Pasal 41

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.