 DISTRIK WAICFO UTA.RA 2 OISTRIK MIYAH 27. OISTRIK AMBERBAKEN BARAT 20. DISTRIK AYAMARU TENGAH t(ASI 21. AYAMI\RU B.I\RAT 28. OISTRIK DISTRIK 28. DISTRII( SALAWATI TENG.AH 3 WAIGFO SFIATAN 3 3 YFMRUN OISTRIK OISTRIK DISTRIK 22 11::NQAH OISTRIXA111NYO 19 HOIA.IN OIST~IK SE::LE:MKAI OISH-tll< SAi AWA.Tl n ◄. OISTRIK SE:Gt:T 4. DISTRIK SALAWATI UTAAA -4. DIST RIK KWOOR !i. 01ST RIK AJMAS 30. IJIS UU( SA'/05" f IMUR 5. DISTRIK KEP\JLAUAN A.YAU 5. DIST RIK SAUSAPOR E l<.IIBUPATEN MAYBRAT 2324. OISTRII<01S I ~IK AllMARElNYOSClATANRAYA 6 DISTRIK KLAMONO 8. KASUPAlEN SORONG SELATAH 6 DIST RIK MISOOL TIMUR 6 DISTRIK.ABUN OISTRIK SYWAK 7 OISTRIK WAIGEO 7. OISTRIK SAVOSA SAAAT 7 1. DISTRIKAIFAT F KOTASOROHG MORAIO 8. DISTRIK OISTRlK 2 SCGUN 1. DISTRIK TEMINN3UAH TIMUR 8. OISTRIK WAJGC.O 8. DIST RIK AIFAT UT.ARA 9 DISTR!K MAYAMUK 2. DISTRIK INAN'WATAN 9 OISTRIK TCLUK MAVALIBIT 9. DIST RIK KtOAR 3 OISTRIK AIFAT TIMUR 10 OISTRIK. SAi AWATI SEV.'TAN 3 DISTRIK SAWIAT 10 OISTRIK KOFIAU 10 DISTRIK .o\MRFRAAKEN -4. OISTRIK AIFAT SELATAN 1 DISTRIK SORONG 4. OISTRIK KOK.ODA SORONG DISTRIK TIMUR 11 KLABOT OISTRIK MEOS 11 DISTRIK SENOPI 11 DISTRIK MANSAR OISTRIKAITINYO 6ARAT 2. 5 ~ DISTRlt<; MOSWAREN 6.1\Rf\T SORONG DISTRIK J OISTRIK MUBRANI 12. OISTRIK OISTRIK MISOOl SEU.TAN 12 12. KLAWAK OISTRIKAITINYO 0.

  2. DISTRIK MAUDUS e OISTRIK SFRFMUK 13. DISTRlK WARWARBOMI 13. OISTRIK Blt<AR 7. OtSTRtl< AITINYO UTARA 4. DISTRIK SORONG k.EPULAUAN 1-4. OISTRIK MARIAT 7. DISTRIK WAVER 1-4 OISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN 1-4. DtSTRlk. BAMUSBAMA &. OISTRJK AYAMARU 5. OISTRIK SORONG UTARA 1S. OISTRIK Ku\YILI a. DISTRIK KAIS 1S. OISTRIK MISOOL BARAT 15 OlSTRIK ASES 9. OISTRJK J\YJ\MJ\RU VTARA 6. DISTRIK SORONG MANOI

  3. OISTRIK KLASO 9. DISTRIK KONOA 16 DISTRII< K[PULAUAN SEM8ILAN 16 DISTRIK MIYAtl SELATAN tO DIST RIK AYAMARU TIMUR 7 DISTRIK SORONG KOTA 17 OISTRIK MOISFGEN 10. OISTRI< MATEMANI 17 DISTRIK KOTA WAISAI 1 7 nf!';TRIK IRFRFS 11. DISTR.IK MARE 9 DISTRIK l<L.AURUNG 11!1 DISTRIK SORONQ 11. DISTRII< KOKODA UTARA 19 DISTRIK TIPI 0t MAVAl 181T 19 OISTRIIC TOROUW 12. DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH 9. DISTRIK -.CALAIMSIMSA

  4. OISTRIK BA.GUN 12.. OISTRIK SAlf"I 19 OISTRIK BATANTAUTAR" 19 OISTRIK WlLHEM ROUMBOUTS 13 OISTRIK AIFAT TIMUR JAUH 10. OISTRIK MALADUM MES

  5. DJSTRIK WEMAK 13 OISTRIK FOKOUR 20 DISTRIK SALAWATI BARAT 20 DISTRIK TINGGOUW 14. DISTRII< AIFAT TIMUR SELATAN

21 . DISTRIK SUNOOK 14. OISTRIK SAI.KMA 21. DISTRIK SALAWATI TENGAH 21 DISTRIK l<WESEFO 15. DISTRIK AYAMARU SELATAN 2:2. DISTRIK BUK 15. OISTRIC KAIS OARAT 22. OISTRIK SUPNIN 22. OtSTRIK MAWABUAN 16. OISTRIK AYAMARU JAYA

  1. DISTRIK SA.ENGKEOUK 23. OISTRIK IJ.YAU 23 OISTRIK KC.BAR TIMUR 17 DIST RIK AYAMARU SELA.TAN JAVA

  2. OISTRIK MAl..ABOTOM 2-4 DISTRIK SATANTA SELATAN 24 DISTRIK KE8AR SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

~::::::inan sesuai dengan aslinya ~~·AN SEKRETARIAT NEGARA ttd.

BLIK INDONESIA

Perundang-undangan · strasi H ukum, JOKO WIDODO

___ fSK No 074322 C ilv{=C jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA .

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA BARAT DAYA

DAFTAR PULAU DAN KOORDINAT

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Salawati 01 °05'47.97" s 130°54'08.09" T
  2. Ef Lalo 01 °05' 13.00" s 131 ° 13'31.44" T
  3. Pulau Amuk 01 °00' 55.40" S 131°15'00.51" T
  4. Pulau Amuk Kecil 01 °00'47.56" s 131 °15'08.80" T
  5. Pulau Anak Makmak 01 °08' 19.98" s 131 ° 12'26.70" T
  6. Pulau Arar 01 °00' 18.17" s 131 ° 14'57.94" T
  7. Pulau Arar Kecil Selatan 01 °00'38.45" s 131 °15'09.44" T
  8. Pulau Arar Kecil U tara 01 °00'32.24" s 131 °15'12.92" T
  9. Pulau Balesewolo 01 °04'53.63" s 131 °14'18.07" T
  10. Pulau Bambu 01 °32' 12.89" s 131 ° 17'04.91" T
  11. Pulau Batuempe 01 °28'34.2 l" s 130°59'30.86" T
  12. Pulau Batuhun 00°44'14.36" s 131 °34'58.95" T
  13. Pulau Bisi Hubuk 00°45'34.44" s 131 °24'59.82" T
  14. Pulau Bodo 01 °14'07.80" s 130°41'26.98" T
  15. Pulau Cun 01 °15'28.63" s 130°45'00.96" T
  16. Pulau Denie 01 °21 '03.33" s 130°42'59.80" T
  17. Pulau Dua Barat 01°31'41.08" s 131 °28'27.58" T
  18. Pulau Dua Timur 01 °31'38.70" s 131 °28'39.04" T
  19. Pulau Empe 01 °28'25.03" s 130°59'22.86" T
  20. Pulau Evow 00°45'05.23" S 131 °26'56.89" T

SK No 163027 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Folesi 01°13'13.73" s 131 °07'59.80" T
  2. Pulau Gelo 01 °23'20.89" s 130°52'19.ll" T
  3. Pulau Germa 01 °01'53.97" s 131 ° 13'00.26" T
  4. Pulau Germa Selatan 01 °02'08. 76" s 131 °13'14.79" T
  5. Pulau Germa Utara 01 °01'52.35" s 131 °12'51.38" T
  6. Pula u Kalili p 01 °23'06. 99" s 130°54'26.30" T
  7. Pulau Kalipopo 01°11'17.61" s 131 ° 10'58.85" T
  8. Pulau Kamomyel 01°14'02.99" s 131 °06' 18.54" T Pulau Kamomyel Kecil 29. 01 ° 14'26.85" s 131 °06' 19.89" T Selatan
  9. Pulau Kamomyel Kecil Utara 01 ° 14' 18.63" s 131 °06'41.21" T
  10. Pulau Kamonyel 01 ° 14'33.09" s 131 °05'38.27" T
  11. Pulau Kamonyel Kecil 01 °14'35.83" s 131 °05' 10.90" T
  12. Pulau Karababu 01°12'47.53" s 131 °09'57.08" T
  13. Pulau Karabaik 01 °12'49.49" s 131 °07'49.24" T 11 T 35. Pulau Karabra 01 °29'22.58 11 s 131 °40'41.91
  14. Pulau Karapese 01°11'38.33" s 131 °09'12.91" T
  15. Pulau Karapese Kecil 01 ° 12'03.35" s 131 °09'12.51" T
  16. Pulau Karapese Selatan 01°11'56.32" s 131 °08'4 l.24" T
  17. Pulau Karapese Utara 01°11'49.28" s 131°08'46.71" T
  18. Pulau Kasim 01°17'53.20" s 131 °01'00.28" T
  19. Pulau Katimin 01 ° 13'54.00" s 131 °08' 17.39" T
  20. Pulau Kawak Iving 00°45'36.37" s 131 °25'05.09" T
  21. Pulau Kawak Mabu Bolos 00°45'36.37" s 131 °24'56.29" T
  22. Pulau Kebon 01 ° 14' 13.03" s 130°44'37.54" T
  23. Pulau Kebon Besar 01 ° 13'54.13" s 130°43'59.33" T
  24. Pulau Kebon Kecil 01 ° 13'34.88" s 130°43'53.88" T

SK No 116934 A jdih.kemenkeu.go.id

PRES ID EN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Kebu 01 °09' 16.59" s 130°41'30.62" T
  2. Pulau Klasabun Besar 01°23'12.19" s 131 °19'35.71" T
  3. Pulau Klasabun Kecil 01 °20'50.93" s 131 °19'27.09" T
  4. Pulau Lalya 01 °11'02.37" s 131 °10'31.49" T
  5. Pulau Lio 01 °04'27.44" s 131 ° 14'27.04" T
  6. Pulau Loslos 01°15'44.16" s 130°36'24.82" T
  7. Pulau Loslos Kecil 01 ° 15'45.59" s 130°36'40.29" T
  8. Pulau Lugo 01 °23'42.10" s 130°57'40.81" T
  9. Pulau Lugo Kecil 01 °24'00.87" s 130°57' 19.26" T
  10. Pulau Lusya 01°19'58.18" s 130°43' 16.34" T
  11. Pulau Makmak 01 °07' 14.30" s 131 °12'50.93" T
  12. Pulau Mehil 01 °07' 11.28" s 131°10'19.89" T
  13. Pulau Membok 01 °24'22.31" s 130°54'45.04" T
  14. Pulau Menonket Barat 01 °20'04.15" s 130°53' 14.14" T
  15. Pulau Menonket Tengah 01 ° 19'42.98" s 130°54' 10.04" T
  16. Pulau Menonket Timur 01°19'51.25" s 130°54'57.02" T
  17. Pulau Minlo 01 ° 19'56.86" s 130°42'42.30" T
  18. Pulau Mo Kecil 01 ° 13'50.52" s 131 °02'53.75" T
  19. Pulau Mokon 01°10'13.0l" S 130°37'37.80" T
  20. Pulau Musebek 01 °02'38.89" s 131°14'37.ll" T
  21. Pulau Nasief 01°21'05.72" s 131 °00'22.05" T
  22. Pulau Nunfien 01 ° 16'27.08" s 131 °02'2 l.33" T
  23. Pulau Nyamat 01°11'07.06" s 131 °08'07 .22" T
  24. Pulau Nyamat Kecil 01 ° 11' 14 .1 0" S 131 °08' 13.87" T
  25. Pulau Nyamat Kecil Selatan 01°11'39.12" s 131 °07'54.7 l" T
  26. Pulau Omaki 01 °22'57.95" s 130°54'35.34" T

SK No 116935 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Opuyef 01 °10 136.56" s 131 °11' 17.23" T
  2. Pulau Pam 01 °21 146.37" s 130°55 153.18" T
  3. Pulau Pam Kecil 01 °22'01.66" s 130°56 100.83" T
  4. Pulau Peli 01 °22'45.44" s 130°55 123.29" T
  5. Pulau Saba 01°21 117.01" s 130°52' 18.00" T
  6. Pulau Sagemun 01 °04 143.23" s 131 °13'49.38" T
  7. Pulau Sego 01 °09'50.55" s 130°42'41.29" T
  8. Pulau Sego Masmas 01 °09'30.83" s 130°42'31.43" T
  9. Pulau Selebus 01 °02'34.32" s 131 ° 14 106.98" T
  10. Pulau Senogotul 01 ° 13'54.13" s 130°42'59.35" T
  11. Pulau Sentarai 01 °09'02. 70" s 131 °11'50.35" T
  12. Pulau Sisi Darat 00°59 115.90" s 131°16'19.51" T
  13. Pulau Sisi Laut 00°59'24.65" s 131°15 118.29" T
  14. Pulau Surupat 01°11'07.06" s 131 °08 129.90" T
  15. Pulau Tawa 01 ° l 9'52.86" s 130°42' 12.82" T
  16. Pulau Tawaya 01 °20'28. 92" s 130°42'19.77" T
  17. Pulau Teleme 01 °22 156.23" s 130°59'22.28" T
  18. Pulau Tolesi 01 ° 13'35.23" s 131°07'12.88" T
  19. Pulau Tolesi Kecil 01°13'23.ll" S 131 °07'48.07" T
  20. Pulau Tupaimi 01°11'41.07" s 131 °08'28.73" T
  21. Pulau Tupaimi Kecil 01°11'18.0l" S 131 °08'53.75" T
  22. Pulau Umat 01 °19'57.83" s 130°45'29.66" T
  23. Pulau Umglo 01 °13 139.33" s 130°43'22.77" T
  24. Pulau Umien 01°15 157.80" s 130°43' 14.14" T
  25. Pulau Umya 01 ° 14'21.66" s 130°43 119.48" T
  26. Pulau Unaginin 01°11'28.56" s 131 °07' 12.88" T

SK No 116936 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau U naginin Kecil 01 °11'43.42" s 131 °07'2 l.87" T
  2. Pulau Unlelies 01°10'16.30" s 130°40'27.62" T
  3. Pulau Wolo 01 °07'45.54" s 131 °10'35.74" T
  4. Pulau Wologenan 01 °08'43.58" s 131 ° 10'56.78" T
  5. Pulau Yarif 01 °08'46.12" s 131 ° 10'05.13" T
  6. Pulau Yawya 01 °01'09.58" s 131°12'45.46" T
  7. Pulau Yawya Barat 01 °01'26.80" s 131 °12'31.21" T
  8. Pulau Yawya Timur 01°01'16.67" s 131 ° 13' 16.03" T
  9. Pulau Yerusir 01 °01'36.48" s 131°13'44.11" T
  10. Pulau Yus Genan 01 °30'38.45" s 131 °10'29.25" T
  11. Yef Bi 01°21'26.91" s 130°56'50. l 7" T
  12. Yef Bi Kecil 01 °21'47.06" s 130°57' 13.11" T
  13. Yef Danya 01 ° 13'56.93" s 130°39'08.78" T
  14. Yef Kapal 01 °13'30.93" s 131 °06'32.61" T
  15. Yef Keren 01 °05'35.59" s 131 ° 13'35.03" T
  16. Yef Nanas 01 °13'14.46" s 131 °05'01.89" T
  17. Yef Yal 01 °39'39.88" s 131 °26'25.18" T
  18. Yef Yus 01 °45' 11.96" s 131 °08'34.59" T
  19. Pulau Bot 01 °26'12.52" s 131 °58'41.87" T
  20. Pulau Kopor 01 °42'29.62" s 132°04'07. l 9" T
  21. Pulau Metemani 01 °57'03.03" s 132° 14'00.04" T
  22. Pulau Pasir Hitam 01 °53'03.41" s 131 °57'15.93" T
  23. Pulau Sesna 01 °32'45.75" s 132°05'07.50" T
  24. Pulau Waren 01 °30'52.76" s 131 °59'45.52" T
  25. Ef Kulbul 00°52'54. l l" S 130°44'42.97" T
  26. Ef Kwit 00°54'29.64" s 130°29'23.66" T

SK No 116937 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. EfLin 00°48'45.19" s 130°51'43.83" T
  2. EfNa 02°02'28.69" s 130°39'31.67" T
  3. Ef Pyan Atsa 02°02'29.13" s 130°46'44.07" T
  4. Ef Pyan Fat 02°02'2 l .1 7" s 130°46' 17.15" T
  5. Ef Pyan Fit 02°02' 12. 75" s 130°46' 13.32" T
  6. Ef Pyan Ganan 02°02'03.33" s 130°46'02.91" T
  7. Ef Pyan Lafa 02°01'54.43" s 130°45'55.43" T
  8. Ef Pyan Lafamaisa 02°01'56.07" s 130°45'54.04" T
  9. Ef Pyan Les 02°02' 11.50" s 130°45'43. l 7" T
  10. Ef Pyan Lim 02°02'22.43" s 130°46' 12.69" T
  11. Ef Pyan Lol 02°02'00.96" s 130°45'56.23" T
  12. Ef Pyan Lu 02°02'31.53" s 130°46'32.00" T
  13. Ef Pyan Pale 02°02'13.72" s 130°45'53.11" T
  14. Ef Pyan Pat 02°01'54.72" s 130°45'37 .68" T
  15. Ef Pyan Sawi 02°02' 18.4 7" s 130°46'04.99" T
  16. Ef Pyan Si 02°01'54.54" s 130°46'00.79" T
  17. Ef Pyan Tol 02°02'24.69" s 130°46' 12.87" T
  18. Ef Pyan Wal 02°02'01.39" s 130°45'33.43" T
  19. Ef Pyan Wonom 02°02'21.44" s 130°46' 10.99" T
  20. Ef Tabotmene 02°02'45. 98" s 130°39'44.98" T
  21. EfTepfia 00°4 7' 15.08" s 130°48'38.27" T
  22. Meos Abay 00°31'07.77" s 130°34'43.85" T
  23. Meos Aitapor 00°29'03.50" s 130°36' 11.49" T
  24. Meos Ampui 00° 18'49.60" S 130°36'22.23" T
  25. Meos Anggrek 00°26'22 .4 7" s 130°29'23.96" T
  26. Meos Aroret Bonday 00°30'58.53" s 130°34'59. l 7" T

SK No 116938 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOO RD IN AT

  1. Meas Aroret Fandu 00°30'59.74" s 130°35'00.83" T
  2. Meos Aroret Munde 00°31'02.30" s 130°35'02.86" T
  3. Meas Arwaf 00°26'40.09" s 130°29'25.00" T
  4. Meas Arwaf Iboer 00°28'07.90" s 130°35'3 l.49" T
  5. Meas Awaet 00°28'50.38" s 130°36'23.32" T
  6. Meas Awat 00°26'34.80" s 130°29'41.84" T
  7. Meas Awawebyar Kampung 00°31'08.63" s 130°34'07.85" T
  8. Meas Awawebyar Mkun 00°31 '00.42" s 130°34'14.01" T
  9. Meos Awawebyar Wambarek 00°31'03.90" s 130°34'06.30" T
  10. Meas Awawebyar Wamurem 00°31'04.23" s 130°34' 10.07" T
  11. Meas Awyau 00°25'02.22" s 130°36'54.29" T
  12. Meas Bakon Bonday 00°29' 19. 96" s 130°36'03.28" T
  13. Meas Bakon Iba 00°29'24.79" s 130°36'08.30" T
  14. Meas Bakon Mkun 00°29'24.66" s 130°36'13.61" T
  15. Meas Bakon Munde 00°29'26.07" s 130°36' 16.35" T
  16. Meas Bakon Mundi 00°29'20.24" s 130°35'56.84" T
  17. Meas Barbar 00°26'34.59" s 130°29'31.69" T
  18. Meas Bau 00°26'46.70" s 130°29'24.90" T
  19. Meas Bien 00°26'47.36" s 130°30'01.12" T
  20. Meas Buek Bonday 00°29'01.4 7" s 130°36'28.19" T
  21. Meas Buek Iba 00°29'04.86" s 130°36'28.70" T
  22. Meas Buek Mkun 00°29'07 .37" s 130°36'32.10" T
  23. Meas Bun Iba 00°30'41.60" s 130°33'30.39" T
  24. Meos Bun Mkun 00°30'48.70" s 130°32'52.87" T
  25. Meas Dore Intarwaim 00°21 '45.04" s 130°34'33.25" T
  26. Meos Fanfan Mon Iba 00°29' 17.65" s 130°35'36.02" T

SK No 116939 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Meas Fanfan Mon Mkun 00°29 118.66" s 130°35 131.02" T
  2. Meos Fofmbau 00°26 121.09" s 130°29 139.40" T
  3. Meos Frei 00°28 132.52" s 130°34 108.39" T
  4. Meos Ikar 00°28 149.64" s 130°36 103.75" T Meos Imbekanaek 181. 00°30 154.39" s 130°34 109.95" T Wambrayew Meas Imbekanaek 182. 00°30 151.82" s 130°34 111.98" T Wambruyer
  5. Meos Imbetrar Munde 00°26 122.93" s 130°29 125.01" T
  6. Meos Imburnoet 00°26 127. 73" s 130°29 143.46" T
  7. Meos Imbyuwer 00°30 155.10" s 130°34 106.28" T
  8. Meos Imuk Bonday 00°31 113.52" s 130°34 150.20" T
  9. Meas Imuk Munde 00°31'17.50" s 130°34 150.76" T
  10. Meas Inarpyai 00°31 102.11" S 130°35'30.62" T
  11. Meos Inaw Iba 00°30 157.95" s 130°35 111.33" T
  12. Meos Inaw Mkun 00°30 156.09" s 130°35' 13.85" T
  13. Meos Inaw Munde 00°30 158.81" s 130°35 115.01" T
  14. Meos Inbedok 00°29'09 .34" s 130°36 110.03" T
  15. Meos Indwaf 00°29'05.66" s 130°36 108.47" T
  16. Meos Injaka Iba 00°30'42.40" s 130°35'38.05" T
  17. Meos Injaka Mkun 00°30 140.13" s 130°35 136.98" T
  18. Meos Insaer Iba 00°27'50.15" s 130°34 142.76" T
  19. Meos Insaer Mkun 00°27'4 7 .38" s 130°34 144.90" T
  20. Meos Insur 00°30 141.67" s 130°33 146.43" T
  21. Meos Introm 00°20'04.55" s 130°35 115.19" T
  22. Meas Inttrom 00°31 '08.67" s 130°35 108.26" T
  23. Meas Kaibam Iba 00°30'49.20" s 130°35 114.80" T

SK No 116940 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Meos Kaibam Munde 00°30'54.68" s 130°35'16.90" T
  2. Meos Kamboa Iba 00°26'45. 96" s 130°29'40.06" T
  3. Meos Kamboa Mkun 00°26'45.66" s 130°29'38.33" T
  4. Meos Kangkum 00°29'09. 91" s 130°36'42.30" T
  5. Meos Karpaitem 00°26'58.69" s 130°29'53.32" T
  6. Meos Karpaitem Mkun 00°26'54.05" s 130°29'53.25" T
  7. Meos Ker 00°28'40.89" s 130°34'05.48" T
  8. Meos Kerufik 00°31'17.57" s 130°35'37.47" T
  9. Meos Keruikpaef 00°28'03.85" s 130°35'29.92" T
  10. Meos Keruker 00°29'04.04" s 130°36'23.69" T
  11. Meos Kerumon 00°26'42.18" s 130°30'07.25" T
  12. Meos Kerumon Mkun 00°26'47.18" s 130°30'06.45" T
  13. Meos Kinaktapor Iba 00°30' 11.13" s 130°35'42.55" T
  14. Meos Kinaktapor Mkun 00°30' 11.34" s 130°35'41.63" T
  15. Meos Kinaktapor Mundi 00°30' 12.11" s 130°35'40.09" T
  16. Meos Kor 00°26'48.09" s 130°29'45.36" T
  17. Meos Kor Mkun 00°26'51.00" s 130°29'46.06" T
  18. Meos Kor Weter 00°29'07.05" s 130°36'46.15" T
  19. Meos Mambarat 00°26'22 .40" s 130°29'33.10" T
  20. Meos Mambefat 00°28'53.58" s 130°36' 18.67" T
  21. Meos Mambenu 00°30'22.84" s 130°32'52.88" T
  22. Meos Mamkonkre 00°26'45.60" s 130°29'29.50" T
  23. Meos Mandawaen 00°26'44.48" s 130°30'00.03" T
  24. Meos Mandawan 00°46'05.22" s 130°51'39.04" T
  25. Meos Mangkawa 00°26'40. l 7" s 130°29'22.54" T
  26. Meos Mangkawwa 00° 30' 17.46" S 130°32'51.19" T

SK No 116941 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMAPULAU KOO RD I NAT

  1. Meos Mangkringkring 00°20 120.11" S 130°35'29.19" T
  2. Meos Mantorom Bonday 00°31 101.30" s 130°35' 16.27" T
  3. Meas Mantaram Fandu 00°31 101.90" s 130°35 118.11" T
  4. Meos Mantoram Munde 00°31 103.43" s 130°35' 18.43" T
  5. Meos Mon Mkun 00°30 117.81" s 130°32 142.36" T
  6. Meas Mondap Iba 00°30 156.57" s 130°35 105.64" T
  7. Meos Mondap Mkun 00°30 146.22" s 130°35 101.63" T
  8. Meos Nhoman 00°26 146. 91" s 130°30'00.83" T
  9. Meos Nikanor 00°31'02.77" s 130°34 129.32" T
  10. Meos Nyampun Abui 00°28'04.50" s 130°33 155.78" T
  11. Meos Ombon 00°26 122.29" s 130°29'28.77" T
  12. Meos Parem 00°31 100.30" s 130°34 119.45" T
  13. Meos Paru Iba 00°30'28.56" s 130°35 137.50" T
  14. Meos Paru Mkun 00°30'23.26" s 130°35'35.63" T
  15. Meas Pimam Lawelawe 00°26'51.38" s 130°29 157.35" T
  16. Meos Pinanso 00°28'3 l.21" s 130°35'57.84" T
  17. Meos Rabon Iba 00°28'08.05" s 130°35' 19.32" T
  18. Meos Rabon Mkun 00°28'16.71" s 130°35'22.80" T
  19. Meas Ranasi 00°26'30.00" s 130°29'44.53" T
  20. Meos Ranasi Mkun 00°26'32.63" s 130°29'39.38" T
  21. Meos Ranso 00°28 141. 99" s 130°36'07.41" T
  22. Meos Rebit 00°29'03.04" s 130° 36'2 l. 95" T
  23. Meos Rum 00°26'43.05" s 130°29'22.43" T
  24. Meos Tabitatu Iba 00°31'08.14" s 130°34'59.77" T
  25. Meos Tabitatu Mkun 00°31 111.38" s 130°34'59.34" T
  26. Meas Tawparanadi 00°29' 11.30" s 130°36 114.95" T

SK No 116942 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Meos Tawparanadi Bonday 00°29'09.94" s 130°35'56.90" T
  2. Meos Tawparanadi Fandu 00°29' 10.70" s 130°36'00.61" T
  3. Meos Tawparanadi Mkun 00°29' 11.00" s 130°36'05.60" T
  4. Meos Tawparanadi Munde 00°29' 12.35" s 130°36'07.20" T
  5. Meos Trai 00°28'4 7 .55" s 130°34' 19.48" T
  6. Meos Trai Weter 00°28'09.20" s 130°35'54.74" T
  7. Meos Urai Bonde 00°24'37. l l" S 130°42'03.37" T
  8. Meos Urai Mkun 00°24'37.50" s 130°41'50.89" T
  9. Meos Waimun 00°31' 11.64" s 130°35' 15.65" T
  10. Meos Walek 00°26'25.04" s 130°29'29.42" T
  11. Meos War Manak 00°28'08. l 9" s 130°35'41.39" T
  12. Meos Yar 00°26'25. 73" s 130°29'25.39" T
  13. Meos Yar Mar 00°28'07.06" s 130°35'47. l 9" T
  14. Nus Alalel Lols 01 °59'47.32" s 130°36'17.90" T
  15. Nus Alalel Sawis 01 °59'44.05" s 130°37'06.94" T
  16. Nus Alalels 02°00'01.65" s 130°36' 15.39" T
  17. Nus Kalaans 01 °37'57.16" s 130° 14'30.08" T
  18. Nus Wono 00°06'49.07" u 130°08'57.00" T
  19. Nus Wono Genan 00°06'49.48" u 130°08'55.0l" T
  20. Nus Yabal 00°08'04.31" u 130°04' 10.21" T
  21. Nus Yal 00°07' 16.63" s 130°40' 13.52" T
  22. Nus Yal 00°10'37.18" u 130°01'56.72" T
  23. Nus Yal Genan 00°10'37.39" u 130°01'59.08" T
  24. Pulau Abai 00°24' 15.46" s 130°37'58.62" T
  25. Pulau Abai 00°20'35.86" s 130°59'40.57" T
  26. Pulau Abaiyeben 00°24' 14.96" s 130°37'28.96" T

SK No 116943 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMAPULAU KOORDINAT

  1. Pulau Abidon 00°29'59.51" u 131 °07'28. 78" T
  2. Pulau Abiyem Ganan 00° 12'04.88" S 130° 12'52.46" T
  3. Pulau Abiyem Palay 00°12'01.03" s 130° 13'00.06" T
  4. Pulau Ableybus 00°25'01.58" s 130°36'29.85" T
  5. Pulau Abor Taruk Besar 00°27'24.28" s 130°28'45.00" T
  6. Pulau Abor Taruk Kecil 00°27' 15.03" s 130°28'56.58" T
  7. Pulau Abris 00°38'41.65" u 131 °09'24.31" T
  8. Pulau Abupal 00°12'54.31" s 130°16'54.69" T
  9. Pulau Abupal Sawi 00°12'49.l 1" S 130°17'12.19" T
  10. Pulau Adekaka 00°20'37.48" s 131 °00'54.87" T
  11. Pulau Air Beroi 00°33'54.20" s 130°31 '03.29" T
  12. Pulau Aiyai 00°08'59.22" s 130°13'34.90" T
  13. Pulau Aiyai Genan 00° 10'54.83" S 130° 12'48.20" T
  14. Pulau Aleg Ni Yef Ganan 00°09'55.01" u 130°02'45.75" T
  15. Pulau Aleli 00°21'10.58" s 130°34'04.77" T
  16. Pulau Alfia Wagayun 00°00'56.13" s 130° 17' 18.96" T
  17. Pulau Alilinmalan 00°24'56.61" s 130°36'29.11" T
  18. Pulau Alilinmalan Peley 00°24'58.99" s 130°36'38.51" T
  19. Pulau Alit Nisa 00°21 '46.30" s 130°34'22.50" T
  20. Pulau Alogo 00°08'20.29" u 130°04'21.20" T

II s 130°53'07.55" T 300. Pulau Alokwai ooo 17'05.01

  1. Pulau Alomketo 00° 10'20. 92" U 130°00'25. l 7" T
  2. Pulau Alomketo Genan 00°10'14.72" u 130°00'23.69" T
  3. Pulau Alomketoyes 00°10'22.01" u 130°00'30.01" T
  4. Pulau Alvia Ganan 00°01' 10.93" s 130°18'06.74" T
  5. Pulau Alvia Les 00°01'07.28" S 130° 17'56.57" T

SK No 116944 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Alvia Lol 00°01 '03.20" s 130°17'57.76" T
  2. Pulau Alvia Matlolo 00°01 '04.32" s 130°18'10.94" T
  3. Pulau Alvia Peley 00°01'07.41" S 130° 18'06.07" T
  4. Pula u Alviafi t 00°00' 31. 96" s 130°24'08.90" T
  5. Pulau Andau Ebai 00°41'27.28" s 130°14'24.99" T
  6. Pulau Andau Mgun 00°40'24.12" s 130° 15' 10.30" T
  7. Pulau Anggombaleo Matlolo 00° 13'00.64" S 130° 17' 19.34" T
  8. Pulau Anggombaleo Pat 00° 12'59.09" S 130° 17' 16.46" T
  9. Pulau Anggombaleo Sawi 00°13'01.91" s 130° 17'45.43" T
  10. Pulau Ansana Besar 00°24' 13.78" s 130°37'58.89" T
  11. Pulau Ansana Kecil 00°24' 13.14" s 130°37' 58.60" T
  12. Pulau Apatlei 00° 18'59.33" S 130°38'26.05" T
  13. Pulau Apatlo Lol 00°24'51.73" s 130°34'08.84" T
  14. Pulau Apayet Les 00°11'10.80" S 130°26'21.85" T
  15. Pulau Apop 00°35'42.91" u 131 °08'54.10" T
  16. Pulau Apop Uray 00°34'55.23" u 131 °08'51.96" T
  17. Pulau Apsipi 00°04' 12.42" s 130°22'00.46" T
  18. Pulau Arawa 01 °46'46.20" s 129°39'32.31" T
  19. Pulau Arber Munday 00°22'38.37" u 131 °02' 12.23" T
  20. Pulau Arber Mundey 00°22'39.79" u 131 °02'1 l.71" T
  21. Pulau Ardirkansai 00°37'26.82" u 131 °07'07.49" T
  22. Pulau Arebalangket Palay 00° 12'05.50" S 130°14'16.62" T
  23. Pulau Arebalangket Pat 00° 12'07. 90" S 130° 14' 14.55" T
  24. Pulau Arebalangket Sawi 00° 12' 10.39" S 130° 14'48.58" T
  25. Pulau Arefi 00°4 7'22.21" s 130°42'26.83" T
  26. Pulau Arefi Brawek 00°4 7'29.11" s 130°42'02.66" T

SK No 116945 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Arempeley Genan 00°09'57.79" u 130°02'53.61" T
  2. Pulau Arkalemana 00°21' 16.40" s 130°34'37.47" T
  3. Pulau Arkatpin 00°20'51.73" s 130°34'52.42" T
  4. Pulau Arkatpin .Peley 00°20'4 7 .22" s 130°34'58.46" T
  5. Pulau Aryai 00°13'37.99" s 130°23' 13.64" T
  6. Pulau Aryop 00°21 '06.26" s 130°57'39.74" T
  7. Pulau Atelem 00°08'43.12" s 130°16'01.12" T
  8. Pulau Atredao 01 °15'58.69" s 129°44' 14.10" T
  9. Pulau Au Ling Pato 01 °57'06.49" s 130°24'08.88" T
  10. Pulau Au Ling Pato Lu 01 °57' 13.32" s 130°24'07.30" T
  11. Pulau Augusta 00°38'53.43" s 130°34'34.27" T
  12. Pulau Auja Hana Ai Ha 01 °56'59.79" s 130°23'39.59" T
  13. Pulau Auja Hana Ai Lu 01 °57'00.47" s 130°23'39.14" T
  14. Pulau Auja Hana Ai Tol 01 °57'01.37" s 130°23'38.72" T
  15. Pulau Auja Kalim Na Fat 01 °57' 12.29" s 130°24'00.28" T
  16. Pulau Auja Kalim Na Fit 01 °57'08.97" s 130°23'45.26" T
  17. Pulau Auja Kalim Na Lim 01 °56'55.45" s 130°23'58.57" T
  18. Pulau Auja Kalim Na Lu 01 °57'06.36" s 130°23'59.15" T
  19. Pulau Auja Kalim Na Norn 01 °57'08.42" s 130°23'45.40" T
  20. Pulau Auja Kalim Na Sa 01 °57'07.62" s 130°24'02.22" T
  21. Pulau Auja Kalim Na Tol 01 °57'04.95" s 130°23'56.06" T
  22. Pulau Auja Kalim Na Wal 01 °57' 13.67" s 130°23'43. 75" T
  23. Pulau Aujunkatu 01 °52'09.87" s 130°25'27.35" T
  24. Pulau Auwanwaiditim Ganan 01 ° 50'05.46" s 130°27'43.22" T
  25. Pulau Auwanwaiditim Pale 01 °50'03.13" s 130°27'12.77" T
  26. Pulau Awyaw Ganan 00°24'59.35" s 130°36'56.74" T

SK No 116946 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Ayei 00° 10'30.28" S 130° 13'38.10" T
  2. Pulau Ayem 00°49'02.23" s 130°54'06.05" T
  3. Pulau Ayem Kecil 00°48'50.99" s 130°54'36.05" T
  4. Pulau Ayov 00°47'53.89" s 130°40'33.72" T
  5. Pulau Ayulo Ganan 00°11'44.92" s 130°20'53.37" T
  6. Pulau Ayulo Palay 00° 11 '48. 97" S 130°21'01.34" T
  7. Pulau Ayumatnikalet 00°20' 10.39" s 130°35'03.71" T
  8. Pulau Ba 02°04'23.27" s 130°24' 11.00" T
  9. Pulau Babani Pumpesun 00° 11 '45. 94" S 130°26'21.00" T
  10. Pulau Baibor 00°02'44.75" s 130°43'25.95" T
  11. Pulau Balak 00°20' 16.55" s 130°35'28.10" T
  12. Pulau Balbal Les 02° 14' 12.95" s 130°30'49.94" T
  13. Pulau Balbal Lol 02°00'45.69" s 130°23'32.94" T
  14. Pulau Balbileget Sawi 02°05'01.39" s 130°30'05.84" T
  15. Pulau Balbileget Sawi 02°05'05. 72" s 130°29'54.15" T
  16. Pulau Balbili 01 °05'32.09" s 131 °10'32.88" T
  17. Pulau Balbili Lol 01°05'10.49" s 131 ° 10'34.27" T
  18. Pulau Balbili Mirinle 01 °05'40.40" s 131 °10'08.79" T
  19. Pulau Balbilleget Yeffo 02°05' 13.40" s 130°29'50.66" T
  20. Pulau Balbul Atsa 02° l 1'34.26" s 130° 18'45.66" T
  21. Pulau Balbul Fat 02°11'47.95" s 130° l 9'08.92" T
  22. Pulau Balbul Ganan 02° 11 '49 .46" s 130° 19' 18.40" T
  23. Pulau Balbul Lim 02° l 1 '43.60" s 130° 19'30.50" T
  24. Pulau Balbul Lu 02° l l '42.36" s 130° l 9'00.00" T
  25. Pulau Balbul Pale 02° l 1 '41.50" s 130° 18'31.41" T
  26. Pulau Balbul Tol 02° l l '38.82" s 130° 19'04.58" T

SK No 116947 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

Pulau Balbulol Kapatcol 384. 02°01 '28.17" s 130°41'33.10" T Masos Pulau Balbulol Kapatcol 385. 02°01'29.12" s 130°41'55.46" T Togaya Pulau Balbulol Kapatcol 386. 02°01'39.l 1" S 130°41'20.28" T Yasancau Pulau Balbulol Nikapacol 387. 02°00'32.72" s 130°41 '22.45" T Katem Tobantano Pulau Balbulol Nikapacol 388. 02°01'41.88" s 130°40'48.52" T Nitiptobalbulya Pulau Balbulol Nikapacol 389. 02°00'33.72" s 130°41 '24.42" T Toluya Pulau Balbulol Nikapatcol 390. 02°01'44.65" s 130°40'53.85" T Ganantoisimyaja Pulau Balbulol Nikapatcol 391. 02°01'45.41" s 130°40'57.96" T Tabofon

Pulau Balbulol Nikapatcol 392. 02°01 '30.33" s 130°41'15.05" T Toforon Pulau Balbulol Nikapatcol 393. 02°01'31.33" s 130°41'13.71" T Tolanam Pulau Balbulol Nikapatcol 394. 02°01 '24.39" s 130°40'57.01" T Tolentau Pulau Balbulol Nikapatcol 395. 02°01 '20.30" s 130°41'39.26" T Tololya Pulau Balbulol Nikapatcol 396. 02°01'40.92" s 130°40'47.49" T Tomanyanimtotiplol Pulau Balbulol Nikapatcol 397. 02°01'30.92" s 130°41 '05.39" T Tomasigitlapo

  1. Pulau Balea 00°24' 14.14" s 130°37'26.41" T
  2. Pulau Balea 00° 19'08.92" S 130°38'55.63" T
  3. Pulau Balea Atsa 00°24'08.43" s 130°37'23.61" T

SK No 116948 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Balea Fat 00°24 105.13" s 130°37'21.07" T
  2. Pulau Balea Lu 00°24 107 .23" s 130°37'25.04" T
  3. Pulau Balea Tol 00°24'07.62" s 130°37'26.56" T
  4. Pulau Balok Ganan 02°14'26.05" s 130°21 137.64" T
  5. Pulau Balok Pale 02° 14 132.50" s 130°22'09.65" T

11 406. Pulau Barn 00°56 118.56" s 131 °04'01.79 T

  1. Pulau Banlu Ganan 00°08 114.95" s 130°40 100.29" T
  2. Pulau Banlu Pale 00°08' 13.44" s 130°39 152.06" T
  3. Pulau Banos 01°58 112.13" s 130°30'48.93" T

11 410. Pulau Banos Nikapatcol 01 °58 109.95 s 130°30'47.17" T Pulau Banyaganan Yef 411. 02°07'21.15" s 130°26 154.80" T Kacuo Pulau Banyaganan Yef 412. 02°07'44.24" s 130°27'02. 72" T Kanitif Pulau Banyaganan Yefto 413. 02°07'30.60" s 130°26'47.01" T Palolon Pulau Banyaganan Yefto 414. 02°07'37.04" s 130°26 158.25" T Sapen

  1. Pulau Banyagananbati 02°07'38. l 9" s 130°26'34.99" T
  2. Pulau Banyagananpulau 02°07'22.49" s 130°26'44.40" T Pulau Bat Mame Yef 417. 02°13 114.79" s 130°29 119.64" T Binamoe Pulau Bat Mame Yef 418. 02°13'22.00" s 130°29'21 .48" T Manyanim
  3. Pulau Bat Mame Yef Yahya 02° 13' 10.89" s 130°29'05.70" T
  4. Pulau Batang Pele 00° 1 7' 59 .87'' S 130° 13' 12.27" T
  5. Pulau Batanta 00°51 135.58" s 130°39 141.22" T
  6. Pulau Batbitiem Ganan 02° 14'49.33" s 130°33 142.18" T

SK No 116949 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

NO. NAMAPULAU KOORDINAT

  1. Pulau Batbitiem Pale 02° 14'45.48" s 130°32'59.46" T
  2. Pulau Batbitiem Palolon 02° 14'46.53" s 130°33'31.67" T
  3. Pulau Batbitiem Pat 02°14'56.95" s 130°32'45.91" T
  4. Pulau Batbitiem Sawi 02° 14'54.23" s 130°33' 18.37" T Pulau Batbitim Yef Abdul 427. 02°14'35.79" s 130°33'25.48" T Rauf
  5. Pulau Batbitim Yef Kacu Tol 02°14'59.07" s 130°34'00.89" T
  6. Pulau Batbitim Yef Koin 02° 14' 52.64" s 130°33'08.03" T Pulau Batbitim Yef 430. 02°14'52.51" s 130°33'15.71" T Lanampale
  7. Pulau Batbitim Yef Males 02° 14'55.48" s 130°33' 10.67" T
  8. Pulau Batbitim Yef Tolili 02° 14'53.45" s 130°33'24.45" T
  9. Pulau Batimee 01 °03'40.75" s 131°07'23.71" T
  10. Pulau Batimee Ket 01 °04'40.85" s 131 °07'25.93" T
  11. Pulau Batimee Lil 01 °03' 57 .37" s 131 °08'06.09" T
  12. Pulau Batimere Genan 01 °03' 13.89" s 131°08'11.91" T
  13. Pulau Batmame 02° 13'28.18" s 130°29' 12.20" T
  14. Pulau Batmame Atsa 02° 13' 15.20" s 130°29' 10.65" T
  15. Pulau Batmame Fat 02° 13'30.09" s 130°29' 17.02" T
  16. Pulau Batmame Fit 02°13'26.83" s 130°29'32.39" T
  17. Pulau Batmame Lim 02°13'21.01" s 130°29'22.85" T
  18. Pulau Batmame Lu 02°13'36.09" s 130°29'08. l 7" T
  19. Pulau Batmame Tol 02°13'31.08" s 130°29'09.81" T
  20. Pulau Batmame Wal 02° 13'28.76" s 130°29'37.76" T
  21. Pulau Batmame Wonom 02° 13'20.45" s 130°29'31.84" T
  22. Pulau Batmeket 00° 55'29. 92" S 130°47'14.13" T
  23. Pulau Batuyewen 00°29'29.26" s 130° l 9'53.00" T

SK No 116950 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMAPULAU KOORDINAT

  1. Pulau Bayampop 01 °59'06.34" s 130°27'31.45" T
  2. Pulau Bayampop Atsa 01 °58'22.29" s 130°27'35.71" T
  3. Pulau Bayampop Fat 01 °58 106.41" s 130°27'20.26" T
  4. Pulau Bayampop Lapaleo 01 °57'53.02 11 s 130°28'00.39" T
  5. Pulau Bayampop Lu 01 °58' 18.03" s 130°27'22.48" T
  6. Pulau Bayampop Tol 01 °58'09.62" s 130°27'23.4 7" T Pulau Bayampop Yefto 454. 01 °57'54.37" s 130°28'00.90" T Lapaleo Pulau Bayampop Yefto Rapat 455. 01 °57'57.48" s 130°27'59.06" T Lolya
  7. Pulau Befor 01°15'08.78" s 129°45'36.95" T
  8. Pulau Beiyef Ganan 00°05' 12.23" s 130°10'36.98" T
  9. Pulau Beiyefarem Les 00°06'28.94" s 130°11'48.32" T
  10. Pulau Beiyefarem Lool 00°06'20.95" s 130°11'47.21" T
  11. Pulau Beiyefarem Pat 00°06'22.26" s 130° 11 '41.69" T
  12. Pulau Beiyefarem Sawi 00°06'30.16" s 130°11'59.21" T
  13. Pulau Beket Katem 02°01'47.48" s 130° l 7'02.67" T
  14. Pulau Beket Lu 02°01'54.77" s 130° 16' 55.62" T
  15. Pulau Belal 02°05'05.24" s 130°07'54.62" T
  16. Pulau Belal Atsa 02°05'03. 72" s 130°08'25.45" T
  17. Pulau Belal Fat 02°05'05.96" s 130°08' 14.32" T
  18. Pulau Belal Lu 02°05'04.59" s 130°08'20.38" T
  19. Pulau Belal Tol 02°05'04.37" s 130°08' 12.69" T
  20. Pulau Belbagenan Ganan 00°18 138.96 11 s 130°37'45.91" T
  21. Pulau Belbagenan Palay 00° 18'35.88" S 130°37'43.89" T
  22. Pulau Belbelaplatap 00°24'49.23" s 130°35'40.49" T
  23. Pulau Belles Le 01 °41'57.77" s 130°00'22.24" T

SK No 116951 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPLJBLIK INOONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Belles Lal 01 °40'39.33" s 129°59'24.58" T
  2. Pulau Bern 02°05'35.8 l" s 130°26'23.74" T
  3. Pulau Bemlo 02°01'54.01" s 130°01'26.58" T Pulau Benteng Keramat Ai 476. 01 °56'49.79" s 130°21'50.82" T Ha
  4. Pulau Benteng Keramat Lu 01 °56'47.69" s 130°21 '52.89" T
  5. Pulau Betlapo 00° 13'21.87" S 130°24'22.69" T
  6. Pulau Beyuremetem 00°05'41. 97" s 130°11'09.75" T
  7. Pulau Bilatan 01 °06'4 l.23" s 131 °05'18.31" T
  8. Pulau Birie 00°47'21.77" s 130°44'04.38" T
  9. Pulau Bitalolpa 01 °51'36.90" s 130°25'55.08" T
  10. Pulau Bitmey 00°04'33.22" s 130°26'34.07" T
  11. Pulau Bo 00°05'43.34" s 130°21'33.25" T
  12. Pulau Bo Yef Gamuru 02°13'05.72" s 130°33'53.97" T
  13. Pulau Bo Yef Kaculu 02° 13'08.46" s 130°34'04.46" T Pulau Bo Yef Kapat 487. 02°13'10.89" s 130°34'49.73" T Manyanin
  14. Pulau Bo Yef Toda 02°13'10.99" s 130°34'50.18" T
  15. Pulau Bodo Mgun 01 ° 15'22.63" s 129°44'38.68" T
  16. Pulau Balke Genan 01°05'17.14" s 131 °09'22.81" T
  17. Pulau Balke Pele 01°05'12.71" s 131 °09'44.4 l" T
  18. Pulau Bombedar 00°03'46.22" s 131 °06'08.33" T
  19. Pulau Boni 00°02'25. 94" s 131 °04'29.96" T
  20. Pulau Boo Genan 02°13'15.26" s 130°36'42.37" T
  21. Pulau Boo Iba 01°10'31.77" s 129°21 '49.17" T
  22. Pulau Boo Mgun 01 °09'50.55" s 129°23'34. 70" T
  23. Pulau Boo Pale 02° 13'22.07" s 130°35'48.94" T

SK No 116952 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Boo Pololon 02°13'23.01" s 130°36'27.59" T
  2. Pulau Brarnaga_i 00°09'50.20" u 130°02'48.49" T
  3. Pulau Buf 02°07'09.23" s 130°25'45.45" T
  4. Pulau Buf Ganan Pat 02°07'02.25" s 130°25'30.69" T
  5. Pulau Buf Ganan Sawi 02°07'08. 78" s 130°25'53.83" T
  6. Pulau Buff Yeffo 02°07'23.86" s 130°26'27.03" T
  7. Pulau Buff Yefto Kapat 02°07'07 .25" s 130°25'33.79" T
  8. Pulau Buff Yefto Sapen 02°06'59.71" s 130°25'30.47" T
  9. Pulau Buff Yefto Wasara 02°06'59.50" s 130°25'29.16" T
  10. Pulau Buing 00°24'26.48" s 130°36'09.51" T
  11. Pulau Buing Genan 00°08'01.68" u 130°05' 16.99" T
  12. Pulau Buing Yeben 00°24'36.29" s 130°36'30.19" T
  13. Pulau Bun 01°56'21.41" s 130°22'48.61" T
  14. Pulau Bututorio 00°12'26.07'' s 130°20'13.74" T
  15. Pulau Buyef 01 °05'54.10" s 131 °04'30.66" T
  16. Pulau Carnpada 02°02'25. 77" s 130°39'57.11" T
  17. Pulau Cilipgo 01 °12'06.93" s 131 °02'57.58" T
  18. Pulau Cirnik 00°01'31.73" u 130°04'43.21" T
  19. Pulau Citlapo 00°04'32.89" s 130° 10'30.20" T
  20. Pulau Cun 01 °42'50.08" s 129°57' 16.93" T
  21. Pulau Da 02°04'34.61" s 130°23'53.72" T
  22. Pulau Dabatarn Ganan Sawi 02°03'44.42" s 130°27'23.4 7" T
  23. Pulau Dabatan 02°04' 18.85" s 130°26'24.98" T Pulau Dabatan Ganan 521. 02°03'35.89" s 130°26'51.18" T Palolon
  24. Pulau Dabatan Ganan Pat 02°04'43.52" s 130°24'42.31" T
  25. Pulau Dafalen Kapatcol 01 °58'54.41" s 130°29' 19 .60" T

SK No 116953 A jdih.kemenkeu.go.id

PRES I DEN

REPUBLIK !NDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

Pulau Dafalen Kapatcol 524. 01 °58'30.32" s 130°29' 16.44" T Kacanluya Pulau Dafalen Kapatcol 525. 01 °58'24.65" s 130°29' 14.10" T Kacotoloya Pulau Dafalen Kapatcol 526. 01 °58'25.42" s 130°29' 13.76" T Katem Natatololya Pulau Dafalen Kapatcol Lu 527. 01 °58'23.77" s 130°29' 14.45" T Natatololya Pulau Dafalen Kapatcol 528. 01 °58'36.81" s 130°29'2 l.50" T Lutolefo Pulau Dafalen Kapatcol 529. 01 °58'49.02" s 130°29'2 l .55" T Masos Pulau Dafalen Kapatcol 530. 01 °58'27.30" s 130°29' 16.64" T Natau Pulau Dafalen Kapatcol Pale 531. 01 °58'27.90" s 130°29'23.52" T Tonataya Pulau Dafalen Kapatcol 532. 01 °58'27.00" s 130°29' 15.82" T Toganan Pulau Dafalen Kapatcol 533. 01 °58'32.38" s 130°29' 17 .25" T Tolanam Pulau Dafalen Kapatcol 534. 01 °58'28.83" s 130°29'13.0l" T Topalpalin tolanam Pulau Dafalen Kapatcol 535. 01 °58'49.55" s 130°29'22.00" T Toyoklolo Pulau Dafalen Kapatcol 536. 01 °58'35.60" s 130°29' 17.40" T Yasancopo Pulau Dafalen Nikapatcol 537. 01°58'25.46" s 130°29' 18.20" T Fatololya 1 Pulau Dafalen Nikapatcol 538. 01 °58'24.75" s 130°29' 18.84" T Fatololya 2 Pulau Dafalen Nikapatcol 539. 01 °58'25.42" s 130°29' 19.25" T Fatololya 3

SK No 116954 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

Pulau Dafalen Nikapatcol 540. 01 °58'27.07" s 130°29'23.21" T Fatololya 4 Pulau Dafalen Nikapatcol 541. 01 °58'39.97" s 130°29' 18.92" T Lutonafatabuo Pulau Dafalen Nikapatcol 542. 01 °58'37.44" s 130°29'20.72" T Palelutolefia Pulau Dafalen Nikapatcol 543. 01 °58'30.51" s 130°29' 13.55" T Todokoya Pulau Dafalen Nikapatcol 544. 01 °58'45.02" s 130°29'20. l 9" T Tolaleltaya Pulau Dafalen Nikapatcol 545. 01°58'45.71" s 130°29'22.51" T Toleya Pulau Dafalen Nikapatcol 546. 01 °58'39.08" s 130°29' 16.17" T Topalpalim Pulau Dafalen Nikapatcol 547. 01 °58'46.59" s 130°29'24.23" T Torapatlea Pulau Dafalen Nikapatcol 548. 01 °58'45.26" s 130°29'2 l.34" T Totabofonja

  1. Pulau Dafalen Yef Manyanim 01 °58'21.96" s 130°29'08.45" T
  2. Pulau Dafalen Yef Todokoya 01 °58'40.68" s 130°29' 18.44" T
  3. Pulau Damu Ganan 02°03'24.09" s 130° 15'44.11" T
  4. Pulau Damu Le 02°03'25.07" s 130° 15'39.44" T
  5. Pulau Damu Lol 02°03'28.28" s 130° 15'48.25" T
  6. Pulau Damu Minsano 02°03'29.84" s 130° 15'41.42" T Pulau Damu Nikapatcol 555. 02°00'20.48" s 130°39'4 l.82" T Laleltololya Pulau Damu Niyefto 556. 02°00'36.51" s 130°39'20.76" T Batanlapya
  7. Pulau Damu Palolon 02°03'30.07" s 130° 15'46.26" T
  8. Pulau Damunu Ganan 00°10'58.05" u 130°01'46.75" T

SK No 116955 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NO. NAMA PULAU KOORDINAT

  1. Pulau Damunu Pele 00° 10'59.53" U 130°01'44.93" T
  2. Pulau Dana Ganan 02°00'43. 78" s 129°59'05.52" T
  3. Pulau Dane Pale 02°00'46.09" s 129°58'58.62" T
  4. Pulau Dapun Lol Atsa 01 °59'02.96" s 130°28'28.53" T
  5. Pulau Dapun Lal Fat 01 °58'39.53" s 130°29' 13.59" T
  6. Pulau Dapun Lol Fit 01 °58'26.60" s 130°28'55.01" T
  7. Pulau Dapun Lol Lafa 01 °58' 16.93" s 130°28'56.82" T
  8. Pulau Dapun Lol Lim 01 °58'49.08" s 130°28'17.80" T
  9. Pulau Dapun Lal Lu 01 °59'02.27" s 130°28'56.68" T
  10. Pulau Dapun Lal Si 01°58'19.29" s 130°28'50.58" T
  11. Pulau Dapun Lol Tol 01 °58'53.67" s 130°29'17.06" T
  12. Pulau Dapun Lol Wal 01 °58'22.20" s 130°28'44.75" T
  13. Pulau Dapun Lol Wonam
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makrnur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pernekaran di wilayah Provinsi Papua Barat;

  • bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Sarong, Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kata Sarong;
  • bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dalam mewujudkan rnasyarakat adil, makmur, dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Sarong, Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sarong;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mernbentuk Undang-Undang tentang Pernbentukan Provinsi Papua Barat Daya;
MENGINGAT

...

SK No 145030 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat 1. Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 7/2023 — PENE"TAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
UU 5/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999
PERPPU 1/2022 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
Referensi Silang (9)
UU 21/2001 — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang...
UU 2/2021 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
UU 45/1999 — PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN
UU 5/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999
UU 12/1969 — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang...
UU 26/2002 — PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM,
UU 56/2008 — PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW
UU 13/2009 — PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH