PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penganekaragama.n Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebu.nan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagr konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

3. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Iokal. yang 4. Pangan Beragam , Bergizi Seimbang, dan Aman selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

4. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAN-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.

5. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah irrdikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunail kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan danf atau konsumsi Pangan.

6. Pelaku. . .

SK No 189480A

PRESIDEN

REI'UBLIK INDONESIA

1. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
2. Pelaku Usaha Pangan Lokal adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan [,okal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, p€rgolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, pergurulan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal memperhatikan kearifan lokal.

BABII ...

SK No 189431A

iErl*ilt f{Il INDONESIA

Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bertujuan untuk:

• meningkatkan ketersediaan aneka ragam Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi Pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, tedangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
• meningkatkan keterjangkauan masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
• meningkatkan pemanfaatan Pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan
• mempercepat pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya UMKM dan industri kecil menengah dengan meningkatkan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

Sasaran penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

• tersedianya Pangan yang beraneka ragam untuk pemenuhan konsumsi Pangan B2SA dalam jumlah yang cukup;
• tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
• tercapainya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan

d.tercapainya...

SK No 191949 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• tercapainya pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupate n f kota, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

(1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

dilaksanakan berdasarkan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal. (21 Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal terdiri atas:

• penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal;
• pengarulsutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal;
• optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
• penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
• peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien;
• peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA;
• pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal; dan
• penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudi daya ikan, dan nelayan.

(3) Strategi...

SK No 189481 A

PRESIDEN

BLIK INDONESIA

(3) Strategi nasional percepatan Penganekaragaman

Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Strategi nasional percepatan Penganekaragaman

Pangan berbasis potensi sumber daya lokal menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan dalam menyelenggarakan Penganekaragaman Pangan. (21 Kementerian/lembaga melaksanakan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(3) Pemerintah Daerah'provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupatenfkota, melaksanakan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaku Usaha Pangan melaksanakan percepatan

Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan bidang usahanya.

(1) Strategi nasional percepatan Penganekaragaman

Pangan berbasis potensi sumber daya lokal diselenggarakan untuk memenuhi target pola konsumsi Pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. (21 Dalam rangka pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengukuran skor PPH.

(21 (3) Target skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2O2O-2O24 untuk tahun 2024 sebesar 95,2 (sembilan puluh lima koma dua).

(4) Target...

SK No 189486A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(41 Target skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam indikator capaian, tahun dan target capaian, kementerian / lembaga penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga pendukung.

(5) Target nasional skor PPH dalam kurun waktu tahun

2O25-2O3O mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

(1) Dalam penyelenggaraan strategi nasional percepatan

Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan untuk memenuhi target PPH secara nasional ditetapkan RAN-P3BPSDL. (21 RAN-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2024-2O3O.

(3) RAN-P3BPSDL mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

(4) Selain mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RAN-P3BPSDL disusun dengan memperhatikan:

• ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal di seluruh wilayah sepanjang tahun;
• kebutuhan konsumsi Pangan B2SA untuk mencapai sasaran skor PPH dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal;
• daya dukung sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
• rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional maupun daerah; dan
• peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

(5) RAN-P3BPSDL...

SK No 189485 A

PRES!DEN

BLIK TNDONESIA

(21 (5) RAN-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang

bersifat strategis, RAN-P3BPSDL dilakukan perubahan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(1) Dalam rangka mendukung percepatan

Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal, gubernur dan bupati/wali kota men5rusun dan menetapkan rencana aksi daerah. (21 Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan RAN-P3BPSDL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupatenlkota.

(3) Selain mengacu pada RAN-P3BPSDL, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21:

• pen5rusunan rencana aksi daerah provinsi harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari kabupaten/kota; dan
• penyusunan rencana aksi daerah kabupaten/kota harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari Desa.

(1) Strategi nasional Percepatan Penganekaragaman

Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupatenfkota, serta pemangku kepentingan dalam percepatan rangka menyelenggarakan Penganekaragaman Pangan nasional berbasis potensi sumber daya lokal.

(2) Dalam...

SK No 189488 A

PRES!trgN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Dalam rangka menyelenggarakan percepatan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan program dan kegiatan percepatan Penganekaragaman Pangan nasional berbasis potensi sumber daya lokal.

(3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

(2), sebagaimana dimaksud pada ayat

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten I kota melakukan:

• penguatan perencanaan dan penganggaran;
• peningkatan kualitas pelaksanaan;
• peningkatan kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan; dan
• peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 1 1

(1) Pelaksanaan dan pengorganisasian strategi nasional

maupun rencana aksi percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal pada tingkat nasional dikoordinasikan dan dilakukan oleh Badan. (21 Pelaksanaan dan pengorganisasian strategi nasional maupun rencana aksi percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal pada tingkat daerah dikoordinasikan dan dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk:

• mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal; b.memberikan...

SK No 189489A

FRESIDEN

BLIK INDONESIA

• memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
• menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
• memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, indikator capaian, dan target RAN-P3BPSDL; dan
• menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh

ke menterian / lembaga penanggung j awab ke giatan serta kementerian / lembaga pendukung. (21 Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

(1) Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota. (21 Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk:

• mengetahui ketercapaian pelaksanaan percepatan Penganekaragamurn Pangan berbasis potensi sumber daya lokal; b.menjamin...

SK No 191943 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• menjamin pelaksanaan rencana aksi percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan perencanaan; dan
• mengidentifikasi potensi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh

kementerian / lembaga penanggung jawab kegiatan serta kementerian / lembaga pendukung. (21 Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

(1) Pengawasan dan pengendalian di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dan bupatilwali kota. (21 Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga Pelaporan

(1) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi,

pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dilakukan oleh kementerian / lembaga penanggung jawab kegiatan serta kementerian/lembaga pendukung dan disampaikan kepada Kepala Badan. evaluasi, l2l Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, pengawasan, dan pengendalian percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dilakukan secara berjenjang oleh bupati/wali kota kepada gubernur dan gubernur kepada Kepala Badan.

(3) Laporan...

SK No 191942 A

PRESItrEN

REFUEUT INDONESIA

-t2-

(21 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagai tembusan.

(4) Kepala Badan melaporkan hasil laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21kepada Presiden.

(1) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan

pelaporan penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilakukan 2

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VTI

PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar

SK No 189432 A

PRESIDEN

REFUBUI( INDONES]A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam l,embaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan Hukum,-

Djaman

SK No 189483A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONES]A

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI

SUMBER DAYA LOKAL

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Kegiatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga Rencana Aksi Indlkator Capaian Kementerlan/Itmbaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Strategi 1. Penguatan dukungan kebiJakan/regulast mendukung pengembangan Pangan Lokal

1. Menetapkan kebijakan Indikator capaian 1.1: Terbitnya kebijakan insentif pengembangan kawasan Pangan Lokal berupa penyediaan dan peningkatan ekonomi mendukung alses atas teknologi, informasi, sarana produksi, Eodal, pemasarart, dan pembinaan manajeinen usaha pengembangan industri Men5rusun kebijakan Terbitnya Peraturan 2024: 1 Peraturan Kementerian Desa, 1. Kementerian Dalam Pangan Lokat mengenai prioritas Menteri Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Negeri (Kemendagri); penggunaan dana desa Pembangunan Pembangunan Tertinggal, dan 2. Kementerian Keuangan untuk mendukung Daerah Tertinggal, Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Kemendes (Kemenkeu); pengembangan industri dan Transmigrasi dan Transmigrasi per PDTT) 3. Kementerian Pertanian Pangan Lokal mengenai Prioritas tahun (Kementan);

Penggunaan SK No I15501 C

PRESIDEN

BUK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementertan/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indikator Capaian Kementerian/Lembaga Capalan Penangnrng Jawab Pendukung Penggunaan Dana 4. Kementerian Kelautan Desa dan Perikanan (KKP);

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas); dan

2. Badan Pangan Nasional (Bapanas): 1 naskah Badan Riset dan Inovasi 1. Kementerian Men5rusun kebijakan Tersusunnya 2025: mengenai pengembangan rekomendasi kebijakan Nasional (BRIN) Koordinator Bidang agroindustri berbasis kebijakan Perekonomian Pangan Lokal (Kemenko Ekon);

3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin);

4. Kementan;

5. Kemen .

SK No I15507 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementerlan/kmbaga Rencana Aksi Indlkator Capaian Kementerlan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung

1. Kemen PPN/Bappenas; dan
2. Bapanas. 1 naskah BRIN 1. Kemenko Ekon; Men5rusun kebijakan Tersusunnya 2024: dalam rekomendasi kebijakan 2. Kemenperin; smart farming pengembangan Pangan kebijakan 3. Kementerian Lokal Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo);
3. Kementan; dan
4. Kemen PPN/Bappenas. Men5rusun kebijakan Terbitnya Peraturan 2024: 1 Peraturan BRIN 1. Kemenkeu; mengenai prioritas riset Kepala Badan Riset Kepala Badan Riset 2. Kementerian pengembangan industri dan Inovasi dan Inovasi Nasional Pendidikan, Pangan Lokal Nasional mengenai Kebudayaan, Riset, dan Prioritas Riset Teknologi Pengembangan (Kemendikbudristek); Industri Pangan 3. Kementan; Lokal 4. KKP;
5. Kemen PPN/Bappenas; dan
6. Bapanas.

Men5rusun SK No 115539 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksi Indlkator Capaian Kementerlan/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Men5rusun peraturan Terbitnya Peraturan 2025: Bapanas 1. Kemendagri; mengenai insentif mengenai Insentif 1 Peraturan Kepala 2. Kemen PPN/Bappenas; pengembangan Pangan Pengembangan Badan 3. Pemerintah Daerah Lokal, antara lain Pangan Lokal Provinsi (Pemda Prov); mengenai penggunaan dan tepung lokal dalam bahan 4. Pemerintah Daerah baku industri Pangan, Kabupaten/Kota penyediaan dan (Pemda Kab/Kota). peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasararn, dan pembinaan manajemen usaha Memastikan Tercantumnya 2024-2030: Kemendagri 1. Kementan; Penganekaragaman Penganekaragaman tercantumnya 2. KKP; Pangan berbasis potensi Pangan berbasis Penganekaragaman 3. Kemen PPN/Bappenas; sumber daya lokal potensi sumber Pangan berbasis 4. Bapanas; tercantum dalam pedoman daya lokal dalam potensi sumber daya 5. Pemda Prov; dan penyusunan perencanaan pedoman lokal dalam pedoman 6. Pemda Kab/Kota. dan penganggaran daerah penyusun€rn penyusunan perencanaan . . . SK No ll55420

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementerian/Lembaga Rencana Aksi Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung perencana€rn dan perencanaan dan penganggaran pengEmggaran per daerah tahun Men5rusun kebijakan Terbitnya Peraturan 2024: 1 Peraturan Kemenko Ekon 1. Kemenkeu; mengenai insentif Menteri Koordinator Menteri Koordinator 2. Kemenperin; pemanfaatan kredit usaha Bidang Bidang 3. Kementan; rakyat bagi pengembangan Perekonomian Perekonomian 4. KKP; Pangan tokal hulu hilir mengenai Iftedit 5. Kemen PPN/Bappenas; Usaha Ralryat 6. Kementerian Koperasi Pengembangan dan Usaha Kecil dan Pangan Lokal Hulu Menengah (Kemenkop- Hilir UKM); dan

1. Bapanas. Men5rusun kebijakan Tersusunnya 2024: 1 naskah Kemendagri 1. Kemenkeu; mengenai sistem insentif kebijakan mengenai kebijakan 2. Kemen PPN/Bappenas; bagr daerah yang sistem insentif bagi dan berkinerja baik dalam daerah yang 3. Bapanas. pengembangan berkinerja baik Penganekaragam€rn dalam Pangan pengembangan Penganekaragaman Pangan

Melaksanakan SK No 115509 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementertan/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Akst Indlkator Capalan Kementerlan/Irmbaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Melaksanakan kajian Tersedianya kajian 2024: 1 naskah Bapanas 1. Kemenko Ekon; kebutuhan anggaran dan tentang kebutuhan kajian 2. Kemendagri; belanja pemerintah untuk anggaran dan 3. Kemenkeu; percepatan belanja pemerintah 4. Kemen PPN/Bappenas; Penganekaragaman untuk percepatan dan Pangan berbasis potensi Penganekaragaman 5. BRIN. sumber daya lokal Pangan berbasis potensi sumber daya lokal

Menetapkan peraturan Terbitnya Peraturan 2024: 1 Peraturan Bapanas 1. Kementan; mengenai mutu dan Kepala Badan Kepala Badan 2. KKP; standar Pangan l.okal Pangan Nasional Pangan Nasional 3. Badan Pengawas Obat untuk program bantuan mengenai Mutu dan dan Makanan (BPOM); Pangan Standar Pangan dan Lokal untuk 4. Badan Standardisasi Program Bantuan Nasional (BSN). Pangan

Men5rusun . . SK No 115527 C

PRESIDEN INDONESIA -t-

Kegiatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Men5rusun kebijakan Tersusunnya 2024-2030: I naskah KKP 1. Kemenko Ekon; mengenai revitalisasi dan kebijakan mengenai kebiiakan 2. Kementerian pengembangan sentra revitalisasi dan Koordinator Bidang pengolahan hasil pengembangan Kemaritiman dan perikanan berbasis sentra pengolahan Investasi (Kemenko kawasan hasil perikanan Marves); berbasis kawasan 3. Kemendagri;

1. Kemenkeu;
2. Kemen PPN/Bappenas;
3. BPOM; dan
4. Bapanas. Mengoordinasikan Terkoordinasikannya 2O24-2O3O: 1 Kemen PPN/Bappenas Kementerian/lembaga perumusan kebijakan, perumus€rn kegiatan per tahun terkait perumus€rn perencanaan dan kebijakan, kebijakan, perencanaan anggaran pembangunan perencanaan dan dan anggaran nasional untuk anggaran pembangunan nasional mendukung pembangunan untuk mendukung Penganekaragaman nasional untuk Penganekaragaman Pangan mendukung Pangan. Penganek€rragaman Pansan

Mengarusutamakan . SK No 115508 C

PRESIDEN

ELIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksi Indlkator Capaian Kementerlan/Lembaga Capaian Penangnrng Jawab Pendukung Mengarusutamakan Terlaksan€rnya 2024-2030: 1 Kemen PPN/Bappenas Kementerian/lembaga Penganekarag€rman pengamsutamaan kegiatan per tahun terkait pengarusutamaan Pangan dalam perumusan Penganekaragaman Penganekarag€rmErn kebijakan f rencana aksi, Pangan dalam Pangan dalam perumuszrn antara lain Rencana Aksi perumusan kebij akan / rencana aksi. Nasional Pangan dan Gizi kebijakan f rencana dan Rencana Aksi Nasional aksi, antara lain Tujuan Pembangunan Rencana Aksi Berkelanjutan Nasional Pangan (Sustainable Deuelopment dan Giz1, dan GoalslSDGs) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Deuelopment GoalslSDGs)

1. Memanfaatkan SK No ll55l0C

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementerlan/kmbaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung

1. Memanfaatkan Pangan Indikator capaian 1.2: Terbitnya kebijakan pemanfaatan Pangan Lokal dalam program bantuan Pangan 1 naskah Bapanas 1. Kemendagri; Lokal dalam program Melakukan kajian dan Tersedianya 2024: bantuan Pangan pemetaan kelayakan rekomendasi kebijakan 2. Kementan; Pangan Lokal sebagai kebijakan 3. KKP; komponen bantuan kelayakan Pangan 4. BRIN; Pangan Lokal sebagai 5. Pemda Prov; dan komponen bantuan 6. Pemda Kab/Kota. Pangan Mengidentifikasi penerima Tersedianya data 2O24-2O3O: data Kementerian Sosial 1. Kementerian bantuan Pangan untuk calon penerima calon penerima (Kemensos) Koordinator Bidang masyarakat rawan Pangan bantuan Pangan bantuan Pangan per Pembangunan Manusia dart glzr yang dikategorikan tahun dan Kebudayaan masyarakat rawan (Kemenko PMK); Pangan dar: glzL 2. Kemendagri;
2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes);
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN:
4. Badan .

SK No 115526 C

PRESTDEN

BLIK TNDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementertan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capaian Kementerian/Ircmbaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Badan Pusat Statistik (BPS);
3. Bapanas;
4. Pemda Prov; dan
5. Pemda Kab/Kota. Pemberian makanan Terlaksananya 2024-2030: 514 Kemenkes 1. Kemensos; tambahan bagi ibu hamil pemberian kabupaten /kota per 2. Kementan; kurang energi kronis dan makanan tambahan tahun 3. KKP; balita bermasalah gzi bagi ibu hamil 4. Kemendagri; berbahan baku lokal kurang energi 5. Kemendes PDTT; kronis dan balita 6. BKKBN; dan bermasalah gzi 7. Bapanas. berbahan baku lokal

Men5rusun. .

SK No 115512 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementerian/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capaian Kementerian/Lembaga Capaian PenangtnrnE Jawab Pendukung Menyusun rekomendasi Tersusunnya 2024: 1 naskah KKP 1. Kemendagri; keb[jakan mengenai rekomendasi kebijakan 2. Kemenkeu; pemberian bantuan kebiiakan mengenai 3. Kemenkes; dan Pangan berbasis ikan bagi bantuan Pangan 4. Kemensos. anak-anak, ibu hamil, berbasis ikan bagi men5rusui, dan daerah anak-anak, ibu men5rusui rawan $n hamil, dan daerah rawan gllzl'

1. Menetapkan kebijakan Indikator capaian 1.3 Terbitnya kebijakan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan percepatan daerah untuk Penganekaraqaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal menyelenggarakan Men5rusun kebijakan Terbitnya Peraturan 2O24-2O3O: 38 1. Pemda Prov; dan 1. Kemendagri; dan Penganekaragaman daerah mengenai Kepala Daerah Peraturan Gubernur 2. Pemda Kab/Kota. 2. Bapanas. Pangan berbasis Penganekaragaman mengenai Rencana dan 514 Peraturan potensi sumber daya Pangan berbasis potensi Aksi Daerah untuk Bupati/Wali Kota lokal sumber daya lokal sesuai Penganekaragaman dengan norma, standar, Pangan berbasis prosedur, dan kriteria potensi sumber yang ditetapkan daya lokal pemerintah

Mengalokasikan . . .

SK No 115513 C

FRESIDEN REFTJB[.tK INDONESIA -t2- Kegtatan Tahun dan Target Kemerterlaa/kmbaga Kemeatedan/Lembaga Rencana Aksl Indllator Capalan Kemeatertan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung Mengalokasikan anggaran Teralokasinya 2024-2030 1. Pemda Prov; dan 1. Kemendagri; dan daerah untuk percepatan anggaran daeratr teralokasinya 2. Pemda Kab/Kota. 2. Bapanas. pengembangan untuk percepatan anggaran di 38 Penganekaragaman pengembangan provinsi dan 514 Pangan berbasis potensi Penganekaragaman kabupaten/kota per sumber daya lokal dalam Pangan berbasis tahun kebdakan terkait anggaran potensi sumber pemerintah daerah daya lokal yang ootimal Strategi 2. Penganrsutamaan produksi don koasumai Paagaa l,okat

1. Mengoptimalkan Indikator capaiarrt 2.L: Meningkatnya proporsi alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganekaragaman alokasi anggaran untuk komoditas Pangan Lnkal di rnasing-masing kementerian/ lembaga percepatan Melaksanakan Tersinkronisasinya 2024-2030: 1 kali Bapanas 1. Kementerian/lembaga pengembangan sinkronisasi program dan program dan per tahun terkait program dan penganekaragaman kegiatan pengembangan kegiatan kegiatan komoditas Pangan Penganekaragaman pengembangan Lokal Pangan berbasis sumber Penganekaragaman daya dan kearifan lokal Pangan;
2. Pemda Prov; dan
3. Pemda Kab/Kota.

Mengalokasikan SK No 098924 C

PRESIDEN

REPUBLIK IN9ONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Mengalokasikan anggaran Tersedianya 2O24-2O3O: tersedia Kemenkeu Kementerian/lembaga untuk percepatan anggaran untuk anggaran per tahun di terkait percepatan Penganekaragaman percepatan kementerian/lembaga Penganekaragaman Pangan berbasis potensi Penganekarag€rmErn terkait Pangan berbasis potensi sumber daya lokal Pangan berbasis sumber daya lokal potensi sumber daya lokal

1. Mengembangkan Indikator capatan2.2: Meningkatnya jumlah jenis tartantan/komoditas dan produksi Pangan biofortifrkasi serta jenis Pangan biofortifrkasi dan yang difortifikasi fortifikasi berbasis Melakukan perluasan dan Tersedianya 2024-2030: BRIN 1. Kemenkeu; Pangan Lokal percepatan varietas benih yang 1 komoditas per 2. Kemendikbudristek; penelitian/pemuliaan dibiofortifikasi tahun 3. Kementan; dan biofortifikasi pada 4. Kemen PPN/Bappenas. tanaman Pangan dan hortikultura Meningkatkan produksi Meningkatnya 2024: O,6 juta ton Kementan 1. Kemenkeu; beras biofortifikasi produksi beras 2. Kemen PPN/Bappenas; biofortifikasi 3. BRIN;
2. Pemda Prov; dan
3. Pemda Kab/Kota. Melakukan

SK No 115528 C

PRESIDEN

REPUELIK TNDONESIA

-t4-

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerlan/Lembaqa Capaian Penangnrng Jawab Pendukung Melakukan perluasan Meningkatnya jenis 2024-2030: Kemenperin 1. Kemen PPN/Bappenas; fortikasi pada Pangan Pangan yang bertambahnya jenis 2. Kemenkes; pokok yang dikonsumsi difortifrkasi Pangan yang 3. Kemendikbudristek; sehari-hari oleh difortifrkasi per tahun 4. BPOM; dan masyarakat 5. BRIN. Mendistribusikan Pangan Terdistribusinya 2024-2030: Kemensos 1. Kemenko Ekon; Lokal biofortifikasi dan Pangan Lokal terdistribusinya 2. Kemenkeu; fortifikasi kepada biofortifikasi dan Pangan Lokal 3. Kemen PPN/Bappenas; kelompok penerima fortifikasi kepada biofortifikasi dan 4. Kementerian Badan manfaat kelompok penerima fortifikasi kepada Usaha Milik Negara manfaat kelompok penerima (Kemen BUMN); manfaat per tahun 5. BPS;

1. BPOM;
2. Pemda Prov; dan
3. Pemda Kab/Kota. Mendorong pemanfaatan Termanfaatkannya 2024-2030: 10% dari Bapanas 1. Kemenko Ekon; produk Pangan Lokal produk Pangan daerah rawan per 2. Kemensos; biofortifikasi dan fortifikasi Lokal biofortifikasi tahun 3. Kemen PPN/Bappenas; untuk program bantuan dan fortifrkasi 4. Kemen BUMN; Pangan di daerah rawan untuk program 5. BPS; Pangan bantuan Pangan di 6. Pemda Prov; dan
4. Pemda Kab/Kota.

daerah SK No ll55l4C

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Rencana Aksi Indlkator Capalaa Kementerlan/kmbaga Capalan Penanggung Jawab Pendukuag daerah rawan Pansarr Pemanfaatan beras Jumlah kelompok 2024:514 UPPKA BKKBN l.Kemendagri; biofortifikasi untuk bahan kegiatan UPPKA 2025:771 UPPKA 2.Kementerian Agama baku produk oleh yang memanfaatkan 2026: L.O28 UPPKA (Kemenag); kelompok kegiatan Usaha beras biofortilikasi 2027: 1.285 UPPKA 3.Kementan; Peningkatan Pendapatan untuk bahan baku 2028: L.542 UPPKA 4. Kemenkop-UKM; Keluarga Akseptor produk 2029: L.799 UPPKA 5.Kementerian Pariwisata (UPPKA) 2030:2.056 UPPKA dan Ekonomi Ifteatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kem enparekraf/ Bapare krafl; 6.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemen Inves/BKPM); T.Pemda Prov; dan 8.Pemda Kab/Kota.

Strategl3....SK No 098975 C

PRESIDEN

FEPUBLIK TNDONESIA

Keglaten Tahun dan Target Kemeaterien/Itmb.gq Rencana Akst Indlkator Capalan Kementertan/Lembaga Capalan Penangguag Jawab Pendutung Strategi 3. Optimaltsasi pemanfaatan lahan, termasuk l,ahaa pekarangan

1. Menetapkan dan Indikator capaian 3.1: Bertambahnya kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu mengembangkan Melaksanakan kajian Tersusunnya hasil 2O24-2O3O: L naskah BRIN 1. Kemenkeu; kawasan agribisnis penguatan ekosistem kajian mengenai kajian per tahun 2. Kemendikbudristek; terpadu komoditas inovasi teknologi Pangan penguatan 3. Kemenperin; Pangan secara berbasis kawasan ekosistem inovasi 4. Kementan; berkelanjutan agribisnis terpadu teknologi Pangan 5. Kemen PPN/Bappenas; berbasis kawasan dan agribisnis terpadu 6. Bapanas. Melaksanakan gerakan Termanfaatkannya 2024-2030: 1.000 Kementan 1. Kemendes PDTT; pemanfaatan lahan lahan pekarangan desa per tahun 2. KKP; dan pekarangan untuk untuk 3. Bapanas. Penganekaragaman Penganekaragaman Pansan Panean Mengembangkan kebun Termanfaatkannya 2O24-2O3O: l.OOO Kemendikbudristek 1. Kementan; sekolah untuk kebun sekolatr sekolah per tahun 2. KKP; dan Penganekaragaman untuk 3. Bapanas. Pangan Penganekaragaman Pangan

Pengembangan. . .

SK No 098969 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahua dan Target Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indltsator Capalan Kementerlan/Lembaga Capalan PenangEung Jawab Pendukung Pengembangan kawasan Bertambahnya 2024:22.95O Ha Kementan 1. Kemenperin; ubi kayu jumlah kawasan ubi 2. BRIN; dan kayu 3. Bapanas. Pengembangan kawasan Bertambahnya 2024;2.689 Ha Kementan 1. Kemenperin; ubi jalar jumlah kawasan ubi 2. BRIN; dan jalar 3. Bapanas. Pengembangan kawasan Bertambahnya 2O24: 34.426 Ha Kementan 1. Kemenperin; kacang tanah jumlah kawasan 2. BRIN; dan kacang tanah 3. Bapanas. Pengembangan kawasan Bertambahnya 2024:4OO Ha Kementan 1. Kemenperin; sagu jumlah kawasan 2. BRIN; dan sagu 3. Bapanas. Pemanfaatan perhutanan Termanfaatkannya 2O24: 12,7 jutaHa Kementerian Lingkungan 1. Kemendagri; Kehutanan 2. Kemenperin; dan sosial untuk ketahanan perhutanan sosial Hidup dan Pangan untuk ketahanan (KLHK) 3. Kementerian Agraria Pangan dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

1. Mengoptimalkan. . .

SK No 098974 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlaa/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Irmbaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung

1. Mengoptimalkan lahan Indikator capaian 3.2: Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk penyediaan Pangan B2SA pekarangan untuk budidaya aneka jenis Pendampingan dan Terlaksananya 2024:7 kelompok Kemendes PDTT 1. Kemendagri; tanaman Pangan, pemberdayaan untuk pendampingan dan masyarakat di desa 2. Kementan; ternak, dan ikan pengembangan lahan pemberdayaan atau kawasan 3. BRIN; pekarangan dan lahan untuk pedesaan 4. Bapanas; yang tidak produktif di pengembangan 5. Pemda Prov; dan desa atau kawasan lahan pekarangan 6. Pemda Kab/Kota. perdesaan dan lahan yang tidak produktif di desa atau kawasan perdesaan Mengembangkan lahan Bertambahnya 2024:7 kelompok Kemendes PDTT 1. Kemenkeu; pekarangan dan lahan lahan pekarangan masyarakat di desa 2. Kementan; yang tidak produktif di dan lahan yang dan kawasan 3. Bapanas; desa dan kawasan tidak produktif di perdesaan 4. KLHK; perdesaan untuk desa dan kawasan 5. Pemda Prov; dan dikembangkan komoditas perdesaan untuk 6. Pemda Kab/Kota. Pangan Lokal secara dikembangkan berkelanjutan komoditas Pangan Lokal secara berkelaniutan

Pengembangan SK No I15529 C

PREsIDEN

FEFUELIK INDONESIA

Kcgtatan Tahun dan Tatget Kementertaa/Lembaga Rencana Alsl Indlkator Capalan Kementerlan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung Pengembirngan desa Jumlah desa untuk 2024-2030: 1OO desa Bapanas 1. Kemend"gri; untuk penyediaan Pangan penyediaan Pangan per tatrun 2. Kementan;

82SA 82SA 3. KKP;

1. Kemendes PDTT; dan
2. BKKBN. Btntagl rt. PcEgE t ! d.! pctrscnbllg.r trduttsl P.rtgll Lot l Lturu.lyr lrfKl .tu/rtru llduatrl ltecll UGn.ag.h
3. Melaksanakan Indikator capaian 4.1: Terlaksananya pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pendampingan dan UMKM, industri kecil menengah, dan usaha mikro lainnya pelatihan kepada Pelatihan kegiatan Terlaksananya 2024-2030: 3 kali per Kementan 1. BPOM; dan petani, peternak, Pangan l.okal pelatihan kegiatan tahun 2. Bapanas. nelayan, pembudidaya Pansan Iokal ikan, UMKM, IKM Psndampingan dan Terlaksanarlya 2024: 100 kelompok Kemendes PDTT 1. Kemendagri; Pangan, dan usaha pemberdayaan bidang pendarnpingan dan masyarakat 2. Kementan; mikro lainnya untuk ketahanan pangan pada pemberdayaan 3. Kemenkop-UKM; meningkatkan kelompok masyarakat di bidang ketahanan 4. Bapanas; produksi, mutu, desa pangan pada 5. Pemda Prov; dan keamanan, varian dan kelompok 6. Pemda Kab/Kota. kemasarl, serta masyarakat di desa pemasaran

Melakukan

SK No098941 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementeriarr/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksi Indikator Capaian Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Melakukan pelatihan dan Terlaksananya 2O24-2O3O: 2OO Bapanas 1. Kemenag; pendampingan kepada pelatihan dan UMKM per tahun 2. Kemenkes; UMKM di bidang Pangan pendampingan 3. Kemenkop-UKM; Lokal kepada UMKM di 4. Kemenparekraf/Bapare bidang Pangan kraf; Lokal 5. BPOM;

1. Pemda Prov; dan
2. Pemda Kab/Kota. Bimbingan dan pelatihan Terlaksananya 2024: 49.080 pelaku KKP 1. Pemda Prov; dan bagi pelaku usaha sektor bimbingan dan usaha 2. Pemda Kab/Kota kelautan dan perikanan pelatihan bagr pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan Pendampingan dan Terlaksan€mya 2024: 8 lokasi (24O Kemenkop-UKM 1. Kemenkes; pelatihan kepada usaha pendampingan dan usaha mikro) 2. Kemenperin; mikro sektor Pangan pelatihan kepada 2025: 8 lokasi (24O 3. Kementan; usaha mikro sektor usaha mikro) 4. KKP; Pangan 5. BPOM;
3. Bapanas;
4. Pemda Prov; dan
5. Pemda Kab/Kota.

Pendampingan. SK No I15530 C

FRESIDEN

ELIK INOONESIA

Kegtatan Tahun dan Target Kemeaterlan/Lcmbaga Rencana Aksl IndlLator Capalan Kementedan/Lembaga Capalan Penaaggung Jawab Pendukunc Pendampingan penerap€rn Persentase usaha 2024: 58o/o usaha BPOM 1. Kemenag; cara produksi pangan kecil menengatr kecil menengatr 2. Kemenperin; olahan yang baik bagr makanan yang 2025-2026: 59% 3. Kementan; usaha kecil menengah menerapkan cara usaha kecil 4. KKP; Pangan olahan produksi pangan menengah 5. Kemenkop-UKM; dan olahan yang baik 2027-2028: 600/0 6. Bapanas. usaha kecil menengah 2O29-2O3O: 610/o usaha kecil menengah

Pendampingan dan Terlaksananya 2024: 2OO sertifikat Kemenag 1. Kemenperin; fasilitasi sertifikasi halal sertifikasi halal bagi halal 2. Kemenkop-UKM; bagi usaha kecil menengah usaha kecil 3. Bapanas; dan Pangan tokal menengah Pangan 4. BPOM; l,okal

Pemberdayaan

SK No 098962C

ETSTfiN INDONESIA 22-

Keglatan Tahun daa Target Kementertan/kmbaga Kementertan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementertan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukuag Pemberdayaan ekonomi Jumlah UPPKA 2024:514 UPPKA BKKBN 1. Kemendagri; keluarga melalui yang mendapatkan 2025:771 UPPKA 2. Kemenag; pendampin gan / pelatihan pendampingan/ 2026: 1.028 UPPKA 3. Kemenkop-UKM; kelompok kegiatan UPPKA pelatihan 2027: 1.285 UPPKA 4. Kemenparekraf/Bapare 2028: L.542 UPPKA kraf; 2O29: L.799 UPPKA 5. Kemen Inves/BKPM; 2O3O:2.056 UPPKA 6. Pemda Prov; dan

1. Pemda Kab/Kota.
2. Memberikan insentif Indikator caparan 4.2: Terlaksananya pemberian insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk peralatan panen, pasca panen, dan fasilitasi dan/atau Deneolahan pembiayaan untuk Memfasilitasi prasarana Tersedianya 2024: 158 unit Kementan 1. Kemenperin; peralatan panen, pasca Pangan tokal prasarana Pangan 2. BRIN; dan panen, dan/atau Lokal 3. Baoanas. pengolahan, utamanya Bantuan peralatan Jumlatr UMKM 2O24-2O3O: 30 Bapanas 1. Kemenperin; bagr petani, peternak, pengolahan Pangan lokal Pangan Lokal yang UMKM Pangan Lrkal 2. Kementan; nelayan, pembudidaya untuk UMKM Pangan memperoleh per tahun 3. Kemenkop-UKM; dan ikan, UMKM, industri Lokal bantuan peralatan 4. BRIN. kecil menengah, dan pengolahan Pangan usaha mikro lainnya Lokal

Pemberdayaan

SK No098961 C

PRESIDEN

REPIIBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Terget Kementertan/Iembaga Rencana Aksi Indlkator Capalan Kementeriaa/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung Pemberdayaan ekonomi Jumlah UPPKA 2024:514 kelompok BKKBN 1. Kemendagri; keluarga melalui yang mendapatkan kegiatan UPPKA 2. Kemenag; pendampin gan / pelatihan pendempinganlpela 2O25:771 kelompok 3. Kemenkop-UKM; kelompok kegiatan UPPKA tihan kegiatan UPPKA 4. Kemenparekraf/ Bapare 2026:1.028 kraf; kelompok kegiatan 5. Kemen Inves/BKPM; UPPKA 6. Pemda Prov; dan 2027:1.285 7. Pemda Kab/Kota. kelompok kegiatan UPPKA 2028: 1.542 kelompok kegiatan UPPKA

2029: L.799

kelompok kegiatan UPPKA 2030:2.056 kelompok kegiatan UPPKA

Dukungan

SK No 098960 C

EIfTTTftT{Il

LIK INDONESIA

Keglataa Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Reacana ALsl IndiLator Capalan Kementerlan/Lembaga Capaian Penangmrag Jawab Pendukung Dukungan akses Jumlah pelaku 2024-2030: 1.000 KKP Kemenkop-UKM permodalan bag pelaku usaha sektor debitur usaha sektor kelautan dan kelautan dan perikanan perikanan yang memanfaatkan akses nermodalan Dukungan akses Jumlah petani dan 2024-2030:980 Kemenkop-UKM 1 Kemenko Ekon; permodalan usaha mikro nelayan yang usaha mikro per 2 Kementan; melalui kredit usaha mendapatkan tahun 3 KKP; petani dan nelayan permodalan usaha 4 Kemen BUMN; mikro melalui kredit 5 Pemda Prov; dan usaha rakvat 6 Pemda Kab/Kota. Pemberdayaan ekonomi Jumlah UPPKA 2024: 514 kelompok BKKBN 1 Kemendagri; keluarga melalui kelompok yang mendapatkan kegiatan UPPKA 2 Kemenag; kegiatan UPPKA pemberdayaan 2025: 771 kelompok 3 Kemenkop-UKM; ekonomi keluarga kegiatan UPPKA 4 Kemenparekraf/Bapare 2026: 1.028 kraf; kelompok kegiatan 5 Kemen Inves/BKPM; UPPKA 6 Pemda Prov; dan 2027: 1.285 7 Pemda Kab/Kota. kelompok kegiatan UPPKA 2028: . . . SK No 098959 C

FRESIDEN

BLIK INDONESIA

Keglatan Tahua dan Target Kementerlan/Leubaga Kementertan/Lembega Rencana ALsl Iadrkator Capalan Kementertan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung

2028: L.542

kelompok kegiatan UPPKA 2029: r.799 kelompok kegiatan UPPKA 2030: 2.056 kelompok kegiatan UPPKA

1. Membina pelaku UMKM Indikator capaian 4.3: Terpenuhinya komitmen persyaratan pembeianiztr. berusaha UMKM Pangan Lokal Pangan Lokal dalam Melaksanakan koordinasi Jumlah lokasi 2024: 33 lokasi Kementan 1. Kementerian pemenuhan komitmen peluang usaha ekspor, koordinasi peluang koordinasi Perdagangan persyaratan pemberian substitusi, dan usaha ekspor, (Kemendag); perizinan berusaha pengembangan usaha substitusi, dan 2. Kemenkop-UKM; produk hasil tanaman pengembangan 3. Kemenparekraf/Bapare Pangan usaha produk hasil kraf; dan tanaman Pangan 4. Bapanas.

Pendampingan

SK No 098958 C

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementerlaa/Iembaga Rencana Atsl IndlLator Capaian Kementerlan/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Pendampingan kepada Terlaksananya 2O24-2O3O: 2OO Bapanas 1. Kemenag; Pelaku Usaha Pangan atau pendarnpingan UMKM per tahun 2. Kemenkes; UMKM Pangan tokal kepada Pelaku 3. Kemenperin; Usaha Pangan atau 4. Kemenkop-UKM; UMKM Pangan 5. Kemenparekraf/Bapare L,okal kraf; dan

1. BPOM. Fasilitasi penerbitan Terpenuhinya 2024-2030:2,5 juta Kemenkop-UKM 1. Kemen Inves/BKPM; perizinan berusaha bagr persyaratan nomor induk 2. Pemda Prov; dan usaha mikro pemberian nomor berusaha per tahun 3. Pemda Kab/Kota. induk berusaha bagi usaha mikro bctbad. .u.obcr d.!n .h! Lcadh.tt lotrl tcc.rr Gidc! Stratcgl 5. Pctdttglrtrl! J8!8l8ua! dlrtrlbut drn DGm .lra tlsodul Prai.r otah.!
2. Mendorong kerja sarna Indikator capaian 5.1: Meningtratnyajumlah pelaku usaha sebagai penjaidn produk da]aE perryerapan produk Pangar Irkal dengan pelaku usaha pengembangan Jumlah lokasi 2024-2030: 34 Kementan 1. Kemenkop-UKM; dalam penyerapan Mendorong produk Pangan Irkal informasi pasar komoditas kegiatan informasi provinsi 2. Kemendag; Pangan l,okal pasar komoditas 3. BRIN; dan Pangan lokal 4. Bapanas.

Men5rusun . . SK No 098957 C

PRESIDEN

REFUBLIK INOONESIA

Keglataa Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kemeaterlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerlan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendulung Menyusun naskah kerja Tersusunnya 2024: L64 naskah Kemendes PDTT 1. Kemendag; sama antara unit ke{a naskah kerja sarna kerja sarna 2. Kementan; Eselon 1 dengan pelaku bidang distribusi 3. Kemenkop-UKM; usaha bidang distribusi dan pemasaran 4. BRIN; dan dan pemasaran hasil hasil pertanian dan 5. Bapanas. pertanian dan produk produk pangan panqan olahan desa olahan desa Memfasilitasi temu bisnis Jumlah temu bisnis 2024-2029: I kali per Bapanas 1. Kemendag; pengembangan usaha pengembangan tahun 2. Kementan; Pangan lokal (ekspo usaha Pangan lokal 3. KKP; Pangan l,okal) (ekspo Pangan 4. Kemenkop-UKM; dan Lokd) 5. BRTN. Bimbingan teknis Gudang sistem resi 2024: 23 gudang Kemendag 1. Kemenkeu; pengelola gudang sistem gudang untuk sistem resi gudang 2. Kementan; resi gudang untuk komoditas Pangan 2025: 25 gudang 3. KKP; komoditas Pangan sistem resi gudang 4. Kemen PPN/Bappenas; 2026: 27 gudang dan sistem resi gudang 5. Bapanas. 2027: 29 gudang sistem resi gudang 2028: 31 sudane sistem SK No 098956 C

PRESIDEN

ILIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Iembaga Kemeaterian/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerlaa/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung sistem resi gudang 2029: 33 gudang sistem resi gudang 2O3O: 35 gudang sistem resi Gudang Fasilitasi pengembangan Jumlah pelaku 2024-2025: 550 per Kemenkop-UKM 1. Kemendag; rantai pasok melalui usaha yang bekerja tahun UMKM 2. Kemenperin; industri pengolahan sama dengan 3. Kementan; dan berbasis bahan baku anggota koperasi 4. KLHK. Pangan Lokal dari anggota dalam koperasi pengembangan produk Pangan usaha mikro

1. Meningkatkan citra Indikator capaian 5.2: Meningkatnya volume penjualan Pangan Lokal dari UMKM yang dibina Pangan lokal Menyediakan media UMKM Tersedianya 2024:1 aplikasi Kementan 1. Kemenkominfo; informasi Pangan Lokal media informasi 2. BRIN; dan Pangan Lokal 3. Bapanas.

Fasilitasi

SK No 098955 C

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indikator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Fasilitasi Pengembangan Jumlah UMKM 2024:5 UMKM Kemenparekraf/Bapare 1. Kemenkop-UKM; dan atraksi wisata di destinasi penyedia Pangan 2025:7 UMKM kraf 2. Bapanas. wisata gastronomi Lokal yang terlibat Indonesia sebagai atraksi wisata di destinasi wisata gastronomi Indonesia Produksi Konten Promosi Jumlah UMKM 2024:5 UMKM Kemenparekraf/Bapare 1. Kemenkop-UKM; dan Destinasi Gastronomi penyedia Pangan 2025:7 UMKM kraf 2. Bapanas. Indonesia Lokal yang dipromosikan pada konten promosi destinasi gastronomi Indonesia Internalisasi kuliner Lokasi internalisasi 2024:20 provinsi Bapanas 1. Kemendagri; Pangan B2SA berbasis kuliner Pangan 2025:34 provinsi 2. Kemendikbudristek; sumber daya lokal dalam B2SA berbasis 2026-2030: 38 dan gastronomi Indonesia sumber daya lokal provinsi 3. Kemenparekraf/Bapare dalam gastronomi kraf. Indonesia Mengembangkan

SK No ll55l5 C

FRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indikator Capaian Kementerian/Lembaga Capalan Penangtnrng Jawab Pendukung Mengembangkan Berkembangrya 2024: 1 lokapasar Bapanas 1. Kemenperin; lokapasar (marketplacel lokapasar {marketplacel 2. Kemendag; Pangan Lokal pusat dan (marketplacel 3. Kemenkominfo; daerah Pangan Lokal pusat 4. Pemda Prov; dan dan daerah 5. Pemda Kab/Kota. Mengembangkan gerai Berkembangnya 2024-2030: 30 gerai Bapanas 1. Kemendag; atau galeri aneka olahan gerai atau galeri atau galeri per tahun 2. Pemda Prov; dan Pangan Lokal spesifik aneka olahan 3. Pemda Kab/Kota. wilayah Pangan Lokal spesifik wilavah Fasilitasi dan pembinaan Jumlah sertifikasi 2024:1O.OOO Kemenkop-UKM 1. Kementerian Hukum standardisasi dan UMKM sertifrkasi produk per dan Hak Asasi Manusia sertifikasi produk UMKM tahun (Kemenkumham);

1. Kemenkes; dan
2. BPOM. Mengembangkan sentra Jumlah sentra 2024: 2 lokasi per KKP 1. Kemendag; dan kuliner ikan berbasis kuliner ikan tahun 2. Kemenkominfo. sumber daya lokal berbasis sumber daya lokal

Registrasi

SK No 115516 C

PRESIDEN

REFLIBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Leabega Kementertan/Lembaga Reacana A&st Indlkator Capalan Kementerlan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung Registrasi produk UMKM Jumlah produk 2O24-2O3O: 4.000 Bapanas 1. Kemendagri; berbasis Pangan l.okal UMKM Pangarr sertilikat per tahun 2. Pemda Prov; dan L,okal yal1g 3. Pemda Kab/Kota. teregistrasi

1. Mengintegrasikan Indikator capaian 5.3: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Pangan Lokal Pangan Lokal ke dalam Mengembangkan satu data Meningkatnya akses 2024:1 aplikasi Kementan 1. Kemenkominfo; sistem logistik Pangan Pangan l,okal berbasis masyarakat 2. Kemendag; dan nasional Sistem Pemerintahan terhadap data dan 3. Bapanas. Berbasis Elektronik (SPBE) informasi Pangan Lokal

Membangun sistem Terbangunnya 2024:1 sistem Bapanas 1. Kemendag; logistik Pangan l,okal sistem logistik 2. Kementan; nasional Pangan Lokal 3. KKP; dan nasional 4. BRIN.

Strategl 6.... SK No 098952 C

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementertan/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Stratcgt 6. Pcntrgtatu pcngcta.hua.r, Lcr.dara!, d.! rltrD Earyaratst Dclg9nd lrerlultlrr tretrgotrlut[rl Pugatr B28A

1. Melaksanakan Indikator capaian 6.1: Terlakaananya edukasi, perirbahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya maniaat edukasi, perubahan Parrgarr B2SA Eecara periodik perilaku, dan Promosi menu gzi Terlaksananya 2024-2030:514 Kemenkes 1. Kementan; kesadaran konsumen seimbang pada setiap edukasi, perubahan kabupaten/kota 2. KKP; dan akan pentingnya siklus kehidupan dengan perilaku, dan 3. Bapanas. manfaat Pangan B2SA menggunakan ikan dan kesadaran untuk hidup sehat, produk perikanan, serta konsumen akan aktif, dan produktif sumber protein lainnya pentingnya manfaat berkelanjutan terutama pada sasaran ibu Pangan B2SA hamil dan keluarga secara periodik dengan balita Program Dapur Sehat Terbentuknya 2024:4.900 Dashat BKKBN 1. Kemenko PMK' Atasi Sfimting (Dashat) di Dashat di Kampung 2025:5.OOO Dashat 2. Kemendagri; Kampung Keluarga Keluarga 2026:5.100 Dashat 3. Kemenkes; Berkualitas Berkualitas 2027:5.200 Dashat 4. Kementan; 2028:5.300 Dashat 5. KKP; dan 2029:5.400 Dashat 6. Bapanas. 2O3O: 5.500 Dashat

Sosialisasi

SK No 115531 C

PRESIDEN

BLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga Rencana Aksl Indikator Capalan Kementerian/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung Sosialisasi, promosi, dan Jumlah provinsi 2024-2030: Bapanas 1 Kemendagri; edukasi Pangan B2SA dan 38 provinsi, 2 Kemendikbudristek; 514 kabupaten/kota 3 Kemenkes; berbasis potensi sumber kabupaten /kota daya lokal yang melaksanakan 4 Kemenkominfo; sosialisasi, promosi, 5 Kementan; dan edukasi Pangan 6 KKP; B2SA berbasis 7 BKKBN; potensi sumber 8 Pemda Prov; dan daya lokal 9 Pemda Kab/Kota.

Kampanye, sosialisasi, Meningkatnya 2Q24: Bapanas 1. Kemendagri; edukasi, dan promosi konsumsi sa5rur dan 316,3 gram per 2. Kemendikbudristek; konsumsi saJrur dan buah buah kapita per hari 3. Kemenkes;

1. Kemenkominfo;
2. Kementan;
3. BKKBN;
4. Pemda Prov; dan
5. Pemda Kab/Kota.

Kampanye

SK No 115532 C

FRESIDEN t- HLIK INDONESIA

Keglataa Tahua dan Target Kementertan/Iembaga Keaenterlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukunc Kampanye, sosialisasi, Meningkatnya 2Q24: 11,04 gram Bapanas 1. Kemendagri; edukasi, dan promosi konsumsi protein per kapita per hari 2. Kemendikbudristek; konsumsi protein asal asal ternak 3. Kemenkes; ternak 4. Kemenkominfo;

1. Kementan;
2. KKP;
3. BKKBN;
4. Pemda Prov; dan
5. Pemda Kab/Kota. Kampanye, sosialisasi, Meningkatnya 2024: L4,7 kg per Bapanas 1. Kemendagri; edukasi, dan promosi konsumsi dagrng kapita per tahun 2. Kemendikbudristek; konsumsi dagrng 3. Kemenkes;
6. Kemenkominfo;
7. Kementan; dan
8. BKKBN. Meningkatkan peran Jumlah daerahyang 2O24:38 provinsi Kemendagri 1. Kemenkes; kepala daerah dalam mendapatkan 2. Kementan; pelaksanaan perubahan pembinaan umum 3, KKP; perilaku konsumsi dalam pelaksanaan 4. BKKBN; dan masyarakat ke pola perubahan perilaku 5. Bapanas. Panean B2SA konsumsi

masyarakat SK No 098949 C

FRE9IDEN

REFIJBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun den Target Kemeaterian/Iembaga Rencana Akst Indlkator Capalan Kementerlan/Iembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung masyarakat ke pola Pangan B2SA Melakukan kerjasama Jumlah lokasi 2O24:34 provinsi Kemenkominfo 1. Kemendagri; dengan influencer, tokoh kampanye digital 2025-2030:38 2. Kemenag; masyarakat, dan tokoh yang dilakukan provinsi 3. Kemenkes; ag€rma untuk perubahan influencer, tokoh 4. Kementan; perilakn konsumsi masyarakat, dan 5. BKIGIN; dan masyarakat ke pola tokoh agarna untuk 6. Bapanas. Pangan B2SA perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA Melakukan penguatan Jumlah provinsi 2O24-2O3O:34 KKP 1. Kemendagri; kampanye Gerakan yang melakukan provinsi 2. Kemenkes; Memasyarakatkan Makan Gemarikan 3. Kementan; dan Ikan (Gemarikan) 4. Bapanas. Melakukan kampanye, Terlaksananya 2024-2030:34 KKP 1. Kemenkes; sosialisasi, atau konsultasi kampanye, provinsi 2. Bapanas; mutu dan keamanan hasil sosialisasi, atau 3. BSN: dan perikanan SK No 098948 C

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung perikanan melalui klinik konsultasi mutu 4. BPOM mutu dan keamanan hasil perikanan melalui klinik mutu Mengintegrasikan materi Terintegrasinya 2024: 1 panduan Kemenag 1. Kemenkes; Pangan B2SA dalam materi Pangan edukasi dan 2. Kemenkop-UKM; edukasi dan B2SA dalam pendampingan UMK 3. BPOM; dan pendampingan usaha edukasi dan Pangan Lokal halal 4. Bapanas. mikro kecil Pangan Lokal pendampingan halal usaha mikro kecil Pangan lokal halat Melakukan sosialisasi, Jumlah lokasi 2024:38 provinsi Kemenag Bapanas edukasi, dan sosialisasi, edukasi, pendampingan usaha kecil dan pendampingan dan menengah Pangan Lokal halal Mengintegrasikan materi Jumlah lokasi 2024-2030:34 Kemendikbudristek 1. Bapanas; Pangan B2SA dalam sekolah yang provinsi 2. Pemda Prov; dan pendidikan dan mendapatkan 3. Pemda Kab/Kota. penyuluhan pangan yang

beragam

SK No ll55l8 C

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/kmbaga Kementerlan/Iembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung beragam dan ber$zi pendidikan dan seimbang penyuluhan

1. Kemendagri ) Menambahkan materi Terintegrasinya 2024-2030: 58 Kemenko PMK Pangan B2SA dalam materi Pangan kabupaten/kota per 2. Kemendikbudristek; bimbingan teknis dan B2SA dalam tahun 3. Kemenkes; supervisi dalam bimbingan teknis 4. Kementan; pengembangan model dan supervisi dalam 5. Kemendes PDTT; Desa Ramah Perempuan pengembangan 6. BKKBN; dan Peduli Anak (DRPPA) model DRPPA 7. Bapanas;
2. Pemda Prov; dan
3. Pemda Kab/Kota. Peningkatan peran anak Tersosialisasinya 2O24-2O3O: L Kementerian 1. Kemendagri; dan keluarga sebagai materi melalui kelas kegiatan untuk Pemberdayaan 2. Kemendikbudristek; pelopor dan pelapor online kepada anak seluruh provinsi dan Perempuan dan 3. Kemenkes; melalui kelas online anak dan keluarga kabupaten/kota per Perlindungan Anak 4. Kementan; (KPPPA) 5. Kemendes PDTT; dan keluarga terkait tahun kesehatan dan pendidikan 6, BKKBN; (Kolak Ketan) 7. Bapanas;
4. Pemda Prov; dan
5. Pemda Kab/Kota.

Penyediaan SK No 115540 C

PRESTDEN

FEPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementertan/Lembaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksi Indlkator Capaian Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Penyediaan materi ajar Tersedianya materi 2024:1 modul Kementan 1. Kemendikbudristek; Pangan B2SA di Politeknik ajar Pangan B2SA di dan Pembangunan Pertanian Polbangtan 2. Bapanas. (Polbangtan)

potef,rsi sumber daya lokal sebagai muatan 2. Mengintegrasikan Indikator capaian 6.2: Terintegrasinya Eateri Penganekaragaman Pangan berbasis materi kurikulum Penganekaragaman Pangan berbasis potensi Internalisasi pemanfaatan Terinternalisasinya 2O25-2O3O: I Kemendagri 1. Kemendikbudristek; dalam pemanfaatan dokumen per tahun dan sumber daya lokal Pangan B2SA perencanaan Pangan B2SA dalam di 38 provinsi 2. Bapanas. sebagai muatan dokumen bidang dokumen kurikulum, baik secara daerah di nasional maupun lokal pendidikan perencanaan bidang pada tingkatan daerah di pendidikan pendidikan anak usia lOo/o Kemendikbudristek 1. Bapanas; dini, dasar, dan/atau Pelatihan tenaga pendidik Jumlah tenaga 2O24-2O3O: pendidik yang tenaga pendidik per 2. Pemda Prov; dan menengah dilatih tahun 3. Pemda Kab/Kota.

Mengintegrasikan SK No 115533 C

BLIK TNOONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kemeaterlan/Lembaga Kementertan/Lembaga Rencana Atsl Indlkator Capaian Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Mengintegrasikan konsep Tersedianya 2O24:1 dokumen Kemendikbudristek 1. Kemenag; Pangan B2SA berbasis perangkat ajar 2. Kemenkes; potensi sumber daya lokal mengenai Pangan 3. KKP; dalam perangkat qiar B2SA berbasis 4. Bapanas; potensi sumber 5. Pemda Prov; dan daya lokal 6. Pemda Kab/Kota. Menyinergikan konsep Terwujudnya sinergi 2024-2030: 10% dari Kemendikbudristek 1. Kemenag; Pangan B2SA dalam konsep Pangan jumlah sekolah per 2. Kemenkes; program sekolah sehat B2SA dalam tahun 3. KKP; program sekolah 4. Bapanas; sehat 5. Pemda Prov; dan

1. Pemda Kab/Kota.

Mengintegrasikan materi Terintegrasinya 2024:1 modul BKKBN 1. Kemenko PMK; Pangan B2SA dalam materi Pangan 2. Kemendagri; penJmsunan modul B2SA berbasis 3. Kemendikbudristek; pengasuhan anak usia dini potensi sumber 4. Kemenkes; di Bina Keluarga Balita daya lokal dalam 5. Kemendes PDTT; (BKB) modul oensasuhan 6. Baoanas: anak SK No 098944 C

PRESIDEN

REPTIBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target I(ementerian/Lembqge Kementerlan/Iembaga Rencana AJrst Indlkator Capalan Kementerlan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung Prov; dan anak usia dini di 7. Pemda BKB 8. Pemda Kab/Kota.

Kemereko PMK; Promosi dan komunikasi Terlaksananya 2024-2030: 514 BKB BKKBN 1. informasi dan edukasi di promosi dan 2. Kemendagri; kelompok Bina Keluarga komunikasi 3. Kemendikbudristek; Kemenkes; Balita (BKB) materi informasi dan 4. PDTT; Pangan B2SA edukasi materi 5. Kemendes Pangan B2SA di 6. Bapanas; BKB 7. Pemda Prov; dan

1. Pemda Kab/Kota.

2. Mening!<atkan. . .

SK No 098943 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Tahun dan Target Kementeilanll*mbaga Kementerlan/Lembaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung

1. Meningkatkan gerakan Indikator capaian 6.3: Terlaksananya peninglataa gerakan nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbaais potenai nasional percepatan sumber daya lokal yarrg efektif Penganekaragaman Mendorong pembudayaan Jumlah 2024:60%o Kemenko PMK 1. Kemendagri; Pangan berbasis konsumsi pangan sehat di kementerian/ Kementerian/ 2. Kemen PPN/Bappenas; sumber daya dan kementerian/lembaga lembaga yang lembaga 3. Kemenkes; kearifan lokal dengan melalui Gerakan melaksanakan 4. Kementerian koordinasi pimpinan Masyarakat Hidup Sehat GERMAS terkait Pendayagunaan formal dan nonformal (GERMAS) konsumsi pangan Aparatur Negara dan melalui kegiatan sehat Reformasi Birokrasi promosi, edukasi, (Kemen PAN RB); diseminasi, dan 5. Kementan; advokasi secara 6. Sekretariat Kabinet sistematis (Setkab); dan
2. Bapanas. Mengoordinasikan Terwujudnya 2024-2030: 38 Kemenko Ekon 1. Kemendagri; gerakan nasional gerakan nasional provinsi 2. Kementan; dan percepatan percepatan 3. Bapanas. Penganekaragaman Penganekaragaman Pangan berbasis potensi Pangan berbasis sumber daya lokal potensi sumber daya lokal

Pemberian SK No 115534 C

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/kmbaga Kementerian/Lembaga Rencana Aksi Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukrlng Pemberian makanan Terlaksananya PMT - Penurunan Kemenkes Bapanas tambahan (PMT) ibu hamil berbasis Pangan Prevalensi sfiinting kurang energi kronik Lokal pada balita dari berbasis Pangan Lokal dan 24,4o/o (2021) Perbaikan menu makanan menjadi l4o/o masyarakat dengan Qo2al; memanfaatkan Pangan - Penurunan Lokal Prevelensi wa,sting (kurus dan sangat PMT balita dengan berat kurus) pada balita badan (BB) kurang, balita dari 7,Loh (2O2Ll gizr kurang, dan balita menjadi 7o/o (20241 kenaikan BB tidak cukup (Weighf Falteringl berbasis Pangan Lokal mendapatkan protein hewani, termasuk ikan dan produk perikanan

Membentuk

SK No 115535 C

PRESIDEN

REPUBLIK ]NDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga Rencana Aksi Indikator Capaian Kementerlan/Lembaga Capalan Penanggung Jawab Pendukung Membentuk pasar tani Lokasi pasar tani 2024:34 provinsi Kementan 1. Kemendag; dan yang terbentuk 2. Bapanas. Advokasi dan Komunikasi, Terlaksananya 2024: 8O7o keluarga BKKBN 1. Kemenko PMK; Informasi, dan Edukasi gerakan program yang mendapatkan 2. Kemenkes; (KIE) melalui program Bangga Kencana informasi mengenai 3. Kemenkominfo; Pembangunan Keluarga, program Bangga 4. Kementan; Kependudukan, dan Kencana 5. KKP; Keluarga Berencana 6. Kemendes PDTT; 2025-2030: naik lo/o (Bangga Kencana) 7. Bapanas; per tahun keluarga 8. Pemda Prov; dan yang mendapatkan 9. Pemda Kab/Kota. informasi mengenai program Bangga Kencana Men5rusun pedoman Terbitnya peraturan 2024: Bapanas 1. Kemendagri; penyelengga-raan gerakan Kepala Badan 1 Peraturan Kepala 2. Kemenkes; percepatan tentang pedoman Badan 3. Kementan; Penganekaragaman penyelenggaraan 4. KKP; dan Pangan berbasis potensi gerakan percepatan 5. BKKBN. sumber daya lokal Penganekaragaman

Pangan SK No 115536 C

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerlan/Iembaga Indlkator Capalan Rencana Atst Capalan Peaanggung Jawab Penduktrng Kementerian/Lembaga Pangan berbasis potensi sumber daya lokal

2024-2030: 1 kali Bapanas 1. Kemendagri; Gerakan nasional Terlaksananya Kemenkes; konsumsi Pangan Lokal gerakan nasional per tahun 2. Kementan; Pusat dan Daerah konsumsi Pangan 3. Lokat 4. KKP;

1. BKKBN;

2. Pemda Prov; dan

3. Pemda Kab/Kota.

4. Kemendagri; Penguatan advokasi dan Terlaksananya 2024-2030: 34 Kemenkes Kemenag; komunikasi perubahan penguatan advokasi provinsi 2. Kemendikbudristek; perilaku mendorong dan komunikasi 3. Kemenkominfo; pemenuhan gizi seimbang perubahan perilaku 4. mendorong 5. Kementan; KKP; pemenuhan gza 6. seimbang 7. BKKBN; dan

5. Bapanas.

Advokasi SK No 098986 C

*r{

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keglatan Tahun dan Target Kementerian/Lembaga Kementerian/kmbaga Rencana Aksl Indlkator Capalan Kementerian/Lembaga Capaian Penanggung Jawab Pendukung Advokasi dan komunikasi Terlaksananya 2O24-2O3O:34 Kemendikbudristek 1. Kemenkes; kepada Dinas Pendidikan advokasi dan Provinsi 2. KKP; dan satuan pendidikan komunikasi kepada 3. Bapanas; untuk percepatan Dinas Pendidikan 4. Pemda Prov; dan Penganekaragam€rn dan satuan 5. Pemda Kab/Kota. Pangan berbasis potensi pendidikan di sumber daya lokal kabupaten /kota Men5rusun kebijakan Tersusunnya 2024-2025: 1 naskah KKP 1. Kemendagri; mengenai Gemarikan kebijakan mengenai kebijakan 2. Kemenkes; menggunakan sumber Gemarikan