TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. Dosen . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

3. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

4. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan Perundang-undangan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh PemerintahPeraturanatau pemerintah daerah sebagai kompensasiditjen atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

5. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

6. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

7. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Pemerintah ini mengatur:

• Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;

• Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;

• Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

(1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat

pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Perundang-undangan ketentuan tunjangan Peraturanprofesiperaturansetiap perundang-undanganbulan. diberi ditjen

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan

pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya. Perundang-undangan

Pasal 7 Peraturan

ditjen Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen.

Tunjangan profesi bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Departemen.

Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah

atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan.

(2) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen diberikan

setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.

(3) Kuota bagi guru dan dosen yang memperoleh tunjangan khususPerundang-undangansebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama Peraturan sesuai denganditjen kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen bukan

pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya. Perundang-undangan Peraturan ditjen BAB IV

Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan.

Tunjangan kehormatan bagi profesor pegawai negeri sipil diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Tunjangan kehormatan bagi profesor bukan

pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi profesor pegawai negeri sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perundang-undangan

bagi profesor bukan pegawai negeri sipil ditetapkan Peraturan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan ditjen kewenangannya.

(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

Tunjangan kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14.

Pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihentikan apabila dosen yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru

baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran Pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi

dosen serta tunjangan kehormatan bagi dosen baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dianggarkanPerundang-undangandalam anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Peraturan undangan.ditjen

Pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Tunjangan profesi bagi guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang lulus sertifikasi pendidik kuota sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

• Tunjangan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Tunjangan profesi bagi guru dan dosen di lingkungan Departemen Agama yang memperoleh sertifikat pendidik sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
• Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor sebelum tahun 2009 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

(1) Tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi

guru dan dosen di daerah khusus yang dibebankan pada anggaran Pemerintah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini bersifat final. Perundang-undangan (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pembayaran tunjangan khusus atau bantuan Peraturan kesejahteraanditjen bagi guru dan dosen di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009

INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Perundang-undangan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009 Peraturan ditjen

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan