Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN RI

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: a. Veteran adalah Veteran Republik INDONESIA sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967; b. Veteran Penerima Tunjangan adalah Veteran yang menerima Tunjangan Veteran sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini; c. Janda/Duda Veteran adalah janda/duda dari pejuang yang gugur/tewas akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai Veteran sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967; d. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan adalah janda/duda yang di- tinggalkan oleh Veteran Penerima Tunjangan yang meninggal dunia.

Yang berhak mendapat Tunjangan Veteran adalah: a. Veteran yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; b. Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat perjuangan bersenjata sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967; c. Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat menjalankan sesuatu tugas Negara Republik INDONESIA; d. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan; e. Janda/Duda Veteran;

yang berhubung dengan keadaan perikehidupan sosial ekonominya perlu mendapat bantuan dari Pemerintah.

(1) Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA;

b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA. (2) Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA :

a. Golongan A, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 4 (empat) tahun;

b. Golongan B, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

c. Golongan C, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

d. Golongan D, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 1 (satu) tahun dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

e. Golongan E, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) bulan.

(3) Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semuanya termasuk dalam satu golongan.

(1) Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi :

a. Golongan A sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) sebulan;

b. Golongan B sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) sebulan;

c. Golongan c sebesar RP. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sebulan;

d. Golongan D sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan;

e. Golongan E sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;

(2) Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan.

(3) Kepada Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacad sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang cacad.

(1) Tunjangan Janda/Duda Veteran diberikan kepada Janda/Duda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA:

a. Golongan A sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sebulan;

b. Golongan B sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;

c. Golongan C sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan;

d. Golongan D sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) sebulan;

e. Golongan E sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) sebulan.

(2) Tunjangan Janda/Duda Veteran bagi Janda/Duda Veteran Pembela kemerdekaan Republik INDONESIA adalah sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) sebulan.

(1) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan penghasilan:

a. sebesar penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Penerima Tunjangan Veteran selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya almarhum/almarhumah meninggal dunia;

b. sebesar Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai bulan ke 5 (lima) setelah suami/isterinya meninggal dunia.

(2) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, sedang ia meninggalkan lebih dari satu isteri yang sah, maka Tunjangan Janda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dibagi rata antara isteri-isteri yang sah tersebut. (3) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meningga dunia, sedang ia tidak meninggalkan isteri/suami, maka kepada anaknya yang sah diberikan Penghasilan dan Tunjangan Yatim Piatu Veteran yang besarnya sama dengan Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, kepada isteri/ suaminya diberikan uang duka wafat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Apabila Penerima Tunjangan Janda/Duda Veteran meninggal dunia, kepada anak yatim piatu yang ditinggalkannya diberikan uang duka wafat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Apabila Veteran Penerima Tunjangan yang meninggal dunia:

a. tidak meninggalkan isteri/suami, maka uang duka wafat sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anaknya;

b. tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada orang tuanya;

c. tidak meninggalkan isteri/suami, anak, ataupun orang tua, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Apabila Penerima Tunjangan Janda/Duda Veteran yang meninggal dunia:

a. tidak meninggalkan anak, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada orang tuanya;

b. tidak meninggalkan anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

Jumlah tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah lumpsum.

Untuk mendapatkan Tunjangan Veteran atau Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertahanan Keamanan.

(1) Pemberian Tunjangan Veteran atau Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atau Pejabat lain yang ditunjuknya. (2) Pembayaran Tunjangan Veteran atau Tunjangan Janda/Duda Veteran dilakukan mulai bulan surat permintaan pembayaran diajukan kepada Kantor yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tidak berlaku surut.

(1) Tunjangan Veteran yang diberikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini hapus apabila yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai Veteran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tunjangan Janda/Duda Veteran hapus apabila Janda/Duda yang bersangkutan nikah kembali. (3) Tunjangan Yatim Piatu Veteran hapus apabila anak Yatim Piatu yang bersangkutan telah :

a. mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;

b. menikah atau telah pernah menikah.

(4) Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda Veteran dan Tunjangan Yatim Piatu Veteran hapus apabila:

a. berdasarkan keadaan perikehidupan sosial ekonominya, yang bersangkutan tidak perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah lagi;

b. tunjangan tidak diambil selama 1 (satu) tahun berturut-turut, tanpa ada keterangan resmi dari Pemerintah Daerah setempat, serendah- rendahnya Camat;

c. yang bersangkutan meninggal dunia.

(1) Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Yatim Piatu Veteran yang berada dalam keadaan perikehidupan sosial ekonomi yang perlu mendapat bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (4) huruf a, diberi tunjangan Veteran, tunjangan Janda/ Duda Veteran, dan tunjangan Yatim Piatu Veteran, apabila yang bersangkutan mempunyai penghasilan tetap lebih rendah dari penghasilan pensiun terendah bagi Purnawirawan/Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. (2) Penerimaan Tunjangan Veteran tidak dapat dirangkap dengan penerimaan penghasilan dari Pemerintah baik berupa gaji, pensiun maupun tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu yang bersangkutan dapat memilih salah satu yang menguntungkan baginya. (3) Dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan perangkapan penerimaan Tunjangan Veteran dengan Pensiun Janda/ Duda atau dengan Tunjangan Janda/Duda Veteran.

(1) Hak atas tunjangan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini tidak dapat dipindahkan atau digadaikan. (2) Semua perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum.

(1) Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda Veteran dan Tunjangan Yatim Piatu Veteran yang telah diberikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1977 harus disesuaikan menurut PERATURAN PEMERINTAH ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat lain yang ditunjuknya. (2) Apabila Penghasilan berhubung dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi lebih rendah daripada penghasilan semula, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan peralihan sebesar selisih penghasilan tersebut, sehingga tunjangan peralihan tersebut selanjutnya setiap kali berkurang dengan tambahan penghasilan yang diperolehnya kemudian.

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Keuangan, baik secara bersama maupun secara sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik INDONESIA (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 29) dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1985.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 49