DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang

dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada

sektor-sektor ekonomi.

1. Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang

dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman

Modal.

1. Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu

yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman

Modal.

1. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah

Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk

kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu

dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi

www.peraturan.go.id

2016, No.97

tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari

negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam

modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun

Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia.

1. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

1. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman

modal untuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro,

kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.

1. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.

(1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri

atas:

• Bidang Usaha yang Terbuka;

• Bidang Usaha yang Tertutup; dan

• Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

(2) Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

• Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang

dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -4-

• Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

tertentu yaitu:

1. batasan kepemilikan modal asing;

2. lokasi tertentu;

3. perizinan khusus;

4. modal dalam negeri 100% (seratus persen);

dan/atau

1. batasan kepemilikan modal dalam kerangka

kerjasama Association of Southeast Asian Nations

(ASEAN).

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

merupakan Bidang Usaha yang Terbuka.

Bidang Usaha yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

(1) Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang

dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma,

subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan

lainnya.

www.peraturan.go.id

2016, No.97

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus

memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penataan ruang dan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha yang

Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam

Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan

kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah

ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut, Penanam

Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan

untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan

lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang

transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri,

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -6-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

menjadi Bidang Usaha Terbuka.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di

kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi

Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang

dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Koperasi.

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat

penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam

perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Usaha

yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang menerima

penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam

izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan

tersebut;

• batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah

sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal

dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau

• batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana

ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya

perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

(1) Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan

kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan

perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan

penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak

memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan Penanam

Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam

penambahan modal tersebut, berlaku ketentuan mengenai

www.peraturan.go.id

2016, No.97

hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perseroan terbatas.

(2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal

asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam

izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal

asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum

yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin

usaha, melalui cara:

• Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang

dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;

• Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya

melalui penawaran umum yang dilakukan oleh

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam

Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri;

atau

• perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki

Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan

sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang

Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak

mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi

ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha

yang ditetapkan oleh:

• kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di

bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau

• pemerintah daerah.

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -8-

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi

Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan

pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan

dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian

permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan

Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak

berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada

bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini

diundangkan, sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman

Modal dan/atau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan

tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal

dimaksud.

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor

39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup

dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal, sepanjang tidak bertentangan dengan

www.peraturan.go.id

2016, No.97

Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan

dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan

Presiden ini.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2016

,

ttd.

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -12-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -50-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -52-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -54-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -56-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -58-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -60-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -62-

www.peraturan.go.id

2016, No.97

www.peraturan.go.id

2016, No.97 -64-

www.peraturan.go.id