TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada pengguna layanan.

Pasal2 Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

• tarif layanan akademik; dan
• tarif layanan penunjang akademik.

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a terdiri atas:

• tarif seleksi ujian masuk;
• tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarJana;
• tarif program pascasarjana;
• tarif iuran pengembangan institusi; dan
• tarif layanan akademik lainnya.

(2) Tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana,

dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mempertimbangkan paling sedikit daya beli, minat, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, dan/ atau tarif kompetitor.

(4) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif

layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta

pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(1) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(2) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelompok I dan Kelompok II serta mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah dikenakan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Pengenaan tarif uang kuliah tunggal program diploma

dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar pada setiap program studi dengan ketentuan pada setiap program studi terdapat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pengenaan tarif iuran pengembangan institusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur mengenai iuran pengembangan institusi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(2) Pengenaan tarif iuran pengembangan institusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:

• mahasiswa;
• orang tua mahasiswa; dan/ atau
• pihak lain yang membiayai mahasiswa.

(3) Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif iuran

pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal6

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dikenakan untuk mahasiswa mulai angkatan

tahun 2023/2024.

(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun

2023/2024 ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

• tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga;
• tarif penggunaan peralatan dan mesin;
• tarif penggunaan sarana transportasi;
• tarif poliklinik;
• tarif laboratorium dan bengkel;
• tarif pelatihan, sertifikasi, dan konsultasi;
• tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
• tarif percetakan, penerbitan, dan penyiaran;

1. tarif pengembangan bahasa; J. tarif perpustakaan;

• tarifpenjualan produk sampingan dan produk pesanan; dan

1. tarif hak atas kekayaan intelektual.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal8 Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/jangka waktu pemakaian, fasilitas, dan/ atau harga pasar setempat.

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja, dengan memperhatikan harga pasar setempat.

Tarif poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan medis, alat medis, dan/ atau tenaga kesehatan/ tenaga ahli.

Tarif laboratorium dan bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja.

Tarif pelatihan, sertifikasi, dan konsultasi dan tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Tarif percetakan, penerbitan, dan penyiaran, tarif pengembangan bahasa, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, huruf i, dan huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan habis pakai, peralatan, dan/ atau tenaga ahli/ tenaga kerja.

(1) Tarif penjualan produk sampingan dan produk pesanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah pro.fit margin atau sebesar harga pasar.

(2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1 ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan.

(2) Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pemberian imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor, dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman.

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan.

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.

(2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan.

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/ a tau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama

manajemen, dan/ a tau kerja sama lainnya dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak lain.

(1) Terhadap mahasiswa yang merupakan warga negara

asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125%

jdih.kemenkeu.go.id

(seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif

layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif

layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• mahasiswa teladan;
• mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
• mahasiswa dari keluarga miskin;
• mahasiswa terdampak kondisi kahar; dan
• mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/ atau terluar.

(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol

rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(4) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif

layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri m1, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

jdih.kemenkeu.go.id