Peraturan Badan Nomor 22-pojk-04-2021 Tahun 2021 tentang PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL OLEH EMITEN DENGAN INOVASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Saham Dengan Hak Suara Multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap

derivatif dari efek. 3. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. 4. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. 5. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik. 6. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. 7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka. 8. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.

9. Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain.
11. Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam wujud semula sesuai perintah pemegang rekening.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berlaku bagi Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dapat menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel yang telah diatur dalam anggaran dasar. (2) Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas; b. memiliki pemegang saham yang mempunyai kontribusi signifikan dalam pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. memenuhi:

1. total aset perusahaan paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

2. telah melakukan kegiatan operasional paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum mengajukan Pernyataan Pendaftaran;

3. laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset selama 3 (tiga) tahun terakhir paling rendah 20% (dua puluh persen); dan

4. laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan selama 3 (tiga) tahun terakhir paling rendah 30% (tiga puluh persen); d. merupakan Emiten yang belum pernah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas; dan e. kriteria lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 didasarkan pada laporan keuangan terkini yang diaudit. (4) Perhitungan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4 didasarkan pada laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dengan menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel harus mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam anggaran dasar Emiten paling sedikit: a. klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh Emiten dan hak yang melekat pada masing-masing klasifikasi saham dimaksud; b. ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel; c. ketentuan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sesuai

dengan jumlah saham yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. ketentuan batasan kepemilikan hak suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel, baik dari Saham Dengan Hak Suara Multipel maupun dari saham biasa paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara dan perlakuan kelebihan hak suara dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki hak suara lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara; e. ketentuan mengenai suara Saham Dengan Hak Suara Multipel yang memiliki hak suara yang setara dengan saham biasa pada mata acara tertentu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan ini; f. jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel dan ketentuan perpanjangannya; g. ketentuan mengenai kondisi yang menyebabkan Saham Dengan Hak Suara Multipel berubah menjadi saham biasa sebelum jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel berakhir; dan h. ketentuan mengenai perlakuan suara berbeda dari para pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam RUPS, bahwa suara yang lebih kecil dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel.

(1) Penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu

perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

(1) Setiap pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimilikinya selama 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. (2) Setiap pemegang saham biasa sebelum dilakukannya Penawaran Umum dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham biasa yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, jika nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir lebih rendah dibandingkan harga Penawaran Umum. (3) Dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel meninggal dunia atau berada dalam pengampuan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif berakhir, ketentuan larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

(1) Selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Emiten wajib menerbitkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum tanpa warkat dan mencatatkan saham tersebut pada Rekening Titipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (2) Emiten wajib menyampaikan informasi mengenai Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang

dimiliki oleh pemegang saham sebelum Penawaran Umum yang dilarang untuk dialihkan selama periode larangan pengalihan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membekukan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Rekening Titipan belum tersedia, selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2): a. Emiten wajib menerbitkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum dengan warkat; dan b. biro administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyelenggarakan administrasi Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum tersebut. (5) Biro administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilarang mengadministrasikan pengalihan saham selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

(1) Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berakhir, Emiten dapat mendaftarkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (2) Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

berakhir, Emiten wajib mengubah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum menjadi saham tanpa warkat dan mendaftarkannya dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berakhir, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang akan mengalihkan sahamnya wajib menawarkan terlebih dahulu kepada 1 (satu) atau lebih pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel lainnya. (2) Pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pasar negosiasi. (3) Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Emiten mengenai rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dilaksanakannya pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel. (4) Emiten wajib mengumumkan rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui situs web bursa efek dan situs web Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Informasi mengenai rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi orang dalam sampai dengan Emiten mengumumkan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib menerapkan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa dengan ketentuan: a. dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling tinggi 47,36% (empat puluh tujuh koma tiga puluh enam persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu); b. dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 20 (dua puluh) berbanding 1 (satu); c. dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 3,5% (tiga koma lima persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 30 (tiga puluh) berbanding 1 (satu); atau d. dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara

Multipel paling rendah 2,44% (dua koma empat puluh empat persen) sampai dengan kurang dari 3,5% (tiga koma lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 40 (empat puluh) berbanding 1 (satu). (2) Penghitungan jumlah kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. (3) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah mengikuti jumlah kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama-sama tanpa harus mengubah anggaran dasar terlebih dahulu.

(1) Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib memastikan hak suara saham biasa yang dimiliki oleh pihak selain pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh hak suara. (2) Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama-sama tidak diperbolehkan memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel maupun saham biasa yang mengakibatkan jumlah hak suara yang dimiliki lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara. (3) Dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hak suara lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak suara saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh hak suara.

(1) Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel untuk pertama kali wajib merupakan pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam rapat umum pemegang saham dan dimuat dalam prospektus. (2) Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sendiri maupun secara bersama-sama harus mempunyai hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara. (3) Dalam hal hak suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara, Emiten dapat meningkatkan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel sehingga rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa menjadi paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) berbanding 1 (satu). (4) Peningkatan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus: a. dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak hak suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara; dan b. memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS. (5) Selain pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang dapat menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel setelah Penawaran Umum yaitu: a. pihak yang telah diungkapkan dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum sebagai pihak yang dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel; dan/atau

b. anggota direksi yang memiliki kontribusi signifikan pada pertumbuhan bisnis atau usaha Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS. (6) Dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak yang dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan badan hukum, pihak tersebut harus: a. dimiliki secara langsung paling rendah 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dan/atau pihak yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel namun tidak lagi menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel; b. memiliki direksi yang mempunyai keahlian yang sejalan dengan kegiatan usaha utama Emiten; dan c. merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang aktivitas konsultasi manajemen, jika merupakan badan hukum INDONESIA. (7) Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didirikan hanya untuk tujuan penghimpunan dana bagi Emiten, badan hukum tersebut harus dikendalikan secara langsung oleh: a. pemegang saham yang telah ditetapkan sebagai pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak lagi menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel; dan/atau b. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pihak tersebut menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel.

(1) Dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel lebih dari 1 (satu) pihak, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel harus: a. mempunyai visi dan misi yang sama; dan b. memberikan suara yang sama dalam setiap pengambilan keputusan dalam RUPS. (2) Dalam hal terdapat suara berbeda diantara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dengan suara berbeda yang lebih kecil dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel. (3) Dalam hal suara berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya sama besar, suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham biasa. (4) Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat perjanjian antar pemegang saham yang memuat komitmen dalam menjalankan visi dan misi.

Saham Dengan Hak Suara Multipel berubah menjadi saham biasa, jika: a. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel meninggal dunia atau ditempatkan di bawah pengampuan dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak dialihkan kepada pemegang Saham

Dengan Hak Suara Multipel lainnya atau pihak yang telah ditetapkan sebagai pihak yang dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel; b. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel mengalihkan sahamnya kepada pihak selain pihak yang telah ditetapkan dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel, sebagaimana diungkapkan dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum; c. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hak suara tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara dan kondisi tersebut telah berlangsung paling singkat 6 (enam) bulan sejak hak suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara; d. berakhirnya jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel; e. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang merupakan badan hukum tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atau ayat (7); atau f. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi Emiten atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai direksi Emiten berdasarkan penetapan instansi terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal terjadi perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan kepada Emiten paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya perubahan Saham Dengan Hak

Suara Multipel menjadi saham biasa. (2) Emiten wajib mengumumkan perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs web bursa efek dan situs web Emiten paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya informasi terjadinya perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa dari pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan penyampaian kepada Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. informasi mengenai peristiwa yang mengakibatkan terjadinya perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa; b. jumlah Saham Dengan Hak Suara Multipel yang menjadi saham biasa; c. jumlah Saham Dengan Hak Suara Multipel yang tersisa (jika ada); d. tanggal efektif perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa; e. keterangan dalam bentuk tabel mengenai struktur permodalan dan pemegang saham Emiten termasuk rincian sebaran hak suara sebelum dan sesudah perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa, yang mencakup paling sedikit:

1. modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh beserta informasi mengenai jenis klasifikasi saham yang diterbitkan, jumlah Saham Dengan Hak Suara Multipel dan jumlah saham biasa, nilai nominal, jumlah nilai nominal, dan jumlah hak suara;
2. rincian kepemilikan saham oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel,

kepemilikan saham oleh pemegang saham biasa dengan kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih, dan kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris; dan 3. proforma modal saham serta sebaran hak suara setelah perubahan, jika terdapat proforma saham. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. (5) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik. (6) Informasi mengenai perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi orang dalam sampai dengan Emiten mengumumkan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Perubahan pengendalian pada Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel yang diakibatkan oleh perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa, dikecualikan dari kewajiban penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pengendali baru memiliki peran aktif atas perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa.

(3) Dalam hal perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa mengakibatkan perubahan pengendalian pada Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten wajib MENETAPKAN pengendali baru dan menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan serta melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau perusahaan publik, memuat paling sedikit: a. penyebab terjadinya perubahan pengendalian; b. pihak pengendali baru; c. penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi antara pengendali lama dan pengendali baru; dan d. jumlah kepemilikan saham dan jumlah hak suara pengendali baru, sebelum dan sesudah terjadinya perubahan pengendali.

(1) Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dapat menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam melakukan Penawaran Umum. (2) Dalam hal Emiten tidak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten tetap wajib mengikuti ketentuan mengenai alokasi Efek dan penyesuaian alokasi Efek, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan Penawaran

Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau sukuk secara elektronik. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan Penawaran Umum oleh Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel untuk menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, selain menyampaikan dokumen sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, harus menyampaikan dokumen tambahan: a. surat pernyataan dari 1 (satu) atau lebih pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel atas kontribusinya terhadap Emiten; b. bukti kontribusi dari pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap Emiten; dan c. fotokopi perjanjian antar pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang memuat komitmen dalam menjalankan visi dan misi.

(1) Prospektus dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, selain memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat

ekuitas, harus mengungkapkan dalam bagian tersendiri informasi mengenai penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten: a. keterangan dalam bentuk tabel mengenai struktur permodalan dan pemegang saham Emiten termasuk rincian sebaran hak suara, memuat paling sedikit:

1. modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh beserta informasi mengenai jenis klasifikasi saham yang diterbitkan, jumlah Saham Dengan Hak Suara Multipel dan jumlah saham biasa, nilai nominal, jumlah nilai nominal, dan jumlah hak suara; dan
2. rincian kepemilikan saham oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel, kepemilikan saham oleh pemegang saham biasa dengan kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih, dan kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris; b. pengungkapan mengenai visi dan misi perusahaan; c. pengungkapan informasi mengenai komitmen pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel untuk melaksanakan visi misinya terhadap Emiten dan rencana terkait dengan saham yang dimilikinya, baik rencana untuk mempertahankan atau melepas kepemilikan sahamnya; d. latar belakang dan alasan penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel; e. kondisi dalam hal Saham Dengan Hak Suara Multipel sebelum jangka waktunya berakhir berubah menjadi saham biasa, serta dampak perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa; f. dampak penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel bagi pemegang saham biasa, termasuk

dampak perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali; g. keterangan mengenai pihak pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel, meliputi:

1. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham sebelum Penawaran Umum perdana saham; dan

2. pihak yang ditetapkan dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel; h. informasi mengenai pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam hal pemegang saham merupakan orang perorangan, meliputi:

3. nama;

4. persentase kepemilikan Saham Dengan Hak Suara Multipel;

5. kewarganegaraan;

6. jabatan dalam Emiten, jika memiliki jabatan;

7. pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan

8. kontribusi terkait pendirian dan/atau pengembangan Emiten; i. informasi mengenai pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum, yang meliputi pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan pemegang saham, pengendali badan hukum, pengurus serta pengawas badan hukum; j. pengungkapan informasi mengenai:

9. indikator kinerja utama Emiten yang menggambarkan total transaksi yang difasilitasi oleh Emiten, meliputi: a) total nilai pemrosesan; b) nilai barang dagangan bruto; c) total nilai pembayaran; dan/atau d) indikator kinerja utama lain; dan

10. adanya potensi dilusi pemegang saham publik; dan k. pengungkapan informasi mengenai kriteria investor yang sesuai untuk berinvestasi pada saham Emiten. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 1 harus dilengkapi dengan bukti pendukung.

Informasi pada bagian luar kulit muka prospektus yang memuat pernyataan singkat dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca mengenai risiko paling penting bagi investor atas Saham Dengan Hak Suara Multipel, harus memuat paling sedikit: a. risiko investasi pada saham Emiten yang berkaitan dengan kondisi Emiten dan kegiatan usaha yang dijalankan atau dikembangkan Emiten; dan b. risiko penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel.

Pada bagian luar kulit muka prospektus harus ditambahkan pernyataan dalam huruf kapital bercetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca sebagai berikut: “PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG MENERAPKAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN .../POJK.04/2021 TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL OLEH EMITEN DENGAN INOVASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM. SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI MEMILIKI SATU HAK SUARA UNTUK SETIAP SAHAMNYA.”

Pada bagian ketentuan penting dalam anggaran dasar, harus menambahkan pengungkapan informasi mengenai penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel mengenai paling sedikit: a. klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh Emiten dan hak yang melekat pada masing-masing klasifikasi saham dimaksud; b. ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel; c. ketentuan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. ketentuan batasan kepemilikan hak suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Mulitpel, baik dari Saham Dengan Hak Suara Multipel maupun dari saham biasa paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara dan perlakuan kelebihan hak suara dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki hak suara lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara; e. ketentuan mengenai suara Saham Dengan Hak Suara Multipel yang memiliki hak suara yang setara dengan saham biasa pada mata acara tertentu dalam RUPS; f. jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel dan ketentuan perpanjangannya; g. ketentuan mengenai kondisi yang menyebabkan Saham Dengan Hak Suara Multipel berubah menjadi saham biasa sebelum jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel berakhir; dan h. ketentuan mengenai perlakuan suara berbeda dari para pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam RUPS.

Penambahan modal yang dilakukan oleh Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, selain mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penambahan modal dan peraturan terkait lainnya, juga wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib menyampaikan: a. surat pernyataan dari pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang menyatakan akan melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya; b. surat pernyataan dari pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang menyatakan pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya, jika pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Emiten melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dimaksud; dan c. bukti kecukupan dana dari pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel untuk mendukung surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Dalam hal HMETD atas Saham Dengan Hak Suara Multipel dilaksanakan oleh pihak selain pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel atau selain pihak yang ditetapkan dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel, saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut akan menjadi saham biasa.

(1) Penambahan modal tanpa memberikan HMETD selain untuk perbaikan posisi keuangan yang dilakukan oleh Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS dengan ketentuan: a. saham yang diterbitkan harus merupakan saham biasa, kecuali diambil dan disetor oleh pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dan/atau pihak yang ditetapkan dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel untuk mempertahankan kepemilikan hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara; b. penambahan modal selain untuk program kepemilikan saham dilakukan dalam 1 (satu) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal dimaksud; dan c. penambahan modal untuk program kepemilikan saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal untuk program

kepemilikan saham dimaksud. (2) Penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

(1) Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dapat melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD melebihi batasan 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS. (2) Penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

(1) Untuk mempertahankan kepemilikan suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel paling sedikit lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara maka: a. pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel; dan/atau b. pihak yang ditetapkan dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel,

dapat ikut ambil bagian dalam penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a. (2) Saham yang diterbitkan kepada pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dan/atau pihak yang ditetapkan dapat memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel tersebut dalam penambahan modal tanpa

memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan Saham Dengan Hak Suara Multipel. (3) Penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu batasan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(1) Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dapat melakukan penambahan modal untuk program kepemilikan saham selain penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan ketentuan: a. telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum; b. telah diungkapkan dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum; c. penambahan modal hanya dapat dilakukan paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor dan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; d. penambahan modal dalam 1 (satu) tahun paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor; e. pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya program kepemilikan saham setiap tahun; dan f. saat, cara, dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan setiap tahun sebagaimana dimaksud

pada huruf d pada pelaksanaan penambahan modal ditetapkan oleh dewan komisaris dan dilaksanakan oleh direksi. (2) Batasan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d mengacu pada jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat pengumuman rapat umum pemegang saham yang menyetujui penambahan modal untuk program kepemilikan saham dimaksud. (3) Dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengungkapkan informasi mengenai: a. potensi dilusi kepada pemegang saham; b. jumlah saham atau opsi; c. persyaratan pihak yang dapat mengikuti program kepemilikan saham; d. syarat, ketentuan, dan prosedur untuk penerbitan saham atau opsi; dan e. estimasi beban yang ditanggung oleh Emiten dalam pelaksanaan program kepemilikan saham. (4) Dalam hal Emiten akan melakukan perubahan informasi mengenai program kepemilikan saham yang telah diungkapkan dalam prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Emiten wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

(1) Emiten yang melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib: a. menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. mengumumkan informasi kepada pemegang saham,

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya setiap penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d. (2) Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus paling sedikit memuat: a. periode pelaksanaan penambahan modal; dan b. risiko atau dampak penambahan modal kepada pemegang saham termasuk dilusi. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui situs web bursa efek dan situs web Emiten.

(1) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selain untuk program kepemilikan saham dilakukan kepada penyedia jasa atau barang yang menggunakan platform dan dilaksanakan melalui Penawaran Umum, penambahan modal tanpa memberikan HMETD tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum. (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, Emiten dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

(1) Setoran saham dalam penambahan modal untuk program kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 28 serta penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dalam bentuk:

a. setoran tunai; dan/atau b. kompensasi hak tagih menjadi setoran saham. (2) Pencatatan saham baru untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

(1) Selain penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28, Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dapat melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD untuk pencatatan saham pada bursa efek di negara lain dengan ketentuan: a. telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum; b. telah diungkapkan dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum; c. penerbitan saham baru untuk pencatatan saham pada bursa efek di negara lain dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; dan d. hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat akan dilakukan penambahan modal. (2) Dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengungkapkan informasi paling sedikit: a. perkiraan masa Penawaran Umum dan tanggal pencatatan pada bursa efek di negara lain; b. nama bursa efek tempat dilakukannya pencatatan Efek;

c. jumlah maksimal Efek bersifat ekuitas, risiko, atau dampak penambahan modal kepada pemegang saham termasuk potensi dilusi; dan d. pernyataan bahwa penambahan modal tanpa memberikan HMETD untuk pencatatan saham pada bursa efek di negara lain tidak ditawarkan kepada warga

dan tidak menggunakan ketentuan Penawaran Umum yang berlaku di INDONESIA. (3) Emiten yang melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat, paling lambat pada waktu yang sama dengan keterbukaan informasi yang dilakukan di negara lain tempat dilakukannya pencatatan saham. (4) Laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat informasi yang secara substansi sama dengan keterbukaan informasi yang dilakukan di negara lain tempat dilakukannya pencatatan saham.

Pemecahan saham atau penggabungan saham yang dilakukan oleh Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib dilakukan atas semua klasifikasi saham, kecuali saham dengan hak suara khusus yang dimiliki oleh pemerintah.

Rencana dan penyelenggaraan RUPS Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Selain memuat informasi pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka, Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib menambahkan dalam pemanggilan RUPS informasi mengenai jumlah persentase Saham Dengan Hak Suara Multipel dan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS bagi Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka, dengan ketentuan penghitungan jumlah kehadiran dan penghitungan hasil pemungutan suara didasarkan pada jumlah suara yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir.

(1) Selain memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam setiap penyelenggaraan RUPS, jumlah saham biasa yang hadir dalam RUPS paling rendah mewakili 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh hak suara dari saham biasa yang dimiliki pemegang saham selain pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel. (2) Dalam hal pada RUPS pertama dan RUPS kedua jumlah saham biasa yang hadir dalam RUPS kurang dari 1/20 (satu per dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batasan jumlah saham biasa yang hadir pada RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Emiten.

Setiap Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki 1 (satu) hak suara pada RUPS paling sedikit pada setiap mata acara: a. perubahan anggaran dasar Emiten yang harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan modal dasar; b. pengangkatan atau pemberhentian komisaris independen; c. penunjukan atau pemberhentian akuntan publik atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan; dan d. pengajuan permohonan agar Emiten dinyatakan pailit atau pembubaran Emiten.

Selain pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan, Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib memuat juga informasi dalam laporan tahunan: a. jumlah saham dan hak suara masing-masing klasifikasi saham pada Emiten, baik klasifikasi saham biasa maupun Saham Dengan Hak Suara Multipel; b. pengungkapan pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel; c. informasi dan fakta material tertentu khususnya adanya konversi atau pengakhiran Saham Dengan Hak Suara Multipel, jika terdapat informasi dan fakta material tertentu; dan d. kontribusi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi produk yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas.

(1) Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dan pihak yang merupakan penerima manfaat dari badan hukum yang merupakan pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamnya tersebut, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka. (2) Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dan pihak yang merupakan penerima manfaat dari badan hukum yang merupakan pemegang Saham Dengan

Hak Suara Multipel wajib menyampaikan laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamnya tersebut paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya perubahan kepemilikan sahamnya kepada Emiten. (3) Emiten wajib mengumumkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs web bursa efek dan situs web Emiten paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya laporan dari pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel. (4) Informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi orang dalam sampai dengan Emiten mengumumkan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY