Peraturan Menteri Nomor 40-permentan-ot-210-3-2014 Tahun 2014 tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah hal-hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, tanaman obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, tanaman bahan obat nabati, dan/atau tanaman yang bernilai estetika.

2. Penyelenggaraan Hortikultura adalah kegiatan di bidang hortikultura yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya, pengembangan hortikultura, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi, pembiayaan, penjaminan dan penanaman modal, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, kelembagaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.

4. Masyarakat adalah setiap orang atau pelaku usaha Warga Negara INDONESIA yang berkepentingan dan/atau peduli terhadap kemajuan dan pengembangan hortikultura.

5. Pelaku Usaha Hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik INDONESIA.

6. Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah penumbuhan dan pengembangan hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

7. Bantuan adalah bentuk peran serta masyarakat berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan/atau keahlian.

8. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan hortikultura. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hortikultura.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi peran serta dalam hal: a. penyusunan perencanaan; b. pengembangan kawasan; c. penelitian; d. pembiayaan; e. pemberdayaan; f. pengawasan; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. pembentukan asosiasi pelaku usaha; h. pengembangan sistem informasi; i. pengembangan kelembagaan; dan/atau j. pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: a. pemberian usulan; b. tanggapan; c. pengajuan keberatan; d. saran perbaikan; dan/atau e. bantuan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan hortikultura. (2) Peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Hortikultura (MUSRENBANG) di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Pusat secara berjenjang, programa penyuluhan pertanian, media massa, dan/atau rapat koordinasi.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan kawasan hortikultura. (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan hortikultura nasional, kawasan hortikultura provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota. (3) Peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat memberikan usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk pengembangan kawasan hortikultura. (2) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura nasional disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi hortikultura. (3) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura provinsi disampaikan kepada gubernur melalui kepala dinas provinsi yang membidangi hortikultura. (4) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura kabupaten disampaikan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi hortikultura.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penelitian hortikultura. (2) Peran serta masyarakat dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyampaian informasi hasil penelitian/penemuan mandiri, pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan. (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa pemberian informasi. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kebutuhan teknologi, penggunaan teknologi berbasis kearifan lokal, penerapan dan/atau penyebarluasan hasil penelitian. (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga penelitian milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penelitian hortikultura dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembiayaan hortikultura. (2) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian bantuan.

(1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa dana dan/atau natura, dan bersifat tidak mengikat. (2) Dana dan/atau natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan sumber daya manusia hortikultura. (2) Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya manusia hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian bantuan keahlian.

(1) Pemberian bantuan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa pengembangan kapasitas sumber daya manusia. (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan non formal, pendampingan, pelatihan dan pemagangan, dan penyuluhan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan hortikultura. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanggapan, pengaduan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan asosiasi pelaku usaha. (2) Peran serta masyarakat dalam pembentukan asosiasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk usulan dan pemberian bantuan.

(1) Peran serta dalam pembentukan asosiasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa penumbuhan asosiasi berdasarkan komoditas, kegiatan, atau wilayah. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kelembagaan hortikultura.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan sistem informasi hortikultura. (2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan sistem informasi hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk usulan, tanggapan, saran perbaikan, dan/atau pemberian bantuan.

(1) Usulan, tanggapan, dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS), koordinasi, teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Usulan, tanggapan, dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyusunan rencana umum pembangunan hortikultura, pengembangan basis data, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan, penentuan transparansi data dan informasi, pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan perolehan informasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. (3) Usulan, tanggapan, dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. tingkat nasional disampaikan kepada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi pada Kementerian Pertanian; b. tingkat provinsi disampaikan kepada dinas provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi hortikultura; c. tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi hortikultura.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan kelembagaan hortikultura. (2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan kelembagaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk usulan dan pemberian bantuan.

(1) Peran serta dalam pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa penguatan kelembagaan hortikultura. (2) Penguatan kelembagaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengembangan jejaring sosial dan usaha dan peningkatan kapasitas kelembagaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Masyarakat melalui kelembagaan hortikultura dapat membuat pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam membuat pedoman tata cara usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal yang membidangi Hortikultura.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, ketentuan lain yang mengatur peran serta masyarakat masih tetap berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id