PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM,

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Irian Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
3. Provinsi Papua adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sarmi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas :

1. Distrik Mamberamo Hulu;
2. Distrik Mamberamo Tengah;

PRESIDEN

1. Distrik…
2. Distrik Mamberamo Hilir;
3. Distrik Pantai Barat;
4. Distrik Sarmi;
5. Distrik Tor Atas;
6. Distrik Pantai Timur; dan
7. Distrik Bonggo.

Kabupaten Keerom berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas :

1. Distrik Skanto;
2. Distrik Arso;
3. Distrik Waris;
4. Distrik Senggi; dan
5. Distrik Web.

Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : Distrik Sawiat;

1. Distrik Mare;
2. Distrik Aifat;
3. Distrik Aifat Timur;
4. Distrik Kokoda;
5. Distrik Inanwatan;
6. Distrik Teminabuan;
7. Distrik Ayamaru;
8. Distrik Aitinyo; dan
9. Distrik Moswaren.

Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas :

1. Distrik Kepulauan Ayau;
2. Distrik Waigeo Utara;
3. Distrik Waigeo Selatan;
4. Distrik Samate;
5. Distrik Misool Timur Selatan;
6. Distrik Misool; dan
7. Distrik Waigeo Barat.

PRESIDEN

Pasal 7…

Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas :

1. Distrik Borme;
2. Distrik Okbibab;
3. Distrik Kiwirok;
4. Distrik Batom;
5. Distrik Oksibil; dan
6. Distrik Iwur.

Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas :

1. Distrik Kurima;
2. Distrik Anggruk; dan
3. Distrik Ninia.

Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas :

1. Distrik Kembu;
2. Distrik Bokondini;
3. Distrik Karubaga; dan
4. Distrik Kanggime.

Kabupaten Waropen berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Yapen Waropen yang terdiri atas :

1. Distrik Waropen Atas;
2. Distrik Masirei; dan
3. Distrik Waropen Bawah.

Kabupaten Kaimana berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Fak-Fak yang terdiri atas :

1. Distrik Teluk Arguni;
2. Distrik Kaimana;
3. Distrik Teluk Etna; dan
4. Distrik Buruway.

PRESIDEN

Pasal 12…

Kabupaten Boven Digoel berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri atas :

1. Distrik Kouh;
2. Distrik Waropko;
3. Distrik Mindiptana;
4. Distrik Jair; dan
5. Distrik Mandobo;

Kabupaten Mappi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri atas :

1. Distrik Citak Mitak;
2. Distrik Obaa;
3. Distrik Edera;
4. Distrik Nambioman Bapai;
5. Distrik Haju; dan
6. Distrik Assue.

Kabupaten Asmat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri atas :

1. Distrik Sawa Erma;
2. Distrik Akat;
3. Distrik Suator;
4. Distrik Pantai Kasuari;
5. Distrik Fayit;
6. Distrik Atsy; dan
7. Distrik Agats.

Kabupaten Teluk Bintuni berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas :

1. Distrik Moskona Utara;
2. Distrik Merdey;
3. Distrik Bintuni;
4. Distrik Idoor;
5. Distrik Kuri;
6. Distrik Irorutu;
7. Distrik Babo;

PRESIDEN

1. Distrik Aranday;

2. Distrik…

3. Distrik Moskona Selatan; dan 10.Distrik Tembuni.

Kabupaten Teluk Wondama berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas :

1. Distrik Rumberpon;
2. Distrik Wasior Utara;
3. Distrik Wasior;
4. Distrik Wasior Selatan;
5. Distrik Wasior Barat;
6. Distrik Windesi; dan
7. Distrik Wamesa.

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Jayapura dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sarmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Keerom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten

Raja Ampat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sorong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Dengan terbentuknya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Yahukimo, dan Kabupaten Tolikara, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, wilayah Kabupaten Jayawijaya dikurangi dengan wilayah

Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, wilayah Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, dan wilayah Kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Waropen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Yapen Waropen dikurangi dengan wilayah Kabupaten Waropen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10.

(5) Dengan terbentuknya Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Fak-Fak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

PRESIDEN

(6) Dengan...

(6) Dengan terbentuknya Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,

dan Kabupaten Asmat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Merauke dikurangi dengan wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wilayah Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan wilayah Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(7) Dengan terbentuknya Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten

Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan wilayah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(1) Kabupaten Sarmi mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Demta, Distrik Unurum Guay, dan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kobakma Kabupaten Jayawijaya, Distrik Bokondini dan Distrik Kembu Kabupaten Tolikara; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya, dan Distrik Waropen Atas Kabupaten Waropen.

(2) Kabupaten Keerom mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kemtuk, Distrik Sentani Kota, dan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, serta Kota Jayapura;
• sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Batom, Distrik Kiwirok, Distrik Okbibab, dan Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kaureh dan Distrik Gresi Kabupaten Jayapura.

(3) Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;
• sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan

PRESIDEN

Distrik Makbon Kabupaten Sorong.

(4) Kabupaten Raja Ampat mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;

• sebelah...

• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Distrik Aimas, Distrik Salawati, dan Distrik Seget Kabupaten Sorong, dan Laut Seram;

• sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram; dan

• sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram dan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

(5) Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura, serta Distrik Senggi, dan Distrik Web Kabupaten Keerom;
• sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guniea;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Waropko dan Distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat, Distrik Ninia dan Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo.

(6) Kabupaten Yahukimo mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Wamena dan Distrik Apalapsili Kabupaten Jayawijaya serta Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Borme, Distrik Oksibil, dan Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel, Distrik Suator dan Distrik Akat Kabupaten Asmat; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Distrik Mapenduma dan Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.

(7) Kabupaten Tolikara mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kobakma Kabupaten Jayawijaya;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kelila, Distrik Bolakma, Distrik Gameliya, dan Distrik Pirime Kabupaten Jayawijaya; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Distrik Ilu dan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Waropen Atas Kabupaten Waropen.

(8) Kabupaten Waropen mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Selat Saireri;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Sarmi;

PRESIDEN

• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Fawi dan Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Distrik Agisiga dan Distrik Homeyo Kabupaten Paniai, serta Distrik Napan Kabupaten Nabire; dan
• sebelah...
• sebelah barat berbatasan dengan Selat Saireri.

(9) Kabupaten Kaimana mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Babo, Distrik Kuri, dan Distrik Irorutu Kabupaten Teluk Bintuni;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Yaur, Distrik Wanggar, dan Distrik Mapia Kabupaten Nabire serta Distrik Potoway Buru Kabupaten Mimika;
• sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, Distrik Fak-Fak Timur dan Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak.

(10) Kabupaten Boven Digoel mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
• sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Muting dan Distrik Okaba Kabupaten Merauke; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Obaa, dan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi.

(11) Kabupaten Mappi mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Atsy dan Distrik Suator Kabupaten Asmat;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kouh, Distrik Mandobo, dan Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Okaba dan Distrik Kimaam Kabupaten Merauke; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, Distrik Pantai Kasuari dan Distrik Fayit Kabupaten Asmat.

(12) Kabupaten Asmat mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Mapenduma Kabupaten Jayawijaya serta Distrik Kurima dan Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo;
• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel serta Distrik Citak Mitak, Distrik Assue, dan Distrik Haju Kabupaten Mappi;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi dan Laut Arafura; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, dan Distrik Agimuga Kabupaten Mimika.

(13) Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Aifat Timur Kabupaten Sorong Selatan, Distrik Kebar, Distrik Testega, Distrik Menyambouw, dan Distrik Sururey Kabupaten Manokwari;

PRESIDEN

• sebelah timur berbatasan dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari dan Distrik Wamesa, Distrik Windesi, serta Distrik Wasior Barat Kabupaten Teluk Wondama dan Distrik Yaur Kabupaten Nabire;

• sebelah...

• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana, dan Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak; dan

• sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bintuni, Distrik Kokoda dan Distrik Aifat Timur Kabupaten Sorong Selatan.

(14) Kabupaten Teluk Wondama mempunyai batas wilayah :

• sebelah utara berbatasan dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari dan Teluk Cenderawasih;
• sebelah timur berbatasan dengan Teluk Cendrawasih dan Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
• sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Yaur Kabupaten Nabire; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kuri dan Distrik Idoor Kabupaten Teluk Bintuni.

(15) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10),

ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(16) Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Dengan terbentuknya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

(2) Penetapan...

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi,

Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

(1) Ibu kota Kabupaten Sarmi berkedudukan di Sarmi.

(2) Ibu kota Kabupaten Keerom berkedudukan di Waris.

(3) Ibu kota Kabupaten Sorong Selatan berkedudukan di Teminabuan.

(4) Ibu kota Kabupaten Raja Ampat berkedudukan di Waisai.

(5) Ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang berkedudukan di Oksibil.

(6) Ibu kota Kabupaten Yahukimo berkedudukan di Sumohai.

(7) Ibu kota Kabupaten Tolikara berkedudukan di Karubaga.

(8) Ibu kota Kabupaten Waropen berkedudukan di Botawa.

(9) Ibu kota Kabupaten Kaimana berkedudukan di Kaimana.

(10) Ibu kota Kabupaten Boven Digoel berkedudukan di Tanah Merah.

(11) Ibu kota Kabupaten Mappi berkedudukan di Kepi.

(12) Ibu kota Kabupaten Asmat berkedudukan di Agats.

(13) Ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni berkedudukan di Bintuni.

(14) Ibu kota Kabupaten Teluk Wondama berkedudukan di Rasiei.

Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

BAB IV…

Bagian Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

Bagian... Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, Penjabat Bupati Sarmi, Penjabat Bupati Keerom, Penjabat Bupati Sorong Selatan, Penjabat Bupati Raja Ampat, Penjabat Bupati Pegunungan Bintang, Penjabat Bupati Yahukimo, Penjabat Bupati Tolikara, Penjabat Bupati Waropen, Penjabat Bupati Kaimana, Penjabat Bupati Boven Digoel, Penjabat Bupati Mappi, Penjabat Bupati Asmat, Penjabat Bupati Teluk Bintuni, dan Penjabat Bupati Teluk Wondama diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Papua dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul

Gubernur Papua dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Peresmian Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten

Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni,

PRESIDEN

dan Kabupaten Teluk Wondama serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.

(4) Menteri...

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua untuk

melantik Penjabat Bupati Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

(5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Papua melakukan

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di masing-masing Kabupaten dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten

Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, Gubernur Papua, Bupati Jayapura, Bupati Sorong, Bupati Jayawijaya, Bupati Yapen Waropen, Bupati Fak-Fak, Bupati Merauke, dan Bupati Manokwari sesuai dengan peraturan

PRESIDEN

perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Waropen,

Pemerintah... Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama hal-hal sebagai berikut:

• pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Asmat Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
• barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari yang berada dalam wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama;
• Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama;
• Utang piutang Kabupaten Jayapura yang kegunaannya untuk Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom; utang piutang Kabupaten Sorong yang kegunaannya untuk Kabupaten Sorong

PRESIDEN

Selatan dan Kabupaten Raja Ampat; utang piutang Kabupaten Jayawijaya yang kegunaannya untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Tolikara; utang piutang Kabupaten Yapen Waropen yang kegunaannya untuk Kabupaten Waropen; utang piutang Kabupaten Fak-Fak yang kegunaannya untuk Kabupaten Kaimana; utang piutang

Kabupaten... Kabupaten Merauke yang kegunaannya untuk Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat; dan utang piutang Kabupaten Manokwari yang kegunaannya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama; serta dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Sarmi, Penjabat Bupati Keerom, Penjabat Bupati Sorong Selatan, Penjabat Bupati Raja Ampat, Penjabat Bupati Pegunungan Bintang, Penjabat Bupati Yahukimo, Penjabat Bupati Tolikara, Penjabat Bupati Waropen, Penjabat Bupati Kaimana, Penjabat Bupati Boven Digoel, Penjabat Bupati Mappi, Penjabat Bupati Asmat, Penjabat Bupati Teluk Bintuni, dan Penjabat Bupati Teluk Wondama.

(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dapat melakukan upaya hukum.

(1) Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan

PRESIDEN

dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

(2) Pemerintah...

(2) Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran biaya melalui

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk.

(1) Sebelum Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong

Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari yang berlaku di wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten

PRESIDEN

Manokwari harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB VI...

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002

PRESIDEN

ttd

PRESIDEN

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua tersebut di atas beserta Penjelasannya telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Terbuka ke-12, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2002 untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Jakarta, 12 November 2002

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc.

PRESIDEN