Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-KOREA CENTRE BETWEEN THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASEAN AND THE REPUBLIC OF KOREA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-KOREA CENTRE ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN REPUBLIK KOREA)

Mengesahkan Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-Korea Centre between the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2007 di Singapura yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pengangkatan Sekretaris Jenderal 1. Sekretaris Jenderal wajib dinominasikan 3 bulan sebelum pengakhiran masa kerja pendahulunya. Namun demikian, Ayat ini wajib tidak berlaku bagi Sekretaris Jenderal yang pertama. 2. Pelamar Sekretaris Jenderal, wajib merupakan warga negara dari Anggota-anggota Centre dan fasih berbahasa Inggris, seharusnya memenuhi setidak-tidaknya salah satu dari kriteria berikut ini. Dia wajib memiliki : (a) sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman bertanggung jawab secara progresif terhadap jabatan yang setara atau lebih tinggi daripada tingkatan D2 atau P5 pada suatu organisasi internasional; (b) sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman bertanggung jawab secara progresif terhadap jabatan yang setara atau lebih tinggi daripada Direktur Jenderal di Pemerintahan Anggota Centre, atau sebagai Direktur Pelaksana dari suatu perusahaan yang telah mapan; (c) sekurang-kurangnya tujuh tahun pengalaman bertanggung jawab secara progresif dengan tingkat doktoral atau yang setara di bidang ilmu politik, hubungan internasional, hukum internasional atau bidang-bidang terkait;atau (d) sekurang-kurangnya sepuluh tahun pengalaman bertanggung jawab secara progresif dengan tingkat magister atau yang setara di bidang ilmu politik, hubungan internasional, hukum internasional atau bidang-bidang terkait; atau 3. Setiap Anggota Centre wajib mengangkat satu orang sebagai pewawancara bagi para pelamar Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut sebagai "pewawancara"). Badan Eksekutif dapat berfungsi sebagai pewawancara. 4. Badan Eksekutif wajib merekomendasikan kepada Dewan orang yang memperoleh ranking pertama pada wawancara sebagaimana disebut pada Ayat 3. Dewan akan menominasikannya sebagai Sekretaris Jenderal berikutnya kecuali Dewan menemukan alasan-alasan serius untuk mendiskualifikasikannya.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 154. Terjemahan tidak resmi MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-KOREA CENTRE ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGAI DENGAN REPUBLIK KOREA Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "Negara-negara AnggotaASEAN") yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand,dan Republik Sosialis Vietnam dan Republik Korea (selanjutnya disebut "ROK"); MEMAHAMI kuatnya ikatan antara Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK yang dipercepat melalui Kemitraan Dialog sejak tahun 1989 dan melalui Kemitraan Menyeluruh yang dideklarasikan pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Republik Rakyat Demokratik Laos; MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sarna Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea yang dibuat di Kuala Lumpur, Malaysia, Yang menyerukan kepada para pihak untuk bekerjasama dalam memajukan perdagangan dan investasi melalui berbagai langkah termasuk suatu studi kelayakan tentang pendirian ASEAN-Korea Centre; MENYATAKAN KEMBALI keinginan kuat mereka untuk pendirian suatu Centre dalam memajukan hubungan ekonomi dan sosial-budaya ASEAN-ROK, yang telah disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-1 0 ASEAN-ROK pada tanggal 14 Januari 2007 di Cebu, Filipina; MENGAKUI bahwa adanya peningkatan volume perdagangan dan arus investasi antara Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK akan saling menguntungkan; SALING BERBAGI pandangan bahwa peningkatan saling pengertian melalui interaksi antar-rakyat dan pertukaran kebudayaan adalah hal yang sangat penting; TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Kegiatan Untuk mencapai tujuannya, Centre wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah ini: (a) memperkenalkan, mempublikasikan dan memajukan di ROK, berbagai peluang usaha dan sarana pariwisata yang tersedia di Negara-negara Anggota ASEAN; (b) memajukan hubungan perdagangan dan penanaman modal serta memfasilitasi berbagai peluang usaha antara ASEAN dan ROK, khususnya membantu para penanaman modal dan perusahaan-perusahaan yang mencari mitra usaha lokal di ROK. (c) melayani sebagai wadah untuk pertukaran informasi yang bermanfaat terkait dengan peningkatan perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan pertukaran budaya antara Negara negara Anggota ASEAN dan ROK; (d) melakukan penelitian dan kajian tentang perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan budaya; (e) menyediakan bagiAnggota-anggota Centre,juga organisasi-organisasi dan individu-individu terkait bilamana memungkinkan, informasi perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan pertukaran budaya termasuk hasil-hasil penelitian dan kajian sebagaimana disebut dalam butir(d); (f) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan Centre, termasuk Seminar atau lokakarya, pameran dagang dan pameran serta pemajuan penanaman modal; (g) memfasilitasi, apabila diperlukan, kerjasama teknis termasuk alih teknologi terkait perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan pertukaran budaya; (h) mempertahankan kerjasama yang erat di bidang bidang perdagangan, penanaman modal dan pariwisata dengan PemerintahAnggota-angota Centre dan organisasi regional dan internasional terkait; (i) melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dianggap perlu untuk mencapai tujuan Centre;dan (g) mendukung inisiatif-inisiatif dan program-program terkait dengan mempersempit kesenjangan pembangunan diASEAN.

Unit Perdagangan dan Penanaman Modal 1. Badan Eksekutifwajib mengangkat Kepala Unit Perdagangan dan Penanaman Modal berdasar-kan pengusulannya oleh Sekretaris Jenderal. 2. Tugas-tugas Unit Perdagangan dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut : (a) memperkenalkan peluang-peluang usaha Negara-negara Anggota ASEAN di ROK; (b) membantu dan mengarahkan perusahaan-perusahaan ROK dan ASEAN yang terlibat dalam perdagangan ASEAN-ROK; (c) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tepat lIiltuk pameran-pameran dagang dan hubungan-hubungan penanaman modal; (d) mengadakan penelitian dan kajian-kajian di bidang perdagangan dan penanaman modal; dan (e) bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan perdagangan dan penanaman modal antara Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK.

Dewan 1. Dewan wajib terdiri dari Direktur-Direktur. Angota Centre masing-masing wajib mengangkat seorang Direktur yang akan mewakili Angota Centre di dalam Dewan. 2. Dewan wajib menunjuk salah satu Direktur sebagai Ketua. Ketua akan menjabat untuk periode satu tahun. 3. Ketua Dewan dan Sekretaris Jenderal wajib tidak berkewarganegaraan yang sarna dari Anggota Centre. 4. Dewan wajib menjadi badan tertinggi dari Centre dan wajib melaksanakan, di luar dari kewenangan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan lain pad a MOU ini, kewenangan dan fungsi untuk : (a) memutuskan rencana kegiatan dan program kerja mengenai kegiatan Centre; (b) menyetujui program kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja Centre dalam kerangka rencana kegiatan dan program kerja; (c) menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan Centre; (d) mengangkat Sekretaris Jenderal sebagaimana diatur dalam Lampiran MOU ini; (e) menyetujui syarat dan ketentuan untuk pengangkatan Sekretaris Jenderal; (f) Menugaskan fungsi-fungsi khusus kepada Ketua; (g) Menetapkan kewenangan dan fungsi yang dapat diberikan kepada Badan Eksekutif; (h) Menyetujui penerimaan bantuan sebagaimana yang dirujuk dalam Pasal 10 ayat 5; (i) mempertimbangkan dan menerima perubahan-perubahan MOU ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal24, Ayat 1 dan 2; (j) memutuskan penghapusan kekayaan dan aset-aset Centre dalam hal pembubaran Centre, dan dalam hal-hallainnya yang berhubungan dengan pembubaran tersebut; (k) menerapkan aturan-aturan prosedurnya sendiri;dan (i) memutuskan dan/atau menyetujui hal-hal penting lainnya mengenai Centre. 5. Dewan wajib menyelenggarakan pertemuan tahunan dan pertemuan-pertemuan lainnya yang dapat diputuskan oleh Dewan. Dewan juga wajib menyelenggarakan pertemuan jika diminta oleh Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Ketua Dewan atau atas permintaan dari mayoritas Direktur. 6. Semua keputusan Dewan wajib dibuat berdasarkan konsensus.

Badan Eksekutif 1. Badan Eksekutif wajib terdiri dari perwakilan-perwakilan yang diangkat oleh Anggota-angota Centre. Anggota Centre masing-masing wajib mengangkat satu wakil. Para wakil akan menjabat untuk periode tiga tahun yang dapat diperbaharui dan, apabila diperlukan, dapat digantikan oleh diplomat Negara-negara Angota ASEAN masing-masing di ROK. 2. Badan Eksekutif akan memilih Ketuanya. Ketua akan menjabat untuk periode tiga tahun. 3. Untuk menjamin efektivitas kegiatan Centre Badan Eksekutif wajib mengawasi kegiatan-kegiatan Sekretariat sehingga keputusan keputusan Dewan dilaksanakan secara efektif dan wajib melaksanakan, di luar dari kewenangan dan fungsi yang diatur dalam ketentuan lain pada MOU ini, kewenangan dan fungsi yang dapat diberikan kepadanya oleh Dewan. Badan Eksekutif dapat memberikan saran kepada Sekretaris Jenderal apabila dianggap perlu. 4. Badan Eksekutifwajib melapor kepada Dewan. 5. Badan Eksekutif wajib bertemu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 6. Badan Eksekutif dapat membentuk, apabila diperlukan, panitia-panitia ad-hoc dalam hal di berbagai bidang yang menjadi bagian dari kewenangan dan fungsinya. 7. Semua keputusan Badan Eksekutif wajib dibuat berdasarkan konsensus.

Sekretariat 1. Sekretariat wajib terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan stat yang berkewarganegaraan Negara-Negara Anggota Centre. 2. Sekretaris Jenderal wajib mewakili Centre sebagai kepala eksekutif dan wajib bertanggung jawab kepada Dewan dan Badan Eksekutif. 3. Masa jabatan Sekretaris Jenderal adalalah tiga tahun dan dia dapat diangkat kembali. Namun demikian, dia wajib berhenti menjabat apabila diputuskan oleh Dewan. 4. Sekretaris Jenderal wajib, di luar dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan MOU ini, mengawasi pelaksanaan program kerja tahunan dan anggaran tahunan serta pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan di bawah pengawasan dan saran Badan Eksekutit. 5. Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan, antara lain, rancangan program kerja tahunan, perkiraan anggaran tahunan, dan laporan tahunan untuk dipresentasikan pada pertemuan tahunan Dewan untuk mendapatkan persetujuan Dewan. 6. Sekretaris Jenderal wajib membentuk Unit-unit yang sesuai yang disetujui oleh Dewan untuk melaksanakan kewenangan dan tungsi yang diberikan kepadanya. Tugas dari Unit masing-masing akan dideskripsikan dalam Lampiran dari MOUini 7. Para Kepala Unit akan diangkat oleh Badan Eksekutit atas nominasi dari Sekretaris Jenderal. Staf lain dari Sekretaris akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal. 8. Syarat dan ketentuan pengangkatan pegawai wajib diatur dalam peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Dewan.

Bahasa Resmi Bahasa resmi Centre adalah bahasa Inggris.

Keuangan 1. Anggota-anggota Centre akan berkontribusi kepada Centre, berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, sejumlah uang yang disepakati yang diperlukan untuk kegiatan Centre. 2. Pengeluaran-pengeluaran yang wajib ditanggung oleh ROK adalah sebagai berikut: (a) sewa gedung (gedung-gedung) yang ditempati oleh Centre di wilayah ROK; (b) gaji, biaya asuransi dan pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang berkewarganegaraan ROK; dan (c) pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk Centre guna melaksanakan fungsi-fungsi regulernya diwilayah ROK; 3. Pengeluaran-pengeluaran yang wajib ditanggung oleh Negara-negaraAnggotaASEAN adalah gaji, biaya asuransi dan pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang berkewarganegaraan Negara-negara Anggota ASEAN. 4. Pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk Centre guna melaksanakan fungsi-fungsi, proyek proyek dan kegiatan lainnya yang tidak disebut dalam Ayat 2 dan 3 wajib ditanggung oleh Anggota-anggota Centre dengan pembagian yang akan ditentukan oleh Dewan. 5. Centre dapat, dengan persetujuan Dewan, menerima bantuan dalam bentuk hibah dari negara-negara dan organisasi-organisasi non- Anggota Centre.

Status Hukum Centre wajib mempunyai status hukum. Centre wajib mempunyai kapasitas sebagai berikut : (a) untuk mengikatkan diri dalam kontrak; (b) untuk memperoleh dan menghapus barang bergerak dan tidak bergerak;dan (c) untuk melakukan proses hukum.

Hak Istimewa dan Kekebalan 1. Centre dan stafnya wajib mendapatkan, dalam wilayah ROK, hak istimewa dan kekebalan yang dianggap perlu dan sesuai dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya dan memenuhi tujuan-tujuan Centre berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 sampai dengan 19. 2. Centre dapat menandatangani, dengan satu atau lebih Anggota-anggota Centre lain yang bukan warga negara ROK, perjanjian-perjanjian tentang hak istimewa dan kekebalan yang wajib disetujui oleh Dewan apabila kantor -kantor terkait didirikan di tempat lain. 3. Sementara menunggu penandatanganan perjanjian-perjanjian itu, Anggota-angota Centre wajib memberikan, sepanjang konsisten dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing, hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk kegiatan yang layak dari Centre.

Kekayaan, Dana dan Aset 1. Centre, kekayaan dan aset-asetnya wajib menikmati kekebalan dari proses peradilan kecuali apabila Centre telah secara nyata melepaskan kekebalannya.Setiap pelepasan kekebalan hukum yang berhubungan dengan proses hukum perdata atau administrasi wajib tidak dilakukan melepaskan kekebalan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan pengadilan apabila pelepasan terpisah diperlukan. 2. Ketentuan-ketentuan pad a Pasal ini wajib tidak berlaku dalam kasus-kasus proses perdata yang berkaitan dengan perselisihan yang timbul dari kontrak dan kerugian yang disebabkan oleh kendaraan. 3. Arsip dan seluruh sural resmi serta dokumen milik Centre tidak dapat diganggu gugat. Surat pribadi milik para pegawai dan stat Sekretariat disimpan secara terpisah dari sural dan dokumen resmi. 4. Tanpa dibatasi oleh pengendalian keuangan, peraturan-peraturan dan meratorium apa pun: (a) Centre dapat menyimpan dana atau mata uang apa pun serta menggunakan rekening dalam mala uang apa pun; (b) Centre dapat dengan bebas memindahkan dana atau mala uang ke dan dari ROK, atau di dalam wilayah ROK, dan menukar mata uang apapun yang dimilikinya dengan mata uang lainnya. 5. Dalam melaksanakan hak-hak sebagaimana disebutkan di alas pada Ayat 4, Centre wajib tunduk pada perundang-undangan nasional ROK, dan wajib memperhatikan setiap pengeluaran yang dibuat oleh ROK sepanjang dianggap berpengaruh terhadap pengeluaran itu tanpa merugikan kepentingan Centre. 6. Centre, aset-asetnya, pendapatan dan kekayaan lainya wajib : (a) bebas dari semua pajak langsung kecuali pajak yang pada kenyataannya tidak lebih dari biaya yang dikenakan untuk pelayanan pubik; (b) bebas dari bea masuk dan pelarangan serta pembatasan impor dan ekspor terkait dengan barang-barang yang diimpor atau diekspor oleh Centre untuk keperluan resmi. Namun harus dipahami bahwa barang barang yang diimpor dengan menggunakan pembebasan itu tidak dapat dijual di ROK kecuali berdasarkan ketentuan yang disepakati dengan ROK;dan (c) bebas dari bea masuk dan pelarangan Serta pembatasan impor dan ekspor terkait barang-barang publikasi yang diimpor atau diekspor oleh Centre untuk keperluan resmi. 7. Sebagai ketentuan umum, Centre tidak akan menuntut pembebasan cukai dan pajak dari penjualan barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian dari keseluruhan harga yang harus dibayar, akan tetapi, apabila Center melakukan pembelian penting untuk keperluan resmi kepemilikan yang telah dikenakan Cukai serta pajak, ROK dapat, apabila memungkinkan membuat pengaturan administratif yang sesuai untuk pemotongan atau pengembalian cukai dan pajak.

Barang dan Bahan Promosi ROK wajib, sesuai dengan peraturan perundang undangan terkait, menawarkan bebas bea masuk dan semua fasilitas serta bantuan dalam mengimpor barang dan bahan dari Negara-negara Anggota ASEAN sebagai barang pameran dan, apabila layak, untuk distribusi selanjutnya atas barang dan bahan sebagai barang contoh gratis, ROKjuga wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, menawarkan fasilitas dan bantuannya dalam penjualan barang dan bahan.

Fasilitas terkait Komunikasi Untuk keperluan komunikasi resminya, Centre wajib, di dalam wilayah ROK, dan sepanjang berkesesuaian dengan konvensi, peraturan dan pengaturan internasional apapun yang ROK telah menjadi pihak, menerima perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh ROK pada organisasi internasional ainnya dalam hal prioritas, tarif dan pajak untuk jasa pos dan telekomunikasi.

Hak Istimewa dan Kekebalan Pejabat Sekretariat 1. Para pejabat Sekretariat wajib : (a) dibebaskan dari pajak atas penghasilan dan penghasilan tambahan yang dibayarkan kepada mereka oleh Centre. (b) kebal, termasuk pasangan resmi dan keluarga yang menjadi tanggunga mereka, terhadap pembatasan imigrasi, registrasi warga negara asing dan kewajiban tugas negara. (c) mempunyai hak untuk mengimportanpa bea masuk furnitur dan barang rumah tangga untuk keperluan pribadi yang digunakan oleh mereka dan keluarganya pada saat pertama kali menjabat di Centre; dan (d) diberikan, berkenaan dengan fasilitas pertukaran, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para pejabat dengan pangkat sebanding dengan organisasi internasional lainya yang ditempatkan di ROK. 2. ROK tidak diwajibkan untuk memberikan hak istimewa dan kekebaan sebagaimana dirujuk padaAyat 1 dalam Pasal ini, untuk para pejabat yang merupakan warga negara ROK atau penduduk tetap di ROK. 3. Hak Istimewa dan Kekebalan diberikan kepada para pejabat hanya untuk kepentingan Centre, dan bukan untuk keuntungan pribadi. Oleh karenanya, Badan Eksekutif, atas rekomendasi Sekretaris Jenderal, memiliki hak dan tugas untuk mengenyampingkan kekebalan setiap pejabat dalam setiap kasus apabila, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut akan menghalangi perwujudan keadilan, dan dapat dikesampingkan tanpa merugikan kepentingan Centre. Dewan memiliki hak dan tugas untuk mengeyampingkan kekebalan yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal sepanjang dan apabila diperlukan. 4. Para pejabat Sekretariat, yang diberlakuka terhadapnya ketentuan-ketentuan Pasal ini, adalah Sekretaris Jenderal, para pejabat senior dan pejabat-pejabat lain dari kategori yang ditentukan oleh Dewan. Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan nama, jabatan, dan alamat para pejabat tersebut kepada Anggota-anggota Centre.

Izin Masuk 1. ROK akan memfasilitasi izin masuk ke wilayahnya orang-orang berikut ini yang mengunjungi wilayahnya untuk kepentingan resmi : (a) direktur dan wakil dari Anggota-anggota Centre lainnya yang berperan serta pada pertemuan-pertemuan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, termasuk pasangan resminya. (b) Sekretaris Jenderal dan para pejabat Sekretariat lainnya, termasuk pasangan resmi dan keluarga yang menjadi tanggungannya;dan (c) Orang-orang lain yang diundang oleh Centre. 2. Ketentuan-ketentuan pada Ayat 1 tidak berarti bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut dibebaskan dari pematuhan hukum nasional ROK terkait dengan permasalahan izin masuk.

Penyalahgunaan Hak Istimewa 1. Centre wajib bekerja sarna setiap saat dengan pihak-pihak berwenang ROK yang tepat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang berhubungan dengan hak istimewa, kekebalan dan fasilitas yang diberikan oleh MOU ini. 2. Apabila ROK menimbang bahwa terdapat penyalahgunaan hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh MOU ini, konsultasi wajib diadakan antara ROK dan Centre untuk menentukan apakah penyalahgunaan telah terjadi dan, apabila demikian, untuk memastikan tidak akan terjadi lagi pengulangan penyalahgunaan tersebut.

Penyelesaian Sengketa Dewan wajib membuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk yang tepat untuk penyelesaian sengketa : (a) sengketa hukum perdata dimana Centre menjadi pihak selain dari yang dirujuk dalam Pasal 13, Ayat 1 ;dan (b) sengketa-sengketa yang melibatkan setiap pejabat Sekretariat yang menikmati kekebalan berdasarkan ketentuan-ketentuan MOU ini, dengan ketentuan bahwa kekebalan tersebut tidak dilepaskan sesuai dengan Pasal16, Ayat 3.

Penyelesaian Sengketa antara Anggota Centre Setiap sengketa atau perbedaan antara Anggota-anggota Centre yang timbul karena penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan dari setiap ketentuan MOU ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau perundingan antara Anggota-anggota Centre melalui saluran diplomatik, tanpa merujuk pada pihak ketiga atau pengadilan internasional.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 1. erlindungan terhadap hak kekayaan intelektual setiapAnggota Centre wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masingAnggota Centre tersebut. Setiap Anggota Centre menegaskan kembali ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dimana negara tersebut menjadi pihak. 2. Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari setiapAnggota Centre pada setiap pubikasi, dokumen dan/atau karya tulis yang dikembangkan sesuai dengan MOU ini, tidak diijinkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Anggota Centre tersebut. 3. Meskipun telah tercantum pad a Ayat 1 di atas, Anggota Centre wajib memiliki hak kekayaan intelektual berkaitan dengan pengembangan teknologi, dan setiap pengembangan produk dan jasa yang dikembangkan secara sendiri dan terpisah oleh Anggota Centre tersebut. Apabila dua atau lebih Anggota Centre mengadakan setiap kegiatan sesuai dengan MOU ini, Anggota Centre dimaksud wajib mempertimbangkan masalah kepemilikan intelektual yang dapat timbul berkaitan dengan kegiatan dimaksud, misalnya, kepemilikan akan hak kekayaan intelektual terhadap segala penemuan yang dapat timbul dari kegiatan dimaksud.

Kerahasiaan 1. Setiap Anggota Centre wajib menjaga pembatasan dan kerahasiaan dokumen dokumen, informasi dan data-data lain yang diterima dari atau diberikan kepada anggota Centre lainnya sesuai dengan MOU ini atau setiap perjanjian lain yang dibuat berdasarkan MOU ini. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib tetap berlaku bagi para Anggota Centre tanpa mempertimbangkan pengunduran diri atau pengakhiran mereka pada MOU ini.

Pengunduran Diri 1. Setiap Anggota Centre dapat setiap saat mengundurkan diri dari MOU ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretariat ASEAN untuk dikomunikasikan kepada Anggota-anggota Centre lainnya. 2. Anggota Centre yang mengajukan pengunduran diri wajib terikat terhadap kewajiban-kewajibannya sampai akhir tahun fiskal selama permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan. Anggota Centre juga wajib menyelesaikan setiap kewajiban keuangan lainnya yang harus dibayarkan kepada Centre.

Perubahan 1. Setiap Anggota Centre dapat mengusulkan perubahan terhadap MOU ini. Suatu perubahan yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal yang wajib mengkomunikasikannya pada Anggota Centre lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya dengan pertimbangan Dewan.Namun demikian, perubahan-perubahan terhadap Lampiran MOU ini dapat dikomunikasikan pada Anggota-anggota Centre sekurang-kurannya tiga bulan sebelumnya dengan pertimbangan Dewan. 2. Perubahan-perubahan terhadap MOU ini wajib diterima oleh Dewan dan wajib mulai berlaku sejak penerimaannya oleh Anggota-anggota Centre. 3. Perubahan-perubahan yang diterima oleh Anggota-anggota Centre akan diberlakukan sejak tanggal penyerahan terakhir instrumen-instrumen penerimaan kepada Sekretariat ASEAN.

Penandatanganan, Pengesahan, dan Penerimaan MOU ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh ROK dan Negara-negaraAnggotaASEAN. MOU ini wajib disahkan atau diterima oleh para Penandatangan.

Mulai Berlaku MOU ini wajib berlaku 30 hari setelah tanggal penyerahan dokumen-dokumen ratifikasi terakhir atau penerimaan MOU oleh seluruh Negara ASEAN dan ROK. MOU wajib tetap berlaku sampai diakhiri berdasarkan Pasal 27 MOU ini.

Pengakhiran MOU ini dapat diakhiri dengan pengunduran diri dari IROK, atau pengunduran diri lebih dari setengah Negara-negara Anggota ASEAN. Pengakhiran tersebut wajib berlaku pada akhir tahun fiskal pengunduran diri dimaksud.

Penyimpanan 1. Setelah penandatanganan, MOU ini wajib disimpan baik oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan ROK maupun SekretariatASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib dengan segera mengirimkan suatu salinan naskah resmi kepada Negara-negara Anggota ASEAN. 2. Instrumen pengesahan dan penerimaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 wajib disimpan oleh Sekretariat ASEAN.

Penangguhan Setiap Anggota Centre berhak mensyaratkan untuk alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik untuk menangguhkan sementara baik keseluruhan maupun sebagian pelaksanaan MOU ini. Penangguhan ini wajib berlaku segera setelah pemberitahuan disampaikan kepadaAnggota-anggota Centre lainnya melaui saluran diplomatik. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah diberi kuasa kepadanya, telah menandatanani MOUini. DIBUAT di Singapura pada tanggal Dua Puluh Satu November2007, rangkapdua, dalam bahasa Inggris. Untuk Brunei Darussalam ttd. LlM JOCK SENG Menteri Kedua Luar Negeri dan Perdagangan Untuk Kerajaan Kamboja ttd. HORNAM HONG Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sarna Internasional Untuk Republik Indonesia ttd. DR.N.HASSAN WIRAJUDA Menteri Luar Negeri Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos ttd. BOUNKEUT SANGSOMSAK Wakil Menteri Luar Negeri Untuk Republik Korea ttd. SONG MIN-SOON Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Untuk Malaysia ttd. SYED HAMID ALBAR Menteri Luar Negeri Untuk Uni Myanmar ttd. NYAN WIN Menteri Luar Negeri Untuk Republik Filipina ttd. ALBERTO G.ROMULO Menteri Luar Negeri Untuk Republik Singapura ttd. GEORGE YONG-BOONYEO Menteri Luar Negeri Untuk Kerajaan Thailand ttd. NITYA PIBULSONGGRAM Menteri Luar Negeri Untuk Republik Sosialis Vietnam ttd DR.PHAM GIA KHIEM Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri LAMPIRAN