Peraturan Badan Nomor 37-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik INDONESIA.
3. Tenaga Kerja INDONESIA adalah tenaga kerja warga negara INDONESIA.
4. Kualifikasi Keahlian adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.
5. Direksi adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum:

1. Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 6. Dewan Komisaris adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum:

1. Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 7. Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 8. Pemimpin Kantor Perwakilan adalah pejabat yang diangkat oleh kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memimpin kantor perwakilan di INDONESIA. 9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank. 10. Tenaga Ahli atau Konsultan adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar Kualifikasi Keahlian yang memadai. 11. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan

perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja INDONESIA.

Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk jabatan sebagai berikut atau yang setara: a. Direksi dan Dewan Komisaris; b. Pejabat Eksekutif; dan/atau c. Tenaga Ahli atau Konsultan.

(1) Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang tugas tertentu. (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada bidang tugas selain bidang tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Bank kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada bidang tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta persyaratan dan tata cara permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bank dilarang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang tugas: a. Personalia; dan b. Kepatuhan.

(1) Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Perubahan terhadap rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank. (4) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di luar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan:

a. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakukan sebelum penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, Bank wajib melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dalam perubahan Rencana Bisnis Bank; atau b. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakukan setelah penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, Bank wajib melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

Bank wajib meminta persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum mengangkat Tenaga Kerja Asing untuk menduduki jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif.

Tenaga Kerja Asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: a. dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan; dan b. memiliki pengetahuan tentang INDONESIA, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa INDONESIA.

(1) Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan ditempati; b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain; dan c. mampu menggunakan bahasa INDONESIA secara memadai. (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

a. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada pada 1 (satu) tingkat di bawah direktur; b. hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat Bank; c. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja INDONESIA untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan d. jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Bank wajib melaporkan pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank wajib menyampaikan laporan pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan harus memenuhi persyaratan: a. Kualifikasi Keahlian; b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain; c. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja INDONESIA untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan d. jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau

badan hukum asing dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan: a. Direksi; b. Dewan Komisaris; c. Pejabat Eksekutif; dan/atau d. Tenaga Ahli atau Konsultan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bank yang berbentuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. (3) Mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib berkewarganegaraan INDONESIA. (4) 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berkewarganegaraan INDONESIA. (5) Mayoritas Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank wajib berkewarganegaraan INDONESIA.

(1) Bank yang kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang memenuhi kriteria: a. kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen), namun warga negara asing dan/atau badan hukum asing merupakan PSP Bank; atau b. terdapat unsur Pengendalian dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank. (3) Bank yang memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.

(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan: a. pimpinan kantor cabang; dan/atau b. Tenaga Ahli atau Konsultan. (2) Diantara anggota Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdapat 1 (satu) orang pejabat yang berkewarganegaraan INDONESIA.

Kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan: a. Pemimpin Kantor Perwakilan; dan/atau b. Tenaga Ahli atau Konsultan.

(1) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 hanya dapat dipertimbangkan untuk kasus tertentu dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.

(1) Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (transfer of knowledge) dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing. (2) Kewajiban alih pengetahuan (transfer of knowledge) dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan. (3) Kewajiban alih pengetahuan (transfer of knowledge) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing; b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; dan c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank, pelajar, mahasiswa, dan/atau masyarakat umum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan (transfer of knowledge) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada setiap akhir tahun dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

(1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepengurusan bank. (2) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Bank menyampaikan permohonan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

(1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank. (2) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Bank menyampaikan permohonan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan. (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat

Eksekutif atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. wawancara terhadap calon Pejabat Eksekutif dalam hal diperlukan. (4) Persetujuan atau penolakan atas pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5) Pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pelaporan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam

Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir tahun.

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, dan/atau Pasal 22 ayat (1) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau Pasal 20 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan dengan denda paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap berlaku bagi Tenaga Kerja Asing.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4732), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY