Peraturan Menteri Nomor p-65-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KEHUTANAN

pasal.id

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

pasal.id

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Oktober 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.65/Menhut-II/2011 TANGGAL : 11 Oktober 2011 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KEHUTANAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KEHUTANAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Upaya tersebut mencakup kegiatan dalam berbagai format seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus pembangunan. Pemahaman mengenai PUG menjadi hal penting dan urgen di setiap sektor pembangunan. Pengarusutamaan Gender muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias gender. Hal ini terjadi lebih disebabkan pada suatu anggapan ketika berbicara tentang masyarakat, maka itu berarti sudah berbicara tentang perempuan dan laki- laki. Kebutuhan, persoalan dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing memiliki kebutuhan spesifik. Pembangunan sektor kehutanan dengan segenap potensi yang dimilikinya sangat strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang pro poor, pro job, pro growth, pro environment dan berperspektif gender. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan PUG dalam pembangunan kehutanan maka Kementerian Kehutanan dengan di dampingi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara intensif terus melakukan identifikasi proses pelaksanaan PUG bidang pengurusan hutan meliputi bidang Planologi Kehutanan, Bina Usaha Kehutanan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, serta Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perencanaan dan penganggaran gender bertujuan untuk :

1. meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai sektor pembangunan.
2. mewujudkan anggaran yang efisien yang ini berbasis pada pola perencanaan dan penganggaran yang disepakati oleh pemerintah melalui penganggaran berbasis kinerja. Urgensi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Gender menjadi penting dan mendesak Mengingat Pemerintah INDONESIA memiliki komitmen dalam mencapai MDG’s pada tahun 2015, yang salah satu pertimbangannya adalah kesetaraan gender dan tertuang dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Komitmen pelaksanaan PUG di tingkat Kementerian/Lembaga tak terkecuali Kementerian Kehutanan menjadi salah satu dasar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran gender. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, semakin menguatkan pentingnya Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan dan penganggaran responsive gender melalui mekanisme gender budget statement. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Pedoman ini agar penyusunan perencanaan dan penganggaran responsive gender bidang kehutanan dapat berjalan dan memenuhi ketentuan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012 Sedangkan tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan bagi pimpinan dan jajaran unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini mencakup seluruh tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang gender bidang kehutanan. D. Pengertian
3. Analisis Gender adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada pembedaan antara keduanya dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender www.djpp.kemenkumham.go.id

merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang gender untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki- laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender. 2. Anggaran Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 3. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan. 4. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.). 5. Kebijakan/ Program Gender adalah kebijakan/program yang gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. 6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. 8. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. 9. Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang www.djpp.kemenkumham.go.id

sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki. 10. Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 11. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. 12. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 13. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 14. Perencanaan yang Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan. 15. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak- anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. 16. Perencanaan dan Penganggaran Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 17. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan dan tujuan tertentu dan merupakan penjabaran dari rencana kehutanan tingkat nasional. 18. Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. www.djpp.kemenkumham.go.id

Misalnya: Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan untuk: a. melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; b. membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; c. bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang gender. Gender dalam pengertian ini, tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi lebih luas sampai dengan klasifikasi atau kategorisasi dari kondisi sosial yang ada. Misalnya, lansia, anak balita, dan orang cacat. 19. Sistem Perencanaan Kehutanan adalah rangkaian penyusunan, penilaian dan pengesahan jenis-jenis rencana kehutanan yang menyangkut substansi, mekanisme dan proses dalam rangka mewujudkan rencana- rencana kehutanan yang sinergi, utuh dan menyeluruh serta menjadi acuan bagi pembangunan sektor lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

II. ISU GENDER BIDANG KEHUTANAN Tahapan awal dan penting dalam proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran gender adalah menemukenali isu gender di sektor yang berkaitan, dalam hal ini adalah isu gender di bidang kehutanan. Ada berbagai sumber yang bisa dicermati dan ditelaah untuk mengetahui isu gender dalam isu strategis bidang kehutanan, salah satunya melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehut Nomor P. 51/ Menhut-II/2010. Data dan informasi dalam Renstra Kementerian Kehutanan dan juga Renstra masing-masing unit Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan dapat digunakan sebagai data pembuka wawasan. Selanjutnya, untuk mengetahui isu gender yang ada dalam kebijakan/program/kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, dapat digunakan beberapa pertanyaan kunci yang bisa digali lebih mendalam. Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana dinyatakan di dalam Renstra Kementerian Kehutanan adalah “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”. Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan enam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, mencakup:

1. Pemantapan kawasan hutan;

2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;

3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;

4. Konservasi keanekaragaman hayati;

5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; dan

6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Untuk lebih jelasnya dalam Renstra Kementerian Kehutanan disebutkan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan kehutanan, program pembangunan yang akan diselenggarakan Kementerian Kehutanan adalah :

7. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan;

8. Peningkatan Usaha Kehutanan;

9. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan;

10. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

11. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan;

12. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Kehutanan;

14. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan. Untuk menggali lebih mendalam mengenai isu gender bidang kehutanan, maka dari setiap kebijakan prioritas dapat diajukan pernyataan kunci di bawah ini:

15. Memastikan bahwa hak tradisional kaum perempuan tidak dihilangkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hutan beserta hasil-hasilnya.

16. Memastikan bahwa peningkatan efisiensi atas akses pemanfaatan sumber daya alam hutan beserta hasil-hasilnya yang digunakan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki tidak diperoleh dengan mengorbankan akses dan pengawasan dari kaum perempuan.

17. Memastikan akses yang setara untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki pada kawasan maupun hutan hak.

18. Mengupayakan langkah-langkah untuk menghindari konflik potensial diantara pemanfaat hutan dan memastikan adanya kerja sama antara laki- laki dan perempuan dalam pelaksanaan prioritas program/kegiatan kehutanan.

19. Mengupayakan peningkatan ketrampilan perempuan melalui pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif dan terjangkau.

20. Melatih mitra kerja dibidang kehutanan (baik mitra untuk kepentingan profit maupun non profit) sehingga peka terhadap pola penggunaan hutan oleh kaum perempuan dan laki-laki, serta dapat mengetahui hambatan/persoalan serta kebutuhan kaum perempuan.

21. Membantu kaum perempuan maupun laki-laki memahami konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Karena peran perempuan dalam konservasi strategis dan penting.

22. Memberikan akses kepada kelompok perempuan dan laki - laki dalam upaya-upaya reboisasi dan restorasi.

23. Memberikan informasi yang memungkinkan tentang pemanfaatan bersama kaum perempuan dan laki-laki atas hak pemanfaatan hutan (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat).

24. Memastikan hak pemanfaatan atas sumber daya hutan dapat digunakan untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki di sekitar kawasan hutan.

25. Menggunakan kearifan lokal tentang pengelolaan sumber daya hutan.

26. Memastikan kaum perempuan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan Sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 dapat dilihat isu gender (yang bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk menyusun data terpilah) berdasar program/kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran tersebut, yaitu:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. a. Dalam proses penataan batas apakah melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan perempuan dan laki-laki? b. Pada tahap mana keterlibatan peran perempuan dan laki-laki dalam penataan batas? Apakah diawali dari perencanaan? c. Apakah penataan tata batas memiliki kemanfataan bagi perempuan dan laki-laki di sekitar kawasan hutan tersebut?
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20 perseratus wilayah KPH yang telah ditetapkan). Memastikan kaum perempuan dilibatkan ke dalam kelompok masyarakat pengelola sumber daya hutan.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul. Data dan informasi mengenai penutupan lahan, penggunaan karbon, neraca sumber daya hutan, non-spasial dasar (non-peta) yang disusun dalam analisisnya bisa menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat perempuan dan laki-laki.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha. Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman, dilaksanakan oleh Unit Manajemen (pihak ketiga) sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebagai bentuk kewajibannya dalam melaksanakan pengelolaan hutan yang menjadi wilayah konsesinya. Beberapa isu kesenjangan gender yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan hutan oleh Unit Manajemen IUPHHK-HTI/HTR adalah sebagai berikut : a. Memastikan adanya keterlibatan masyarakat sekitar hutan (laki-laki dan perempuan) dalam kegiatan pengelolaan hutan; b. Memastikan hak-hak tradisional masyarakat (laki-laki dan perempuan) telah diakomodir dan tidak diabaikan dalam kegiatan pengelolaan hutan guna meminimalkan terjadinya konflik kawasan hutan; c. Memastikan kegiatan pengelolaan hutan telah memberikan kesempatan kerja yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dalam semua tahapan kegiatan pengelolaan hutan, termasuk dalam rekrutmen Tenaga Teknis PHPL; d. Memastikan bahwa masyarakat sekitar hutan (laki-laki dan perempuan) memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan IUPHHK-HTR. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk itu memberikan pemahaman tentang isu gender bidang kehutanan kepada mitra kerja mulai dari tingkat pimpinan, manajer di lapangan, dan tenaga teknis, sangat penting dilakukan agar peka terhadap pola penggunaan hutan oleh kaum perempuan dan hambatan serta kebutuhan kaum perempuan. 5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (Logged Over Area/LOA) seluas 2,5 juta ha. a. Dalam proses pemberian IUPHHK-HA/RE agar memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam memanfaatkan hutan dan hasil hutan. b. Memastikan akses dan kontrol perempuan dalam proses penerbitan Izin IUPHHK-HA/RE, agar manfaat keberadaan IUPHHK-HA/RE dapat dinikmati oleh perempuan. 6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%. a. Memastikan dalam proses sertifikasi legalitas kayu telah memperhatikan kebutuhan perempuan terhadap produk hasil hutan. b. Memastikan dalam proses sertifikasi legalitas kayu telah memberikan akses dan kontrol kepada perempuan dan laki-laki yang tinggal di kawasan hutan. 7. Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20 perseratus setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafikcing sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan. Apakah terdapat pembagian kerja dan tanggungjawab berdasarkan gender dalam pemakaian hutan dan kegiatan terkait? Hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan yaitu mengumpulkan hasil hutan untuk pemakaian rumah tangga/domestik di luar kawasan konservasi dan hutan lindung, mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan bahan-bahan dari hasil hutan untuk bahan kerajinan atau produk komersial, menanam, melindungi, atau merawat persemaian dan anakan (pohon kecil), menanam dan memelihara hutan di hutan negara dan hutan hak, sikap dan pengetahuan yang berkaitan dengan hutan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian hutan, tanah dan air. Hal tersebut diatas penting untuk menyasar siapa yang akan diberikan informasi (sosialisasi) mengenai upaya pengurangan kebakaran hutan, perambahan dan lain sebagainya. 8. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat. Melibatkan kaum perempuan dan laki-laki yang berada di sekitar kawasan dalam upaya konservasi dan memberikan informasi bagaimana tentang kondisi sumber daya dan upaya menghindari konflik antara manusia dan spesies dilindungi terutama dalam upaya pengelolaan sumber daya hutan www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha. a. Untuk sasaran angka 9 dan angka 10, pertanyaan kunci yang bisa digunakan dalam proses pencapaiannya adalah: Apakah kaum laki-laki dan kaum perempuan dibedakan dalam pemakaian air dan kebutuhan irigasi , misalnya: jenis tanaman yang diirigasi (tanaman komersial, tanaman bahan pangan, dan sebagainya), kebutuhan air non-pertanian, penggunaan sumber air yang dipilih, atau jarak (dari rumah atau sawah) ke sumber air? b. Apakah saat ini kaum perempuan terlibat dalam pengelolaan air? Apakah mereka mempunyai peran dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan air? c. Perhatikan perbedaan penggunaan dan pengguna air di wilayah kegiatan. Integrasikan pengetahuan mengenai tindakan untuk menghindari potensi konflik di antara penggunasumber daya. d. Rancanglah perbaikan sistem air untuk mengatasi kendala waktu khusus untuk laki-laki dan khusus untuk kaum perempuan. e. Libatkan penerima manfaat, baik kaum perempuan maupun laki-laki, dalam mendesain kegiatan dan pembuatan keputusan mengenai lokasi saluran air dan infrastruktur lainnya, termasuk di dalamya pola-pola dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis. f. Pertimbangkan untuk melakukan pembangunan dan penguatan kapasitas lembaga pelaksana untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan yang memasukkan aspek gender.
11. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.
12. Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul. Untuk sasaran angka 11, angka 12, angka 13 bisa digunakan pertanyaan kunci di bawah ini dalam proses pencapaian sasarannya: a. Apakah kaum laki-laki atau kaum perempuan dapat mengakses hutan tersebut? b. Bagaimana pola tradisional pengelolaan tanah hutan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki? Hal ini penting untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi. c. Memastikan bahwa tekhnologi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki sehingga bisa diterapkan dan terjangkau oleh mereka. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Apakah dalam pengolahan hasil hutan, perempuan dan laki-laki memiliki kontrol atas pengolahan sampai pemasarannya. Dan apakah kemanfaatan bisa dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. 14. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. a. Apakah informasi mengenai kemitraan dan pelayanan tambahan menjangkau kaum perempuan? b. Apakah informasi tentang kegiatan proyek yang disediakan secara langsung kepada kaum perempuan dan juga kaum laki-laki? c. Apakah strategi komunikasi yang terpisah diperlukan untuk memastikan bahwa pesan proyek menjangkau kaum perempuan? d. Apakah kaum perempuan dalam wilayah proyek mengendalikan pemasaran produknya dan karena itu tetap mempertahankan kontrol atas produk tersebut? e. Memastikan dukungan bagi kerajinan yang dikerjakan kaum perempuan dan industri rumah tangga yang berhubungan dengan hutan melalui pemanfaatan kredit, manajemen bisnis, dan pemasaran. 15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta. Terkait sumber daya manusia di Kementerian Kehutanan, perlu adanya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin terkait dengan semua pelatihan yang disediakan, yang dapat digunakan sebagai basedline data untuk melihat apakah dalam proses pendidikan dan pelatihan tersebut akses perempuan dan laki-laki terbuka? Ataukah ada kesenjangan. 16. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80 perseratus di akhir tahun 2014. 17. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011. 18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50 perseratus, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25 perseratus. Ketiga sasaran diatas adalah bagian dari tujuan dilaksanakannya perencanaan dan penganggaran gender adalah mewujudkan anggaran efisien dan efektif, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan kesetaraan gender, serta mendukung prinsip-prinsip good governance (partisipatif, transparansi dan akuntabilitas) yang kesemuanya bisa dilihat dari sasaran angka 16, angka 17 dan angka18. www.djpp.kemenkumham.go.id

Contoh Melakukan Analisis Gender berdasar dari dokumen perencanaan: A. Data pembuka wawasan Disamping upaya-upaya yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan sumberdaya hutan, pembangunan kehutanan juga harus menitikberatkan pada pembinaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Berdasarkan beberapa hasil studi, dari 220 juta penduduk INDONESIA (tahun 2003), 48,8 juta orang diantaranya tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal. Penduduk tersebut sebagian bermata pencaharian langsung dari hutan yang ada disekitarnya, sedangkan yang bekerja di sektor swasta kehutanan kurang lebih 3,4 juta orang. Secara tradisi, pada umumnya masyarakat yang bermata pencaharian langsung dari hutan melakukan pemanfaatan berbagai jenis produk hasil hutan, baik kayu maupun non kayu seperti damar, gaharu, rotan dan lebah madu. B. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan antara lain melalui Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di luar Pulau Jawa da n Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa, serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya seperti melalui kegiatan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dan hutan desa. C. Capaian Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan desa, dan pengembangan desa konservasi. Disamping itu peningkatan usaha perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah- buahan, umbi-umbian, serta usaha jasa pariwisata alam. Dalam rangka pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan pengembangan pengelolaan HKm berupa penetapan dan pemberian ijin areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 57 unit dengan areal seluas 8,8 ribu ha, fasilitasi kemitraan, fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), serta fasilitasi pembentukan kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKm). Usaha masyarakat di bidang kehutanan serta sejalan dengan upaya rehabilitasi lahan di luar kawasan www.djpp.kemenkumham.go.id

hutan (penghijauan), telah dibuat Hutan Rakyat (HR) seluas 86,32 ribu ha yang dilakukan oleh 864 unit kelompok tani. Guna meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengelolaan Hutan Rakyat (HR) telah dilakukan peningkatan keterampilan petani dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan masyarakat, pendampingan dan pembinaan kelompok tani Hutan Rakyat (HR) sebanyak 360 unit, pembuatan rancangan model kemitraan sebanyak 40 unit, pembuatan Hutan Rakyat (HR) seluas 22,86 ribu ha. Terkait dengan pengembangan hutan desa, telah dilakukan fasilitasi pengelolaan hutan desa untuk 1 unit lembaga, penetapan areal kerja hutan desa seluas 2,36 ribu ha, dan fasilitasi kemitraan hutan desa sebanyak 1 unit. Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha pemanfaatan hutan produksi telah dilakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta kegiatan bina desa hutan yang dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan pengelola dan pemegang izin pemanfaatan hutan produksi. Berkaitan dengan kegiatan konservasi sumberdaya alam telah dilakukan pengembangan desa konservasi sebanyak 132 unit. Sedangkan guna memberikan akses masyarakat terhadap usaha ekonomi dibidang kehutanan termasuk aspek permodalannya pada Kementerian Kehutanan telah dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang akan memberikan fasilitasi kelembagaan serta permodalan kepada masyarakat dalam pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk kegiatan tersebut, mulai tahun 2008 pada BLU telah menyediakan dana usaha sebesar Rp.1,4 triliun dan untuk tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp.1,7 triliun. D. Permasalahan a. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan; b. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyakatan secara struktur belum secara nyata mendorong pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat. E. Kondisi Yang Diinginkan a. Penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan hutan, industri pengolahan hasil hutan, konservasi dan jasa lingkungan meningkat; b. Pendapatan riil masyarakat yang berusaha dalam pemanfaatan produk dan jasa hutan dan kehutanan, terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan semakin baik; c. Aneka usaha kehutanan oleh usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat semakin luas, serta terjalin hubungan usaha besar, menengah, kecil, koperasi dan masyarakat yang makin harmonis dan terintegrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

F. Isu Gender a. Data pembuka wawasan mengenai penduduk miskin yang tinggal di kawasan hutan bisa disediakan terpilah menurut jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Dari data ini bisa dilihat siapakah yang bisa mengakses dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan. Apakah perempuan kepala keluarga dari kelompok miskin bisa mengakses kelompok tani? BLU? Pelatihan? Dan lain sebagainya. b. Memastikan upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan, terlebih dahulu ada proses penilaian kebutuhan terhadap kelompok sasaran perempuan dan laki-laki, sehingga pelatihan, informasi serta jenis dukungan apa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik perempuan dan laki-laki yang menjadi sasaran. Hal ini juga untuk mendorong tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. c. Memperhitungkan tenaga kerja perempuan sebagai pencangkok, penyemai, pemilik kebun percobaan, pekerja, dan sebagainya. d. Memastikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan riil masyarakat, bahwa kelompok perempuan memiliki kontrol dalam pemasaran produk aneka hasil hutannya. e. Memastikan dukungan bagi kerajinan yang dikerjakan kaum perempuan dan industri rumah tangga yang berhubungan dengan hutan melalui pemanfaatan kredit, manajemen bisnis, dan pemasaran. Untuk melakukan analisis gender juga bisa dilakukan dengan alat analisis yang tersedia seperti GAP atau Gender Analysis Pathway yang selanjutnya akan dibahas pada bab berikutnya. Pertanyaan dan pernyataan kunci mengenai isu gender dapat digunakan untuk menggali isu gender apa saja yang muncul dalam program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Jika anda masih kesulitan dalam untuk menentukan kegiatan mana yang akan dianalisa gender. Pilih kegiatan yang merupakan: a. Prioritas nasional bidang kehutanan atau yang memiliki daya ungkit yang besar untuk mendorong pencapaian tujuan 7 dalam MDGs yaitu memastikan lingkungan yang berkelanjutan; b. Terkait dengan service delivery yang ini berarti melibatkan dan diharapkan bermanfaat bagi kelompok sasaran perempuan dan laki-laki; c. Terkait dengan upaya pelembagaaan pengarusutamaan gender. www.djpp.kemenkumham.go.id

III. TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GENDER BIDANG KEHUTANAN Perencanaan dan Penganggaran gender merupakan salah satu upaya yang dibangun dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender yang telah menjadi bagian dari strategi mainstream yang disebutkan dalam RPJMN 2010- 2014. Perencanaan dan penganggaran renponsif gender diarahkan pada kegiatan yang memiliki daya ungkit besar terhadap penurunan kesenjangan gender misalnya terkait dengan pencapaian MDG’s. Jenis kegiatan apa yang akan di- gender-kan? Yaitu kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan nasional, merupakan kegiatan pelayanan publik/service delivery dan yang terkait dengan upaya pelembagaan PUG terutama capacity building dan advokasi. Berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional terdapat empat indikator penilaian PUG yang digunakan untuk mengukur kesenjangan gender yaitu akses dan partisipasi terhadap sumber daya, kontrol terhadap pengambilan keputusan dan manfaat dari kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Penganggaran gender, bukan membicarakan anggaran untuk perempuan dan laki-laki. Pertanyaan kunci dalam penganggaran gender adalah apakah alokasi anggaran yang tersedia sudah memberi manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki dan telah mengakomodasikan, kebutuhan, aspirasi dan kepentingan laki-laki dan perempuan? Beberapa prinsip mengenai anggaran gender adalah : a. Bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. b. Bukan anggaran yang dialokasikan sama untuk laki-laki dan perempuan. c. Bukan anggaran yang diusulkan atau tambahan dalam penganggaran. d. Bukan anggaran yang disisihkan sekian perseratus untuk kepentingan perempuan. e. Anggaran yg menjembatani kesenjangan gender. Berikut ini adalah penerapan anggaran gender dalam penganggaran www.djpp.kemenkumham.go.id

Gambar 1. Penerapan ARG dalam Penganggaran. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran resposif gender sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui Gender Budget Statement (GBS) dengan tahapan sebagai berikut : A. Melakukan analisis gender dengan Gender Analysis Pathway. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis gender dengan alat analisis GAP Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan sub kegiatan sebagaimana tertuang pada Renstra . Output Kegiatan: Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Lahan di DAS Prioritas- Komponen: Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). a. Dari pelaksanaan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, 90 % masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah laki-laki. Hal ini muncul karena anggota Kelompok Tani di sekitar kawasan hutan yang akan dibuat Kebun Bibit Rakyat (KBR) didominasi oleh laki-laki. b. Padahal faktanya, ada pembagian peran yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), yaitu laki-laki berperan dalam penyiapan lahan, penyiraman, pengangkutan. Peran perempuan berperan dalm proses pembuatan bibit (pengisian polibag,pengecambahan, penyemaian, pendangiran, pembersihan gulma dan pengepakan). Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Akses kelompok perempuan terhadap kelompok tani pembuat Kebun Bibit Rakyat (KBR) masih kurang, meskipun mereka peran dalam proses pembibitan. ESELON II/ Satker KEGIATAN Output 2 Output 1 Komponen Input 2 Komponen Input 1 Detail Detail Detail ARG ARG www.djpp.kemenkumham.go.id

Langkah 4 : Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender. Pemahaman mengenai PUG belum optimal di tingkat pengambil kebijakan. Pemahaman mengenai isu gender belum optimal di pendamping/ penyuluh kelompok tani Kebun Bibit Rakyat (KBR) Langkah 5 : Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan. Stereotipe bahwa anggota kelompok tani adalah laki-laki, dan peran perempuan hanya sebagai pendukung. Anggapan bahwa pekerjaan pembibitan adalah pekerjaan laki-laki. Langkah 6 : Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi gender. Terehabilitasinya areal lahan kritis di DAS Prioritas yang memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Langkah 7 : Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender. a. Melakukan Sosialisasi pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) . b. Pengajuan proposal c. Verifikasi kelompok d. Penetapan kelompok Kebun Bibit Rakyat (KBR) e. Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR) f. Pendampingan oleh penyuluh Langkah 8 Basedline data Dari pelaksanaan kegiatan pembuatan KBR pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, 90 perseratus masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan KBR adalah laki-laki. Hal ini muncul karena anggota Kelompok Tani di sekitar kawasan hutan yang akan dibuat Kebun Bibit Rakyat (KBR) didominasi oleh laki-laki. Langkah 9: Tetapkan indikator gender a. 20 perseratus partisipasi perempuan dalam pembuatan KBR meningkat dalam waktu 2 tahun b. 20 perseratus penyuluh/ petugas lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik perempuan maupun laki-laki paham mengenai isu gender bidang kehutanan www.djpp.kemenkumham.go.id

B. Menuliskan GBS atau Gender Budget Statement Penyusunan komponen kegiatan/ sub kegiatan dan indikator kinerja adalah bagian ketika menuliskan Terms of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kegiatan dan GBS (Gender Budget Statement) atau Pernyataan Anggaran Gender sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012. Gender Budget Statement atau (GBS) adalah salah satu alat untuk melihat apakah implementasi anggaran gender telah dilakukan oleh suatu Kementerian/ Lembaga. Selain bermanfaat untuk memudahkan melakukan cek apakah kegiatan pembangunan sudah gender atau belum. Sebagai sebuah dokumen, Gender Budget Statement (GBS) menginformasikan suatu output kegiatan terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan. Penyusunan dokumen Gender Budget Statement (GBS) telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain Gender Analysis Pathway (GAP). Untuk output kegiatan yang gender, Gender Budget Statement (GBS) merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (Terms of Reference), yang selanjutnya disebut Terms of Reference (ToR). Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) pada tingkat output telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender antara lain Gender Analysis Pathway (GAP). www.djpp.kemenkumham.go.id

Berikut dibawah ini adalah format GBS GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : ……………………… Unit Organisasi : ……………………… Unit Eselon II/Satker : ……………………… Program Nama program yang ada pada K/L Kegiatan Nama Kegiatan sebagai penjabaran program Output Kegiatan Jenis Output, Volume, dan Satuan Output Kegiatan Tujuan Uraian mengenai tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP), maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP. Analisis Situasi a. Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. b. Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka dapat menggunakan data kualitatif. c. Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen Input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen Input dicantumkan) Komponen Input 1 Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu Output. Komponen Input ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/ mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi Komponen Input 2 Idem dst… Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp.... Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu Output Kegiatan Dampak/hasil Output Kegiatan Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan (dikaitkan dengan isu gender serta upaya perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi) www.djpp.kemenkumham.go.id

Contoh GBS yang telah dilengkapi: GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit Organisasi : Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Unit Eselon II/Satker : Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS Output Kegiatan Areal Tanaman hasil Rehabilitasi Lahan - Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tujuan Terehabilitasinya areal lahan kritis di DAS Prioritas- Pembuatan Kebun Bibit Rakyat dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara propoorsional sebanyak 10.000 Unit Analisis Situasi

1. Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki-laki, dari pelaksanaan kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan KBR adalah 90 % laki-laki.
2. Kesenjangan tersebut disebabkan beberapa hal antara lain : (narasi) a. Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki-laki. b. Dari pelaksanaan kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, 90 % masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan KBR adalah laki-laki. c. Dalam proses pembuatan KBR, laki-laki berperan dalam penyiapan lahan, penyiraman, pengangkutan. Peran perempuan berperan dalm proses pembuatan bibit (pengisian polibag,pengecambahan, penyemaian, pendangiran, pembersihan gulma dan pengepakan) d. Akses perempuan untuk menjadi anggota kelompok tani KBR masih kurang e. Streotipe tentang peran kepala keluarga selalu laki- laki Rencana Aksi Komponen input Pembuatan Kebun Bibit Rayat (KBR) (500 milyar) Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp. 1,9 T Dampak/hasil Output Kegiatan Peningkatan pendapatan keluarga/ masyarakat www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melengkapi Gender Budget Statement (GBS), apa yang dituliskan dalam kolom-kolom Gender Analysis Pathway (GAP) adalah bahan dasar yang penting dan tinggal diolah serta dinarasikan untuk menegaskan bahwa output kegiatan yang dipilih adalah salah satu intervensi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam bidang perhubungan. Berikut ini adalah tabel untuk memudahkan pengolahan analisis yang ditemukan dalam Gender Analysis Pathway (GAP) ke dalam Gender Budget Statement (GBS) Tabel GAP Form GBS Kolom 1 Kolom Program , Kegiatan, Output Kegiatan Kolom 2,3,4, 5 Kolom Analisis situasi Kolom 6 Kolom Tujuan Kegiatan Kolom 7 Kolom Rencana Aksi Kolom 9 Bisa dijadikan dasar dalam pengisian Kolom hasil/ dampak kegiatan serta mengacu pada dokumen perencanaan Catatan: Penulisan dalam form Gender Budget Statement (GBS) sebaiknya dalam bentuk narasi per poin. Sehingga memudahkan untuk dipahami. C. Merumuskan Terms of Reference (ToR)/Kerangka Acuan Kegiatan KAK yang gender Dokumen Term of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Suatu dokumen yang berisi penjelasan/ keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan & perkiraan biayanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, ada beberapa perubahan yang disesuaikan dengan struktur anggaran 2011 termasuk di dalamnya adalah bentuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Term of Reference (ToR) yang akan dibuat. Bentuk Term of Reference (ToR) adalah sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian/Lembaga : Program : Hasil/ Indikator Kinerja Program : Kegiatan : Output : Komponen : Indikator Kinerja : Jenis dan Satuan Ukur Keluaran : Volume keluaran :

1. Latar Belakang Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
2. Gambaran Umum
3. Penerima Manfaat
4. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan c. Waktu Pencapaian Keluaran
5. Waktu Pencapaian Keluaran
6. Biaya www.djpp.kemenkumham.go.id

Contoh ToR/ KAK yang sudah dilengkapi: KERANGKA ACUAN KERJA Kementerian Negara/lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN Unit Eselon I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL Program : (029.04.07) Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat Hasil : Berkurangnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat Unit Eselon II/Satker : Kegiatan : Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Indikator Kinerja Kegiatan : Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS Prioritas seluas 1.954.000 Ha Satuan Ukuran dan Jenis Keluaran : Unit per 50.000 btg, areal tanaman hasil rehabilitasi lahan pada DAS Prioritas – Kebun Bibit Rakyat Volume : 10.000 unit A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum a. Inpres Nomor 9 Tahun 2010 tentang program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender; b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2010, tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010; c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Nomor: P.70/Menhut- II/2010; d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2011 tentang pedoman penyelenggaraan RHL; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Gambaran umum Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki- laki, dari pelaksanaan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan KBR adalah sekitar 90 perseratus laki-laki. Kesenjangan tersebut disebabkan beberapa hal antara lain : a. Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki- laki. b. Dari pelaksanaan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, sekitar 90 perseratus masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan KBR adalah laki-laki. c. Dalam proses pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), laki-laki berperan dalam penyiapan lahan, penyiraman, pengangkutan. Peran perempuan berperan dalm proses pembuatan bibit (pengisian polibag,pengecambahan, penyemaian, pendangiran, pembersihan gulma dan pengepakan). d. Akses perempuan untuk menjadi anggota kelompok tani KBR masih kurang. e. Pemahaman pengambil keputusan tentang PUG masih kurang. f. Stereotipe tentang peran kepala keluarga selalu laki-laki. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan rehabilitasi lahan pada DAS Prioritas- Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kelompok tani dengan keterlibatan 400 perempuan dan 1.600 orang laki–laki anggota kelompok tani/100 unit KBR. C. Strategi Pencapaian Keluaran

3. Metode Pelaksanaan a. Pelatihan tentang teknik persemaian diberikan terhadap kelompok tani khususnya terhadap anggota perempuan yang belum mengetahui teknik pembuatan bibit. b. Pemberian reward terhadap perempuan yang berhasil dalam memproduksi bibit yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas. c. Pelaksanaaan pembuatan KBR dilaksanakan dengan swakelola. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Rehabilitasi Lahan di DAS Prioritas – Pembuatan KBR sebanyak 100 Unit adalah sebagai berikut: membuat rencana kerja; Penyiapan bedeng tabur; penaburan benih dan pemeliharaan. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Tahapan kegiatan bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Membuat rencana kerja Penyiapan bedeng tabur Penaburan Benih Penyiapan bedeng semai Penyemaian Pemeliharaan bibit Bibit siap tanam D. Biaya yang Dibutuhkan Biaya yang dibutuhkan untuk membuat 100 unit KBR (100 unit x Rp 50 juta = Rp 5 Miliar) Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untukdipergunakan sebagaimana mestinya. Penanggungjawab NIP….....…….....…... www.djpp.kemenkumham.go.id

Kesenjangan gender yang diperoleh dari analisis gender (dengan GAP), dimasukkan dalam Format ToR atau KAK pada bagian: a. Latar belakang Gambaran umum, yang menggambarakan identifikasi persoalan kesenjangan gender dan mengapa terjadi hal tersebut. b. Penerima manfaat kegiatan, juga dijelaskan siapa penerima manfaat dari kegiatan ini perempuan dan laki-laki (berapa persen atau jumlahnya). c. Strategi pencapaian keluaran serta metode pelaksanaan adalah bagaimana strategi yang dilaksanakan untuk mencapai output kegiatan yang telah dianalisa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL untuk mempermudah pelaksanaannya, berikut di bawah ini adalah kisi-kisi mengenai hal tersebut yaitu: a. Penerapan ARG pada penganggaran tahun 2011 diletakkan pada output. Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas. b. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG. Pada intinya tahapan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran gender adalah melakukan analisis gender melalui GAP, menterjemahkannya dalam GBS dan menuliskannya dalam ToR. Proses ini berjalan seiring dengan proses perencanaan dan penganggaran. Namun, siklus pengintegrasian perencanaan dan penganggaran gender ini adalah siklus yang terjadi dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

IV. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG GENDER BIDANG KEHUTANAN Monitoring merupakan kegiatan pemantauan atau suatu proses komunikasi internal yang dilakukan secara kontinyu, untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi mengenai progress, dampak, manfaat, dan permasalahan dari kegiatan atau kebijakan pembangunan yang telah direncanakan. Di dalam monitoring tersebut terkandung makna “internal evaluasi” atau evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dilakukan pada program/kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang mendapatkan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).Kegiatan tersebut di fokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (pasca pelaksanaan). Ruang lingkup evaluasi PPRG dapat dilakukan terhadap proses dan keberhasilan:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2. Proses penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
3. Dokumen Gender Budget Statement (GBS);
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Indikator keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran gender adalah suatu besaran atau ukuran yang dapat menggambarkan:
5. Meningkatnya peluang yang diterima penerima manfaat (perempuan dan laki- laki) untuk bekerja dan terlibat, dan berpartisipasi serta aktif dalam pengambil keputusan;
6. Lebih terbukanya akses bagi penerima manfaat terhadap sumber daya tekhnologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja;
7. Besarnya manfaat yang diterima oleh penerima manfaat dalam pembangunan;
8. Tidak adanya kebijakan diskriminatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan;
9. Tersedia data terpilah menurut jenis kelamin baik kuantitatif maupun kualitatif. Format di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang gender di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. www.djpp.kemenkumham.go.id

A. Monitoring Tahap Perencanaan Monitoring pada tahap perencanaan dilakukan terhadap Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), Term of Reference (TOR), dan Gender Budget Statement (GBS). Formulir 4-1 Checklist Monitoring Tahap Perencanaan Unit Organisasi : Kegiatan/Sub Kegiatan : Pertanyaan Jawaban Ket Ya Tidak (3) (4) (5) (6)

1. Apakah penyusunan kegiatan/subkegiatan sudah menggunakan analisis gender?
2. Apakah kegiatan/sub kegiatan sudah dilengkapi dengan dokumen GBS?
3. Apakah dokumen GBS sudah dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?
4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/RK?
5. Apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL menjawab isu kesenjangan gender?
6. Apakah input (anggaran dan input lainya) rasional yang ada pada TOR//RKA-KL untuk mengurangi kesenjangan gender?
7. Apakah tujuan kegiatan/subkegiatan dalam dalam RKA-KL/TOR berhubungan dengan hasil pada RKA?
8. apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat pada kaum perempuan dan kaum laki-laki? B. Monitoring Tahap Pelaksanaan Dokumen yang menjadi fokus monitoring dan evaluasi tahap pelaksanaan adalah proses dan hasil yang dicapai pada pelaksanaan setiap kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Formulir 4-2 Checklist Pemantauan Tahap Pelaksanaan Unit Organisasi : Kegiatan/Sub Kegiatan :. Pertanyaan Jawaban Ket Ya Tidak (3) (4) (5) (6)

1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan masukan RKA- K/L?
2. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah sesuai dengan keluaran RKA-KL ?
3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan hasil RKA-KL ?
4. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran padaRKA-KL ?
5. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan ?
6. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan? C. Monitoring Tahap Pertanggungjawaban Dokumen yang akan dievaluasi adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan/subkegiatan, dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran gender. www.djpp.kemenkumham.go.id

Formulir 4-3 Checklist Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban Unit Organisasi : Kegiatan/Sub Kegiatan : Pertanyaan Jawaban Ket Ya Tida k (3) (4) (5) (6)

1. Apakah hasil kegiatan /subkegiatan sudah sesuai dengan RKA- KL dan DIPA?
2. Apakah hasil kegiatan /subkegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan?
3. Apakah hasil kegiatan /subkegiatan sudah melibatkan kaum laki-laki dan kaum perempuan?
4. Apakah hasil kegiatan /subkegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?
5. Apakah hasil kegiatan/subkegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender ?
6. Apakah alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender. D. Laporan Laporan merupakan rangkaian dari hasil monitoring dan evaluasi untuk memberikan informasi apakah kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil dan tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan, perlu atau tidaknya perubahan/penyempurnaan, maupun hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian yang penting dalam menyusun program dan kegiatan yang gender tahun berikutnya. Pelaporan proses dan hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran gender yang menyangkut antara lain tata waktu, skema, penyusun laporan, dan lain-lain sebaiknya terintegrasi dalam dokumen pelaporan kinerja rutin. www.djpp.kemenkumham.go.id

V. PENUTUP Perencanaan dan penganggaran yang gender merupakan alat bantu untuk mengkaji dan mengukur keberhasilan pembangunan yang berperspektif gender. Anggaran gender melekat pada struktur program dan kegiatan dalam penyusunan RKA-KL. Dengan dasar itu, maka upaya pengintegrasian gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kehutanan harus dilihat dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan akuntabilitas. Komitmen untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran gender telah menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan nasional dewasa ini. Disadari bahwa pengintegrasian gender merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Untuk mendorong komitmen tersebut, Kementerian Kehutanan melalui kelompok kerja (pokja PUG) dan gender focal point di setiap unit eselon I telah menyusun rencana aksi untuk melakukan sistematisasi implementasi perencanaan dan penganggaran gender. Langkah awal yang telah dibangun misalnya dengan memenuhi prasyarat kunci implementasi pengarusutamaan gender seperti ketersediaan data terpilah dan sumber daya manusianya, melakukan analisis gender dalam tahap-tahap yang ada di siklus pembangunan (mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi), meningkatkan komitmen melalui kebijakan dan lain sebagainya. Kelompok kerja PUG dan gender focal point diharapkan dapat membentuk mekanisme dan rencana aksi yang lebih rinci dalam mendorong implementasi pengarusutamaan gender. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sektor lainnya menjadi salah satu hal penting yang perlu dirumuskan dalam langkah tindak lanjut pedoman ini sebagai bagian dari peningkatan kapasitas. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi para perencana dan pemangku kepentingan lain dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan kehutanan. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.65/Menhut-II/2011 TANGGAL : 11 Oktober 2011 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KEHUTANAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (ToR) PER KELUARAN KEGIATAN www.djpp.kemenkumham.go.id

I. SEKRETARIAT JENDERAL www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal Unit Eselon II/Satker : Biro Keuangan Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan Kegiatan Penyelenggraan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan Output Kegiatan Laporan keuangan Kementerian Kehutanan 1 judul Tujuan Terwujudnya administrasi dan pelaporan keuangan Kemenhut yang transparan, akuntabel , seimbang, dan berkeadilan gender Analisis Situasi 1) Sebagian besar penyusun pelaporan belum memahami laporan keuangan, sehingga masih terdapat beberapa keasalahan dalam penyusunan laporan. 2) Untuk meningkatkan tertib administrasi dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan bimbingan teknis penyusunan pelaporan keuangan 3) Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Kementerian Kehutanan dengan peserta sebanyak 77 orang terdiri dari 33 orang perempuan dan 44 orang laki-laki. 4) Saat ini laporan Keuangan Kementerian Kehutanan masih dalam posisi WDP Rencana Aksi Sub Komponen Penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan Tahun 2011 (Rp. 365.340.000,-) Sub Komponen Rapat koordinasi pelaporan keuangan tingkat eselon I Setjen dan tingkat kementerian (Rp 146.210.000,-) Sub Komponen Rapat koordinasi pelaporan keuangan tingkat kementerian (Rp 468.560.000,-) Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp. Jumlah anggaran (Rp. 7.225.955.000) Dampak/hasil Output Kegiatan Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang WTP www.djpp.kemenkumham.go.id

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN K/L : Kementerian Kehutanan. Program teknis lainnya Kemenhut : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Hasil/ Indikator : Meningkaktnya tata kelola administrasi Kinerja Program : Pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efesien serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kegiatan : Penyelenggraan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan Indikator Kinerja Kegiatan : Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 judul (1 judul setiap tahun) dengan opini WTP mulai laporan keuangan tahun 2011 dan seterusnya Jenis dan Satuan Ukur Keluaran : 1 Laporan Volume keluaran : 77 orang A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum: a. UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 TentangPedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah. d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementeriaan Kehutanan.
2. Gambaran Umum: Dalam rangka mencapai opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “Wajar Tanpa Pengecualian”, diperlukan tertib administrasi dalam pelaporan keuangan. Untuk memenuhi tertib administrasi pelaporan keuangan tersebut laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja harus benar dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku. Kondisi saat ini, masih banyak penyusun laporan keuangan yang belum www.djpp.kemenkumham.go.id

memahami Penyusunan Laporan Keuangan yang benar sehingga masih perlu diberikan sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Kementerian Kehutanan dilaksanakan dua kali setiap tahun dengan peserta dari masing-masing satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan. Setelah diberikan sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), diharapkan terjadi penurunan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan Kementerian Kehutanan. Untuk itu masih diperlukan sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) secara intensif. Selanjutnya dalam pelaksanaan pada tahun 2011, pelaksanaan sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) penyusun laporan diikuti oleh operator Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) laki-laki sebanyak 44 orang (58%) dan sisanya 33 orang operator Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) perempuan (42%). Kedepan, diharapkan tidak terjadi penurunan peran aktif dan partisipasi dari penyusun pelaporan keuangan (operator Sistem Akuntansi Keuangan SAK) perempuan (sebesar 42%). B. Penerima manfaat Pada kegiatan sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Kementerian Kehutanan penerima manfaat adalah peserta operator Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dari satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan. C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan a. Memberikan informasi dan tehnik penyusunan laporan keuangan terkini kepada petugas penyusun laporan keuangan perempuan dan laki-laki. b. Memberikan pendampingan pelatihan secara berkesinambungan. Sosialisasi biasanya dilakukan selama dua kali dalam setahun untuk mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai pedoman penyusunan pelaporan keuangan terkini.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Oktober, minggu ke- 1 2 3 4 Koordinasi dengan Korwil x Surat menyurat / Persiapan x x Pelaksanaan Kegiatan x www.djpp.kemenkumham.go.id

D. Waktu penyelenggaraan sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Kementerian Kehutanan setiap tahun E. Biaya yang dibutuhkan sejumlah Rp. Rp. 7.225.955.000,- Penanggung Jawab www.djpp.kemenkumham.go.id

II. INSPEKTORAT JENDERAL www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal Unit Eselon II/Satker : Sekretariat Inspektorat Jenderal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan Program Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Output Pembinaan dan Pengembangan SDM Tujuan Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal Kemenhut berkenaan dengan mempertimbangkan tercapainya perspektif isu gender di kegiatan mitra Itjen Analisis Situasi a. Inspektorat Jenderal melakukan pengembangan potensi pegawai dengan memberikan pelatihan teknis dan non teknis. b. Peserta pelatihan adalah seluruh Pejabat Fungsional Auditor (PFA). c. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang dilatih sampai dengan saat ini sebanyak 129 orang yaitu 108 laki-laki dan 21 perempuan. d. Materi non teknis mencakup kegiatan mitra secara umum, keuangan, dan administratif, sedangkan materi teknis mengenai teknik pengawasan. e. Pelatihan dilakukan sepuluh kali dalam setahun dengan jumlah peserta tiap kali pelatihan sebanyak 100 – 150 orang. f. Nara sumber terdiri dari BPKP, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Eselon I Kementerian Kehutanan. g. Belum adanya pelatihan bagi Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang akan mengawasi kegiatan yang responsif gender di unit Eselon I. h. Belum adanya SDM yang mampu melaksanakan analisis gender. i. Isu gender belum menjadi prioritas dalam materi pelatihan untuk PF www.djpp.kemenkumham.go.id

Rencana Aksi a. Sub Out put: Pelatihan kantor sendiri b. Tujuan Sub Out put: Meningkatkan wawasan dang pengetahuan bidang pengawasan c. Komponen: Persiapan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri Rp 195.850.000,- Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp 1.998.469.000,- Dampak/hasil Output Kegiatan Peningkatan profesionalisme dan kompetensi auditor dalam pelaksanaan gender audit. KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN K/L Kementerian Kehutanan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan Hasil/Indikator Kinerja Program Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Indikator kinerja Kegiatan Penambahan profesionalisme dan kompetensi pegawai Itjen Kemenhut Output Pembinaan dan Pengembangan SDM Jenis dan Satuan Ukur Keluaran Pelatihan dan pegawai Volume keluaran 130 pegawai/ jenis pelatihan A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan a. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. b. Permenhut Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Gambaran Umum Pada era reformasi keterbukaan dan transparansi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam segala aspek ketatanegaraan, termasuk penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat dan derasnya aspirasi reformasi di dalam negeri, peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi public yang baik dan bersih menjadi semakin penting. Dalam konteks globalisasi, tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu hal yang harus diwujudkan dalam suatu negara, sehingga penerapannya sangat diperlukan sebagai bagian dari reformasi administrasi publik. Guna mewujudkannya diperlukan pengawasan yang efektif untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pemerintahan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Atas dasar kondisi tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Kehutanan mempunyai tanggung jawab dan posisi strategis dalam mendorong terselenggaranya pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kehutanan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan harus mampu merespon secara nyata berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam bidang kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas dan tupoksi tersebut Inspektorat Jenderal harus didukung oleh SDM yang profesional dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor diperlukan pelatihan bagi pegawai Inspektorat Jenderal melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). B. Penerima Manfaat Kegiatan PKS akan di ikuti oleh Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan pejabat struktural lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dengan peserta berkisar antara 100 – 150 orang baik laki-laki maupun perempuan. C. Strategi Pencapaian Keluaran

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan PKS akan dilakukan di Jakarta dan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan PKS akan dilaksanakan sebanyak 10 kali dalam satu tahun. Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Persiapan Pelaksanaan PKS D. Waktu Pencapaian Keluaran Pelatihan PKS pada Inspektorat Jenderal akan dilaksanakan 10 (sepuluh) kali dalam tahun 2011. E. Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Rp. 1.998.469.000,- dan akan dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2011. Penanggung Jawab www.djpp.kemenkumham.go.id

III. DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Unit Eselon II/Satker : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Program Perencanaan Makro Bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan Kegiatan Penataan batas kawasan hutan Output Kegiatan BATB dan peta hasil tata batas Tujuan Mewujudkan kepastian hukum kawasan hutan melalui kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan dengan keterlibatan laki-laki dan perempuan Analisis Situasi Sosialisasi trayek batas kawasan hutan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas kehutanan dari UPT (BPKH) yang melibatkan unsur pemerintah daerah ( Dinas Kehutanan) dengan tujuan untuk mensosialisasikan/memberikan penjelasan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan bahwa di sepanjang kawasan hutan tempat mereka tinggal akan dilaksanakan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan pada saat ini masih kurang melibatkan serta perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pemahaman pengambil kebijakan mengenai pengarusutamaan gender masih kurang;
2. Isi juklak-juknis penataan batas masih bersifat umum;
3. Adanya anggapan bahwa kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan pada umumnya dilaksanakan oleh laki-laki sehingga perempuan kurang dilibatkan;
4. Jadwal sosialisasi trayek batas kawasan hutan umunya berbenturan dengan pekerjaan rumahtangga dan lokasi sosialisasi dilaksanakan di Ibukota Kabupaten/Kota;
5. Adanya anggapan bahwa pengetahuan dan sikap perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih kurang terhadap kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan demikian Akses dan kontrol perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih kurang terhadap kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan RENCANA AKSI : Sub komponen Persiapan Sub komponen Identifikasi hak-hak pihak ketiga Sub Komponen Sosialisasi trayek batas kawasan hutan Sub komponen Inventarisasi trayek batas Anggaran output kegiatan Rp 2.811.025.000,- Dampak/hasil Output Kegiatan Terwujudnya kepastian hukum kawasan hutan melalui penataan batas definitif yang melibatkan laki-laki dan perempuan KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN K/L : Kementerian Kehutanan Program : Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan Hasil/Indikator Kinerja Program : Terwujudnya perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan Kegiatan : Penataan batas kawasan hutan Indikator Kinerja Kegiatan : Tersosialisasikannya rencana penataan batas kawasan hutan Jenis dan Satuan Ukuran Keluaran : Laporan hasil sosialisasi trayek batas kawasan hutan Volume : 1 (satu) laporan/judul A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum a. Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Program dan Kegiatan Pembangunan Berprespektif Gender; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010- 2014. c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan; d. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.03/VII- SET/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2010-2014; e. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.02/VII- SET/2011 tentang Penetapan Kinerja Direkorat Jenderal Planologi Kehutanan; f. Peraturan Direkur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.3/VII- SET/2011 tentang Perubahan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2011. 2. Gambaran Umum Sosialisasi trayek batas kawasan hutan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas kehutanan dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan, dengan tujuan untuk mensosialisasikan/memberikan penjelasan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan bahwa di sepanjang kawasan hutan tempat mereka tinggal akan dilaksanakan kegiatan penataan batas kawasan hutan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan pada saat ini masih kurang melibatkan peran serta perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal ini disebabkan antara lain : a. Pemahaman pengambil kebijakan mengenai pengarusutamaan gender masih kurang; b. Isi juklak-juknis penataan batas masih bersifat umum; c. Adanya anggapan bahwa kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan pada umumnya dilaksanakan laki-laki sehingga perempuan kurang dilibatkan; d. Jadwal sosialisasi trayek batas kawasan hutan umunya berbenturan dengan pekerjaan rumahtangga dan lokasi sosialisasi dilaksanakan di Ibukota Kabupaten/Kota; e. Adanya anggapan bahwa pengetahuan dan sikap perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih kurang terhadap kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan demikian akses dan kontrol perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih kurang terhadap kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan. B. Penerima Manfaat Masyarakat sekitar kawasan hutan berjumlah 50 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 46 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan a. Memberikan informasi serta akses dan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan. b. Memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi trayek batas kawasan hutan kepada laki-laki maupun perempuan sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan penataan batas untuk terwujudnya kepastian hukum kawasan hutan. c. Menyelenggarakan sosialisasi trayek batas kawasan hutan pada waktu dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat (Laki-laki dan perempuan).
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan kegiatan Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Persiapan. 1.Identifikasi hak-hak pihak ketiga. 2.Sosialisasi trayek batas kawasan. 3.Inventarisasi trayek batas . D. Waktu Penyelenggaraan Penataan batas kawasan hutan dilaksanakan 3 (tiga) bulan di hutan lindung Sibuatan Kabupaten Dairi yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan I Medan pada Tahun Anggaran 2011. E. Biaya yang dibutuhkan sejumlah Rp. 2.811.025.000,- Penanggung jawab. www.djpp.kemenkumham.go.id

IV. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit Organisasi : Direktorat Jenderal PHKA Unit Eselon II/Satker : Direktorat PJLKKHL/BKSDA/BTN Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Kegiatan Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan Output Kegiatan Laporan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam Analisis Situasi a. Mayoritas anggota Bina Cinta Alam adalah laki-laki b. Perempuan dianggap lemah dan dianggap tidak mampu untuk menjadi anggota Bina Cinta Alam karena berhadapan dengan kondisi alam yang berat c. Peran perempuan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan memelihara lingkungan disekitar rumahnya, antara lain penanaman, gerakan sungai bersih, dll. d. Kurangnya akses perempuan untuk menjadi anggota Bina Cinta Alam e. Kurangnya pemahaman dari para pengambil kebijakan tentang pengarusutamaan PUG f. Perempuan merasa kurang percaya diri g. Pada umumnya/ kebiasaan yang menjadi anggota Bina Cinta Alam adalah laki-laki Rencana Aksi Suboutput Pengembangan Bina Cinta Alam Komponen 1 Workshop dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional Komponen 2 Pembinaan dan pemantauan peran serta masyarakat di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistem Komponen Input 3 Bimbingan Teknis/ asistensi/ supervisi/ pembinaan di bidang bina cinta alam www.djpp.kemenkumham.go.id

Komponen 4 Pembinaan penyegaran ketrampilan tekhnis BCA Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp. 2.998.500.000,- Dampak/hasil Output Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan melibatkan perempuan dan laki-laki. Dan dirasakan kemanfaatannya. KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kehutanan Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Program : Program Konservasi Keanekaragaan Hayati dan Perlindungan Hutan (029.05.08) Hasil : Biodiversiti dan Ekosistemnya Berperan Signifikan Sebagai Penyangga Ketahanan Ekologis dan Penggerak Ekonomi Riil Serta Pengungkit Martabat Bangsa Dalam Pergaulan Global Unit Eselon II/Satker : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Konservasi Kawasan Hutan Lindung Kegiatan : Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam Indikator Kinerja Kegiatan : Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 27 provinsi Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Orang, Volume : 600 org/per tahun www.djpp.kemenkumham.go.id

A. Latar belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan a.

pasal.id

1. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
2. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dipimpin oleh Direktur Jenderal. b.

pasal.id

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c.

pasal.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang- undangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. d.

pasal.id

Direktorat Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan; c. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan; d. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung; e. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;dan www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. 2. Gambaran Umum Mandat pembangunan sektor kehutanan bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam diselenggarakan berlandaskan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya berikut turunan peraturan di bawahnya. Tujuan mandat tersebut akan tercapai secara optimal apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan dapat mencakup seluruh kawasan konservasi. Untuk itu Ditjen PHKA dalam upaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan memerlukan partisipasi aktif masyarakat sekitar hutan untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekositem. Disamping perlu peningkatan kualitas, maka perlu juga meningkatkan peranan masyarakat perempuan dalam pengelolaan hutan. Data lima tahun terakhir bahwa partisipasi perempuan terhadap kegiatan pengelolaan hutan kurang dari 10 perseratus, hasil monitoring dapat disimpulkan bahwa peranan perempuan dapat lebih mendukung keberhasilan dalam mencapai target khususnya pada kegiatan penyebarluasan informasi tentang konservasi alam. B. Penerima manfaat Kader Konservasi 200 perempuan dan 400 laki-laki. C. Strategi pencapaian keluaran

1. Metode Pelaksanaan Ceramah, diskusi, dan kunjungan lapangan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan No Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Workshop dalam rangka HKAN 2 Pembinaan dan pemantauan peran serta masyarakat di bidang KSDAH&E 3 Bimtek/asistensi/supervisi/ pembinaan di bidang BCA 4 Pembinaan penyegaran ketrampilan tekhnis BCA www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Pencapaian Keluaran Meningkatkan kepedulian dan kesadartahuan masyarakat baik laki-laki dan perempuan secara proporsional terhadap konservasi sdah dan ekosistem. D. Waktu pencapaian keluaran Peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam kader konservasi 40 perseratus dari target 10 perseratus IKK, sampai dengan tahun 2014. E. Biaya yang diperlukan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini tahun 2012 Rp.2.998.500.000,- F. Penutup Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun sebagai salah satu kelengkapan dan acuan dalam kegiatan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Taman Nasional Tahun 2012. Penanggung Jawab www.djpp.kemenkumham.go.id

V. DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Unit Eselon II/Satker : Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS Output Kegiatan Areal Tanaman hasil Rehabilitasi Lahan - Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tujuan Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi risiko bencana alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan Analisis Situasi

1. Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki-laki, dari pelaksanaan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah 90 % laki-laki.
2. Kesenjangan tersebut disebabkan beberapa hal antara lain : (narasi) a. Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki-laki. b. Dari pelaksanaan kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, 90 % masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan KBR adalah laki-laki. c. Dalam proses pembuatan KBR, laki-laki berperan dalam penyiapan lahan, penyiraman, pengangkutan. Peran perempuan berperan dalm proses pembuatan bibit (pengisian polibag,pengecambahan, penyemaian, pendangiran, pembersihan gulma dan pengepakan) d. Akses perempuan untuk menjadi anggota kelompok tani KBR masih kurang e. Pemahaman pengambil keputusan tentang PUG masih kurang f. Streotopi tentang peran kepala keluarga selalu laki-laki Rencana Aksi Komponen Pembuatan Kebun Bibit Rayat (KBR) Anggaran: Rp.500.000.000.000,- Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp. Rp. 2.499.501.374.000,- Dampak/hasil Output Kegiatan Peningkatan pendapatan keluarga / masyarakat www.djpp.kemenkumham.go.id

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian Negara/lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN Unit Eselon I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS dan PERHUTANAN SOSIAL. Program : (029.04.07) Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat. Hasil : Berkurangnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat. Unit Eselon II/Satker : Kegiatan : Perencanaan, penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi daerah aliran sungai. Indikator Kinerja Kegiatan : Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS Prioritas seluas 1.954.000 Ha Satuan Ukuran dan Jenis Keluaran : Unit per 50.000 batang, areal tanaman hasil rehabilitasi Lahan pada DAS Prioritas – Kebun Bibit Rakyat Volume : 10.000 unit E. Latar Belakang

1. Dasar Hukum a. Inpres Nomor 9 Tahun 2010 tentang program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender; b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2010, tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010; c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2010; d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2011 tentang pedoman penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2011. 2. Gambaran umum Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki- laki, dari pelaksanaan kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah sekitar 90 perseratus laki-laki. Kesenjangan tersebut disebabkan beberapa hal antara lain : a. Anggota kelompok Tani di sekitar kawasan hutan didominasi oleh laki- laki. b. Dari pelaksanaan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada tahun 2010 sebanyak 8.000 unit, sekitar perseratus masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah laki-laki. c. Dalam proses pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), laki-laki berperan dalam penyiapan lahan, penyiraman, pengangkutan. Peran perempuan berperan dalm d. proses pembuatan bibit (pengisian polibag,pengecambahan, penyemaian, pendangiran, pembersihan gulma dan pengepakan). e. Akses perempuan untuk menjadi anggota kelompok tani Kebun Bibit Rakyat (KBR) masih kurang. f. Pemahaman pengambil keputusan tentang PUG masih kurang. g. Streotopi tentang peran kepala keluarga selalu laki-laki. F. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan rehabilitasi lahan pada DAS Prioritas- pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kelompok tani dengan keterlibatan 400 perempuan dan 1.600 orang laki–laki anggota kelompok tani/100 unit Kebun Bibit Rakyat (komposisi ini asumsi untuk 100 unit KBR ). G. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan a. Pelatihan tentang teknik persemaian diberikan terhadap kelompok tani khususnya terhadap anggota perempuan yang belum mengetahui teknik pembuatan bibit; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pemberian reward terhadap perempuan yang berhasil dalam memproduksi bibit yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas; c. Pelaksanaaan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dilaksanakan dengan swakelola. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan rehabilitasi lahan di DAS Prioritas – Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 10.000 Unit. Adalah sebagai berikut : membuat rencana kerja, penyiapan bedeng tabur, penaburan benih dan pemeliharaan. H. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Tahapan kegiatan bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Membuat rencana kerja Penyiapan bedeng tabur Penaburan benih Penyiapan bedeng semai Penyemaian Pemeliharaan bibit Bibit siap tanam I. Biaya yang Dibutuhkan Biaya yang dibutuhkan Rp. 500.000.000.000,- Penanggung Jawab www.djpp.kemenkumham.go.id

VI. DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kehutanan Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Unit Eselon II/Satker : Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah V Palembang Program Peningkatan Usaha Kehutanan Kegiatan Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis- Wasganis PHPL Output Kegiatan Diklat Ganis PHPL Bidang Usaha Kehutanan Tujuan Mencetak Tenaga Teknis (Ganis) PHPL yang berkompeten di Bidang Usaha Kehutanan laki-laki dan perempuan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Analisis Situasi a) Jumlah Tenaga Teknis (Ganis) bersertifikat pada tahun 2010 mencapai 5.713 orang, dengan jumlah tenaga teknis wanita kurang dari 1 %. b) Hal ini disebabkan karena kebijakan perusahaan lebih banyak menempatkan tenaga kerja wanita di perusahaan kehutanan untuk bekerja di bidang administrasi, dan sedikit yang bertugas di bidang teknis lapangan. c) Terjadinya kesenjangan disebabkan akses wanita untuk menjadi tenaga teknis belum sepenuhnya dibuka. Selain itu minimnya Akses informasi mengenai isu gender dalam pengelolaan hutan berdampak terhadap timbulnya kesenjangan gender. d) Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan mengenai pengarus utamaan gender, sehingga Silabus Diklat dan Permenhut tentang standar kompetensi Ganis dan Wasganis yang ada belum berpersfektif gender. e) Dilain pihak kurangya komitmen perusahaan untuk mempekerjakan wanita pada kegiatan teknis lapangan dengan alasan laki-laki lebih produktif dari wanita yang mengakibatkan adanya stereotipi gender pada pekerjaan sebagai tenaga teknis lapangan karena kondisi medan yang berat, sehingga dibutuhkan kekuatan fisik yang identik dengan laki- laki. www.djpp.kemenkumham.go.id

f) Karena itu BP2HP perlu merekomendasikan Pemerintah Pusat untuk merevisi Peraturan terkait perekrutan tenaga kerja. Rencana Aksi Komponen Input 1 Diklat Ganis PHPL Bidang Usaha Kehutanan Sub Indikator Input 1 a) Widyaiswara, Pengajar/Instruktur, Pembimbing Praktek, Panitia Diklat b) Peserta Diklat Komponen Input 2 Revisi aturan dan silabus terkait pelaksanaan Diklat Tenaga Teknis Sub Indikator Input 1 a) Pejabat Pusdiklat Kehutanan, Widyaiswara, Direktur Hutan Tanaman, Hutan Alam, dan Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Kepala BPPHP, Sekditjen BUK, Pemilik IUPHHK, LSM, Akademisi b) Jumlah peserta sebanyak 20 Orang dengan pembahasan selama 3 Hari; 2 kali Komponen Input 2 Revisi regulasi perekrutan tenaga teknis kehutanan (standar kompetensi Ganis dan Wasganis PHPL) Sub Indikator Input 1 a) Direktur lingkup Ditjen BUK, Subdit lingkup ditjen BUK, Pakar Gender, Pemilik IUPHHK, b) Jumlah peserta sebanyak 20 orang dengan pembahasan selama 3 hari; 2 kali Komponen Input 1 Studi identifikasi tenaga teknis wanita dan laki-laki di perusahaan kehutanan Sub Indikator Input 1 a) Pakar SFM, Human Resources Development, Pakar ToT b) Jumlah pakar sebanyak 3 orang untuk penelitian dengan studi kasus pada 10 perusahaan Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp.... 315.000.000,- Dampak/hasil Output Kegiatan Terpenuhinya tenaga teknis (Ganis) PHPL yang berkompeten di bidang usaha kehutanan laki-laki dan wanita. www.djpp.kemenkumham.go.id

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian Negara : Kementerian Kehutanan Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Program : Program Peningkatan Usaha Kehutanan Hasil (outcome) : Peningkatan Investasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Industri Primer Hasil Hutan, dan Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Hasil Hutan Unit Eselon II/Satker : Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah Kegiatan : Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pembinaan Tenaga Teknis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) PHPL. Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Tenaga Teknis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) yang Bersertifikat Satuan dan Jenis Keluaran : Angkatan, Diklat Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Bidang Usaha Kehutanan A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

2. UNDANG-UNDANG Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 tahun 2007 jo. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;

4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/KPTS-II/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Di INDONESIA;

10. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor SK.126/DIK-2/2004 tanggal 11 Nopember 2004 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

11. Gambaran Umum Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) memiliki tugas pokok melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang Bina Produksi Kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari. Sertifikasi Tenaga Teknis (Ganis) diperlukan guna mendukung pelaksanaan regulasi dalam pengelolaan hutan produksi oleh unit management Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, (Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem). Jumlah Tenaga Teknis (Ganis) bersertifikat pada tahun 2010 mencapai 5.713 orang, dengan jumlah tenaga teknis wanita kurang dari 1 perseratus. Hal ini disebabkan karena kebijakan perusahaan yang cenderung menempatkan tenaga kerja wanita di perusahaan kehutanan untuk bekerja di bidang administrasi, dan sedikit yang bertugas di bidang teknis lapangan. Terjadinya kesenjangan disebabkan akses wanita untuk mengikuti diklat teknis belum dibuka sepenuhnya, akses hanya ada pada wanita yang bekerja sebagai tenaga teknis lapangan dimana jumlahnya masih relatif sedikit, sehingga berdampak pada partisipasi wanita dalam mendapatkan kompetensi teknis melalui Diklat sangat kurang. Selain itu kurangnya akses informasi terhadap isu gender dalam pengelolaan hutan juga berdampak terhadap terjadinya kesenjangan gender. Kurangya pemahaman pengambil kebijakan mengenai pengarusutamaan gender, sehingga silabus diklat dan Permenhut tentang standar kompetensi Tenaga Teknis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) belum berpersfektif gender. Dilain pihak kurangya komitmen perusahaan untuk mempekerjakan wanita pada kegiatan teknis lapangan dengan alasan laki-laki lebih produktif dari wanita yang mengakibatkan adanya stereotipi gender pada pekerjaan sebagai tenaga teknis lapangan, dimana kondisi medan yang berat membutuhkan kekuatan fisik yang identik dengan laki-laki. Kondisi di atas secara kumulatif menimbulkan kesenjangan gender dalam pemenuhan tenaga teknis kehutanan yang berkompeten di bidangnya. Untuk mengeliminir terjadinya kesenjangan tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan review kembali terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga teknis dengan melakukan analisis gender www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam pelaksanaan kegiatan Diklat Tenaga Teknis (Ganis), guna mengetahui sebab-sebab kesenjangan dan solusinya agar kegiatannya lebih responsif gender. Usulan kegiatan Diklat Tenaga Teknis (Ganis) Bidang Bina Usaha Kehutanan yang diajukan ini telah melalui proses analisis gender, sehingga kegiatannya telah responsif gender. B. Penerima Manfaat a. Tenaga Teknis laki-laki 25 orang dan wanita 5 orang (30 orang 1 Angkatan); b. Pemegang perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Tanaman/Hutan Alam/Hutan Tanaman Rakyat) dan Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; c. Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Kementerian Kehutanan. C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output dilakukan secara swakelola dan kontraktual dalam bentuk pelatihan dan jasa konsultasi.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Strategi untuk pencapaian output Diklat Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Bidang Usaha Kehutanan dilakukan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, yang merupakan tahapan kegiatan untuk menghasilkan output. Beberapa komponen kegiatan yang akan dilakukan adalah berupa : a. Diklat Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Bidang Kehutanan; b. Revisi aturan dan silabus terkait pelaksanaan Diklat; c. Revisi regulasi perekrutan tenaga teknis (Peraturan Menteri Kehutanan tentang standar kompetensi tenaga teknis); d. Studi Identifikasi Tenaga Teknis wanita dan laki-laki diperusahaan kehutanan. Waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan Maret - Mei 2011 untuk studi identifikasi tenaga teknis dan revisi Juli – Agustus 2011 untuk pelatihan. E. Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan untuk menunjang tercapainya output kegiatan Diklat Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Bidang Usaha Kehutanan adalah sebesar Rp. 315.000.000,- Rincian biaya selengkapnya sebagaimana rincian anggaran biaya terlampir. Penanggung Jawab www.djpp.kemenkumham.go.id

VII. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit/Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Unit Eselon II/Satker : Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Kegiatan Kelompok masyarakat produktif mandiri Output kegiatan Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan Tujuan kegiatan Membangun model penyuluhan kehutanan yang responsif gender Analisis Situasi Dalam Pasal 1 UNDANG-UNDANG No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi sasaran utama penyuluhan (pelaku utama serta pelaku usaha) agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalah dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam bagian penjelasan pasal 5, disebutkan bahwa sasaran utama penyuluhan meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta kelompok /individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari kawasan hutan. Sasaran utama penyuluhan kehutanan tersebut terdiri dari individu/kelompok laki-laki dan perempuan. Selama ini, sebagian besar dari masyarakat sasaran penyuluhan kehutanan yang tersentuh kegiatan penyuluhan didominasi oleh laki-laki. Agar kegiatan penyuluhan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua sasaran utama penyuluhan dalam upaya mewujudkan kegiatan penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka perlu dilakukan rencana aksi sebagai sub-sub kegiatan dalam rangka membangun model penyuluhan kehutanan yang responsif gender. Rencana Aksi Komponen : Pengembangan model penyuluhan kehutanan responsif gender Anggaran : Rp 747.694.000,- Alokasi Anggaran Output Kegiatan Rp 821.603.000,- Dampak Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup. www.djpp.kemenkumham.go.id

KAK/TOR PER KELUARAN Nama K/L : Kementerian Kehutanan Unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembanga SDM Kehutanan Program : Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Unit Eselon II/Satker : Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan Responsif Gender Output : Kelompok masyarakat produktif mandiri Komponen : Pengembangan model penyuluhan kehutanan responsif gender Indikator Kinerja mandiri : Terbentuknya kelompok masyarakat produktif Jenis dan Satuan Ukur Keluaran : Dokumen Volume keluaran : 4 unit A. Latar belakang

1. Dasar Hukum a) UNDANG-UNDANG No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; b) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; c) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; d) Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
2. Gambaran Umum Dalam Pasal 1 UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dinyatakan bahwa penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi sasaran utama penyuluhan www.djpp.kemenkumham.go.id

(pelaku utama serta pelaku usaha) agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalah dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam bagian penjelasan pasal 5 UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, disebutkan bahwa sasaran utama penyuluhan meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta kelompok /individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari kawasan hutan. Sasaran utama penyuluhan kehutanan tersebut terdiri dari individu/kelompok laki-laki dan perempuan. Selama ini, sebagian besar dari masyarakat sasaran penyuluhan kehutanan yang tersentuh kegiatan penyuluhan didominasi oleh laki-laki. Meskipun di dalam UNDANG-UNDANG nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Bab II pasal 2 tentang asas, tujuan dan fungsi penyuluhan disebutkan bahwa penyuluhan diselenggarakan berasaskan (antara lain) keseimbangan yaitu setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan dalam konteks PUG tetapi dalam prakteknya metode dan materi penyuluhan yang ada belum mengakomodir keberadaan dan kepentingan sasaran penyuluhan dari individu/kelompok perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dari kegiatan penyuluhan yang diperolah sasaran penyuluhan dari golongan perempuan baik secara individu/kelompok belum optimal. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah : a) Mental block dan pemahaman pembuat kebijakan mengenai PUG masih kurang b) Model penyuluhan yang masih netral gender c) Masih minimnya SDM perencana yang mampu melakukan analisis gender. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah : Stereotipe di masyarakat bahwa domain perempuan adalah pada sektor domestik, (rumah tangga) sehingga pekerjaan di sektor kehutanan mayoritas diperankan oleh laki-laki. Sehingga keterlibatan perempuan dalam pendekatan penyuluhan melalui pendampingan/ pertemuan Kelompok Tani (KT) belum terakomodir. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar kegiatan penyuluhan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua sasaran utama penyuluhan dalam upaya mewujudkan kegiatan penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka perlu dilakukan berbagai rencana aksi sebagai sub-sub kegiatan dalam rangka membangun model penyuluhan kehutanan yang responsif gender. B.Penerima manfaat Penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan model penyuluhan kehutanan yang responsif gender adalah sasaran utama kegiatan penyuluhan meliputi masyarakat perempuan dan laki-laki di dalam dan di sekitar kawasan hutan, kelompok atau individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari kawasan hutan. C.Strategi pencapaian keluaran Strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan model penyuluhan kehutanan yang responsif gender adalah melalui : a) Identifikasi materi penyusunan model. b) Penyusunan materi dan metode penyuluhan kehutanan yang responsif gender. c) Pengembangan sarana prasarana penyuluhan kehutanan dengan pertimbangan terfasilitasinya model penyuluhan kehutanan yang responsif gender. d) Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan tentang isu gender melalui pelatihan dan sosialisasi baik kepada para penyuluh PNS, Swasta, Swadaya. e) Sosialisasi tentang PUG terhadap pembuat keputusan/ penyusun kebijakan/ komponen perencana pusat dan daerah. D.Waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan pembangunan model penyuluhan kehutanan responsif gender direncanakan dimulai pada bulan Agustus 2011 dengan tata waktu sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id

Rencana Aksi Tata Waktu 2011 Agt Sept Okt Nop Des Penyusunan materi dan metode penyuluhan kehutanan yang responsif gender. Sosialisasi tentang PUG terhadap pembuat keputusan/penyusun kebijakan/komponen perencana pusat dan daerah. Sosialisasi tentang PUG pada para penyuluh/pendamping kehutanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta, Swadaya. Sosialisasi tentang PUG kepada masyarakat sasaran utama penyuluhan. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan tentang isu gender melalui pelatihan dan sosialisasi baik kepada para penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta, Swadaya. E.Biaya yang diperlukan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah Rp 747.694 dibebankan pada DIPA Satker Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan tahun 2011 Penanggung Jawab www.djpp.kemenkumham.go.id

VIII. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN www.djpp.kemenkumham.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama Kementerin/Lembaga : Kementerian Kehutanan Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Unit Eselon II/Satker : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Kegiatan Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Output Kegiatan Dokumen Rencana Program dan Anggaran Penelitian dan Pengembangan (litbang) Tujuan Tersusunnya rencana program, kegiatan dan anggaran Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Analisis situasi

1. Rencana kegiatan litbang belum prespektif gender
2. Perbandingan peneliti perempuan terhadap laki-laki adalah 206 orang dan 274 orang
3. Pemahaman peneliti yang prespektif gender masih sedikit, sehingga di dalam penentuan kegiatan litbang belum prespektif gender (belum terdokumentasi responsif gender)
4. Selain itu Peneliti Badan Litbang Kehutan belum mendapatkan informasi yang benar tentang Isu gender di bidang kehutanan, sehingga belum ada partisipasi, kontrol maupun manfaat yang responsif gender dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) Rencana Aksi : Komponen Input 1 Rapat Konsolidasi Kegiatan Litbang yang mengintegrasikan materi isu gender Anggaran: Rp 150.000.000,- www.djpp.kemenkumham.go.id

Komponen Input 2 Workshop tentang penyusunan proposal penelitian yang berperspektif gender. Anggaran: Rp 150.000.000,- Alokasi Anggaran Output Kegiatan Tahun 2012 1.3 M (rupiah) Dampak/Hasil Output Kegiatan

1. Peneliti paham tentang PUG, sehingga dapat diimplementasikan dalam rencana kegiatan penelitian dan pengembangan yang prespektif gender.
2. Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kehutanan 5 perseratus berperspektif gender. www.djpp.kemenkumham.go.id

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian/Lembaga : Kementerian Kehutanan Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Hasil/Indikator Kinerja Program : Minimal 6 perseratus hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan teknis kehutanan Kegiatan : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Output : Dokumen rencana program Komponen : Penyelenggaraan konsolidasi kegiatan litbang tahun 2012 Indikator Kinerja : Terselenggaranya rapat konsolidasi kegiatan litbang dan Sosialisasi PUG Jenis dan Satuan Ukur Keluaran : Kegiatan Volume keluaran : 1 Penyelenggaraan A.Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender menginstruksikan beberapa hal antara lain : a. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. b. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, MENETAPKAN ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi PRESIDEN ini. c. Dan lain-lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah berisi tentang pedoman-pedoman antara lain : a. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. b. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. c. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. d. Dan lain-lain.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Sesuai Permenhut Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan, pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan, serta pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 31 tahun 2010 tentan Pedoman Penelitian yang Responsif Gender. www.djpp.kemenkumham.go.id

B.Gambaran Umum Badan Litbang Kehutanan sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang Kehutanan yang memliki visi ”Menjadi lembaga penyedia IPTEK Kehutanan yang terkemuka dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan” Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan Nomor : SK.35/VIII-SET/2009 telah ditetapkan Rencana Penelitian Integratif (RPI) 2010 -2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari 25 judul penelitian dari 9 program penelitian dan pengembangan kehutanan yang merupakan penjabaran dari Road Map Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010 – 2025 yang sudah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.163/MENHUT-II/2009 tanggal 3 April 2009. Rencana Penelitian Integratif (RPI) ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pemandu arah untuk operasionalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada manfaat sehingga dapat mewujudkan kegiatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan kompetitif berbasis IPTEK. Secara umum pejabat struktural dan peneliti baik yang perempuan dan laki- laki belum mendapatkan informasi atau pemahaman yang benar mengenai penyelenggaraan litbang kehutanan yang prespektif gender, sehingga sampai saat ini belum ada partisipasi, kontrol dan manfaat terukur yang menunjukkan peran gender dalam bidang penelitian dan pengembangan kehutanan. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi PUG pada RAKORNIS ini akan membuka wacana dan mindset para pejabat dan peneliti litbang kehutanan dalam upaya penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran litbang. C.Penerima Manfaat Penerima manfaat dari Kegiatan konsolidasi kegiatan litbang adalah Peneliti (perempuan dan laki-laki) Lingkup Badan Litbang Kehutanan. D.Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Untuk meningkatkan pemahaman berperspektif gender terhadap pejabat struktural dan peneliti, strategi yang digunakan adalah melakukan sosialisasi PUG pada acara konsolidasi kegiatan litbang lingkup Badan Litbang Kehutanan. Kegiatan sosialisasi PUG akan dilaksanakan dalam format seminar dan dialog interaktif dengan tema “Peranan PUG dalam kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan”. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk pemahaman isu gender dimasukkan dalam kegiatan litbang untuk para peneliti akan dilakukan konsolidasi kegiatan litbang yang prespektif gender pada Tahun Anggaran 2012. Kegiatan ini penting sebagai pondasi pemahaman para peneliti tentang isu gender dalam setiap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan maupun dalam pemasyarakatan hasil litbang. Dalam hal diharapkan akan mengubah mindset penelitian dari Research Activity menjadi Research Management. Kegiatan sosialisasi PUG akan dilaksanakan secara swakelola sebagai bentuk concern dan inisiasi Balitbang terhadap isu gender dalam kegiatan litbang kehutanan. Selain itu akan dilakukan review beberapa Rencana Penelitian Integratif (RPI) agar diarahkan pada partisipasi, kontrol dan manfaat terukur yang menunjukkan peran gender dalam bidang penelitian dan pengembangan kehutan. 5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan–kegiatan yang responsif gender sebagai berikut : a. Perencanaan difokuskan peran gender dalam kegiatan litbang kehutanan; b. Koordinasi, komunikasi internal dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan (BP2SDMK) dan secara eksternal dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA); c. Pelaksanaan, sosialisasi dengan bentuk seminar, info sharing dan dialog interaktif; d. Hasil terukur, pengajuan kegiatan penelitian yang responsif gender pada tahun 2012; e. Monitoring dan Evaluasi PUG dalam kegiatan litbang kehutanan. E.Waktu Pencapaian Keluaran Sosialisasi PUG pada tahun 2012 merupakan langkah awal dan diharapkan perencanaan program, kegiatan dan anggaran litbang untuk beberapa Rencana Penelitian Integratif (RPI) diarahkan yang responsif gender. www.djpp.kemenkumham.go.id

F. Biaya Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Konsolidasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 1.3 Miliar Rupiah. Penanggung Jawab (nama jelas) MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN www.djpp.kemenkumham.go.id