Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang

dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada

sektor-sektor ekonomi.

1. Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang

dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman

Modal.

1. Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu

yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman

Modal.

1. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah

Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk

kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu

dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi

www.peraturan.go.id

2016, No.97

tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari

negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam

modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun

Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia.

1. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

1. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman

modal untuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro,

kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.

1. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.