PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.

2. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.

3. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai Perundang-undangan dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Peraturan

4. Penyuluhanditjen pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Kelembagaan penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.

6. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

7. Pelaku utama . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
2. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelolah usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien. Perundang-undangan PeraturanPEMBIAYAANBAB II ditjen Bagian Kesatu Umum

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing.

(2) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan

Paragraf 1 Umum

(1) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi:

• biaya . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• biaya operasional kelembagaan penyuluhan;
• biaya operasional penyuluh PNS;
• biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
• biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat

memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan programa penyuluhan.

Paragraf 2 Biaya Operasional Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan meliputi:

• badan penyuluhan; Perundang-undangan
• badan koordinasi penyuluhan; Peraturan
• badan pelaksanaditjen penyuluhan;
• balai penyuluhan; dan
• pos penyuluhan.

(1) Biaya operasional pada badan penyuluhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

• penyusunan kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standarisasi, dan akreditasi tenaga penyuluh;

• penyelenggaraan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;

• pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan, evaluasi, alokasi, dan distribusi sumber daya penyuluhan;

• pelaksanaan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan international; dan

• pelaksanaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

(2) Biaya operasional pada badan koordinasi

penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

• pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, dan advokasi masyarakat;
• penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi;
• memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
• pelaksaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

(3) Biaya operasional pada badan pelaksana

penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk melaksanakan kegiatan: Perundang-undangan

• penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota; Peraturan

• pelaksanaanditjen penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode peyuluhan;

• pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

• pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pegelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;

• menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

• pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

(4) Biaya operasional pada balai penyuluhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

• penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan;

• pelaksanaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
• penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
• memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
• memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan
• pelaksanaan proses pembelajaran.

(5) Biaya operasional pada pos penyuluhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

• penyusunan programa penyuluhan;
• pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan;
• inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;
• pelaksanaan proses pembelajaran; e. menumbuhkembangkanPerundang-undangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama Peraturandan pelaku usaha;
• pelaksanaanditjen kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
• fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
• fasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Paragraf 3 Biaya Operasional Penyuluh PNS

(1) Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang.

(3) Biaya . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah.

(4) Selain biaya operasional penyuluh sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan biaya operasional untuk penyuluh PNS.

Paragraf 4 Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf c, dialokasikan untuk melaksanakan

kegiatan:

• pembangunan kantor penyuluhan; b. pembelian peralatanPerundang-undangankantor;
• pembelian alat bantu penyuluhan; Peraturan
• pembelianditjenkendaraan dinas operasional penyuluh; dan
• pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang.

Paragraf 5 Tunjangan Fungsional dan Profesi

(1) Setiap penyuluh PNS mendapatkan tunjangan

jabatan fungsional penyuluh.

(2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional penyuluh

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Setiap penyuluh PNS yang telah mendapat

sertifikat profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh.

(2) Besarnya tunjangan profesi penyuluh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenjang jabatan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,Perundang-undanganswasta, dan swadaya di tingkat nasional. Peraturan

(2) Pembinaanditjen dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• pemberian bimbingan;
• pelatihan;
• arahan;
• supervisi; dan
• persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pedoman, norma, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12. . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan swadaya di tingkat provinsi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi bimbingan dan penerapan kriteria, norma, standar, pedoman dan prosedur, pelatihan, arahan, dan supervisi.

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan Perundang-undangan pengawasan terhadap penyuluhan yang

diselenggarakan oleh penyuluh PNS di kecamatan, Peraturan penyuluhditjenswasta, dan swadaya di kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana, prasarana, dan pembiayaan.

(1) Menteri dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan kinerja penyuluh, memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan profesionalisme anggotanya.

(3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) keanggotaannya terdiri atas para penyuluh.

(4) Setiap . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Setiap anggota organisasi profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tunduk pada kode etik.

(1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) melaksanakan pembinaan dan

pengawasan terhadap anggotanya.

(2) Organisasi profesi memberikan pertimbangan

terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran kode etik.

(3) Menteri berdasarkan pertimbangan organisasi

profesi, dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI KETENTUANPerundang-undanganPENUTUP

Peraturan Pasal 16 ditjen Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIPerundang-undanganMANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, Peraturan ditjen

ttd

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

www.djpp.depkumham.go.id

Perundang-undangan Peraturan ditjen